708 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

) KotaBukittinggi memiliki kKewenangan memeriksa dan mengadili sengketakonsumen Nomor 9/BPSK/PERKARA/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013;Mengabulkan permohonan (Gugatan) Penggugat sebagian;Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkanoleh H.

1320 Jo. 1338 KUH.Perdata) dan juga Sertifikat Jaminan Fiducia sebagaimana dimaksudsebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun1999 tentang Jaminan Fiducia;Bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sertamemutus pengaduan dari Termohon Keberatan tersebut, maka dengandemikian putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 02/PTSBPSK/BKT/IV/2014 tertanggal 24April

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi majelis Hakim padahalaman 8 (delapan) dalam putusan Nomor 06/Pdt.G/BPSK/2014/PN BK,adalah sangat tidak adil dan keliru yang menolak pertimbangan dan putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Bukittinggi, karenaBPSK Bukittinggi tidak berwenang memeriksa mengadili serta memutuskanpengaduan dari termohon sebab antara pemohon dan termohon terkaitdalam perjanjian dan satu diantara pemohon klausula yang disepakatisebagaimana tercantum dalam pasal

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 9 yangmengatakan BPSK Bukittinggi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadilimemutuskan pengaduan dari Termohon dan juga menolak seluruhpertimbangan dan amar putusan BPSK Kota Bukittinggi; Bahwa menurutpemohonan Kasasi (Termohon Keberatan) bahwa putusan BPSK kotaBukittinggi telah tepat dan benar berdasarkan Undang undang Nomor 8tahan 1999 tentang perlindungan Konsumen;.

(2) PMK 130 tahun 2012yang menyebutkan perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminanFiducia pada kantor pendaftaran Fiducia paling lama 30 hari kalender dihitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen , karena telahmelewati batas waktu 30 hari kalender, sebagaimana dimaksud pasal 2 PMKNomor 130 tahun 2012 (Vide Putusan BPSK 02/PTS/BPSK/BKT/ IV/2014)pada halaman 28.............0ccccececeseeeeteeeteeteeeeteeeeeeeeeeess.

Namun dalamperkara a quo, BPSK Provinsi DKI Jakarta sekonyongkonyongmenjatuhkan putusan secara verstek, padahal Pemohon Keberatan telahhadir di dalam sidang keI (pertama). Artinya, BPSK Provinsi DKI Jakartamenggunakan logika yang keliru di dalam menerapkan ketentuan di atas.Jika kita semua mengikuti logika BPSK Provinsi DK!

Atas informasi tersebut,Pemohon Keberatan mencari informasi ke kantor BPSK Provinsi DKIJakarta pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012. Dan pada saat itulahPemohon Keberatan baru mendapat pemberitahuan secara resmimengenai putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta tersebut. Hal tersebutjelasjelas telan melanggar Hukum Acara BPSK mengenaipemberitahuan isi putusan kepada para pihak.

Haltersebut menunjukan BPSK Provinsi DKI Jakarta kembali telah melanggarhukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan perkara sengketa konsumendi BPSK;4. Bahwa pemeriksaan perkara a quo di BPSK Provinsi DKI Jakartadilakukan melalui proses arbitrase. Namun ternyata di dalam putusanyang diterima oleh Pemohon Keberatan, sama sekali tidak dimuat irahirah (kepala putusan) yang berbunyi "Demi Keadilan BerdasarkanKeTuhanan Yang Maha Esa".

Maka, dengandiajukannya gugatan oleh Termohon Keberatan melalui BPSK Provinsi DKIJakarta jelasjelas telah melanggar kompetensi relative, karena BPSKProvinsi DKI Jakarta tidak memiliki wewenang mengadili sengketa a quo.Dengan demikian, beralasan secara hukum agar putusan BPSK a quodinyatakan batal demi hukum;C. Pokok Perkara Sengketa A Quo Belum Diperiksa Oleh BPSK ProvinsiDKI Jakarta1.

Membatalkan putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta No. 008/PK/BPSK DKI/V/2012 tanggal 29 Mei 201;3. Menolak gugatan pemohon (konsumen) untuk seluruhnya;4.

