Ditemukan 751 data
18 — 4
telah diterima dan diakui secara de facto olehmasyarakat, tetapi oleh istansi terkait belum mengeluarkan Kutipan BukuNikah untuk Pemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas , Pemohon denganPemohon II telah menikah sesuai syariat Islam, maka untuk mengabulkan ataumenolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon danPemohon Il berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dandiperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhirukun
MUALIANI
148 — 3
penetapan Pengadilan Negeri olehPenduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatansipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undangundang Nomor24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatanperistiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan ataslaporan dari Penduduk di Istansi
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD RIZKI BIN ANWAR
58 — 28
Syahputra dan saksi Hadi Rumeldi S berhasil menemukanHal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNAbarang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yangditemukan dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan.Kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke SatRes Narkoba Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa,Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menjadi perantaradalam jual beli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatanmaupun Istansi
23 — 3
Tanpa Hak dan melawan Hukum;Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak yakni para terdakwatidak mempunyai ijin dari istansi yang berwenang untuk tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, narkotikagolongan bukan tanaman, bahwa yang dapat di ijinkan memiliki untukdigunakan sabusabu adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, saranapersediaan farmasi pemerintahan, eksportir, improtir, lembaga
12 — 3
Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun olehPemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara de facto olehmasyarakat, tetapi oleh istansi terkait belum mengeluarkan Kutipan BukuNikah untuk Pemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas , Pemohon denganPemohon II telah menikah sesuai syariat Islam, maka untuk mengabulkan ataumenolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon danPemohon Il berdasarkan fakta pernikahan di
23 — 7
Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun olehPemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara de facto olehmasyarakat, tetapi oleh istansi terkait belum mengeluarkan Kutipan BukuNikah untuk Pemohon I dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas , Pemohon denganPemohon II telah menikah sesuai syariat Islam, maka untuk mengabulkan ataumenolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon danPemohon II berdasarkan fakta pernikahan di
7 — 2
Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun olehPemohon dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara de facto olehmasyarakat, tetapi oleh istansi terkait belum mengeluarkan Kutipan BukuNikah untuk Pemohon dan Pemohon II;10.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Pemohon II mengajukan IsbatNikah untuk mengurus Akta kelahiran kedua orang anaknya yaitu Haikal danAidil ;.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas , Pemohon denganPemohon II telah menikah sesuai syariat
177 — 104
orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakimmenganggap perkara ini gagal dimediasi.Hal. 7 dari 13 halaman putusan Nomor 1489/Pat.G/2021/PA.MksMenimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis Hakimmenilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam perkara iniadalah karena Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhumsuami Penggugat pada tanggal 12 Juni 2014, tanpa persetujuan dariPenggugat sebagai istri yang sah dan tanpa izin dari Pengadilan Agamasebagai istansi
20 — 8
telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan OktoberTahun 2010, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama danpindah ke rumah kost di Kali Wanggu dan Pemohon tinggal sendiri, sedangkanTermohon tetap tinggal di rumah kontrakan semula;e Bahwa sejak berpisahnya tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidakpernah kembali rukun, karena setiap kali bertemu hanya terjadi pertengkaran;e bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun dan dimediasi,baik oleh keluarganya maupun di Istansi
RAHMAN SUBIAKTO, S.H
Terdakwa:
IWAN SAAFI Alias LA IWAN
112 — 33
DandeninteldamXVIII/Ksr melakukan kordinasi dengan istansi terkait yaitu dengan Dandim17030kwari, Bea Cukai dan Pemda Kab. Manokwari, sehubungan denganpenangkapan Miras yang terjadi di JI.
7 — 5
Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No.23Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka permohonan dari Pemohonharusberdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU.No.23 Tahun 2006, tentangAdministrasi Kependudukan Jo.Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor :25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilsetiap persitiwa kelahiran dicatatkan pada Istansi
74 — 16
lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkanlaporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register AktaPerceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden RINomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatat Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa : pencatatan perceraian dilakukan di InstansiPelaksana atau UPTD Istansi
34 — 15
keadaan baikbaik saja;bahwa Pemohon dan Pemohon II telah merawat anak tersebutseperti merawat anak sendiri;bahwa selama ini hubungan Pemohon dan Pemohon II denganmasyarakat dilingkungannya baikbaik saja, tidak pernah terjadipermasalahan;bahwa setahu Saksi Pemohon dan Pemohon II samasamabekerja;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti Surat yang diajukan oleh paraPemohonberikut: bahwatersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaiasli dari fotokopi suratsurat tersebut dibuat oleh pejabatumum/istansi
28 — 10
No. 56/Pdt.P/2020/PA.Pkpsebagai bu rumah tangga;bahwa selama ini hubungan Pemohon dan Pemohon II denganmasyarakat dilingkungannya baikbaik saja, tidak pernah terjadipermasalahan;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti Surat yang diajukan oleh paraPemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaiberikut: bahwa asli dari fotokopi suratsurat tersebut dibuat oleh pejabatumum/istansi yang berwenang untuk itu atau surat biasa yang tidakdibantah mengenai isinya; bahwa dalam surat tersebut telah
21 — 5
puladengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 298yang berbunyi:Aaa g 5S Cis co ge all Cig gle Aig Lg Caged factArtinya; Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorangperempuan yang sesuai dengan permohonannnya itu, maka tetaplahhukum pernikahannya itu.Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan para Pemohon mendapatkan buktiotentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihakKantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai istansi
12 — 1
dan Pemohon II bertempat kediaman tetap di Dusun Lakamporo, DesaPantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten wajo10.Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah dankartu lainnya yang dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Pemhon Iladalah suami isteri, dan hanya dapat mengajukan bukti berupa P1,P2,danP3 serta saksiSaksl ;11.Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangunoleh Pemohon dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara defacto oleh masyarakat, tetapi oleh istansi
10 — 8
Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No.23 Tahun2006 tentang administrasi kependudukan, maka permohonan dari Pemohon harus berdasarkanpenetapan dari Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU.No.23 Tahun 2006, tentangAdministrasi Kependudukan Jo.Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor :25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilsetiap persitiwa kelahiran dicatatkan pada Istansi
KEMALA
54 — 23
KARSUDI;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Setiap Pendudukwajid melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yangdialaminya kepada Istansi Pelaksana, dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengandemikian, Hakim berpendapat
6 — 1
Fotocopy Surat Keputusandari istansi terkait ;2.
14 — 1
menolak dan membantahdalildalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR. dan Pasal 1865KUHPerdata, Pemohon harus membuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Pencabutan Perkaraaquo, terhadap Surat Pencabutan Perkara tersebut setelah melalui tahapproses jawabmenjawab, maka pencabutan yang demikian terlebih dahuluharus mendapat persetujuan atau pendapat dari pihak Termohon, sesuaiteketentuan Pasal 271 Rv alinea kedua yang menegaskan setelah adajawaban maka pencabutan istansi