Bahwa, ternyata harga pelelangan tersebut jauh dari harga pasaratau harga yang patut dan wajar, dan tidak memenuhi unsurkeadilan, kepastian hokum dan kepatutan serta kepantasan yangmana seharusnya pelelangan dimulai dengan nilai minimal untukawal pelelangan sesuai dengan Nilai harga KJPP yang berstandarnasional ;..

mana nilai limit tersebut lebih kecil dari KJPP,sehingga penentuan nilai limit tanah dan bangunan obyek sengketaoleh Tergugat itu tidak memenuhi dan atau melanggar ketentuanPeraturan Menteri keuangan No. 27IPMK.06/2016, tentang PetunjukPelaksanaan Lelang dikarenakan Tergugat tidak kompoten dantidak profesional dalam menentukan nilai limit yang seharusnya nilaipelelangan tersebut minimal sesuai dengan KJPP 2013, yaituRp. 1.590.600.000, (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta enamHalaman 5 dari

), apabila kekurangan dihitung dari KJPP berdasarkanketentuan pasal 1340 KUHPerdata, jual beli tidak boleh merugikanpihak ketiga akan tetapi apabila diperhitungkan dengan nilai pasarsesungguhnya harga pada umumnya sebesar Rp. 2.000.000.000,(dua milyar rupiah) sehingga total kerugian Penggugat kurang lebihadalah Rp. 1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh jutarupiah);Bahwa berdasarkan Appraisal Independent KJPP Sugianto Prasodjo& Rekan (Kantor Jasa Penilai Publik) 2018 terbentuk Nilai Pasarsebesar

Foto copy dari Fotocopy Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dari KantorJasa Penilai KJPP Nanang Rahayu dan Rekan tahun 2018, yang diberitanda (Bukti P5);6. Foto copy sesuai dengan aslinya ; KJPP tahun 2018 No. 017/HHBTNSSMG/KJPPSPK APP/X/2018 diberi tanda ( Bukti P6 )7.

telah melakukanperbuatan melawan hukum, karena harga pelelangan tersebut, jauh di bawahharga pasar, atau harga yang tidak patut dan wajar, tidak memenuhi unsurkeadilan dan kepastian hukum dan kepatutan serta kepantasan karena tidaksesuai dengan nilai harga KJPP yang berstandar nasional;Menimbang, bahwa nilai limit lelang sebesar Rp. 550.000.000.

Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, selaku Penilai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Diwakili Oleh : PRITO TEJOKUSUMA,SE
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Diwakili Oleh : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai

Jawaban atas pernyataan Para Pemohon tersebut bahwaKami Dalam melakukan penilaian ganti rugi KJPP WIRYADI & Rekansudah mengacu pada Kode Etik Penilaian Indonesia, Standar PenilaianIndonesia (SPI 306).Nilai Penggantian Wajar diartikan sama dengan Nilai Ganti Kerugiansebagaimana dimaksud dalam UU No.2 Tahun 2012.Penilaian untuk keperluan ganti kerugian meliputi 2 yaitu:Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 465/Pdt/2021/PT SMGA.

Kami dalam melakukanpenilaian ganti rugi dalam rangka pembangunan untuk kepentinganumum, KJPP SIH WIRYADI & Rekan mengacu pada Standar PenilaianIndonesia yang berlaku pada saat tanggal pelaksanaan penilaian, yaituSPI 306. dimana dasar penilaian yang sesuai untuk tujuan penilaian iniadalah Nilai Penggantian Wajar.

Karena Dalam melakukan Penilaian KJPP Sih Wiryadi& Rekan sudah mengacu pada Kode Etik Penilaian Indonesia, StandarPenilaian Indonesia (SPI 306) dan dasardasar keilmuan yang dimilikiyang dapat dipertanggungjawabkan secara profesi.

Karena Dalam melakukanPenilaian KJPP Sih Wiryadi & Rekan hanya mengacu pada Kode EtikPenilaian Indonesia, Standar Penilaian Indonesia (SPI 306) dan dasardasar keilmuan yang dimiliki yang dapat dipertanggungjawabkan secaraprofesi bukan mengacu pada pada pergaulan masyarakat.

