Ditemukan 466 data
68 — 16
Tidak beroordinasi dengan Kantor Suku Dinas Tatat Kota setempat SHGBmengenai rencana peruntukan tanah ;d. Tidak dilengkapi data rencana tata ruang pemda kodya Jakarta Barat.2. Tidak menghukum uang pengganti tuntutan Penuntut Umum (PU) sebesar Rp.203.668.000,(dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)padahal telah memperkaya Suzy Natarahardja, dengan hilangnya tanahNegara dinilai NJOP Rp.1.722.000/m2x828m2 = Rp.1.425.816.000,3.
GEMPUR WASESO
Tergugat:
1.Direktur Utama PT Agung Podomoro Land
2.Kepala Kanwil Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan propinsi DKI Jaya
3.Kepala Kantor Agraria Tatat Ruang / Badan Pertanahan Kota Madya Jakarta Utara
5.Sdr Novianto Djunaedi
6.Sdr Yusdianto Jaya
7.Sdr Rayan Sugandi
8.Sdr A Pau Junaedi
9.Sdr Amir Mulyono
10.Sdr Buntoro Hasan
11.Pemilik tanah kosong yang ditelantarkan puluhan tahun lalu
40 — 30
Penggugat:
GEMPUR WASESO
Tergugat:
1.Direktur Utama PT Agung Podomoro Land
2.Kepala Kanwil Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan propinsi DKI Jaya
3.Kepala Kantor Agraria Tatat Ruang / Badan Pertanahan Kota Madya Jakarta Utara
5.Sdr Novianto Djunaedi
6.Sdr Yusdianto Jaya
7.Sdr Rayan Sugandi
8.Sdr A Pau Junaedi
9.Sdr Amir Mulyono
10.Sdr Buntoro Hasan
11.Pemilik tanah kosong yang ditelantarkan puluhan tahun lalu
140 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
.;1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan pengadaan PenunjukanLangsung dengan metode Pra kualifikasi pada Sub DinasPermukiman dan Tatat Ruang;1 (satu) lembar Daftar hadir Panitia Rapat Persiapan pada hariRabu tanggal 6 Desember 2006;Undangan dari Ketua Panitia Penunjukan Langsung kepadaDirektur PT.Surya Agung Permai Nomor PAN/56/XI/kimtar2006tanggal 7 Desember 2006.; Direktur PT. Sarana PembangunanFlores Nomor PAN/56/XI/kimtar 2006 tanggal 7 Desember2006.; Direktur CV.
69 — 19
Tahun2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negarayang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkrot, individual dan final, yang menimbulkan akibat bagiseseorang atau badan hukum perdata ; Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a terakhir telah diubah denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalahKeputusan Tatat
143 — 113
Untuk HPK tersebut harus dilepaskan statusnyaberdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/1MenhutII/2011 tentang Tatat Cara Pelepasan Kawasan Hutan yang dapat diKonversi ;Pada huruf C angka 3 dalam dokumen gugatan penguggat telah menerangkandengan jelas bahwa definisi keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku
62 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga sah dijadikan sebagai ObjekSengketa dalam gugatan perkara ini dan Pengadilan Tatat Usaha NegaraMataram dapat langsung mengadilinya;Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut di atas telahmenimbulkan akibat hukum yaitu merugikan kepentingan Penggugat baikmateriil maupun moril yang memenuhi unsur bersifat Konkret, Individual danFinal dalam hal dimana Penggugat sebagai Pemilik Lokasi di sebelah UtaraBangunan tidak pernah dihubungi dan diminta persetujuannya sesuaidengan ketentuan yang
133 — 77
yang relevan maupun semuakepentinagan yang tersangkut dan oleh karenanya obyeksengketa aquo (vide Bukti P1=T.1) haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena Surat keputusan tergugatNomor : 56/LMPDP/SR/X1/2008 melalui Ketua PanitiaAjudikasi Tanggal 25 Nopember 2008 perihal: pegembalianberkas permohonan telah dinyatakan batal maka denganberpedoman pada ketentuan pasal 97 ayat (9) hruf a dan bUndangUndang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tatat
66 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Kasasi pada pokoknyaialah mempertimbangkan bahwa karena obyek perkara SHM No. 1331bukan merupakan barang warisan, maka berarti antara paraPenggugat/Terbanding dengan obyek perkara tidak terdapat hubunganhukum, sehingga kualitas para Penggugat/Terbanding tidak memenuiketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 untukmengajukan gugatan dan dalil utama para Penggugat/Terbanding tentangtanah sebagai barang warisan dinilai tidak terbukti (hal:53)Bahwa pertimbangan Pengadilan TInggi Tatat
129 — 42
Bahwa oleh karena pekerjaan terus di lanjut hingga akhir tahunanggaran tahun 2019 maka pada tanggal 30 desember 2019, KepalaDinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Tatat Ruang, Perumahan DanKawasan Pemukiman Kabupaten Malaka, mengeluarkan suratpermohonan dispensasi pencairan dana dari rekening kas umum daerahdengan nomor surat PU.900/286/XII/2019, sifat Penting Perihalpermohonan dispensasi pencairan dana dari rekening kas umum daerah;20.
