Menyatakan Terdakwa SCHERWIN JEMY MAKAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia ;2.

Menetapkan mengenai barang bukti berupa ;- Foto Copy 1 (satu) buah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W14-7169.AH.05.01 tanggal 17 September 2012 dengan Pemberi Fidusia An. SCHERWIN JEMY MAKAL dan Penerima Fidusia PT. Astra Sedaya Finance Cabang Manado ;- Foto Copy 1 (satu) buah Akta Fidusia No.109 dengan Pemberi Fidusia An. SCHERWIN JEMY MAKAL dan Penerima Fidusia PT.

. ;- Foto Copy 1 (satu) buah Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan fidusia sebuah kendaraan roda enam jenis Toyota Dyna tahun 2005 warna merah No.Pol. DB 8040 QB No. Mesin W04DJJ30061 No. Rangka MHFC1JU4050020601 dari PT. Astra Sedaya Finance kepada SCHERWIN JEMY MAKAL dengan nomor perjanjian 01600802001256320;Kesemuanya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;5.

Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 telah dibuat perjanjian pembiayaan denganJaminan Fidusia Nomor 57401140451 berikut dengan syarat dan ketentuanumum perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia oleh dan antaraPenggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur.

tanggal 7 Juli 2014 yang dibuat oleh dan antaraTergugat selaku Kreditur dengan Penggugat selaku Debitur;Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Padt/2017/PT TJK24.Bahwa dikarenakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia berikutdengan syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminanfidusia tanggal 7 Juli 2014 adalah batal demi hukum, maka dari semulaperjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia berikut dengan syarat danketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tanggal

;2) Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak MilikSecara Fidusia;3) Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia;4) Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;5) Surat Persetujuan Pembiayaan;6) Surat Pernyataan Bersama;6.

Bahwa berdasarkan surat pernyataan bersama pembiayaan denganpenyerahan hak milik secara fidusia dan kelengkapan dokumenlainnya, terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia NomorW9.00111989.ah.05.01 Tahun 2014 yang bertitelkan irahirah DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;7.

Pasal 29 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yangberbunyi: Memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusibenda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi);Bahwa Penggugat dalam menjalankan prestasinya dengan sengajatelah melanggar kesepakatan bersama pembiayaan denganpenyerahan hak milik secara fidusia yakni pada angka 5 (lima) yangberbunyi: Debitur wajib membayar setiap angsuran tepat padawaktunya sebagaimana ditentukan dalam kesepakatan bersamapembiayaan dan

Menyatakan terdakwa GEDE SUKERTYASA bersalah melakukan tindakpidana Pemberi Fidusia yang menggadaikan benda yang menjadi obyekJaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusiasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia ;2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa GEDE SUKERTYASA dengan pidanapenjara selama 8 ( delapan ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3.

dalamhal ini GEDE SUKERTYASA selaku pemberi Fidusia dan PTMagna Finance selaku Penerima Fidusia ;Bahwa mengenai kedua debitur orang tersebut jaminannyadidaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor10Wilayah Bali ditetapkan sebagai jaminan Fidusia.

Pemberi Fidusia ;2. yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyekJaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulisdahulu dari Penerima Fidusia ;Ad.1.

dijelaskankedudukan terdakwa selaku Pihak Pemberi Fidusia dan Pihak PT MagnaFinance yang diwakili oleh Reydi Nobel selaku Pihak Penerima Fidusia,;Dengan demikian unsur Pemberi Fidusia dalam perkara ini menunjukkepada terdakwa GEDE SUKERTYASA telah terbukti secara sah danmeyakinkan. menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpapersetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia :Menimbang, bahwa sesuai

Pasal 1 nomor urut 2 UndangUndang RINomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud denganJaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yangberwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnyabangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yangtetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasanutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan

Menyatakan Terdakwa JOKO SUMARNO bin HADI SUROTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;2.