386 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Terhitung sejak keputusan ini berlakuhukum tetap (inkracht);Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikanputusan sebagai berikut:Membatalkan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 16 November 2016;Mengadli sendiri:Primair:1.Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan

atas Putusan BPSKKabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal16 November 2016 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;Menolak permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yangdiajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidakdapat diterima;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan kreditur

Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul;Subsidair:Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono);Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Tentang kedudukan (legal standing) Pemohon Keberatan; Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa, terhadap alasan tersebut, dibatalkan oleh Pengadilan NegeriLubuk Pakam dengan putusan Nomor 185/Pdt.SusBPSK

,tanggal 14 Februari 2017;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakamtersebut diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 9 Maret2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2017, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 185/Pdt.G.Sus/BPSK/2016/PN Lbp., AktaNomor 03/Pdt/Kasasi/2017/PN Lbp., yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti denganmemori kasasi yang diterima

Nomor 386 K/Pat.SusBPSK/2018(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1379/Arbitrase/BPSKBB/X/2016tanggal 16 November 2016;4.

54 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Tentang Putusan BPSK Kota Palangka Raya:A.

Palangka Raya, yang terdaftardalam register Sekretariat BPSK Kota Palangka Raya Nomor18/Pdt.G/BPSKPKY/VIII/2016;Bahwa dalam putusan BPSK Nomor 36/Pdt.G/BPSKPKYPTS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 BPSK menyatakan bahwapenyelesaian gugatan a quo merupakan kewenangan BPSK;Bahwa menurut Pasal 45 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Penyelesaiansengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluarpengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak

memenuhipanggilan BPSK Kota Palangka Raya sebagai bentuk itikad baikPemohon Keberatan/semula Tergugat sebagai pelaku usaha;Bahwa selama proses persidangan pada BPSK Kota Palangka RayaMajelis BPSK Kota Palangka Raya beritikad baik untuk menengahiPemohon Keberatan/semula Tergugat dengan cara mediasi.

Tentang Majelis BPSK yang memutus melebihi kewenangan BPSK:Majelis Hakim yang terhormat, Majelis BPSK Kota Palangka Raya telahmemutus melebihi kKewenangan dari BPSK sebagaimana diamanatkandalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan WewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam Pasal 40 ayat (1)peraturan disebutkan bahwa putusan BPSK dapat berupa:a. Perdamaian;b. Gugatan ditolak;c.

Sungguh sangat saktisekali Majelis BPSK, hal ini menjai kekhawatiran yang sangat besarsekali jika BPSK bisa memutus diluar apa yang menjadi kKewenangannya.Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan apa yang terurai di atas,maka sudah patut dan layak bahwa Putusan BPSK Nomor36/Pdt.G/BPSKPKYPTS/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 patut danlayak untuk dibatalkan;Ill.

1075 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Nomor 1075 K/Padt.SusBPSk/201612.Sehingga Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwaKonsumen adalah pihak yang berkepentingan

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batu Bara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batu Bara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batu Bara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriKabupaten Pasaman Barat merupakan pengadilan yang berwenangmenyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan denganPemohon Keberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik

rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batu Barasecara hukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sahsecara hukum oleh karena BPSK Batu Bara tidak memiliki Kewenangantersebut, dengan demikian BPSK Batu Bara telah terbukti melampauikewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebutsehingga menyebabkan Putusan BPSK Batu Bara tersebut (objeksengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatanhukum sama sekali, dan

PengadilanNegeri tersebut dibatalkan, penyelesaian melalui BPSK punharusberdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa;Selanjutnya dalam angka 3 poin f juga disebutkan bahwa BPSK tidakberwenang membatalkan produk hukum yang dikeluarkan olehinstansi/lembaga lain akan tetapi hanya sebatas merekomendasikankepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusantersebut.Atas dasar hal tersebut maka Pertimbangan Majelis BPSK dalam PutusanNomor 679/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 22 Agustus

Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 353/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn tanggal 3 September 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara ini; - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

173 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Membatalkan Putusan BPSK Nomor 34/Arbitrase/2018/BPSK.MDN;Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Pemohonmemohon diberikan putusan yang seadiladilnya berdasarkan KetuhananYang Maha Esa (ex aequo et bono).Bahwa terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan NegeriMedan dengan Putusan Nomor 353/Pdt.SusBPSK/2018/PN Mdn tanggal 3September 2018, yang amarnya sebagai berikut:1.

Membatalkan putusan BPSK Kota Medan Nomor 034/Arbitrase/2018/BPSK.MDN tanggal 03 Mei 2018;3.

