Ditemukan 3587 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonanã permohonann perrmohonan
Penelusuran terkait : Permohonana wali anak Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 02-05-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 5/Pid.Pra/2016/PN Pbr
Tanggal 24 Mei 2017 — SAMSIDAR
313 — 376
  • Bahwa Tersangka Herman Datuk Als Datuk Bin Bahtiar (Alm) disangkakanPasal 335 Ayat (1) ke1 KUHP dan berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) huruf bKUHAP terhadap Tersangka dapat dilakukan penahanan sehingga tidakada alasan Penuntut Umum untuk menolak permohonana perpanjangandalam tingkat penyidikan tersebut. 220nc ene no nenaHalaman 26 dari 43 Putusan No.05/Pid.Pra/2016/PN.Pbr.Bahwa terhadap perpanjangan penahanan yang diberikan kepadaPenyidik, Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk memberikanperpanjangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — MOHAMMAD FIDIYANTORO VS MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA RI;
393 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan dikabulkannya Permohonan PengujianPER15/MBU/2012 dimungkinkan untuk Pemohon dapatbekerja sebagaimana keahlian yang dimilikinya gunamemenuhi kebutuhan hidup Pemohon beserta dengankeahliannya;Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas jelas Pemohon masukdalam kategori sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 A ayat (2)huruf a UU MA dan oleh karena itu Pemohon mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus PermohonanPengujian a quo untuk menerima Permohonan Pengujian a quo;Ill ALASAN ALASAN PERMOHONANA
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-01-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Plk
Tanggal 18 Juli 2017 — Tuan Insinyur Muhammad Mahyudin, DK Melawan Tuan Hery Susianto
142 — 84
  • Pasal 140 ayat (1) UU.40/2007, kepastian dugaan ada atau tidak adanya PMH yang dilakukanoleh anggota Direksi setelah keluarnya hasil pemeriksaan yangdidahuluisyarat: RUPS dan/atau Perseroan tidak mengabulkan ataumenolakpermintaan data atauketerangan itu, sehingga dengandemikian kepastian ada/tidaknya PMH yang dilakukan oleh anggotaDireksi di dalam menjalankan pengurusan terhadap Perseroan hanyamelalui mekanisme tersebut dalam BAB IX UU. 40/2007 ;Bahwa Para Penggugat in casu belum pernah mengajukan permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2011 — Upload : 06-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Mei 2011 — PT. BANK MUTIARA Tbk. PUSAT JAKARTA (dahulu bernama PT. BANK CENTURY Tbk), Cq. PT. BANK MUTIARA Tbk, WILAYAH IV SURABAYA, Cq. PT. BANK MUTIARA. CABANG AHMAD YANI MAKASSAR vs. AMIRUDDIN RUSTAN
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGGUGAT MENCAMPUR ADUKKAN TUNTUTAN/PETTTUM DALAMPOKOK PERKARA SEDANGKAN SECARA ~HUKUM TUNTUTAN/PETTTUM DALAM PROVISI DENGAN TUNTUTAN/PETTTUM DALAMPOKOK PERKARA ADALAH BERBEDA:Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan Dalam Provisi dengan permohonana sebagai berikut:"memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membuka/mencabut blokirrekening milik Penggugat sesuai Surat Pencabutan Blokir RekeningNo. 41000000292788101 tanggal 9 April 2009 dan Surat Perintah PembukaanPemblokiran Harta Kekayaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-01-2013 — Putus : 07-02-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2013