Benny Hidayat, SH.M.Kn.3) 1 (satu) Sertifikat Fidusia Nomor : W.13.00612020.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014.4) 1 (satu) Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor : 2295 / J / 95 / 140122 tanggal 3 April 2014.5) 1 (satu) bendel Aplikasi Kredit atas nama Joko Sumarno.6) 1 (satu) Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia No. 2295 / J / 95 / 140122 tanggal 3 April 2014.

adalah sejak pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukanoleh penerima fidusia atau kuasanya ke Kantor Pendaftaran Fidusiasebagaimana tertera dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor dan tanggal;Bahwa perlindungan hukum yang ada di dalam Sertifikat Jaminan Fidusiaadalah sebagai berikut : Bahwa bagi penerima fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji makasertifikat jaminan fidusia bisa digunakan sebagai alat eksekusisebagaimana disamakan dengan Putusan Pengadilan, dasar hukumnyaadalah Pasal 15 Undang

Bahwa bagi pemberi fidusia apabila hasil eksekusi tersebut adakelebihan setelah dikurangi hutang maka pemberi fidusia mendapatselisin penjualan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut,diatur dalam Pasal 29 Undang Undang RI No. 42 tahun 1999 tentangJaminan Fidusia.

Pasal 30 Undang Undang RI No. 42tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka pemberi fidusia wajibmenyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangkapelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.Bahwa jika debitur atau si pemberi fidusia melakukan cidera janji dan obyekJaminan Fidusia tersebut dialihkan, digadaikan, atau disewakan tanpapersetujuan tertulis terlebin dahulu dari penerima jaminan fidusia setelahSertifikat Jaminan Fidusia tersebut terbit dapat dikenakan Pasal 36 UndangUndang RI No.

Dalam pasal 23 ayat (2) Undang Undang RI No. 42 tahun 1999 tentangJaminan Fidusia, pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yangdijadikan Jaminan Fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis daripenerima fidusia (dalam hal ini perusahaan pembiayaan).Bahwa berdasarkan aturan dalam Pasal 25 UndangUndang RI No. 42 tahun1999 disebutkan pelunasan yang dilakukan oleh debitur merupakanhapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, jadi ketentuan hukumnyaperkara fidusia itu gugur dengan sendirinya.Bahwa perkara

Pemberi fidusia ;2.

melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia;Ad.1.

oleh karena itu Majelis Hakim akan mengulasterlebih dahulu apa itu perjanjian jaminan fidusia;Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 Undangundang Nomor42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihanhak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa bendayang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda ;Menimbang, bahwa kemudian Pasal 4 Undangundang Nomor 42 Tahun 1999Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan

apakah sebelum adanyaperjanjian fidusia antara terdakwa dengan PT.

yang unsur Pemberi Fidusia yang mengalihkan,menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuantertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 Undangundang Nomor 42 tahun1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan Pemberi Fidusia adalah orang perseoranganatau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia selanjutnya dalamPasal 1 Angka 6 disebutkan Penerima

Agus di Sidoarjo yang mana dalam mengalihkan denganmeminjamkan benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut dilakukan oleh terdakwa(Pemberi Fidusia) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. CIMB Niaga AutoFinance Purwokerto selaku korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannyadijamin dengan jaminan fidusia (Penerima Fidusia) sampai akhirnya 1 (satu) unitkendaraan Toyota Fortuner Grand New G 2.5 Diesel MT warna putih tidak ditemukan2Dlagi sehingga PT.

Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai unit kendaraan jaminan fidusia Merek x Daihatsu, Jenis All New Xenia X STD M/T tahun 2012, warna Hitam Classic Silver, No. Rangka: MHKV1BAJCK005738, No. Mesin : DL03167, No. Polisi: AA 9383 JF, untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat selama ganti rugi materiil ; 5. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan perkara ini ;6.

Bahwa di dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA nomor:W13.006688.AH.05.01.TAHUN 2013 termuat dasar penerbitanSERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA yang tersusun sebagai bagian darisalinan daftar fidusia.

untukmenjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannyasendiri ;Pasal 27 :1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditorlainnya;2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) adalahhak; Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnyaatas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.Maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, Penggugat selaku PenerimaFidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia NomorW13.006688.AH.05.01.TAHUN 2013

Bahwa di dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA nomor:W13.006688.AH.05.01.TAHUN 2013 termuat dasar penerbitanSERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA yang tersusun sebagai bagiandari salinan daftar fidusia.