Nomor 173 K/Pdt.SusBPSK/2019pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang mengabulkanpermohonan Pemohon Keberatan dan membatalkan putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dibenarkan karenaberdasarkan faktafakta dalam perkara a quo, Judex Facti telah memberikanpertimbangan yang cukup dimana hubungan hukum antara Pemohondengan Termohon didasarkan pada perjanjian

dan dalam perjanjian tersebutpara pihak telah memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga BPSK Medanharus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo,Bahwa terlepas dari pertimbangan hukum di atas, putusan Judex Factiharus diperbaiki dengan amar putusan cukup menyatakan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenangmengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor353/Pdt.SusBPSK/2018/PN Mdn tanggal 3 September 2018 sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh H.

- M E N G A D I L IDalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara Menerima Keberatan Pemohon Keberatan; Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara 678/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Tanggal 22 Agustus 2016;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara 678/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 Menghukum Termohon Keberatan

14/PDT.SUS-BPSK/2016/PN.PSB

183 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

SINAR MITRA SEPADAN FINANCE, berkedudukan diJalan Jenderal Sudirman, Kampung Mesjid Bagan Batu,semula sebagai Pelaku Usaha pada Pemeriksaan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahKabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberi kuasa kepadaKristian Eka Folmay Gea, S.H., M.H., dan kawan, masingmasing Karyawan PT.

Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setup harinya, apabila lalai atau,tidak mau mematuhi keputusan pada butir 7 dan 8 tersebut di atas,terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);Bahwa terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor973/Arbitrase/BPSKBB/VIII/2016 tersebut, Pemohon Keberatan dengantegas menolak dan sangat keberatan karena BPSK Kabupaten Batu Baratidak berwenang mengadili perkara mengenai wanprestasi dalam perjanjianpembiayaan

Membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Baba Nomor973/ARBITRASE/BPSKBB/VIII/2016;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biayaperkara yang timbul dalam perkara ini;Bahwa, terhadap alasan tersebut tidak dapat diterima olehPengadilan Negeri Rokan Hilir dengan putusan Nomor 39/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Rhl. tanggal 2 Februari 2017 yang amarnya sebagaiberikut:1. Menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);2.

MitraSepadan Finance dengan Ardiansyah dan Akta/Perjanjian jaminan FidusiaNomor 1172 tanggal 31 Desember 2014, karena terjadinya wanprestasioleh debitur dalam pembayaran hutangnya kepada kreditur, menimbulkanhak eksekusi bagi kreditur atas harta jaminan kredit tersebut;Bahwa dalam suatu sengketa antara pihak pihak yang hubunganhukumnya didasari oleh sebuah perjanjian yang dengan adanyawanprestasi atas perjanjian tersebut maka yang berwenang memeriksa danmengadilinya adalah Pengadilan Negeri bukan BPSK

Nomor 183 kK/Pdt.SusBPSk/2018kesepakatan pilihan hukum (klausula arbitrase) dalam perjanjian kredittersebut yang memilih arbitrase BPSK untuk penyelesaiannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan keberatan permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nomor 07/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 740,000,- ( Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

83/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg

159 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebutdibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.

Akan tetapi Majelis a quo yang selalu membelakepentingan Termohon tidak pernah menganggap bahwa Perjanjian Kreditini ada sehingga dengan sewenangwenang memutuskan bahwa sengketaini menjadi ranah BPSK dan bukan Pengadilan Negeri;Bahwa pertimbangan hukum Majelis a quo yang menyatakan bahwa BPSKKabupaten Batubara merupakan BPSK terdekat sebagaimana Pasal 2Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 merupakan pertimbanganhukum yang sesat, karena BPSK terdekat dari Kabupaten Rokan Huluadalah BPSK Kota Pekanbaru

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK Kabupaten Batubarabahwa : "Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara mempunyai kewenangan untuk memutusperkara a quo karena konsumen telah memilin persidangan, yaitu dengancara arbitrase tertanggal 25 Juli 2016

Dengan demikian terbuktidan tidak terbantahkan bahwa kesimpulan Majelis BPSK tidak berdasarHalaman 31 dari 60 hal Put.

Nomor 159 K/Pdt.SusBPSK/2017atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dengan alasanalasan sebagaiberikut :a.

618 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Nomor 618 K/Pdt.SusBPSK/2015Republik Indonesia (Kepmenperindag RI) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 hendakmengajukan keberatan terhadap Putusan Majelis BPSK tersebut di atas:A. Bukan kewenangan BPSK mengadili sengketa:1. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Akad Murabahah Nomor 146900335114antara Bapak Suhada dengan PT.

SengketaKonsumen, Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketakonsumen apabila: b.

