Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur barang siapa;Menimbang bahwa frasa barang siapa adalah identik dengan setiaporang. Yang dimaksud dengan frasa barang siapa tersebut adalah merujukkepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana.

uang yang ada di dalamnya, danmembawa tas tersebut serta melemparkannya ke samping rumah dari lantaidua;Menimbang, bahwa definisi dari kata barang adalah sesuatu yangberwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipuntidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa adalah termasukdalam pengertian barang;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa

tersebut merupakan sepenuhnyamilik dari Saksi Harunsyah;Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahnwa Terdakwatelah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp221.968.000,00 (dua ratusdua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yangsepenuhnya milik orang lain yang bernama Saksi Harunsyah;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhioleh perbuatan Terdakwa;Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Menimbang, bahwa menurut pendapat Vos, frasa

Oleh karena itu,Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa dengan maksud untuk dimiliki telahterbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa secara melawanhukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis(obective recht), bertentangan dengan hak seseorang (subjective recht),bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpakekuasaan atau tanpa kewenangan;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, misalnya Kitab UndangUndang Hukum

Putusan Nomor 38 PK/TUN/2017OBJEK SENGKETA:Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal9 Maret 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilinan dan Alokasi Kursi setiapDaerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihaan UmumTahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, khususnya lampiran II.64.73 dalamkeputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRDKota Tarakan;LEGAL STANDING:Bahwa setiap

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013 tentang PenetapanDaerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di WilayahKalimantan Timur khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebutsepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KomisiPemilinan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013,tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap DaerahPemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun2014 di Wilayah Kalimantan Timur khususnya lampiran II.64.73 dalamkeputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi AnggotaDPRD Kota Tarakan;4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara yang baru, khususnya lampiran 11.64.73, sepanjang frasa jumlahpenduduk dan jumlah kursi dengan memperbarui dan menetapkan:a. Jumlah penduduk Kota Tarakan yang semula 185.114 (seratus delapanpuluh lima ribu seratus empat belas) jiwa menjadi lebih dari 200.000 (duaratus ribu) jiwa berdasarkan data kependudukan yang dibuat oleh BPSKota Tarakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakanmaupun SK KPU.

Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa: Keputusan KomisiPemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret2013, tentang Penetapan Daerah Pemilinan dan Alokasi kursi setiapDaerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalamPemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, knususnyalampiran 1I.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasa jumlahpenduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan;3.

Awal mulanya sebagaimana pada bukti (P24) atas Surat yangsangat Pribadi dari Terbanding yang tertanggal 28 Juni 2016, dimanaditujukan kepada Pembanding yang isinya tidak terdapat satupun "Frasa"yang dapat dimaknai sebagai suatu tujuan untuk memberhentikanPenggugat/ Pembanding pada jabatannya selaku Ketua Dewan PimpinanDaerah Legiun Veteran Republik Indonesia (DPD LVRI) Sulawesi Selatandan Sulawesi Barat.7.

Bahwa adapun inti dari Frasa atas paragraf Pertama adalah...... "Dapatmelaksanakan Tanggung Jawabnya sebagai ketua DPD LVRI".Dimana dalam paragraf tersebut, jelas hanya sebatas "Himbauan" dantidak lebih dari keinginan/Niat terbanding 1 untukmendudukkan/Mengokohkan kedudukan Brigjen Bachtiar (Pembanding)sebagai teman Seperjuangan Terbanding 1.9. Bahwa inti dari Frasa atas Paragraf kedua, adalah.....obahwa"Kepengurusan DPD yang diserahkan oleh Pendahulu anda sangat tidakbermakna."

Dalam Frasa ini hanya dapat dimaknai sebagai Rasakekesalan terhadap "KERENGURUSAN DPD TERDAHULU ANDASANGATTIDAK BERMAKNA" . dimana pernyataan ini Bukan untukPenggugat/Pembanding, tetapi ditujukan kepada dan atau untuk pengurusmasa lalu, sebelum Kepemimpinan Penggugat/Pembanding. Selanjutnyadinyatakan bahwa, terbanding berkalikali mengutus Wakil ketua danSekretaris Jenderal dalam melaksanakan niat diatas.

