Ditemukan 1326 data
10 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :dabaoh bois ac JI ds ebyl aiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (8) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, maka PegawaiPencatat nikah
21 — 34
sangat mendesakadalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan;Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon,mendengar keterangan anak Pemohon dan memeriksa buktibukti diHal. 7 Penetapan Pengadilan Agama SelongNomor 413/Pdt.P/2019/PA.Selpersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan Pemohon untukmenikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;Menimbang, bahwa sejalan dengan itu Majelis Hakim perlumengetengahkan kaidah figh berikut ini:arbadl bois
29 — 4
anak keduayaitu Selvia Risti Amanda lahir pada tanggal 6 Juni 2011 sehingga saat iniberumur 5 tahun 3 bulan, dengan demikian unsur pertama tersebut telahterpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa Pemohon adalah ibukandung dari kedua anak tersebut, dengan demikian unsur kedua telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah Usul Figihdalam Kitab Al Asyabah Wannadhoir, halaman 128 yang kemudian diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :dolabl bois
13 — 6
sebagai warga negara, sedangkan perubahan penulisanbiodata Pemohon dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiritidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agarmemberikan kemudahan bagi Pemohon dan Pemohon II tersebut jugatentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fiqhiyyah:axLasll bois
40 — 17
pecah (broken marriage) akibatTermohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anak anaknyaselama 5 tahun 8 bulan dan kepergiannya tersebut tanpaseijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah menurut normasosial, agama dan hukum;Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikiansudah tidak dapat lagi disebut sebagaikeluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuanPasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allahdalam surat Ar Rum ayat 21lett bois
10 — 7
tidak adahalangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakanpersetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.PIhMenimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yang diambilalin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:% arbadl bois
27 — 13
untuk pernikahan Pemohon dengan calonsSuami Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dapatdisimpulkan fakta hukum bahwa wali Nikah Pemohon bernama AYAH P, yangberhak menjadi wali nikah Pemohon, tidak bersedia menjadi wali nikahPemohon, telah adhol (enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calonsuami Pemohon bernama ANAK, tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al NadZzoir : 128dugaldacLal)) deta b bois
62 — 7
Cianjur ;= BOIS Deacemmersues + mmemracts oes Saksi menerangkan barang barang yang diambilTerdakwa berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia Typetidak tahu warna hitam milik istrinya yang bernamaYTYI QOYYIMAH ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksitersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukaneksepsi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak akanmengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;Menimbang, bahwa
13 — 1
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI le ploy!
9 — 1
kebiasaan pemberian nama tua di wilayah Banyumas;Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya faktafaktasebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telahcukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan penyesuaian biodata Pemohondalam Akta Nikah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (2), PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu Ibaroh dalam kitab AlAsybah wanNadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :arbacdl bois
35 — 3
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI le ploy!
11 — 5
yang berbunyi:I puelArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:gJliae WM GIS youd To wlie UWE 9Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:an loadl bois
11 — 0
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :aabadh bois ac JI le ploy!
6 — 0
pertimbanganpertimbangantersebut, maka permohonan para Pemohon atas perubahan biodatamengenai nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/18/I/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KabuhKabupaten Jombang, tanggal 06 Januari 1986, patut untuk dikabulkan.Dan kepada para Pemohon diperintahkan untuk segera mencatatkanperubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KabuhKabupaten Jombang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan kaidahhukum yang berbunyi:adrbadbl bois
15 — 5
Dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat(4)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tersebut, maka dengansendirinya yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali hakim, yang dalamhal ini adalah Kepala KUA setempat ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahlifigih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :arbladh bois ac JI de pLYl 925Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbagan di atas, makapermohonan
43 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :aabadlh bois ac Jl ds ebyl saiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat
8 — 0
Pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi sebagai berikut :adrbladh bois asc Jl Je pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwaberdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan MenteriAgama Repbulik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ PegawaiPencatat
10 — 4
Bukhari)selanjutnya Majelis Hakim mengambil alin isi dan maksud dalil naqli tersebutsebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitabAlAsybah wa AnNazhair halaman 128 sebagai berikut:arbacl b bois ac JI We ol VI 9 faiArtinya: Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesual dengankemashlahatan.Menimbang, bahwa untuk mengedepankan kemaslahatan, sebagaimanadimaksud dalam
28 — 8
tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 danPasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.PlhMenimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Figh yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:oe arbaoh bois
20 — 1
Dansesual ketentuan Pasal 18 ayat(4) Peraturan MenteriAgama RI Nomor 11 tahun 2007 tersebut, maka dengansendirinya yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Walihakim, yang dalam hal ini adalah Kepala KUA setempat ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambilalih pendapat ahli fiqih dalam Kitab AlAsybah WanNadzair hal. 128 yang berbunyiA@rllrootilh bois a.s JI We LY!