Tanggal 7 Februari 2014 — SEVIANE HENDRIK TIIP, SH VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TANGGAPAN/BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONANA. Penyelenggaraan Pendidikan TinggiDalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakanbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan tinggi diharapkan mampumenjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraanumat manusia. Pada tataran praktis bangsa Indonesia tidak lepas daripersaingan antar bangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di lainpihak.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 9/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
PT. Era Millenium Abadi
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
295 — 391
  • Ratulangi Nomor 32, Jayapura, ProvinsiPapua yang berada pada wilayah hukum Provinsi Papua, maka sesualketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 8 Tahun 2017 juncto Pasal 2 ayat(3) Keppres Nomor 16 Tahun 1993 tersebut di atas, Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura berwenang secara relatif untuk memeriksa Permohonan aquo;Menimbang, berdasarkan seluruh uraian diatas maka Pengadilanberkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secaraabsolut dan relatif untuk memeriksa, memutus, dan memeriksa Permohonana
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 13-01-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg
Tanggal 15 April 2015 — PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk lawan YULIANSJAH
317 — 106
  • Jawaria tgl. 25 Mei 2012 diberi Tanda P19.20.Form Kunjungan Debitur tgl. 14 Februari 2012diberi Tanda P20.21.BA Bipartit tgl. 08 Nopember 2013 diberi Tanda P21.a.22.BA Bipartit tgl. 11 Desember 2013 diberi Tanda P21.b.23.Surat Permohonana jin PHK tgl. 04 Maret 2014diberi tanda P22.24.Anjuran igl. 12 Juni 201 4 diberi Tanda P23.25.Surat Jawaban atas Anjuran tgl. 25 Juni 2014diberi Tanda P24.Menimbang, bahwa buktibukti tertulis Penggugat yang diberi Tanda P1,P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10, P11, P17, P18
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-05-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 87/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SARTANA, S.Pd
2.Drs. SETIYADI
3.SUWARNO, S.Pd
4.Drs. ENDRO SUKMONO
Tergugat:
BUPATI PACITAN
334 — 199
  • Para Penggugat (Para Penggugat) Nomor :93/G/2019/PTUN.SBY adalah tidak dapat diterima, dengan pertimbanganhukum Para Penggugat (Para Penggugat) belum pernah mengajukanupaya administratif berupa keberatan dan banding atas Surat KeputusanBupati Pacitan tersebut yang menjadi objek perkara.Halaman 8 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2020/PTUN.SBYBahwa berdasarkan surat Nomor 079/PKSKB/ADVBS/VII/2019 tanggal30 Juli 2019 Para Penggugat telah mengajukan kepada BupatiKabupaten Pacitan Surat Permohonana
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-08-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Kpg
Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat: Drs. Agustinus Bire Logo, M.Si Tergugat: 1.Lyli Hermani 2.Yosshafat Pelle 3.Netty Pelle 4.Yeni Endah Kurnia Pelle 5.Badan Pertanahan Kota Kupang 6.Dr. Jefirtson R Riwu Kore, M.M., M.H
113 — 50
  • Foto copy Surat permohonana kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaKupang, selanjutnya diberi T.V. 4;5. Foto copy surat Kuasa dari Jefritson R. Riwu kepada Hengki Famdale, SH,selanjutnya diberi T.V. 5;6. Foto copy surat permohonan sertifikat pengganti tanggal 1 Juni 1991,selanjutnya diberi T.V. 6;7. Foto copy surat permohonan sertifikat pengganti tanggal 22 Januari 1994,selanjutnya diberi T.V. 7;8. Foto copy Berita Acara Penerbitan sertifikat kedua No. 630/7/P dan PT,selanjutnya diberi T.V. 8;9.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 18-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 256/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 September 2020 — Pemohon:
1.FIKCHE DAHLIA, S.E.