Fidusia ;Bahwa benar tercantum kesepakatan Bersama PembiayaanDengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, jika konsumenatau kreditur lalai dalam sebuah membayar angsurannya,namun jika kesepakatan Fidusia tersebut tidak di notariilkanmaka batal demi hukum sesuai dengan pasal 11 UUJF.Apabila Fidusia tersebut tidak didaftarkan maka, maka secarahukum Perjanjian Jaminan Fidusia tersebut tidak memiliki hak19eksekutorial dan merupakan perjanjian hutang piutang secaraumum, dan tidak memiliki kewenangan eksekusi

jaminan Fidusia ;216.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa Jaumar Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;
2. Menjatuhkan pidanaoleh karena itu terhadap terdakwa Jaumar Pasaribu dengan pidana penjara

selama6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dengan verstek
2. Menyatakan secara sah demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanpretasi terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK 8141220181000026 yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp 66.116.900,- (enam puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah) secara lunas dan seketika setelah

putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Kabupaten Banyumas dan Penerima Fidusia adalah PT REKSAFINANCE Cabang Purwokerto beralamatkan di Jalan Gerilya RukoKarangpucung Nomor 4 Purwokerto Kecamatan Purwokerto SelatanKabupaten Banyumas, dengan data Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (Satu)unit Merek/Type: Daihatsu S401RPPMREJJHA, tahun 2014, Warna Putih,Nomor Rangka MHKP3BA1JEK085532, Nomor Mesin ME70625, No PolisiR 1871 NS BPKB atas nama Sulaiman, jaminan Fidusia tersebut diberikandengan nilai penjaminan, sebesar Rp.85.500.000, ( delapan puluh

Bahwa menurut UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) dinyatakan apabila debitur atauPemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadiobjek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titeleksekutorial sebagimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) olehPenerima Fidusia namun sesuai dengan putusan MK No. 18/PUUXVII/2019 Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia frasa kekuatan eksekutorial dan frasasama

Bahwa menurut Pasal 30 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia menyatakan Pemberi Fidusia wajib menyerahkanBenda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaanEksekusi Jaminan Fidusia".Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15/Padt.G.S/2020/PN BmsUntuk memperkuat dalil dalil kami diatas, kami juga menyampaikan DaftarBukti Surat dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut;a. Bukti P1Berupa Foto Copy dari Asli KTP dari Tergugat, atas nama Wartoyo.b.

Bukti P4Berupa Copy dari Asli Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor:W13.00811845.AH.05.01 Tahun 2018, dengan Pemberi Fidusia adalahWartoyo dan Penerima Fidusia adalah PT Reksa Finance dengan data ObjekJaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Merek/Type: Daihatsu S401RPPMREJJHA, tahun 2014, Warna Putih, Nomor RangkaMHKP3BA1JEK085532, Nomor Mesin ME70625, No Polisi R 1871 NS BPKBatas nama Sulaiman, dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia NomorRegistrasi : 2018103133100153.e.

pada hari Rabu tanggal24 Oktober 2018 yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan DenganJaminan Fidusia Nomor ; PK 8141220181000026, kemudian terhadap SuratPerjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : PK8141220181000026, dibuatkan pula Akta Jaminan Fidusia dengan nomor : 33Tanggal 30 Oktober 2018 oleh Notaris MUHAMMAD DWI KUNCORO HADILS.H,M.Kn. yang berkududukan di Jalan Suparjo Rustam Rt 02 Rw 07 SokarajaTengah Sokaraja dimana dalam Akta Jaminan Fidusia disebut bahwa PemberiFidusia

Menyatakan terdakwa ACHMAD ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum ; --------------------------------------------------------------------2.

