Ditemukan 1083 data
97 — 44
PUTUSANNOMOR:598/PDT/2012/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara ; 1 PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA cq KEPALA DINASPETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI DKIJAKARTA ,Dahulu beralamat di Balaikota DKI Jakarta Lt.4, Jl. Medan MerdekaSelatan, Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Jl.
29 — 12
., pekerjaan Pegawai Negeri SipilDaerah Kabupaten Bombana, alamat Jalan BalaiKota No. 85 B Kelurahan Pondambea, KecamatanKadia, Kota Kendari, semula sebagai Terlawan sekarang sebagai Terbanding ;,2. Ir.
162 — 52
Tergugat menerbitkan Surat Paksa Nomor: SP00171/WPJ.05/KP/0204/2012 dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Nomor: S2039/WPJ.05/KP.0204/2012 tanggal 28September 2012 tentang Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpanpada Bank;bahwa menindaklanjuti Surat Nomor: S2039/WPJ.05/KP.0204/2012 tanggal 28 September 2012,diterbitkan Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bankdalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Bank DKI Cabang Utama Balaikota
113 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, Para PNS dan AdvokatSekretaiat Daerah kota Manado, beralamat di Jalan BalaiKota Nomor 1, Kota Manado, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 Oktober 2018:RUDI SEPANG, bertempat tinggal di Kelurahan BatuKota, Lingkungan V, Kecamatan Malalayang, KotaManado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikuasa kepada Deny Sumolang, S.H., M.H., Advokat,beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 23, KelurahanTanjung Batu Lingkungan I, Kecamatan Wanea, KotaManado, Provinsi Sulawesi Utara
41 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bima Arya, berkedudukan di Balaikota Bogor Jalan Ir. H.Juanda Nomor 10, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal inimemberi kuasa kepada: N. Hasbhy Munnawar, S.H., M.Si.,dan kawankawan, Pegawai Bagian Hukum SskretariatDaerah Kota Bogor, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor10, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal25 Oktober 2016;2.
159 — 114
;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Biro HukumSs= 5s Fen oar ohnn)ye)Setda Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta berkantorpada Biro Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan MedanMerdeka Selatan, Nomor 89, Kota Administrasi JakartaPusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor174/1.875.1 tanggal 24 Februari 2017, untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 20 Januari 2017 yang didaftar diKepaniteraan Pengadilan
Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan kembali Rapat/PertemuanDewan Pengupahan yang diawali audiensi dengan pihak Tergugat,bertempat di ruang Rapat TPUT Balaikota Provinsi DKI Jakarta, dalampertemuan ini pihak Tergugat yang tertuang dalam Notulensi SidangDewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan;a.
19 Oktober 2016 bertempatdi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, wakildari unsur Serikat Pekerja mengusulkan besaran UMP Tahun 2017sebesar Rp. 3.831.690, berdasarkan hasil survei Kebutuhan HidupLayak (KHL) oleh unsur Serikat Pekerja, selanjutnya unsur pengusahamengusulkan besaran UMP Tahun 2017 berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebesar Rp.3.355.750,Sidang pada tanggal 24 Oktober 2016, di awali audiensi DewanPengupahan dengan Tergugat di Balaikota
lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dananggota Dewan Pengupahan unsur Pemerintah tidak mengeluarkanusulan, sehingga dalam Berita Acara Keputusan Sidang DewanPengupahan Provinsi DKI Jakarta tidak tercapai kesepakatan terkaitbesaran nilai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang akandirekomendasikan kepada Gubernur;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan kembali Rapat/PertemuanDewan Pengupahan yang diawali audiensi dengan pihak Tergugat,bertempat di ruang Rapat TPUT Balaikota
Pada Sidang tanggal 26 Oktober 2016 bertempat di Balaikota ProvinsiDKI Jakarta, menghasilkan keputusan yang dituangkan dalam BeritaAcara yang ditandatangani oleh semua unsur Dewan Pengupahan,termasuk wakil Serikat Pekerja, yang isinya sebagai berikut :1)Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur SerikatPekerja mengusulkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP)DKI Jakarta Tahun 2017 berdasarkan hasil survei KHL yangdilakukan oleh unsur Serikat Pekerja diperoleh nilai KHL 2016 Rp.3.491.607
1.Rosmiyati Masrie binti M Asrie Ismail
2.Hastyani Masrie binti M Asrie Ismail
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Samarinda
2.Dinas Pendidikan Kota Samarinda
Turut Tergugat:
1.Kepala Sekolah SDN
2.Badan Pertanahan Kota Samarinda
64 — 15
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Jalan Balaikota, Kelurahan Bugis,Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,sebagai Tergugat ;2. DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA Jalan Biola No. 4A KelurahanSungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagaiTergugat Il;Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2020/PN Smr3. KEPALA SEKOLAH SDN 008 Jalan Ulin RT 35 Kelurahan Karang AnyarKecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, sebagai Turut Tergugat I;4.
SYAHARIE JAANG, SH., M.Si., selaku Pejabat Walikota Samarindayang bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA SAMARINDA,berkantor di Gedung Balaikota yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa No.82 Kota Samarinda Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;2. Dr. H.