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis BPSK tersebut halaman 13sampai dengan halaman 16, tentang Kewenangan Absolut BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Kewenangan Relatif BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk), (Bukti P2), BPSK KabupatenSukabumi telah salah menafsirkan BPSK selayak peradilan di bawahnaungan Mahkamah Agung;. Bahwa BPSK hanya sebuah media penyelesaian sengketa di luarPengadilan (alternative dispute resolution), bukan sejajar dengan badanHal. 4 dari 14 hal Put.

BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ini;2. Majelis BPSK yang membuat Putusan Nomor 070/Prk/BPSK.Kabsi/XII/2014cacat hukum sehingga Putusan Nomor 070/Prk/BPSK.Kabsi/XII/2014 menjadicacat hukum harus dinyatakan batal demi hukum;3. Prosedur BPSK Kabupaten Sukabumi dalam perkara ini tidak sah;4.

sulitoleh pihak Pengadilan Negeri Cianjur, karena pihak Pengadilan Negeri Cianjursudah beberapa kali mengirimkan Surat kepada BPSK Sukabumi untuk segeramengirimkan berkas perkara atas perkara tersebut tidak pernah ditanggapi,yang akhirnya harus mengambil sendiri ke BPSK Sukabumi.

1050 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

), yang pada pokoknya mengatur tentang jangkawaktu pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengadu dan Teradu menerimapemberitahuan isi putusan BPSK;Halaman 7 dari 25 hal.

Tentang kewenangan absolut BPSK Kabupaten Batubara dalam memeriksadan mengadili dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan;1) Bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang secara absolutdalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa antara PemohonKeberatan dengan Termohon Keberatan;2) Bahwa hubungan hukum yang timbul antara Pemohon Keberatan dengansuami Termohon Keberatan yaitu Alm.

Tentang Objek Sengketa:1) Bahwa timbulnya pengajuan sengketa kepada Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dimaksud adalahHalaman 10 dari 25 hal. Put.

Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang TataCara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk) disebutkan:Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataanPembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70Halaman 16 dari 25 hal. Put.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang padaPasal (2)nya menyatakan:Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukangugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) tempat berdomisili kKonsumen atau pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;.

846 K/Pdt.Sus-BPSK/2021

Menyatakan sisa hutang Almarhum Acep Bin Komin kepada Termohondengan Perjanjian Kredit Nomor MBG.DCK/652/KUM/2012 sebesarRp122.839.426,60 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluhsembilan ribu empat ratus dua puluh enam ratus enam puluh rupiah);Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkansalinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Karawang untukdidaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu

mengenaiBPSK ini;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohananalasan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang agar memberikanputusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan/dahuluTermohon untuk seluruhnya;Menyatakan putusan BPSK Karawang Nomor Arbitrase/61/BPSKKRW/I/2021 tanggal 28 Desember 2020 tentang Arbitrase batal dan tidakberkekuatan hukum;Menolak pengaduan Termohon Keberatan/dahulu

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021 juncto PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang NomorArbitrase/61/BPSKKRWV/I/2021 tanggal 28 Desember 2020:Untuk selanjutnya:Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Kasasi dahulu PemohonKeberatan/Termohon untuk seluruhnya;2.

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor19/Pdt.Sus.BPSK/2021/PN Kwg tanggal 5 April 2021 juncto PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang NomorArbitrase/61/BPSKKRW/I/2021 tanggal 28 Desember 2020 batal dantidak mempunyai kekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.SusBPSK/20213.

Nomor 846 K/Pdt.SusBPSK/2021Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

825 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

sebagaimana dalamputusan "BPSK' a quo;Bahwa adalah amanat undangundang dalam hal pelaku usaha tetap tidakmemenuhi panggilan "BPSK", maka "BPSK" dapat mengadili konsumentanpa kehadiran pelaku usaha.

tidak terdapat alasan hukum yang dapat untuk mempersalahkanwewenang memutus gugatan Termohon Keberatan di "BPSK" bahkan"BPSK" sendiri tidak melihnat ada suatu alasan apa pun untuk menolakperkara tersebut sehingga Ketua "BPSK" telah benar dan tepat menerimapermohonan gugatan sengketa konsumen sebagaimana telah diputus olehMajelis Arbiter "BPSK" dalam Putusan Perkara Nomor 18/PDTKONS/2016 tanggal 22 September 2016 yang bersifat final dan mengikat;Berdasarkan uraian di atas maka seluruh dalil yang

