Menimbang, bahwa selain menceritakan kronologis pemeriksaan medisterhadap saksi korban, terdakwa juga melaporkan/ menceritakan tentangpemerasan yang dilakukan saksi korban kepada terdakwa, sehingga mediasiantara saksi korban dengan terdakwa di PDGI gagal.Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 atas saran dari PDGICabang Medan, terdakwa bersama dengan pengurus PDGI datang ke DPRDPropinsi Sumatera Utara untuk beraudiensi dan mohon perlindungan hukum.Menimbang, bahwa permohonan perlindungan dan audiensi

Administratif yang menyatakanTenggang waktu pengajuan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) harisejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakatdan/atau diumumkan oleh Badan = dan/atau Pejabat AdministrasiPemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif; Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan objek sengketa a quo, Penggugatmengajukan surat upaya keberatan administrasi ditujukan kepada Tergugatpada tanggal 29 Mei 2020, dengan nomor 34737/BOD/PH/V/2020, perihalPermohonan Audiensi

DMPT2L/2881/26.12.04/S/2019tangal 26 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Perubahan / Addendum (ke2) NomorDMPT2L/2881/30.12/18/S/2019 atas Surat Perjanjian NomorDMPT2L/ 2881/30.12.18/S/2019 (Fotokopi sesuai asli);Surat Pemutusan Kontrak Nomor : DMPT2L/2881/23.02.01/S/2020tanggal 23 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asl);Bukti Surat Screenshoot, PermintaanPenggugat kepada Tergugatterkait Surat Rekomendasi APIP tanggal 03 Juni 2020 (Fotokopi dariFotokopi );Surat Permohonan Audiensi

Artinya,dua bulan dipercepat keputusan PHK yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Para PenggugatRekonvensi/Para Tergugat Konvensi;Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013, beberapa pekerja alih daya(outsourcing)Termasuk Para Penggugat Rekonvensi/Para TergugatKonvensi melakukan audiensi dan pertemuan dengan Direktur JenderalPembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementrian TenagaKerja dan Transmigrasi Rl, Bapak Muji Handoyo.

Dimana, hasilpertemuan dalam audiensi tersebut adalah bahwa Direktur JenderalPembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementrian TenagaKerja dan Transmigrasi RI akan mengadakan pertemuan denganDewan Direksi BPUS Ketenagakerjaan (dahulu, PT Jamsostek);Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Mei 2013 beberapa pekerja alihdaya (outsourcing) BPJS Ketenagakerjaan (dahulu, PT.

Mitra GrahaSejahtera No.1311/VI/DIR/MGS/ 2013, PerihalPermohonan Audiensi, yang ditandatangani olehArianto Tan dalam jabatannya selaku Direktur UtamaPT. Mitra Graha Sejahtera dan Susana Sutandardalam Jabatannya selaku Direktur PT. Mitra GrahaSejahtera, dimana pada pokoknya disampaikan bahwapengurus PT. Mitra Graha Sejahtera yang baruberdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1Tanggal 3 Mei 2013, dibuat oleh Notaris Leoprayogo,SH., Spn., karenanya diketahui oleh pihak PD.

Djangga Lubis) SuratPT.MGS No.1324/X/DIR/MGS/2013, PerihalPermohonan Audiensi, yang ditandatangani olehArianto Tan dalam jabatannya selaku Direktur UtamaHalaman 58 dari 93 hal.Putusan No.84/Pid.Prap./2018/PN. Jkt. Sel6)7)PT. Mitra Graha Sejahtera dan Susana Sutandardalam Jabatannya selaku Direktur PT. Mitra GrahaSejahtera, dimana pada pokoknya sama dengan pokokdalam surat No.

Mitra Graha SejahteraNo.1311/VI/DIR/MGS/ 2013, Perihal : Permohonan Audiensi,yang ditandatangani oleh Arianto Tan dalam jabatannya selakuDirektur Utama PT. Mitra Graha Sejahtera dan Susana SutandarHalaman 70 dari 93 hal.Putusan No.84/Pid.Prap./2018/PN. Jkt. Seldalam Jabatannya selaku Direktur PT. Mitra Graha Sejahtera,dimana pada pokoknya disampaikan bahwa pengurus PT.

