Ditemukan 3277 data
Pembanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar
Terbanding/Penggugat : Heryanto
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II
153 — 92
Berwenang mengadili perbuatan melanggarhukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggarhukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaanpemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan)yang biasa~ disebut dengan onrechtmatigeoverheidsdaad (OOD).c.
99 — 12
.= Bahwa berdasarkalnh laporan hasiaudit BPKP (Badan Pensbawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Sumatera selatandalam suranya Nomor : SR91/P107/5/2014 tanpgal 28 Febriari 2014 terjai penyimpargan dalam penggunaan dana bantunn hibah PmerintahanKabupaten Musi 012 EY OOD TE OEEyang menimbulkan kerugian keTit EGS tt ParUuangan negara sebesarDt hatterRp. 92.691.000, gan sembttanputuh dor jotaenam ratus sembitar puto satu ributuprah), derperincian sebagai berikut:NO URAIAN NILAI NILAI PENGGUNAA
DPP LSM Lingkar Merah Putih Nasional diwakili oleh Endang Rahayu Natadipura, dkk.
Tergugat:
1.WALIKOTA TANGERANG
3.KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG
5.KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
6.RSU BHAKTI ASIH
7.MENTERI KESEHATAN RI
501 — 5525
DALAM EKSEPSIHalaman 52 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUNSRGGUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)Penggugat dalam gugatannya terhadap perkara Nomor: 68/G/TF/2019/PTUNSRG,tanggal 26 Desember 2019, telah mendalilkan bahwa objek gugatan dalam perkaraini adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Overheidsdaad) OOD, diaturlebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan KewenanganMengadili Perbuatan Melanggar
DALAM EKSEPSIGUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)Penggugat dalam gugatannya terhadap perkara Nomor: 68/G/TF/2019/PTUNSRG,tanggal 26 Desember 2019, telah mendalilkan bahwa objek gugatan dalam perkaraini adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Overheidsdaad) OOD, diaturlebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan KewenanganMengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige
DRA. SULASTRI
Tergugat:
1.DR. MUH. HERY RIYADI ALAUDDIN, SPi.,MSi
2.SONI HARSANTO, A.Pi., MSi
3.AWAL ILHAM
104 — 39
;b. berwenang mengadili perbuatan melanggarhukum oleh pemerintah yaitu perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan olehpemegang kekuasaan pemerintah (Badandan/atau Pejabat Pemerintah) yang biasadisebutdengan onrechtmatigeoverheidsdaad (OOD);2) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor2 Tahun 2019 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Tindakan Pemerintahan dan KewenanganMengadili Perbuatan Melanggar hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintah (OnrechtmatigeOverheidsdaad), menyatakan,BAB IIKEWENANGAN
PT. MULTI KARYA PRATAMA. Diwakili oleh MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
1.TIM POKJA PPBJ Pelabuhan Kelas II Nabire
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
1.PT. Citra Prasasti Konsorindo
2.PT. Marta Teknik Tunggal
414 — 777
2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (E) disebutkan :(1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negaraa) Berwenang mengadili perkara berupa gugatan danpermohonan;b) Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum olehpemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yangdilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan(Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasadisebut dengan onrechmatige overheidsdaad (OOD
231 — 326
gugatan a quo terdapat kumulasi obyektif yangkarenanya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard).Perbuatan Melawan Hukum TergugatBahwa dalam posita point 11, 12, 13, 17, 18 dan 23 Gugatan ParaPenggugat mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat serta dalam petitum point 5 Para Penggugatmenuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perobuatan MelawanHukum (onrecht matigedaad /OOD
obyektif yangkarenanya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard).Perbuatan Melawan Hukum Tergugatil, Ill dan IVBahwa dalam posita point 16, 20 dan 23 Gugatan Para Penggugatmendalilkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat Il, Ill dan IV serta dalam petitum point 5 Para Penggugatmenuntut agar Tergugat Il, Ill dan IV ikut dinyatakan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad /OOD