Terbanding/Tergugat II : PATAHUDDIN
Terbanding/Tergugat I : ASDAR
32 — 14
Panitia pemilihan Kepala Desa Labuaja dalam melaksanakan tugasberpegang dan berdasarkan pada PERDA NO, 4 TAHUN 2015 dimana semua tahapan pelaksanaan kegiatan bersumber dari perdatersebut dimana JADWAL PELAKSANAAN PILKADES SERENTAKmerupakan Lampiran 1 Keputusan BupatiMaros, Dalam rangkamengantisiapasi persoalan yang diperkiranakan terjadi maka panitiatelah melaksanakan sosialisasi kepad masyarakat tentang aturan danlarangan dalam pelaksanaan pemilinan kepala Desa, selanjutnyapanitia telah menyusun TATAT
NURBAETI
Tergugat:
1.ASDAR
2.PATAHUDDIN
70 — 20
Panitia pemilihan Kepala Desa Labuaja dalam melaksanakantugas berpegang dan berdasarkan pada PERDA NO, 4 TAHUN 2015 dimana semua tahapan pelaksanaan kegiatan bersumber dari perdatersebut dimana JADWAL PELAKSANAAN PILKADES SERENTAKmerupakan Lampiran 1 Keputusan BupatiMaros, Dalam rangkamengantisiapasi persoalan yang diperkiranakan terjadi maka panitiatelah melaksanakan sosialisasi kepad masyarakat tentang aturan danlarangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa, selanjutnyapanitia telah menyusun TATAT
116 — 56
PMNADan Tatat Ruang /Kepala BPN Nomor 7 tahus 2007k.
37 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau Pejabat Tata UsahaNegara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan UrusanPemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku Bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, makasegala bentuk Penetapan Tertulis yang merupakan produk dari Tergugat adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diaturdalam Pasal 1 angka 9 pada UndangUndang yang sama, yaitu:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tatat
110 — 19
Putusan No. 19/Pid.B/2013/PN.PSBBahwa pada hari Selasa sepulang sekolah saksimasih melihat 1 (satu) unit LCD Komputer merekRelion dan 1 (satu) unit Sound System merekBMG masih terletak diatas meja;Bahwa setelah masuk kedalam ruangan, padasaat salah seorang Tatat Usaha membuka jendelalalu memberitahukan kepada saksi bahwa kacanako dalam keadaan rusak dan besinya hilang;Bahwa kemudian saksi berusaha mencari karenatidak ditemukan lalu' saksi melaporkan haltersebut kepada kepala sekolah;Bahwa dari kaca
43 — 12
Penggugat ;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) yangdiletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan atas tanah obyeksengketa dalam perkara ini ;Menghukum Tergugat membayar kerugian baik moriil maupun materiilyang diderita Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000, ( dua miliyardrupiah ) kepada Penggugat ;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) atasharata benda milik Tergugat dimana pun keberadaannnya ;Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk, tatat
55 — 23
Putusan Nomor : 216/G/2011/PTUNJKTPAGE 11.12.13.Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalildalilPenggugat sebagaimana yang telah disampaikan dalam suratgugatannya kecuali terhadap dalildalil yang secara tegas diakuikebenarannya:;Bahwa memang benar dalil Penggugat dalam gugatannya butir 1 yangmengemukakan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndangPeradilan Tatat Usaha Negara, akan tetapi Tergugat II Intervensi sangatsesali bahwa pengujian atas Objek Sengketa yang dilakukan Penggugatmelalui
72 — 15
No. 13/G/2013/PTUNPbrMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidakditerima maka sesuai ketentuan pasal 110 Undangundang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tatat Usaha Negara, maka kepadaPenggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangundang Nomor 5 Tahun 1986
39 — 11
., MH.PANITERA PENGGANTI,DIAH KUMALA DEWI, SH.Rincian Biaya Perkara :1, POURS TATAT crescemeesesoemumavenemmesen Rp. 30.000,ATK ciececcscesscseesecssecseseeeeeseees Rp. .000,. Panggilanpanggilan................ Rp. 280.000,4. Meterai Putuisan .............cssessseees Rp. .000,5. Redaksi Putusan...........e eee Rp. 5.000,G. Lees POtusalt, ccssevsncscassscncnenseees Rp. 3.000,Jumlah Rp. 374.000,(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)Hal 31 dari 31 hal, Putusan No.01/G/2012/PTUNJKT
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : R ADE JATMIKO Diwakili Oleh : IMAM HIDAYAT DAN TOMMY H. TIMBANG ALLO, SH., MISBAHUL MUNIR,SH., WISNU TEGAR WISUDANTO,SH.
176 — 10
TINO;
- 1 (satu) unit Toyota Harrier warna putih Nopol L-1415-YR Noka: GSU310001305 Nosin: 2GRA064983
Dikembalikan kepada saksi TATAT TARMANA;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tatat 1809/CM1/25/11/94/PPH Nomor 49i 8088 uiwita ai 1950 59/11/948 1400 Tatang Sodikin 141 1450 or TSMR Nomi 19 3940 Muhidin Wari 141 1100 1291/CM1/1/9/94/PPH Nomor 06 3/9/9410 743 Sakip Jumsih 141 1610 1292/CM1/1/9/94/PPH Nomor 07 3/9/94Ny. Rumnah 1206/CM1/10/8/94/PPH Nomor 3311 4488 padma i 80 15/8/9412 1073 Ening Sarbini 141 1300 /PPH Nomor 7 6/6/94a) ase peur binion 14 1e50 1450/CMT/4/10/94/PPH Nomor 545/10/94Ny.