Konsumen(BPSK) Kabupaten Bandung, namun hal ini tidak pernah dihiraukan olehMajelis BPSK. dari Pemohon Kasasi (Semula Penggugat) tidak pernahmenandatangani perjanjian tertulis yang berisi tentang cara penyelesaiansengketa di BPSK dan Majelis BPSK tidak pernah membuat keputusan yangmenguatkan perjanjian tertulis tersebut, dari Pemohon Kasasi (semulaPenggugat) tidak pernah memilih Arbiter sebagai anggota Majelis BPSK.Halaman 18 dari 23 hal Put.

dengan demikian maka berdasarkan Kepmemperindag RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 sudah sepantasnya Ketua BPSK harus menolakPermohonan Penyelesaian sengketa konsumen yang bukan merupakankewenangan BPSK.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2.

644 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)terdekat.

konsumen, BPSK dibentuk untuk menyelesaikansengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen.

Nomor 644 K/Pdt.SusBPSKk/2016maupun tugas dan kewenangan BPSK sesuai Kepmenperindag Nomor 350Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 585/Arbitrase/BPSKBB/XII/2015 tanggal 2 Februari 2016 (objek perkara) setidaktidaknya jelastelah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen maupun Kepmenperindag Nomor 350Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, olehkarena sebagai berikut:1

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hokumatau tidak sah pembaliknamaan sertifikat hak milik kepada pemenanglelang. Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memilikikewenangan tersebut;5.

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batubara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batubara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batubara olehkarena dalam perjanjian kredit telah mengatur Pengadilan NegeriPadangsidempuan merupakan pengadilan yang berwenangmenyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan PemohonKeberatan, namun BPSK Kabupaten Batubara masih saja menyelesaikansengketa Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan bahkanmemutus dan menerima

1248 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atautidaknya kerugian di pihak konsumen;Disamping itu, Dr.

;Menimbang berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2010 pada Pasal 2 menyebutkan pula, Setiap Konsumen yang dirugikanatau ahli warisnya dapat menggugat Pelaku Usaha di BPSK tempatberdomisili Konsumen atau pada BPSK terdekat., Sehingga Majelisberpendapat adalah Konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhikriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapatdiselesaikan melalui BPSK terdekat;Sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batubara berpendapat bahwaKonsumen dan Pelaku Usaha

Akan tetapiMajelis a quo yang selalu membela kepentingan Termohon tidakpernah menganggap bahwa perjanjian kredit ini ada sehingga dengansewenangwenang memutuskan bahwa sengketa ini menjadikewenangan BPSK dan bukan Pengadilan Negeri;Bahwa pertimbangan hukum Majelis a quo yang menyatakan bahwaBPSK Kabupaten Batubara merupakan BPSK terdekat sebagaimanaPasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 merupakanpertimbangan hukum yang sesat, karena BPSK terdekat dariKabupaten Rokan Hulu adalah BPSK Kota

Pekanbaru yang memilikijarak 165 Kilometer dibandingkan BPSK Kabupaten Batubara yangberjarak 419 Kilometer.

;e Mengenai pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batubaratersebut di atas merupakan suatu pertimbangan hukum yangmembingungkan, tidak konsisten, menyesatkan dan kabur;e Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut di ataskembali hanya untuk mencari landasan legitimasi dalam penangananperkara a quo;e Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis BPSK KabupatenBatubara menyatakan Sehingga Majelis Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mempunyaikewenangan untuk memutus

Dalam permusyawaratanMajelis Arbitrase BPSK tidak konsekuen sebagaimana pertimbanganhukum huruf (i) dalam putusan, karena tidak mendengarkan kesaksianpada persidangan tanggal 4 Januari 2011 oleh saksi Robertus Satriotomoselaku Ketua PPRSC ITC Roxy Mas, sebagaimana Surat panggilansidang No. 122/S/BPSKDKI/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010. dantidak benar dan tidak tepat berlandaskan ART PPRSC Roxy Mas Bab IIIPasal 7 ayat (2), sebab Majelis Arbitrase BPSK mengabaikan Bab VIIIKewajiban Pengurus Pasal

Bahwa, Penggugat keberatan pada Paragraf (7&8 & 10 &11) halaman 4, dimana Majelis BPSK Provinsi DKI Jakarta,berkedudukan selaku Pejabat Penyelenggara PelayananPublik yang baik, seharusnya bijaksana dan bertindak tegas,pada saat persidangan Mediasi BPSK Provinsi DK! Jakarta,sebab memahami menegakkan prinsip dasar objek sengketaberlandaskan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 16 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 4Tahun 1988, tentang Rumah Susun jo.