Dari Frasa niatdiatas", apakah niat terkait "mengokohkan", atau Niat "Pendahulu tidakbermakna"?. Kemudian diakhir Paragraf kedua intdinyatakan......"

Yang selanjutnya frasa terakhir intinyadijelaskan....."Perlu KITA ingat, Menghadapi Kongres yang akan datangsebaiknya kita dapat menegakkan Posisi DPD LVRI Sulselbar sesuaiyang kita harapkan".

(frasa seperti?

Sel.Bahwa siapa yang dimaksud dengan frasa pihak ketiga yangberkepentingan dalam pasal 80 KUHAP, Mahkamah Konstitusidalam putusannya pada perkara nomor 98/PUUX/2012 yangdiucapkan tanggal 21 Mei 2013 dimana Pemohonnya adalahPerkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalamamar putusannya menyatakan :Mengabulkan permohonan Pemohon;1.1.

Frasa pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknaitermasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadayamasyarakat atau organisasi kemasyarakatan;1.2.

Frasa pihak ketiga yang berkepentingan* dalam Pasal 80UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaitermasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadayamasyarakat atau organisasi kemasyarakatan;Bahwa berdasarkan dialildalil tersebut diatas, maka Pemohonmemiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihakketiga

karena penyidik engganatau tidak melaksanakan petunjuk yang diberikan jaksa agarberkas dapat dinyatakan lengkap sebagai dasar menyusundakwaan ataupun Jaksa memberi petunjuk subyektif yang sulitdipenuhi oleh Penyidik;Bahwa karena tidak terdapat panduan baku dalam KUHAP danrawan terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya, makabeberapa hakim melakukan terobosan dengan melakukanpenafsiran tas perbuatanperbuatan penyidik yangdikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikansebagaimana dimaksud dalam frasa

Sedangkan terhadap halhal yangbersifat umum dan dilakukan oleh semua orang (bukan setiap orang/barang siapa), makahal tersebut tidak dapat dijangkau oleh hukum;Bahwa, frasa setiap orang/barang siapa yang tercantum di dalam setiap pasalperundangundangan hukum pidana, merupakan salah satu delik yang harus dipenuhioleh pelaku tindak pidana.

Sehingga frasa tersebut ditujukan kepada perbuatan pidanayang secara khusus dilakukan oleh si pelaku;Bahwa, oleh karena alasan, maksud dan tujuan yang dicantumkan oleh Terlawan(Pemohon) di dalam permohonannya hanya mengadopsi alasan, maksud dan tujuandibuatnya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik, berarti Terlawan (Pemohon) di dalam mengajukan permohonan informasi publikkepada Pelawan (Termohon), telah tidak mencantumkan alasan, maksud dan tujuanpermohonannya;Bahwa

permohonannya, berarti permohonanPemohon (Terlawan) tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan, karena telah mencederaiPasal 4 (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik, Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010, danPasal 8 (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010, yangmana di dalam pasalpasal tersebut mengharuskan bagi setiap Pemohon InformasiPublik untuk mencantumkan alasan, maksud dan tujuan dari permohonannya;Bahwa, frasa

Selain tidak adanya ketentuan yang mengaturmengenai definisi alasan yang harus digunakan pada setiap permohonan informasipublik yang tentunya pula akan sangat sulit dalam hal menentukan seperti apa definisialasan khusus seperti yang dimaksudkan oleh Termohon Kasasi dan pertimbanganhukum Judex Facti tersebut;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi, frasa "disertaialasan" sebenarnya telah cukupmenjelaskan dan menegaskan bahwa pada setiap