Tgl47.48.49.50.51.Lurah Panggung agar tidak membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) untukWarga RT.0O7 dan RT.08 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, KotaTegal;Bahwa selang 2 (Dua) tahun karena tidak mendapatkan kabar yang jelas perihalTanah Eigendom Verponding 1732 tersebut, maka pada tanggal 23 Januari2020 PARA PENGGUGAT membuat Surat Audiensi kepada Walikota/WakilWalikota Tegal, dan tanggal 24 Januari 2020 mengajukan Surat KeteranganTanah (SKT) yang ke3 kepada TURUT TERGUGAT (Bpk Lurah,KelurahanPanggung

Bukti PP 14permohonan masyarakat tersebut agar segera memberikan/mengeluarkan surat terhadap status serta riwayat tanah warga danPARA PENGGUGAT;Tanda Terima Audiensi dan Permohonan SKTketiga Fotocopydari AsliBukti ini menyatakan bahwa selang 2 tahun karena tidak mendapatkan kabar yang jelas perihal Tanah EigendomVerponding 1732 tersebut, maka pada tanggal 23 Januari 2020Para Penggugat membuat Surat Audiensi kepadaWalikota/Wakil Walikota Tegal, dan tanggal 24 januari 2020mengajukan Surat Keterangan

Bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, PARAPENGGUGAT telah merulangkali meminta kepada TERGUGAT untukmenyerahkan obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT namun tidakpernah ditanggapi oleh TERGUGAT, bahkan PARA PENGGUGAT telahmengajukan surat permohonan audiensi dengan Bupati Jepara namunjuga tidak ada tanggapan;10.

telah mengirimkan surat mengenai keluhkesah Penggugat berkaitan dengan statusnya selaku Sekretaris DesaPahieme kepada Bupati Tapanuli Tengah C/g Kabag PemerintahanUmum Setdakab, C/qg Kasubbag Kecamatan & Kelurahan,sebagaimana suratnya tertanggal 08 November 2019;Bahwa walaupun tidak ada penyelesaian terkait PemberhentianPenggugat sebagai Sekretaris Desa Pahieme I, namun PenggugatPutusan No. 58/G/2020/PTUNMDN Hal. 813.14.tetap berupaya untuk mempertahankan hak konstitusinya dengancara melakukan audiensi

Pada Hari Senin Tanggal 5 Maret 2018 DPRD Demakmengeluarkan surat rekomendasi atau berita acara kepada Bupatitentang audiensi DPRD dan Eksekutif dengan warga masyarakat yangtidak lolos seleksi Perangkat Desa; 15.

P28 : Berita Acara Audiensi DPRD dan Eksekutif dengan WargaCalon Perangkat Desa yang tidak Lolos Seleksi pada hariJumat tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu delapanbelas (foto copy sesuai dengan legalisasi);29. P29 : Surat dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Demak Nomor: 045/2/9 Perihal PengantarRekomendasi Tanggal 5 Maret 2018 Kepada BupatiDemak (foto copy sesuai dengan legalisasi);30.

kabur maksud dan tujuanya tidakjelas yang mengakibatkan hilangnya asas Kepastian Hukum danHalaman 12 dari 89 halaman Putusan Nomor : 037/G/2017/PTUN.SMG12.13.Keadilan karena pihak Universitas Pekalongan dalam hal inidiwakili oleh Rektor tidak melakukan Klarifikasi terlebih dahuluterhadap UKM P S2 terkait apa yang sebenarnya terjadi,seakan akan pihak Universitas Pekalongan Mengambilkeputusan yang tidak fair yang langsung membekukanUKM P S2 tanpa memberikan hak jawab kepada PengurusUKM P S 2 atau pun Audiensi

terlebih dahulu ; Bahwa dari pihak Pengurus UKM P S 2 telah berupaya untukmelakukan Audiensi kepada pihak Rektorat tetapi tidak adajawaban yang jelas dan seakan akan tidak mempedulikan haltersebut, padahal UKM P S2 dalam kasus ini adalah sebagaikorban kampanye hitam atau Berita Hoax dari pihak yang tidakbertanggung jawab ; Bahwa dampak dari dikeluarknya Surat Keputusan RektorUniversitas Pekalongan Nomor : 97 / KEP / D.15.01 / II / 2017,teranggal 16 Februari 2017, Tentang Pembekuan Unit KegiatanMahasiswa

O01/B/PC PT JTT/X/2013 tanggal 1 Oktober2013dan Foto copy Tanda Terima Surat Pengaduan No.02/B/PC PT JTT/XI/2013 tanggal 12 November 2013;Halaman 45 dari 83 Putusan No.10/G/2013/PHIL.YK26 P.19 berupa Risalah (notulen pekerja/Penggugat) Mediasi;27 P.20 berupa Tanda Terima Permohonan Audiensi dengan Gubernur pada tanggal13 September 2013; 28 P.21 berupa Surat Penyampaian hasil Aspirasi dari DPRD DIY ke Pimpinan KomisiC DPRD DIY pada tanggal 13 September 2013 dan Foto Copy Tanda Terima SuratPermohonan

Audiensi dengan Komisi C dan D DPRD DIY pada tanggal 17 September29 P.22 berupa Surat Pengaduan Pelanggaran PHK;30 P.23 berupa Kartu Penduduk (KTP) , Kartu Karyawan PT.