Mas,mulai melaporkan pengaduan konsumen ke Yayasan Lembaga KonsumenIndonesia (YLKI), selanjutnya oleh YLKI direkomendasikan kepada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan atas putusan BPSK,dilakukan ke tingkat gugatan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,adalah Pemohon Kasasi yang tampil seorang diri pribadi.

Keberatan atas kenaikan service charge tidak termasuk dalam ruanglingkup kewenangan BPSK karena hubungan hukum antarapengelola berdasarkan mandat dari PRS (Perhimpunan PenghuniRumah Susun) dengan Penghuni bukan hubungan otonom ;b. Keberatan terhadap pungutan pajak tidak termasuk wewenangArbitrase BPSK melainkan merupakan sengketa pajak yang masukdalam ranah wewenang Pengadilan Pajak ;6.

PAMLyonnaise, sebagaimana alat bukti vide P3, dan padaSidang Tingkat Pertama Arbitrase BPSK Provinsi DKIJakarta, bahwa jelas sekali kesaksian PT. PLN (Persero)dan kesaksian Perusahaan Air Minum PT.

854 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Pemohon Keberatan telah menyatakan ketidaksetujuannya untukmenyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatandan Termohon Keberatan di BPSK, namun hal ini tidak pernahdihiraukan oleh Majelis BPSK;b. Pemohon Keberatan tidak pernah menandatangani perjanjiantertulis yang berisi tentang cara penyelesaian sengketa di BPSK,dan Majelis BPSK tidak pernah membuat keputusan yangmenguatkan perjanjian tertulis tersebut;c. Pemohon Keberatan tidak pernah memilih Arbitor sebagai anggotaMajelis BPSK;d.

mengeluarkan Surat Edaran tanggal31 Desember 2015 yang secara khusus ditujukan kepada BPSK BatuBara, namun secara umum berlaku untuk seluruh BPSK yang ada diIndonesia, yang mana surat tersebut intinya memuat:a.

Keberatan atas penyimpulan fakta hukum, pertimbangan hukum yangkeliru oleh BPSK serta amar putusannya;1.Majelis BPSK telah salah memahami transaksi antara TermohonKeberatan dan Pemohon Keberatan.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 padaPasal (2), yang menyatakan: Setiap Konsumen yang dirugikanatau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada PelakuUsaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan PenyelesainaSengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d. Bahwa Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e.

Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;c.

622 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Nomor 622 K/Pdt.SusBPSk/2016diselesaikan melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa di SektorJasa Keuangan bukan kepada BPSK.

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor257/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 melebihiwewenarg yang diperbolehkan hukum (ultra vires);)17.Bahwa putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor257/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VI/2015 tanggal 10 Maret 2016 telahmengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadikewenangannya (ultra vires). Majelis BPSK Kabupaten Batu Barahanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk di dalamnyaberwenang menetapkan ganti rugi.

menghadiri Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Baratersebut yang diwakili oleh Misi Yanto dan M.

Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara DalamPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor257/Pts/Arbitrase/BPSKBBNI/2015 tanggal 10 Maret 2016 tidakcermat, keliru dan bertentangan dengan hukum;26. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butirHalaman 17 dari 36 hal Put.

Nomor 622 kK/Pdt.SusBPSKk/2016selanjutnya ya menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSKKabupaten Batu Bara Nomor 57/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VI/2015tanggal 10 Maret 2016;27.Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada butir3 halaman 5 Putusan Arbitrase BPSK Nomor 257/Pts/Arbitrase/BPSKBBNI/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknyamengatakan", Majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha telahmelepaskan hak untuk bersidang di BPSK

512 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

(BPSK).

Batubara dilaporkan/dikirim kePengadilan Negeri Bankinang oleh BPSK Batubara, bukan merupakankewenangan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengadilidan memutus perkara dimaksud, sehingga putusan BPSK PemerintahKabupaten Batubara Nomor 228/BPSK/ArbitraseBB/III/2016, tanggal28 Juli 2016 sudah seharusnya dibatalkan oleh Yang Mulia MajelisHakim pemeriksa perkara a quo;B.

Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batubara Nomor 228/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016,tanggal 28 Juli 2016 tersebut, karena BPSK Pemerintah KabupatenBatubara telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa danmemutus perkara a quo.

Oleh karenanya mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenanmembatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor228/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016, tanggal 28 Juli 2016 tersebut;Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut, karena BPSK PemerintahKabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya dalammemeriksa dan memutus perkara a quo.

umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.