Frasa "disertaialasan" tidak dapat dimaknai dan ditafsirkan sebagaisebuah kewajiban atau keharusan karena sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penolakan atas permintaan informasipublik hanya dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundangundangan apabilainformasi publik yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan;Bahwa dalam pembacaan putusannya Judex Facti tidak melakukanpemberitahuan atau pemanggilan kepada Pemohon Kasasi, setelah

Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1. tentang unsur Barang siapa : Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *barang siapa sebagaimanatermuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (eeneider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagaipendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwamelakukan suatu

alasanalasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapatmelepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, dan TerdakwaARDIANSYAH SUDIRMAN alias GUNAR, adalah orang yang dimaksud dalam tindakpidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan bukan orang lain dan atautidak ada kesalahan orang/ error in pesona;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yangpertama barangsiapa telah terpenuhi;Ad. 2. tentang unsurDi muka umum :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa

tersebut di atas maka unsur yangke2 (dua) yaitu "di muka umum ini telah terpenuhi;Ad. 3. tentang unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, frasabersamasama olehPembentuk Undangundang ditempatkan di awal perumusan, sehingga bersamasamadisini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni bersamasama melakukankekerasan terhadap orang atau barang, dan kekerasan tersebut merupakan suatukekerasan yang menimbulkan luka;Menimbang, bahwa oleh karena frasa

orang atau barang diatas bersifatalternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur yang sesuaidengan faktafakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satuterpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 61/ Pid.B/2014 /PN.WgpMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa Bersamasama adalahsedikitdikitnya ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan tersebut, orangyang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan perbuatan tersebut

tidak dapat dituntutdengan pasal ini;Menimbang, bahwa menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana, perbuatanyang dilarang dalam pasal 170 KUHP adalah perbuatan melakukan kekerasan.Melakukan kekerasan dalam konteks Pasal 170 KUHP adalah bukan merupakan suatualat atau daya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa melakukan kekerasanterhadap barang atau orang yaitu kekerasan yang dimaksud disini adalahpengerusakan terhadap barang orang lain atau

sebagaimana diatur dan diancam melanggarPasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Barangsiapa.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan ataumembiarkan sesuatu.3 Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan,atau dengan memakai ancaman kekerasan atau perbuatan lain maupun perlakuan yang takmenyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi menghilangkan frasa

sesuatu perbuatan lainmaupun perlakuan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP sebagaimanadalam Putusan MK Nomor 1/PUUXI/2013 yang dibacakan pada tanggal 16 Januari 2014.Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa :1 Frasa, Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam Pasal 335ayat (1) butir 1 UndangUndang Nomor Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Pidana bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik

Indonesia Tahun 1945;2 Frasa, Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam Pasal 335ayat (1) butir 1 UndangUndang Nomor Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;3 Pasal 335 ayat (1) butir 1 UndangUndang Nomor Tahun 1946 tentang Peraturan HukumPidana atau Kitab UndangUndang Hukum Pidana menjadi berbunyi :Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidakmelakukan atau

Selainitu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalamistigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut;3 Frasa Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalam Pasal 335ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karenamemberikan peluang terjadinya kesewenangwenangan penyidik dan penuntut umum dalamimplementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga justru bertentangan denganprinsip

Kesehatan, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alatkesehatan yang tidak memenuhi ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1 Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa pada penjelasan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan definisi setiap orang;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengartikan frasa

tentang pengertiansengaja, sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu Majelis Hakim akanberpedoman pada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MVT)adalah willens en witens artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki (willens)perbuatan itu dan harus pula menginsafi (mengetahui) (wittens) akan akibat perbuatanitu;Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusantindak pidana terdapat perkataan sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsur yangterdapat dibelakang frasa

sengaja juga diliputi oleh opzet atau dolus atau sengaja ataudengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsur lain yang terdapat dibelakangfrasa sengaja;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi ijin edar;Menimbang, bahwa

strong> yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 28 Desember 2010, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-28082018-0049, atas nama MARIO ANDRIAN DETA yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 28 Agustus 2018 dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-28082018-0051, atas nama IRENE TRISTIANI NJURUMAY yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 28 Agustus 2018 untuk menghilangkan frasa