FPBJ PT.KaisarMotorindo Industri melalui permohonan audiensi oleh PARAPENGGUGAT, karena TERGUGAT tidak menerima penggunaannama PT.KMI sebagai identitas SP/SB Vide Bukti 3TERGUGAT melakukan hukuman Skorsing terhadap 2 (dua) orangpengurus Serikat Buruh yaitu Soleh (ketua) dan Sutopo (Advokasi)yang juga merupakan PARA PENGGUGAT dengan tuduhan tindakpidana penggelapan, yang pada kemudian pada tanggal 1 Desember2008 dilakukan pengadvokasian oleh pengurus PIP terhadapskorsing 2(dua) orang pengurus dan

sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang :(1) mengganti pekerja/ouruh yang mogok kerja dengan pekerja/ouruh laindari luar perusahaan, atau(2) memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapunkepada pekerja/ouruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruhselama dan sesudah melakukan mogok kerja.Bahwa pada tanggal yang sama yakni 9 Juli 2009 ini juga PARAPENGGUGAT segera menyikapi tindakan sewenangwenang yangdilakukan oleh TERGUGAT dengan : melakukan audiensi

Japan Servo Batam priode 20102012, yang diberi tanda dengan P 19;Fotocopy Permohonan Audiensi, diberi tanda dengan P 20;Fotocopy Pemberitahuan kunjungan Presiden DPP FSPMI I, yang diberitanda dengan P 21;Fotocopy Pemberitahuan kunjungan Presiden DPP FSPMI II, yang diberitanda dengan P 22;Fotocopy Pemberitahuan Kunjungan Presiden DPP FSPMI III, yang diberitanda dengan P 23;Fotocopy Surat Somasi dari Tim Advokasi F SPMI, yang diberi tandadengan P === = 22 222 no nnn nnennn nee nnenne ee 24;Berita harian

2019 tertanggal 13 November 2019 tentangsanggahan atas Putusan Panwas dengan maksud agar mekanismeterbitnya keputusan Panwas tersebut haruslah sesuai dengan proseduryang ada yaitu melalui mekanisme musyawarah antara kedua belahpihak dan Bupati wajib menyelesaikan sengketa ini dalam jangka waktu30 (tiga puluh) hari sejak masalah ini dilaporkan;Bahwa karena tidak mendapat tanggapan apapun dari Panwas makaPenggugat meminta kepada Bupati Serang untuk menyelesaikanmasalah ini melalui surat permohonan audiensi

Putusan Nomor 850 K/PDT.SUSPHI/201524.25.26.ey.Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 Penggugat , Il,lll, IV sampai denganPenggugat LXXX mengirimkan surat audiensi ke Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta.

Surat tersebut berisimengenai pengaduan pelanggaran outsourching dan pencatatan serikatpekerja yang belum dikeluarkan oleh Sudinakertrans Jakarta Timur.Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 Penggugat 1,Il, Ill, IV sampai denganPenggugat LXXX mengirimkan surat audiensi ke Direktorat JendralPengawasan Ketenagakerjaan Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.Surat tersebut berisi mengenai pengaduan pelanggaran outsourching danpencatatan serikat pekerja yang belum dikeluarkan oleh SudinakertransJakarta Timur

Bintang Toedjoe untuk melakukan audiensi pada tanggal11 Juli 2013 di kemenakertrans RI, yang pada intinya melaporkan bahwabelum ada kejelasan status peralihan pekerja penyedia jasa dari PT. NikitaMitra Jaya dan PT. Trimitra Naminito, Dan Palm Cahaya Nusa Persadayang melakukan kegiatan pokok yang berhubungan langsung denganproses produksi PT.

sebagaimana dimaksuddalam Surat Nomor 05/FGM/I/2021 dipersilakan datang ke DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sehingga ParaPenggugat memperoleh berkas permohonan penerbitan objeksengketa secara resmi dari Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;Bahwa untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang penerbitanObjek Sengketa oleh Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul makawarga Grogol menyampaikan permohonan audiensi

SBY, tanggal Pebruari 2018;Sesuai dengan aslinya surat dari Lembaga BantuanHukum (LBH) Yogyakarta Nomor: 16/SK/LBH/I/2020tanggal 20 Januari 2020, perihal: Audiensi danPermohonan Eksekusi Putusan TUN;Sesuai dengan aslinya Surat dari Lembaga BantuanHukum Yogyakarta Nomor: 20/SK/LBH/I/2020 tanggal20 Januari 2020, perihal: Audiensi dan PermohonanKedua Eksekusi Putusan TUN;Sesuai dengan aslinya Nota Dinas dari DinasPenanaman Modal dan Pelayanan TerpaduKabupaten Gunungkidul, Nomor: 188/50/1/2020tertanggal