Menetapkan barang bukti berupa : ------------------------------------------------------ 1 (satu) lembar surat AKAD MURABAHAH Nomor : 807900465012 ; ----- 1 (satu) lembar formulir MURABAHAH Nomor Aplikasi : 80712022122 ; - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia ; --------------- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Suami / Istri ; -------------------------------- 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran ; ------------------

Sekawan Mitra Abadi, tanggal 7 Desember 2012 ; -------------------------------------------------- 1 (satu) lembar surat persetujuan pembelian ; ----------------------------------- 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia ; ------------------ 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.15.116311.AH.05.01 Tahun 2013 pada tanggal 7 Mei 2013 ; ------------ 1 (satu) bendel Turunan Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 tanggal

, ataumenyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa unit sepeda motorHonda Revo FIT Nopol.

Mlg.2 Yang mengalihkan, menggadaikan, ataumenyewakan benda yang menjadiobjek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebihdahulu dari penerima fidusia ; Pertimbangan unsur delik ; 1 Pemberi fidusia ; 000222000000222000Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undangundang Nomor 42 tahun 2006 tentangJaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadiobjek jaminan fidusia ; Menimbang, bahwa faktanya

Mlg.lembar formulir MURABAHAH Nomor Aplikasi : 80712022122 dan 1 (satu)lembar surat AKAD MURABAHAH Nomor : 807900465012 selanjutnya diikatdengan perjanjian jaminan fidusia dan terdakwa telah menandatangani barang buktiberupa 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan jaminan fidusia ;e Bahwa selanjutnya dibuatkan akta jaminan fidusia sebagaimana diterangkan dalambarang bukti berupa 1 (satu) bendel Turunan Akta Jaminan Fidusia Nomor 23tanggal 17 Januari 2013 dan dilanjutnya dengan pendaftaran jaminan

FIF CabangMalang untuk pembebanan jaminan fidusia atas objek Murabahah dilanjutkan denganpembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana diterangkan dalam barang bukti berupa 1(satu) bendel Turunan Akta Jaminan Fidusia Nomor 23 tanggal 17 Januari 2013 dandiikuti dengan pendaftaran jaminan fidusia sehingga terbit barang bukti berupa (satu)lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.15.116311.AH.05.01 Tahun 2013 tanggal7 Mei 2013 dimana terdakwa berkedudukan sebagai pemberi fidusia sedangkan PT.

FIF Cabang Malang selaku penerima fidusia ataspengalihan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa dalam kedudukannyasebagai pemberi fidusia yang telah mengalihkan sepeda motor Honda Revo warnahitam No.

Artinya, fidusia yang dibuat/dirancangdan disalurkan oleh Pegadaian harus diproses sesuai Undang UndangNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, antara lain: Benda yang dijamin dengan fidusia harus dibuat dengan akta notaris danmerupakan akta jaminan fidusia (vide Pasal 5 ayat (1) Undang UndangNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia); Benda yang dibebani fidusia wajib didaftarkan di Kantor PendaftaranFidusia (Vide pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999jJuncto Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 86 Tahun 2000 tanggal 30September 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia danBiaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia);Menindaklanjuti kKewenangan yang diberikan oleh Peraturan PemerintahNomor 103 Tahun 2000 tersebut, maka pada tahun 2006 dan 2007 Tergugat(pada waktu itu Direksi Perum Pegadaian) telah membuat/ merancang danmenyalurkan 2 (dua) produk baru fidusia dengan nama Kreasi (KreditAngsuran Sistim Fidusia) dan Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga);Namun ketentuan Pasal 3 ayat

Karena kredit fidusia (Kreasi dan Krista) yang ada tidak diproses sesuaiketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusiayaitu tidak dibuat dengan akta notaris dan tidak didaftarkan di KantorPendaftaran Fidusia, akibatnya:a.

Bahwa Termohon Kasasi/sebelumnya Tergugat pada waktu membuatdan menyalurkan kredit kreasi dan kredit kreasi (kredit fidusia) terbuktitelah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fidusia yaitu: (a). Benda yang dijamin dengan Fidusia(Krista) tidak dibuat dengan akta notaris (vide pasal 5 Undang UndangNomor 42 Tahun 1999) dan (b).