487/Pid.B/2014/PN.Tgr tanggal 06 Februari 2014 Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbuktidengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanalternatif Kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dandijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalamtingkat banding, kecuali mengenai kwalifikasi penyebutan pidana yang terbuktidilakukan oleh terdakwa dan frasa

perUndangUndangan yang berlaku khususnya Pasal351 ayat (3) KUHP, dan Pasalpasal dari UndangUndang No.8 Tahun 1981 TentangKUHAP serta Peraturan perUndang Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkaraIN 222222 ooo nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnM ENGADILI: e Menerima permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa ;e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 487/Pid.B/2013/PN.Tegr, tanggal 06 Februari 2014 yang dimintakan banding12mengenai kualifikasi pidana, dan frasa

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lainUnsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang# GOada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahuiatau tidak dikehendaki oleh yang berhak;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur barang siapa;Menimbang bahwa frasa barang siapa adalah identik dengan setiaporang

Yang dimaksud dengan frasa barang siapa tersebut adalah merujukkepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana.

melakukan perbuatan berupamengambil;Menimbang, bahwa definisi dari kata barang adalah sesuatu yangberwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipuntidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;Menimbang, bahwa mesin bor, mesin gerinda dan mikrofon yangdiambil oleh Terdakwa adalah sesuatu yang berwujud, oleh karena itu dapatdikategorikan sebagai barang;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa

Dengan demikian unsur kedua ini telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Menimbang, bahwa menurut pendapat Vos, frasa dengan maksudmerupakan bentuk dari kesengajaan sebagai maksud. Artinya adalah bahwasedari awal Terdakwa memiliki tujuan tertentu atau menghendaki akibat tertentudari dilakukannya suatu perbuatan.

Oleh karena itu, dengan adanya niat padaTerdakwa untuk menjual barangbarang tersebut menunjukkan telah adanyamaksud pada diri Terdakwa untuk memiliki barangbarang tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa secara melawanhukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis(obective recht), bertentangan dengan hak seseorang (subjective recht),bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpakekuasaan atau tanpa kewenangan;Menimbang, bahwa berdasarkan

dan Saksi Edison alias Eson bin llyas (alm);Menimbang, bahwa selain tidak dipergunakan sesuai denganperuntukannya, Terdakwa juga tidak pernah mendapatkan izin dari MenteriKesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Terdakwa telah tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan berupa sabusabu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu frasa

dalam unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterbukti, maka unsur ini telah terobukti untuk seluruhnya;Ad.3 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ataumelebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanamanberatnya melebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telahterbukti seluruhnya;Menimbang, bahwa

dalam unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterbukti, maka unsur ini telah terobukti untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primairkesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umumdisusun

Terdakwa tersebut sebagai dirinyaHalaman 23 dari 29 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Kotsendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orangatau eror in persona;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yangdiarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu frasa

dalam unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telahterbukti, maka unsur ini telah terbukti untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terobukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primairkedua;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukantindak

KartuKeluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran memiliki nama Parno; dalam Paspormemiliki nama Parno Kasan Darma; sedangkan dalam Setoran BPIHmemiliki nama Marto Suyono; saksi Muhammad Nuyyamin yang merupakan pembimbing Pemohonsebagai Calon Jamaah Haji menyatakan selalu ikut serta dalam pengurusandokumendokumen Pemohon menyatakan:o Nama Pemohon yang berbeda antara Kutipan Akta Kelahiran yang tertulisParno sedangkan di Paspor tertulis Parno Kasan Darma dikarenakanpihak imigrasi mengharuskan nama dengan tiga frasa

kata oleh karena ituditambahkanlah nama ayah Pemohon agar menjadi tiga frasa kata, dantidak ada masalah antara nama Pemohon yang tertulis di Kutipan AktaKelahiran dengan paspor tersebut;Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pat.P/2019/PN Wat.o Permasalahan adalah nama Pemohon di Setoran BPIH yang tertulis MartoSuyono al Parno karena menurut Kementerian Agama haruslah diperbaikikarena berbeda dengan dokumendokumen milik Pemohon lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut maka Hakimberpendapat

Melalui putusannya, MahkamahKonstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa buktipermulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalamPasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjangdimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 hurufa KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknaitermasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.2.

Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenaibatasan jumlah (alat bukti) dari frasa bukti permulaan, bukti permulaanyang cukup, dan bukti yang cukup. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2)UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakniminimal dua alat bukti.3.

Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yangcukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAPharus ditafsirkan sekurangkurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184KUHAP disertal pemeriksaancalontersangkanya, kecualitindakpidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpakehadirannya (in absentia),4.

Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomorPerkara 21/PUUXII/2014 Frasa Bukti Permulaan, Frasa BuktiPermulaan Yang Cukup dan Bukti Yang Cukup dalam Pasal 1 angka14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusidinyatakan harus dimaknai sebagai minimal duaalatbukti sesuaidengan pasal 184 KUHAP.Bahwa berdasar pada argumentargument sebelumnya, makaPEMOHON ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimilikioleh TERMOHON dalam hal menetapkan PEMOHON sebagai Tersangkadalam

Perbedaan penafsiran ini bukan sematamata implementasi norma, melainkan akibat ketidak jelasan rumusan norma itusendiri terutama frasa perkara mulai diperiksa yang dapat menyebabkangugurnya Praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudmengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan Praperadilandinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokokperkara di Pengadilan Negeri.

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;Ad.1 Unsur barang siapa;Menimbang bahwa frasa barang siapa adalah identik dengan setiaporang. Yang dimaksud dengan frasa barang siapa tersebut adalah merujukkepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana.

motor oleh Adam dan Sangkot ke rumah Candrauntuk dijual:;Menimbang, bahwa definisi dari kata barang adalah sesuatu yangberwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipuntidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;Menimbang, bahwa biji kakao yang diambil oleh Terdakwa adalahsesuatu yang berwujud, oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai barang;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa

Dengan demikian unsur kedua ini telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;Menimbang, bahwa menurut pendapat Vos, frasa dengan maksudmerupakan bentuk dari kesengajaan sebagai maksud. Artinya adalah bahwasedari awal Terdakwa memiliki tujuan tertentu atau menghendaki akibat tertentudari dilakukannya suatu perbuatan.

Atas penjualan tersebut,mereka bertiga mendapatkan uang Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua riburupiah);Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan penguasaan secaranyata atas barang tersebut, yang sebelumnya dalam kekuasaan Saksi MaraDoli kemudian berpindah ke Terdakwa bersama Adam dan Sangkot, sertadengan adanya perbuatan menjual biji kKakao, mengindikasikan bahwa pada diriTerdakwa telah ada niat untuk memiliki barang tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa secara melawanhukum adalah

Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana maupun praktikperadilan, frasa barang siapa adalah identik dengan frasa "setiap orang.Bahwa yang dimaksud dengan frasa barang siapa tersebut adalah merujukkepada subjek hukum atau orang yang melakukan perbuatan pidana.

makaMajelis Hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang;Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana dan praktik diperadilan, yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalahkegiatan/tindakan memindahkan barang atau benda milik orang lain dariposisi atau keadaannya semula ke tempat lain atau kedalam penguasaanorang yang mengambil barang tersebut secara tanpa hak/ijin ataukewenangan dari yang memiliki barang tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya frasa