Pembanding/Tergugat I : YURIKE IVONY dan AMRIL ANSHARY SAMMANA
Terbanding/Penggugat : ARAS ISLAMI
Terbanding/Turut Tergugat : BANK BNI SYARIAH Kantor Cabang Jambi
Turut Terbanding/Tergugat II : KJPP ABDULLAH FITRIANTORO dan Rekan

Luas hasil pengukuran KJPP: 255 M? Selisih; 138,8 M? Biaya pembangunan rumah IDR 3.450.599, harga permeter Biaya yang harus dikembalikan IDR 478.943.14 =640.089.975b. Beban kelebihan pembayaran ansuran rutin TergugatKonvensi/Penggugat Rekovensi kepada Turut TergugatHalaman 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 88/PDT/2020/PT JMBRekovensi/BNI Syariahn akibat kelalain dari PenggugatKonvensi/Tergugat Rekovensi yang hanya menyelesaikan pekerjaanseluas 255 m?

Luas hasil pengukuran KJPP: 255 M? Selisih; 138,8 M? Biaya pembangunan rumah IDR 3.450.599, harga permeter Biaya yang harus dikembalikan IDR 478.943.14 =640.089.975;b. Beban kelebihan pembayaran angsuran rutin TergugatKonvensi/Penggugat Rekovensi kepada Turut TergugatRekovensi/BNI Syariah akibat kelalain dari PenggugatKonvensi/Tergugat Rekovensi yang hanya menyelesaikanpekerjaan seluas 255 M2 (hanya dikerjakan 65% dari yangHalaman 37 dari 55 hal.

Bahwa dalam permintaan penilaian aset atas nama lbu YurikeIvony pada kami KJPP Abdullah Fitriantoro dan rekan dengan maksuddan tujuan penilaian adalah mengemukakan Opini Nilai Pasar (SPI101.3.1 KEPI & SPI Edisi VII 2018) dalam rangka kepentingan jualbeli, sehingga laporan ini hanya dapat dipergunakan oleh PemberiTugas/Pengguna Laporan untuk kepentingan di atas dan tidak bisadigunakan untuk kepentingan lainnya.Halaman 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 88/PDT/2020/PT JMBA.

Bahwa syaratsyarat penugasan yang tertuang dalam SuratPerjanjian Kerja No. 0055/SPK/0.7KJPP/V/19 tanggal 02 Mei 2019antara Kami KJPP Abdulah Fitriantoro dan Rekan dengan Ibu YurikeIvony tersaji dalam laporan penilaian Nomor 00065/2.005102/P1/07/PS0/10/V/2019, maka penggunaan laporan diluar surat perjanjian tersebuttidak menjadi tanggung jawab kami KJPP Abdullah Fitriantoro danRekan.6.

Atim Iriasih / Kepala Desa Kenduruan
2.Kepala Kecamatan Sukorejo
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
4.Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
5.KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan

KJPP IMMANUEL, JOHNNY DAN REKAN., Beralamat di GrahaSucofindo Lantai 10, Jl. Raya Pasar Minggu, RT.4/RW.1, Pancoran, Kec.Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780.(Keterangan Google TUTUP PERMANEN). Dalam hal ini memberikankuasa kepada HASATRIA HASAN dan R.

alokasi waktu seleksisederhana atau seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dibuat sesuai dengan Lampiran XA dan Lampiran XB.Bahwa tahapan penunjukkan Turut Tergugat V sebagai appraisal sebagaiberikut:1) Turut Tergugat Ill menyampaikan progress Pengadaan tanah GITET500 kV Bangil melalui surat Nomor: 470/1235.14/III/2019 tanggal 08Maret 2019 kepada Tergugat setelah terbit Peta Bidang, dalam surattersebut sekaligus sebagai pemberitahuan untuk segera dilakukanpengadaan Jasa Penilai Publik (KJPP

Bahwa dalam kesempatan ini kami Turut Tergugat V menyampaikan bahwamenolak dengan tegas segala tuduhan yang ditujukan kepada kami selakuKantor Jasa Penilai Publik yang telah bekerja secara profesional danHalaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2021/PN Bil10.independen dalam pelaksanaan kegiatan penilaian ganti rugi tanah untukpembangunan GITET 500 kV Banglil.Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel & Rekan (dahulu KJPP Immanuel,Johnny & Rekan) merupakan penilai publik/appraisal yang