31 Januari 2020, perihal : Tindak lanjutPermohonan Audiensi dan Eksekusi Putusan PTUN /PT.TUN Tentang IMB Kantor Klasis Grogol ;Fotokopi dari fotokopi Nota Dinas dari DinasPenanaman Modal dan Pelayanan TerpaduKabupaten Gunungkidul, Nomor: 188/63/II/2020tanggal 6 Februari 2020, perihal: LaporanhasilPenerimaan Audiensi dan Permohonan EksekusiPutusan TUN dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Yogyakarta;Sesuai dengan aslinya surat dari Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu KabupatenHalaman 86 dari 220

Saat saksi mengajukan permohonan Eksekusipengosongan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saksi bertemu dengaJuru Sita bernama Budi Raharjo, disitu disampaikan pada saksi bahwadalam perkara ini ada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Bahwa Pada saat saksi mengajukan Permohonan Eksekusi saksimemohonkan audiensi dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada saat itu, disitu dikatakan bahwa adanya Putusan Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang menyatakan pembatalan Lelang.

Jkt.Sel.10.11.12.13.Bahwa adapun terkait suratsurat pemberitahuan yang dilayangkan olehPenggugat kepada Tergugat I, adalah sebagai berikut :9.1 Surat tertanggal 10 Oktober 2003, perihal Bangunan rumah belumrampung;9.2 Surat Nomor O08/VRHPS.Perm/VII/12, perihal Pengaduan danPermohonan Audiensi tertanggal 23 Juli 2012Bahwa akan tetapi atas surat pemberitanuan tersebut yang disampaikanoleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT , PIHAK TERGUGAT tidakmenanggapi dan tidak menjalankan kewajibankewajibannya tersebut

Inti Karsa Daksa dkk sebagai Para Pembandingdiberi tanda P12 BFotocopy dari fotocopy Surat tertanggal 23 Juli 2012 beserta lampirannya ,perihal pengaduan dan permohonan audiensi yang ditujukan kepadaKomoisi V DPR RI diberi tanda P13Fotocopy dari fotocopy Bukti persetujuan Pemasangan kembali dari PT.PLNDistribusi Jawa barat dan Banten APJ Depok UPJ Cibinong atas namaNazmiyah Sayuti, diberi tanda P14Fotocopy dari asli Struk Non Tagihan Listrik tanggal 11 September 2011sebesar Rp 1.027.458 atas nama

penguasaan fisik dan melakukan pembangunan diatas lokasi tanah sengketa tersebut diatas, dan sampai saat ini tidak pernahmengundang para Pengugat untuk bermusyawarah dalam rangkapenyelesaian permasalahan tumpang tindih (overlap) kepemilikan atas tanahtersebut diatas ;28.Bahwa Para Penggugat telan berupaya mengajukan permohonanvalidasi surat keterangan riwayat tanah atas tanah objek jual belli tersebutdiatas kepada Turut Tergugat Il pada tanggal 29 November 2019 dankemudian melayangkan surat permohonan audiensi

kepada Turut Tergugat IIguna menanyakan suratsurat yang sudah pernah dikeluarkan oleh TurutTergugat II pada tahun 2002 dan 2005 merupakan sah dan suatu kebenaran;29.Bahwa hasil audiensi yang dilakukan tanggal 12 Desember 2019 diKantor Kelurahan Tengah Cibinong antara Para Penggugat dan TurutTergugat Il menghasilkan keterangan bahwa tidak bisa menunjukan bukuriwayat tanah dan tidak bisa mengeluarkan keterangan riwayat tanah;30.

Brebes, PG Jatibarang dan Instansi terkaitlainya, dengan hasil rapat evaluasi tersebut mempersilahkanmasyarakat mengadakan audiensi dengan DPRD Dan melakukan ceklapangan bersama antara Perhutani KPP Pratama dan DPPPKDKab.Brebes;vide bukti P0824.Bahwa pada tanggal 22 Oktober tahun 2013 telah menghasilkankesepakatan mengenai pengelolaan tanah Blok Bleberan di Kab.

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 terjadi perundingan bipartite yang intinyaTergugat akan mengangkat selurun pekerjanya menjadi pkwtt secarabertahap dan selama proses pengangkatan tergugat tidak akan melakukanpemutusan hubungan kerja10.Bahwa tanggal 19 Mei terjadi audiensi di dinas sosial dan transmigrasikabupaten cianjur yang intinya Tergugat harus mengangkat seluruhkaryawannya menjadi Karyawan Tetap dan memperkerjakan kembali 4orang yang sudah di PHK secara sepihak11.Bahwa pada tanggal 19 juni 2015