2.ENGGAR PRATIWI
Termohon:
PT. DUTA SENAWIJAYA MANDIRI
159 — 57
  • tanggal didaftarkannyasurat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaankewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjukseorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama Termohon mengurusharta Termohon Berdasarkan halhal yang telah dikemukakan di atas serta didukungdengan buktibukti yang dilampirkan oleh Para Pemohon PKPU, bersama iniPara Pemohon PKPU mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga JakartaPusat yang memeriksa dan mengadili Permohonana
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Putus : 20-08-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 418/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 20 Agustus 2014 — PT.KARYA CIPTA KARSA LAWAN MARTIN TORANG HERMANTO HUTAGALUNG
87 — 14
  • Bahwa dengan demikian permohonan sita jaminan (conservatoirbeslaag) sebagaimana dimohonkan oleh PENGGUGAT tersebut tidakrelevan dan tidak ada dasar hukumnya, diajukan dalam permohonana quo dan oleh sebab itu haruslah ditolak dan dikesampingkan.Bahwa untuk itu sebaliknya dalil gugatan PENGGUGAT karena jelashanya bersifat mengadaada (tidak benar), maka secara tegas harusdikesampingkan.Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas dan nyata sekali bahwagugatan PENGGUGAT hanya mengadaada dan sama sekali
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 13-02-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
1.TRISNA MAULANA
2.ASRI PALUPI UTAMI
Tergugat:
PT. PANAH EMAS SUKSES
45 — 12
  • Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.atau,Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonana quo berpendapat lain, Tergugat memihin Putusan yang seadiladilnya (exAquo et Bono).Halaman 31 dari 51 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2020
Tanggal 16 April 2020 — SARLOTA DONGGORI, DKK vs GUBERNUR PAPUA;
276 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 21 P/HUM/2020Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agungmempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untukmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) dalam permohonana quo, sebagai berikut:Bahwa Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — PARYATUN, S.1. Pust., DKK vs MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI
192 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangcukup lama, tapi tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam formasikhusus seleksi CPNS Tahun 2018, karena pada umumnya usia mereka lebihdari 35 tahun per tanggal 1 Agustus 2018;Menimbang, bahwa sudah seharusnya tenaga pendidik honorer /guruhonorer yang telah mengabdi cukup lama mendapat dukungan dan prioritasdari pemerintah untuk diberikan peluang mengikuti seleksi CPNS sesuaipersyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa pengaturan norma dalam objek permohonana
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 27-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 9/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 22 Januari 2020 — Pemohon:
TRIADI BUDI SETIJONO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
184 — 752
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Pengadilan PA Gedong Tataan Perdata Agama
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 24-12-2019
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 14
  • Pasal14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, maka Pemohon memiliki egal standing untuk mengajukan permohonana quo;Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kKuasa kepada AswanAbdulrahman, SH. dkk, berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 05-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.PBR
Tanggal 4 Februari 2021 — Pemohon:
1.Syurya Hardi
2.R. Rosnaini
3.Muh Zaudi
Termohon:
Lurah Industri Tenayan
142 — 181
  • FP/2021/PTUN.PBRkemudian Para Pemohon mengajukan sporadik tersebut kepada Termohonuntuk ditandatangani dan diberi nomor register, akan tetapi Termohon tidakmenandatangani sporadik tersebut tanpa alasan dan Termohon dalamjawabannya halaman 4 (empat) mendalilkan pada pokoknya Termohon menolakpermohonan Para Pemohon seluruhnya;Menimbang, bahwa Standar Operasional Prosedur dalam untukmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau TindakanPenandatanganan Blangko Sporadik dari BPN sebagaimana objek permohonana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (LPPBMN)
627 — 671
  • Tak (dalambuku: Hoofdlijnen Van Het Nederlans AdministratiefProcesrecht) artinva adalah yang terkena secara langsungadalah objek itu sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain;Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dalam permohonana quo adalah pihak yang memohon kepada Termohon untukmenetapkan atau melakukan keputusan dan/atau TindakanTata Usaha Negara sebagaimana dalam permohonanPemohon adalah Permohonan untuk menjatuhkan sanksiterhadap pihak lain dalam hal ini Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 28-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Januari 2019 — Ruly Sidarta,SH LAWAN Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung, DKK
147 — 83
  • sebagaimanadimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tatacara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke PengadilanNegeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalameksepsi di atas, bahwa dengan bukti awal yang diajukannya dan telahmemenuhi syarat pembuktian, Pemohon sebagai badan hukum perdatayang telah berbadan hukum berkapasitas untuk mengajukan permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 P/HUM/2015
Tanggal 16 April 2015 — EDWARD MARHUTALA SURYADARMA, SE., MM vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
144 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONANA. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.