I/ 2009 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel,Johnny dan Rekan tanggal 30 September 2009 yang telah diperbaharuikarena perubahan nama dengan Izin 763/KM.1/2019 tanggal 16 Desember2019.KJPP Immanuel & Rekan memiliki Sumber Daya Manusia yangberkompeten dan memiliki Sertifikasi keahlian yang merupakan persyaratanpendidikan profesional yang ditetapkan/ dilaksanakan oleh MasyarakatProfesi Penilai Indonesia (MAPPI), berpengalaman dalam penilaian propertydan banyak bekerja sama baik dengan

Bil, selanjutnya diberi tanda P.5;Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Consignasi yangdimohonkan Tergugat pada PN Bangil No.2/Pdt.P.Consig/2020/PN Bil,selanjutnya diberi tanda P.6;Fotokopi Surat Undangan Resmi dari Turut Tergugat untuk Penggugat,selanjutnya diberi tanda P.7;Fotokopi Nilai Apprasial yang dengan KOP KJPP Immanuel, Johnny danRekan. Atas nama saudara M.

Bank Permata, Tbksebagai pemohon lelang, Serta pihak Penilai Independen , Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) yang menilai objek yang dilelang tersebut (karenaPelawan dalam dalilnya poin 6 (enam) yang menyatakan harga terbentuklelang adalah harga yang tidak wajar/tidak normal) oleh karena ituGugatan Perlawanan dari Pelawan ini harus lah dinyatakan ditolak atausetidaknya tidak dapat diterima oleh Bapak Ketua Pengadilan NegeriSurabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini karenakekurangan pihak

Bank Permata, Tok yang pasti berdasarkanpenilaian (apraisal) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).Pertanyaannya adalah : Bagaimana Pelawan bisa menyatakan hargalelang adalah harga yang tidak wajar/tidak normal padahal Pelawantidak mengikut sertakan PT.

Bank Permata, Tok dan Penilai (KJPP)untuk jadi pihak dalam perkara ini sehingga dalildalil tersebut adalahHalaman 10 Putusan No.620/Pdt.Bth/2016/PN Sby.klaim sepihak Pelawan yang tidak dibenarkan; 8. Bahwa dengan adanya gugatan perlawanan yang diajukan oleh pelawanini pada azasnya tetap tidak akan menghentikan atau menangguhkanproses Eksekusi Pengosongan yang telah berjalan sebagaimanatercantum dalam Pasal 207 ayat 3 HIR dan 227 RBg;9.

Bank Permata, Tbksebagai pemohon lelang, serta pihak Penilai Independen, Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) yang menilai objek yang di lelang tersebut (karenaPelawan dalam dalilnya poin 6 (enam) yang menyatakan harga terbentuklelang adalah harga yang tidak wajar/tidak normal) oleh karena ituGugatan Perlawanan dari Pelawan ini harus lah dinyatakan ditolak atausetidaknya tidak dapat diterima oleh Bapak Ketua Pengadilan NegeriSurabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini karenakekurangan pihak

Terhadap jaminan tersebut telah melalui mekanisme penilaian olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Teguh Hermawan Yusuf & Rekandengan rincian sebagai berikut:a.

)Teguh Hermawan Yusuf & Rekan, dikarenakan hasil Penilaian yangdilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah Penilaianyang dihasilkan oleh proses yang dilakukan secara independenberdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh KJPP, dan harga limit yangdipergunakan oleh TERGUGAT adalah harga sesuai denganpenilaian KJPP Teguh Hermawan Yusuf & Rekan.

Sehinggasangatlah tidak tepat jika PENGGUGAT tidak menarik KJPP TeguhHermawan Yusuf & Rekan dalam perkara a quo;.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas maka terbukti jikaseharusnya PENGGUGAT menarik KJPP Teguh Hermawan Yusuf &Halaman 10 , Putusan Nomor 490/PDT/2019/PT SMGRekan sebagai pihak yang menentukan harga limit lelang untukmasuk dalam perkara a quo dikarenakan pokok permasalahan dalamgugatan PENGGUGAT adalah terkait penetapan harga limit lelangyang menurut PENGGUGAT tidak wajar.