TEJO SUTARNOTO, S.H., M.Si.ASRAN YUNISRAN, S.E., S.H.ZULKARNAIN RAMLI, S.H.TRISNA DEWI, S.H.AGUS SUJITO, S.H.ARI SETIAWANEUIS SUSANAZULKIFLI DJEBAR, S.H.YULI KUSTIA NINGSIH, S.H.o MN On F WDReoSeluruhnya Pegawai Pemerintah Kota Samarinda, berkantor di Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Samarinda Lantai II Gedung Balaikota Samarinda,yang beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda KalimantanTimur; Pihak Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/001/HUKKS/I/2020 Tanggal 30 Januari
82 — 23
Thamrin alias Matheos Taribuka,SE bin Yosep, umur46 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaanwiraswasta bertempat tinggal di Jalan BalaiKota III Indah Nomor 214 kelurahan Kadia,Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal inidiwakili oleh kuasanya Sogo,SHAdvokat/penasehat hukum, bertempat tinggal diJalan By Paas, Kelurahan Bende KecamatanBaruga Kota Kendari, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 12 Juni 2009, sebagai TergugatKonvensi / Penggugat Rekenvensi / PembandingMelawanIr.Mustida Yusuf binti M
196 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, Para PenerimaKuasa Khusus, beralamat di Gedung Balaikota Blok G,Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89,Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017;WALIKOTA JAKARTA TIMUR, berkedudukan di JalanSentra Primer Baru Timur, Jakarta Timur, diwakili olehBambang Musyawardana selaku Walikota Kota AdministrasiJakarta Timur, dalam hal ini memberi kKuasa kepada ArlisChaniago, S.H., dan kawankawan, Para Advokat,beralamat di Jalan Dr.
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, advokatpada Kantor Hukum Nusantara, beralamat di Jalan JaminGinting Nomor 32 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 1 Juni 2016;LawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERIDALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA CqWALIKOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Balaikota Medan;Termohon Kasasi semula Tergugat I/Terbanding ;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERIDALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA,berkedudukan di Jalan P.
13 — 5
28 Januari 2019, yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanHalaman 1 dari 11 putusan Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.kKdiKendari, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor :002/02/1/2021 tanggal 11 Januari 2021.2.Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagaimana layaknya suami istri, dan memilin untuk tinggal bersama dirumah orang tau Tergugat di Jalan beringin 1 nomor 11, kurang 1 tahun.Setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalan balaikota
10 — 6
KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT, Ujung Pandang, 30 Oktober 1977, agama Islam,pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada,tempat tinggal di Kelurahan Bonto Lebang,Kecamatan Mamajang, Kota Makassarselanjutnya disebut Penggugat.MelawanTERGUGAT, Ujung Pandang, 14 Juni 1977, agama Islam, pendidikanterakhir STM, pekerjaan Honorer Balaikota
82 — 37
MedanMerdeka Selatan No. 89 , Gedung Balaikota Blok G Lantai9 , Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 5516/1.711.37 tanggal 30 Juli 2009,Selanjutnya disebut sebagai .........
41 — 25
., TendiFrenki, S.H. dan Nadia Zunairoh, S.H. para Pegawai BiroHukum Setda Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok Glantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89, KotaAdministrasi Jakarta Pusat, berdasaran Surat KuasaKhusus Nomor 4263/1.875 tertanggal 30 Desember 2015,selaku Pembanding semula Tergugat Il;2.
,M.H., Tendi Frenki, S.H. danNadia Zunairoh, S.H. para Pegawai Biro Hukum SetdaProvinsi Daerah Khusus loukota Jakarta, berkantor padaBiro Hukum Gedung Balaikota Blok G lantai IX, JalanMedan Merdeka Selatan Nomor 89, Kota AdministrasiJakarta Pusat, berdasaran Surat Kuasa Khusus Nomor479/1.875 tertanggal 29 Januari 2016, ~ selakuPembanding semula Tergugat Ill;Halaman Putusan Nomor G10/PDT/2016/FT.DKLKeduanya selanjutnya disebut Para Pembanding semula Tergugat Ildan Tergugat Ill;3.
80 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.Si. dan kawankawan, Para Pegawai Biro HukumSetda Provinsi Daerah Khusus Ilbukota Jakarta,berkantor di Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G,Lantai IX, Jalan Medan merdeka Selatan Nomor 89,Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2016;2. WALIKOTA JAKARTA TIMUR, yang diwakili olehBambang Musyawardana, berkedudukan di Jalan SentraTimur, Pulo Gebang, dalam hal ini memberi kuasakepada H.
15 — 1
PUTUSANNomor 0043/Pdt.G/2017/PA.Skh.eaz sll oes) all pau,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memutusperkara cerai talak yang diajukan oleh :PEMOHON, Umur 29 tahun/ Skh 09/02/1988, Agama Islam, Pekerjaan PegawaiHonorer di Balaikota Surakarta, Pendidikan SMP, Tempat kediaman diKampung Semanggi, RT. 02/ RW. 13, kelurahan Semanggi, KecamatanPasar Kliwon, Kota
97 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H. dan kawankawan, Para PegawaiPemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta padaBiro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,beralamat di Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, JalanMedan Merdeka Selatan Nomor 89, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasing tanggal18 Januari 2019, 31 Januari 2019 dan 16 Januari 2019:Para Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BUNGA LESTARI, berkedudukan di Jakarta, dahuluberalamat di Gedung Pelni, lantai 3, Jalan Angkasa Nomor 18,Gunung
56 — 28
.; Semuanya Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta, berkantor pada Biro Hukum Setda Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta, Gedung Balaikota Blok G, Lantai IX, diJalan Medan Merdeka Selatan, Nomor : 89, Kota AdministrasiJakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor2596/1.758.1, tertanggal 15 September 2011, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING; 2. PT.
139 — 37
., Pegawai Pemerintah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro HukumGedung Balaikota Blok. G. Lantai IX, Jalan MedanMerdeka Selatan Nomor 89, Kota Administrasi JakartaPusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal18 Desember 2012, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding; Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2014/PTA. JKmelawan1. H. Achmad Fahmi (selaku Nadzir Wakaf H. Murtadho), umur 31 tahun,agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan H.
76 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, Para Pegawai BiroHukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,berkantor di Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G, LantaiIX, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 89, JakartaHalaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 1365 K/Pdt/2021Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei2016;3.