Tidak didaftarkan di Kantor PendaftaranFidusia (vide Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999(vide bukti P4, Peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tanggal 30September 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia danBiaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia);e. Bahwa karena kredit fidusia yang ada tidak diproses sesuai UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akibatnya:1.

SAF Cabang Mataram dengan jaminan fidusia, dan untuk keperluantersebut juga ada dibuatkan surat perjanjian jaminan Fidusia yangditandatangani oleh terdakwa selaku pemberi Fidusia dan pihak PT. SAFCabang Mataram selaku penerima Fidusia dan jaminan Fidusia mana olehPT. SAF Cabang Mataram telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan HakHal. 2 dari 9 hal. Put. No. 268 K/Pid/201 1Asasi Manusia R..

SAF Cabang Mataram dengan jaminan fidusia, dan untuk keperluantersebut juga ada dibuatkan surat perjanjian jaminan Fidusia yangditandatangani oleh terdakwa selaku pemberi Fidusia dan pihak PT. SAFCabang Mataram selaku penerima Fidusia dan jaminan Fidusia mana olehPT. SAF Cabang Mataram telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia R.I.

Pasal 36 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 TentangJaminan Fidusia;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMataram tanggal 17 Juni 2010 sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Bion Hidayat, S.H. terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan Tindak Pidana MENGALIHKAN BENDA YANGMENJADI OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULISTERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 23 ayat (2) jo.

Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) lembar perjanjian pembayaran Konsumen;1 (satu) lembar perjanjian pemberian jaminan Fidusia;1 (satu) exemplar Sertifikat Jaminan Fidusia;1 (satu) lembar kartu A/R;1 (satu) examplar ceklis permohonan aplikasi;Dikembalikan kepada PT. Sasana Artha Finance (SAF);4.

Memerintahkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar perjanjian pembayaran Konsumen;1 (satu) lembar perjanjian pemberian jaminan Fidusia;1 (satu) exemplar Sertifikat Jaminan Fidusia;1 (satu) lembar kartu A/R;1 (satu) examplar ceklis permohonan aplikasi;Dikembalikan kepada PT. Sasana Artha Finance (SAF);5.

Putusan No.380/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Mdn13.14.15.(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihnkan, menggadaikan, ataumenyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek JaminanFidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali denganpersetujuan tertulis terlebin dahulu dari Penerima Fidusia;Dan Pasal 29 (1) yang berbunyi sebagai berikut:(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadapBenda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengana. pelaksanaan titel eksekutorial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia ataskekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkankesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan carademikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan paraBahwa sehubungan hal tersebut Termohon telah melanggar apa yang telahdisepakati antara

Bahwa tindakan Pemohon Keberatan yang melakukan penarikan denganmemakai Jasa pihak ketiga, ataupun Debt Colektor tanpa disertai suratsurat yang berhubungan dengan penarikan mobil tersebut sangatbertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang PengamananEksekusi Jaminan Fidusia yaitu : Pasal 6 menyatakan Persyaratan pengamanan objek fidusia adalah:a) Ada permintaan dari Pemohon:b) Memiliki akta jaminan fidusia;c) Jaminan fidusia tersebut

telah terdaftar pada kantor pendaftarand) Memiliki sertifikat jaminan di fidusia;e) Jaminan Fidusia berada di Indonesia;Pasal 7:1).

Permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan melampirkan ;. Salinan akta jaminan fidusia;Salinan sertifikat jaminan fidusia;Surat peringatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya;~ 2? >Identitas pelaksana eksekusi;5. Surat tugas pelaksanaan eksekusi;2).

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HERI LAKSONO Bin SLAMET RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dari penerima fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (

3. 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : W13.00824919.AH.05.01 tanggal 19 Oktober 2019.
4. 1 (satu) bundel akta jaminan fidusia Nomor : 332 yang dibuat oleh Notaris NANA PRIMAWATI SANTOSO, S.H., M.Kn. tanggal 19 Oktober 2019.