Bahwa dalam menentukan limit lelang, TERGUGAT telahmenggunakan hasil penilaian Penilai Publik dari KJPP TeguhHermawan Yusuf & Rekan sebagaimana Laporan Penilaian Aset No.01369/THYSBY/LPBNI/IX/2018, Laporan Penilaian Aset No.01370/THYSBY/LPBNI/IX/2018, serta Laporan Penilaian Aset No.01371/THYSBY/LPBNI/IX/2018;7.

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) TOTO SUHARTO &REKAN, yang berkedudukan di JI. Hayam Wuruk No.1 RL Jakarta 10120, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding Ill semula Tergugat Ill ;4. PT. CITRA WASSPHUTOWA, yang berkedudukan di JI. AndaraNo. 12C Rt.002/003 Pondok Labu, Cilandak, JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IVsemula Tergugat IV ;5.GUBERNUR PROVINS DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, yang berkedudukan di JI.

Yohn PS.Napitupulu., M.Sc., MAPPI (Cert) dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Toto Suharto & Rekan (Tergugat Ill),mengenai nilai penggantian wajar bidang perbidang tanah dantegakan;.

Menyatakan tidak berlaku nilai appraisal yang dikeluarkan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan(Tergugat Ill) terhadap tanah dan bangunan dan tanaman milik ParaPenggugat sebagai besaran nilai ganti kerugian;8. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugatuntuk mengappraisal kembali besaran nilai ganti kerugian atas tanahdan bagunan milik Para Penggugat dengan dasar persetujuanmelalui musyawarah dengan Para Penggugat;9.

Hayam Wuruk No.1RL, Kebon KelapaGambir, JakartaPusat;Bahwa kemudian, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasilinventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah Jalan Tol DepokAntasarikelurahan Cilandak Barat kepada penilai KJPP Toto Suharto & Rekanuntuk dilakukan penilaian sebagaimana tersebut dalam Berita AcaraPenyerahanan Hasil Inventarisasi Dan ldentifikasi Pengadaan TanahJalan Tol DepokAntasari Kepada Penilai KJPP Toto Suharto & Rekanhal 30 dari 47 hal put.

dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untukmenetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasilpenilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;Bahwa Pasal 34 ayat 3 UU Nomor: 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:NilaiGantiKerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan GantiKerugian.Bahwa dengan demikian, besarnya ganti kerugian uang atas tanah milikPARA PENGGUGAT adalah sebesar hasil penilaian KJPP

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Apprisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta ...Yang benar adalah :... Dra. Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU) Yogyakarta ...DALAM POSITA GUGATAN1. Posita No. 03, halaman 2 tertulis:... TERGUGAT Ill (Dra. Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta...Yang benar adalah:...

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaggin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Khasanah (MBPRU) Yogyakarta...2. Posita No. 07, halaman 3 huruf d tertulis:.

Bahwa penilaian terhadap aset yang dicantumkan pada gugatan yangdilayangkan tersebut dilakukan oleh instansi KJPP MBPRU & Rekan.2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra. UswatunKhasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjuk kepadaperseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.3. Bahwa Dra.

Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalah pimpinancabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornya berkedudukan di Yogyakarta.Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2016/PN Wat.

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Alamat : Graha Mulia Lt. 2A, Jin Selokan Mataram, Sombomerten, Desa Maguwoharjo, Kec.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Pasal 42 ayat (1) huruf a, yangberbunyi : "Dalam memberikan jasanya, Penilai Publik, KJPP, danCabang KJPP wajib mematuhi KEPI dan SPI yang ditetapkan olehAsosiasi Profesi Penilai, sepanjang tidak bertentangan dengan PeraturanMenteri ini ;2.

Nomor 1012 K/PID.SUS/2017harga Rp46 miliar sedangkan nilai Appraisal dari KJPP R.N. ADNAN hanyasebesar Rp39 miliar.

Arcplan Cipta Consultan ;1 (satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan Bangunan PasarJambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N.

ARCPLAN CIPTACONSULTAN ;1 (satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan Bangunan PasarJambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N.