/ kata "mengampbil" di sini tidakdapat diartikan secara sempit, maksudnya adalah tindakan "mengambil" tidaksemata mata diartikan sebatas hanya memindahkan barang/benda daritempat/posisi semula menuju ke penguasaan si pelaku saja, akan tetapitindakan memindahkan atau menggeser barang/benda dari tempat/posisisemula ke tempat/posisi yang berbeda tanpa adanya kewenangan atau jindari yang berhak adalah juga termasuk ke dalam pengertian frasa / kata"mengambil";Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta

Tebo, maka oleh karenanya secara terang telahmemenuhi makna dan definisi hukum dari frasa / kata "mengambil sesuatubarang atau benda";Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makaMajelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang telahterpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;Ad.3 Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 362 KUHP terdapatfrasa sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang maksudnyaadalah bahwa unsur ini

Noka: MH1JBP118HK518480, Nosin: JBP1E1513215, tahun pembuatanHalaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mrt Hakim ketua HHalak ki imimAIAnng99g99oot talaIya 2017, atas nama di STNK Khoirul Bahri yang diambil serta dibawa pergi olehTerdakwa tersebut, sebagaimana uraian pada pertimbangan Ad.2 di atas,seluruhnya adalah milik atau kepunyaan dari saksi Khoirul Bahri (ayahnyasaksi Andika) sehingga Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebuttelah memenuhi makna dan definisi hukum dari frasa

Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa frasa setiap orang dalam unsur ini adalah siapaSaja subjek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang wajibtunduk pada ketentuan perundangundangan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwayang mengaku bernama SAFAR alias LA PALO bin LA ODE ARSYAD dan telahmenerangkan identitasnya adalah

sama dengan indentitas Terdakwa dalamsurat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwadalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalampersidangan (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhiadanya;Ad.2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan;Menimbang, bahwa maksud frasa secara tanpa hak dalam unsuradalah tanpa izin dari

Narkotika Golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa frasa setiap orang dalam unsur ini adalah siapasaja subjek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang wajibtunduk pada ketentuan perundangundangan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwayang mengaku bernama SAFAR alias LA PALO bin LA ODE ARSYAD dan telahmenerangkan identitasnya adalah

Bagi dirinya sendiri;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa frasa setiap orang dalam unsur ini adalah siapaSaja subjek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang wajibtunduk pada ketentuan perundangundangan Republik Indonesia;Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN RahMenimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwayang mengaku bernama SAFAR alias LA PALO bin LA ODE ARSYAD

dan telahmenerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa dalamsurat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwadalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalampersidangan (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhiadanya;Ad. 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan Bagi Diri SendiriMenimbang, bahwa frasa menyalahgunakan dalam unsur ini yaitumenggunakan Narkotika Golongan secara tanpa hak atau secara melawanhukum yaitu

anak Pak Agus.Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakimberpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.Ad.2.Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atausesuatu bahan peledak.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur frasa

tanpa hakmemasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh,menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaiHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Nba.persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dariIndonesia maka Majelis Hakim akan terlebin dahulu mempertimbangkan unsurutama dalam dakwaan pasal ini, yaitu mengenai frasa senjata api, amunisi ataubahan peledak;Menimbang, bahwa

mengenai frasa senjata api, amunisi atau bahanpeledak adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternative, sehingga jika salahsatu telah terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WIB dirumah Saksi Lusiana Saolan dan Terdakwa di Dusun Oto Basa Rt.003 Rw.Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, SaksiLusiana Saolan bertengkar dengan Terdakwa

Sehingga unsur dari frasa ini telah terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsurfrasa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan dari Indonesia.

Bahwa mengenai unsur frasa tersebut, menurutMajelis Hakim adalah unsur yang bersifat pilinan atau alternative, sehingga jikasalah satu telah terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terbukti;Menimbang, bahwa senjata api lantak adalah milik Terdakwa yangdidapatkan dari ayah Terdakwa yang sudah meninggal. Dan senjata api lantaksering digunakan Terdakwa untuk berburu binatang di hutan.

Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasilhutan;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN BjnMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1 Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa frasa setiap orang dalam unsur ini berarti siapaSaja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuanperundangundangan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa

Umum atauapakah Terdakwa adalah orang yang memiliki pertanggungjawaban pidanasehingga ia dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana akan dipertimbangkankemudian setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (Satu) telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutanMenimbang, bahwa frasa

dengan sengaja dalam unsur ini dalammelakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang, pelaku menginsafidan menghendaki perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa tanda baca , (koma) dan kata hubung atau padafrasa mengangkut, menguasai, dan frasa memiliki?

angka 13 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, sebagaimana bunyi PasalHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Bjn1 angka 13 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa frasa

Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan suratketerangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yangdipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara,hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggungjawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu tentang frasa pemilikpada penjelasan Pasal 16 di atas, dalam rezim hukum perdata, Pasal 1977 ayat(1) KUHPerdata, bezit atau penguasaan atas

kedok sekarang, dan kalimat (3) so nda dap aba setor kesinode karena dia so ambe dol.Bahwa kalimat pertama telah memenuhi unsur kaidah Bahasa Indonesiasebagai satu kalimat karena terdiri atas subjek, predikat dan objek.Kalimat ini disampaikan dengan intonasi tinggi karena diikuti gerakanmenunjuknunjuk kepada mitra tutur;Bahwa menurut teori tindak tutur, penutur telah melakukan tindakanperlokusi ekspresif karena penutur merancang agar mitra tutur dikenalsebagai seorang pembohong dengan penggunaan frasa

pendeta putarbale dan menggunakan dua frasa penunjang yang berposisi sebagaiHalaman 9 dari 27 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Mgnpredikat dan objek ada pake dan uang pembangunan pendopo sertasituasi tuturan saat itu dilakukan di depan beberapa orang;Bahwa kalimat kedua telah memenuhi unsur kaidah Bahasa Indonesiasebagai satu kalimat karena terdiri atas subjek, predikat objek danketerangan;Bahwa penutur telah melakukan tindakan perlokusi asertif karena penuturmenyatakan kif@ mo bongkar depe kedok/saya

melihat analisis tindak tutur yang dilakukan oleh penuturkepada mitra tutur, dapat disimpulkan bahwa penutur menyatakan bahwamitra tutur adalah seorang pembohong dan telah menggunakan uang,oleh karena itu, jemaat penutur tidak dapat lagi menyetor ke sinode;Bahwa dengan pernyataan tersebut, penutur telan melakukan tuduhan,tuduhan harus melalui pembuktian dan jika tidak terbukti, penutur telahmelakukan fitnah;Bahwa tuturan penutur telah memburukkan nama, jabatan dari mitra tutur,yaitu pendeta dengan frasa

Kalimat ini disampaikan dengan intonasi tinggi karena diikutigerakan menunjuknunjuk kepada mitra tutur;Bahwa benar menurut teori tindak tutur, penutur telah melakukantindakan perlokusi ekspresif Karena penutur merancang agar mitra tuturdikenal sebagai seorang pembohong dengan penggunaan frasa pendetaputar bale dan menggunakan dua frasa penunjang yang berposisisebagai predikat dan objek ada pake dan uang pembangunanpendopo serta situasi tuturan saat itu dilakukan di depan beberapa orang;Bahwa benar

2/Pid.B/2021/PN MgnKita mo bongkar depe kedok sekarang, dan kalimat (3) so nda dap abasetor ke sinode karena dia so ambe dol: Bahwa benar dengan melihat analisis tindak tutur yang dilakukan olehpenutur kepada mitra tutur, dapat disimpulkan bahwa penuturmenyatakan bahwa mitra tutur adalah seorang pembohong dan telahmenggunakan uang, oleh karena itu, jemaat penutur tidak dapat lagimenyetor ke sinode; Bahwa benar tuturan penutur telah memburukkan nama, jabatan darimitra tutur, yaitu pendeta dengan frasa