Padahal agar gugatan dianggap memenuhisyarat formula, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).Tidak Jelas Hubungan Hukum Tergugat dengan Tergugat ll, Ill danBahwa dalam penggalan posita point 16, 20 dan 23 Gugatan ParaPenggugat mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat Il, Ill dan IV serta dalam petitum point 5 ParaPenggugat menuntut agar Tergugat Il, Ill dan IV ikut dinyatakan telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad /OOD) :1) Posita
9 — 1
lsdunhideused1 lsdlockedO Mention;lsdsemihiddenl1 lsdunhideused1 lsdlockedO SmartHyperlink;lsdsemihiddenl lsdunhideused1 lsdlocked0OHashtag;lsdsemihidden1 lsdunhideused1 lsdlockedO UnresolvedMention;lsdsemihidden1 lsdunhideused1 lsdlockedO Smart Link; *datastore 0105000002000000180000004d73786d6c322e534158584d4c5265616465722e362e30000000000000000000000e0000dOcfl1le0a1b11ae1000000000000000000000000000000003e000300feff090006000000000000000000000001000000010000000000000000100000020000000100000 0fefffFFFO00 OOD
PERKASA KENTJANA PUTRA
Tergugat:
1.PT. BANK NIAGA cabang Denpasar
2.KPKNL
3.I PUTU ANWISUKA
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENPASAR
Turut Tergugat:
1.HENGKY RUSTAM
2.PT. PANIN BANK cabang Denpasar
3.LINDA ASIH
84 — 66
Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum olehPemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukanoleh pemegang kekuasaan (Badan dan/atau PejabatPemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatigeoverheidsdaad (OOD).11.Bahwa selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019, mengatur bahwaperkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakankewenangan peradilan tata usaha negara.12.
342 — 501
ANUGERAHJLHASANUDDIN GG ABIDIN NO 3334 RT.001 RW.00423 SAMUDERAINDONESIA 18,440,0005S OO LTE BOT OOD RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAUCV. BUKIT INDAH JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38A RT.027, SUNGAIPINANG24 SEMPURNA DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN 12,975,00003.237.475.3722.000 TIMUR35 PT. MANGKUJENANG JL.
PemeriksaPETROCAL 010.902 an Bukti5 DUTA ees oOD 13277151 27/10/2013 201310 23.200.000 PermulaaNUSANTAR : 25 nAJUMLAH 111.200.000No KeteraNo Nama NPWP Tanggal Masa PPNFaktur 99 nganPemeriksaPT. PRIMA 04 463.4455 010.901 an Bukti1 KARYA 731.000 13.229177 07/08/2013 201307 33.250.000 BermulaaMARITIM . 12 hPemeriksaPT. PRIMA 010.901 a2 KARYA Oreo oO 13229177 20/07/2013 201307 26.250.000 8 BukuMARITIM : 21 hPemeriksaPT.
28 — 26
kepada kedua belah pihak, sehingga untukmencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubunganperkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksudkaidah fighi:lacs ule We prio xwlaoll s >Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alin pendapatulama figh dalam kitab Madza Hurriyah azZaujain fi AthTholaq untukselanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:ply duro ill ood
186 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun denganketentuan pasal 87 UU AP di atas maka tindakan faktual (feitelijkhandelingen) yang sering menjadi perbuatan melawan hukumoleh pemerintah/OOD (Onrechtmatige overheidsdaad) secarahukum menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa danmengadilinya ;. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggaranegara lainnya.
ANDRIAN AL MAS'UDI, SH.MH.
Terdakwa:
1.ANDREE.
2.ANDY THAMRIN.
3.APRIAN WIJAYA.
4.ARY DINATA.
5.ARYA SYAHPUTRA.
6.DAVID CHANNES.
7.DAVID.
8.EDY SUSANTO.
9.FAILOSUFI AHMAD.
10.JEFRY PRASETIA.
11.MUHAMMAD ARIF SURYA.
12.PENDI.
13.REFALIANO JUAN SAPUTRA.
14.RUDI GOZALI.
15.SANGAF MARTUA.
16.CLARISSA LATIFA
17.GITA AMELIA.
18.INTAN RAHAYU.
19.VIONI CASANDRA.
502 — 418
> (OOD 0000000000 0000000000000 0000000 0000000000 00000000000000 Dingdong 12DBentuk Minimalis Dari Permainan 24D Yang Dimana JumlahBolanya Menjadi 12 Bola + 1 Bola 0, Yang TetapMenggunakan Mesin Dingdong Sebagai Alat PengundiannyaYang Dapat Disaksikan Secara Live Sehingga TerciptaPermainan Fair Play> QO0000 0000000000 0000000000000 000000000000 00000000000000Dingdong SicboPermainan Yang Diambil Dari Permainan Da Xiao (X/) YangArtinya BESAR/KECIL.