TK.l11, penetapan besarnyaganti kerugian atas tanah yang terkena proyek pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum telah dilakukan sesuai ketentuanyang berlaku yaitu didasarkan pada penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Sih Wiryadi & Rekan, berdasarkan nilai penggantian wajar padatanggal 6 November 2018, dengan berpedoman pada Standar PenilaianIndonesia 306 (SPI 306), yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 34ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanahbagi

Nomor 1721 K/Pdt/2019dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan yangmelakukan penilaian terhadap properti tanggal 10 Desember 2012, yanglaporannya dimaksudkan untuk laporan keuangan dan bukan ditunjuk olehKantor Pertanahan yang berwenang sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat(1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 juncto Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 148 Tahun 2015:Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka judex

Bahwa baik di dalam posita maupun di dalam petitum Gugatan a quo, Penggugattelah moendalikan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum, yakni menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro &Rekan secara diamdiam karena tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT danpenetapan nilai limit Jelang agunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Abdullah Fitriantoro & Rekan tersebut yang dinilai terlalu rendah olehPENGGUGAT.6.

Bahwaatas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksudpada butir (5) di atas, PENGGUGAT secara jelas telah mengajukan Gugatandalam perkara a quo kurang pihak, mengingat pihak Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan yang berkedudukan dan berkantor pusat diJakarta Selatan adalah penilai independen yang melakukan penilaian atas asset /harta kekayaan PENGGUGAT yang diagunkan kepada TERGUGAT berdasarkansurat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor 1872/LAP/0.4KJPP

Menyatakan penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro &10.Rekan sebagai penilai independen atas jaminan kredit PENGGUGAT yang dilakukanoleh TERGUGAT adalah sah.Menyatakan laporan hasil penilaian jaminan kredit PENGGUGAT yang dilakukan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan vide Laporanpenilaian properti nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 dan nomor proyek00.722/PRO/0.4KJPP/IX/12 masingmasing tertanggal 29 Oktober 2012 adalah sahdan berharga.Menyatakan blokir

) Abdullah Fitriantoro & Rekan secara diamdiam karena tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT dan penetapan nilai limit lelangagunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan tersebut yangdinilai terlalu rendah oleh PENGGUGAT.Bahwaatasdalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksudpada butir (5) di atas, PENGGUGAT secara jelas telah mengajukan Gugatan dalam perkaraa quo kurang pihak, mengingat pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AbdullahFitriantoro & Rekan yang

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan adalahpenilai independen yang melakukan penilaian atas asset / harta kekayaan PENGGUGATyang diagunkan kepada TERGUGAT berdasarkan surat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro& Rekan Nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 dan tentunya dalammelakukan penilaian properti dimaksud menggunakan cara dan metode yang dapat98dipertanggungjawabkan, sehingga sudah seharusnya pihak Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan ditarkk

Bahwa baik di dalam posita maupun di dalam petitum Gugatan a quo, Penggugattelah moendalikan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum, yakni menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro &Rekan secara diamdiam karena tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT dan40penetapan nilai limit Jelang agunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Abdullah Fitriantoro & Rekan tersebut yang dinilai terlalu rendah olehPENGGUGAT.6.

Bahwaatas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksudpada butir (5) di atas, PENGGUGAT secara jelas telah mengajukan Gugatandalam perkara a quo kurang pihak, mengingat pihak Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan yang berkedudukan dan berkantor pusat diJakarta Selatan adalah penilai independen yang melakukan penilaian atas asset /harta kekayaan PENGGUGAT yang diagunkan kepada TERGUGAT berdasarkansurat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor 1872/LAP/0.4KJPP

Menyatakan penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro &10.Rekan sebagai penilai independen atas jaminan kredit PENGGUGAT yang dilakukanoleh TERGUGAT adalah sah.Menyatakan laporan hasil penilaian jaminan kredit PENGGUGAT yang dilakukan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan vide Laporanpenilaian properti nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 dan nomor proyek00.722/PRO/0.4KJPP/IX/12 masingmasing tertanggal 29 Oktober 2012 adalah sahdan berharga.Menyatakan blokir