Utr.> QO0000000000000 0000000 000000000000000000000ULeague of Legend (LOL)> (OOD 0000000000 0000000000000 00 0000000000000 000000000000 0000000000000 Dota 2> (OO000 0000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 00000000000000CSGO> QO0000 0000000000 0000000000000 000000 00000000000000000000000 King of Glory> QO0000 0000000000 0000000000000 0000 0000000000000 00000000000000 Bola Basket> QO0000 0000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000000 King of Glory> DOO0000000000 0000000000000 0000000
25 — 13
220222200222222222222022220002222222222222222222000000000222002202222002222222202020222222222202222222020002222222222222222222022 22222220200022222222222222222222222222222222222222222222222200222222000022222222222222002222220000222222222222222222222222222222 200222222222222222222002222222222222222200222222000202222222222002222222020202222222222022222222220222222222202 2222222222 202222222222222222222222222222222222222222222 2022222222002002222222222220222222222002222DD DID Dod LID DD DDD Ladd ada DMD AD Ladd ead DAI AAD ddd LDA DD dR DI De,2222 2222022222222002200222222222022222220202022222Prada OOD
183 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2012939e7e7e7b5b5b52929291 0101018181 8636363 FfOOO OFT TTTPEPPER REET EEE EE TTT FO ol ood. 1 2121212121bdbdol FERRER RARE EERE FEE EEE EEE EEPEPER REET EEE PE ETT TT Fe 7 7 78C8C8cbdbdbdffftftfifite 7 e 7 e7 Cecece fT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TT TTT TTT TTT TT TTTPEPER RARER RETR EE TTT 7 7 7 42.42.42 1 81818848484 fififtPEPER REET TTF TTT TET TFT TT e 7 7 e 773737 3ceCeCe ftFTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTT TTTPPTL a4a4a2 12121 Sadadat 7 t7 67 FETT TTT TTT TTT ET TTT TTTfifffftftttttfadadad313131181818525252e7e
112 — 49
Sertipikat Hak Milik No.774 tersebut.e Bahwa yang harus dilihat dan dinilai dalam prosespersidangan aquo adalah apakah prosedural penerbitanobjek perkara oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbarumengikuti atau menyimpang dari aturan dasarpenerbitannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961.e Bahwa dari dalil dalil gugatan Penggugat telahmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakanyang bertentangan dengan hukum dan peraturan' yangberlaku yang dikualifisir pada onrechtsmatigeoverheids daad (OOD
62 — 53
Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum olehPemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukanoleh pemegang kekuasaan (Badan dan/atau PejabatPemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatigeoverheidsdaad (OOD).8.
HJ. SITI AI. S SUDARDJO
Tergugat:
1.PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk BTPN KANTOR CABANG MUR CIAWITALI
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL TASIKMALAYA
Turut Tergugat:
1.ASEP NUGRAHA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
130 — 43
Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah,yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegangkekuasaan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebutdengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).. Bahwa selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 (Perma 2/2019), mengatur bahwa perkara perbuatanmelanggar hukum oleh Badan dan/atau.
154 — 79
Jika kamu mempunyai anak,maka para ister memperoleh seperdelapan dari harta yangkamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau(dan) sesudah dibayar hutanghutangmu;Surat AnNisa ayat 176 yang berbunyi:ola INSI ood pSii&s alll J8 Sigitiaw:lgJ9 wel aly dg aJ vad Sy 630!by Ls US2 oJ oO! Gis 929 J le 8.03Ilo QUI Kgs yuiiil LS lsJio JS sJJ9 cluig Yb, b9> IgslS loAg bios ol pSJ JI Ou. wil b>use Ss JS;Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
197 — 86
Namun dengan ketentuan pasal 87UU AP di atas maka tindakan faktual (feitelijk handelingen) yangsering menjadi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah/OOD(Onrechtmatige overheidsdaad) secara hukum menjadikewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya ; . Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negaralainnya.
Terbanding/Tergugat I : Presiden RI
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan RI
Terbanding/Tergugat IV : Ir. Areyanti MAPPI
Terbanding/Tergugat V : PT ADHI Karya Persero Tbk
Terbanding/Tergugat VI : Purwanto
154 — 115
tahun 2016 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (E)disebutkan :1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negaraa) Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.b) Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum olehpemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan olehpemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau PejabatPemerintahan) yang biasa disebut denganonrechmatigeoverheidsdaad (OOD