) Abdullah Fitriantoro & Rekan secara diamdiam karena tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT dan penetapan nilai limit lelangagunan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan tersebut yangdinilai terlalu rendah oleh PENGGUGAT.Bahwa atas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksudpada butir (5) di atas, PENGGUGAT secara jelas telah mengajukan Gugatan dalam perkaraa quo kurang pihak, mengingat pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AbdullahFitriantoro & Rekan yang

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan adalahpenilai independen yang melakukan penilaian atas asset / harta kekayaan PENGGUGATyang diagunkan kepada TERGUGAT berdasarkan surat laporan KJPP Abdullah Fitriantoro& Rekan Nomor 1872/LAP/0.4KJPP/X/12 tanggal 29 Oktober 2012 dan tentunya dalammelakukan penilaian properti dimaksud menggunakan cara dan metode yang dapat98dipertanggungjawabkan, sehingga sudah seharusnya pihak Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan ditarikk

DALAM SUBYEK HUKUM GUGATANSubyek hukum pihak tergugat Ill halaman 1 tertulisa Dra.Uswatun Hasanah Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) MPBRU Yogyakarta ....Yang benar adalah . vee Dra.Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaqgin Bambang Purwanto Rozak UswatunKhasanah (MBPRU)Yogyakarta:Il DALAM POSITA GUGATAN1. Posita No 03 halaman 2 tertulis:..1lergugat Ill (Dra.

Uswatun Hasanah, Msi) selaku Ketua TimAppraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) MPBRU Yogyakarta...Yang benar adalah: .. fergugat Ill (Dra.Uswatun Hasanah, Msi) selaku ketua tim Apraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Mutaggin Bambang PurwantoRozak Uswatun Khasanah (MBPRU) Yogyakarta.... 2.

Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada Dra.Uswatun Khasanah, Msi adalah Error in persona karena menunjukkepada perseorangan bukan terhadap instansi KJPP MBPRU & Rekan.Bahwa Dra. Uswatun Khasanah, Msi selaku Tergugat Ill adalahpimpinan cabang KJPP MBPRU & Rekan yang kantornyaberkedudukan di Yogyakarta..

Bahwa pada Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis bahwa kesepakatanmengenai penilaian aset tersebut terjadi antara Angkasa Pura 1(AP 1) dengan KJPP MBPRU & Rekan Pusat yang kantornyaberkedudukan di Jakarta.. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat terhadap Tergugat Illmengenai ganti rugi tambak adalah sepenuhnya salah.. Bahwa pemerintah telah dengan khusus mengeluarkan regulasi berupaUU.

Uswatun Hasanah, Msi; selaku Ketua Tim Appraisal dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MBPRU Yogyakarta;Alamat : Graha Mulia Lt. 2A, JIn Selokan Mataram, Sombomerten,Desa Maguwoharjo, Kec.

Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10Desember 2014, melakukan penilaian atas tanah danbangunan secara global atau keseluruhan yaitu berupatanah seluas 7.302 m2 dan bangunan seluas 1.264 m2.KJPP RN.

Adapun bidang per bidang tanah yangseharusnya dinilai oleh KJPP RN.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, pasal 42 ayat (1)huruf a, yang berbunyi : Dalam memberikan jasanya,Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP wajib mematuhiKEPI dan SPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai,sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteriini:2.

Tidak melakukan penilaian bidang per bidang tanah :KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam dokumen LaporanPenilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu DuaNo. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10Desember 2014, melakukan penilaian atas tanah danbangunan secara global atau keseluruhan yaitu berupatanah seluas 7.302 m2 dan bangunan seluas 1.264 m2.KJPP RN.

(asli)77.1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Kajian Relokasi Pedagang KakiLima (PKL) Ke Pasar Jambu Dua dari PT ARCPLAN CIPTACONSULTAN.78.1 (Satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan Bangunan PasarJambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N ADNAN Nomor: 156PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.

Boyolalikepada Termohon adalah tidak lengkap, karena jelasjelas pelaksanaanpengadaan tanah melibatkan pula Penilai yang melakukan penilaianbesarnya nilai Ganti Kerugian obyek Pengadaan Tanah dan Instansiyang memerlukan tanah,;Bahwa pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh PelaksanaPengadaan Tanah didalamnya mencakup juga penilaian besarnya gantikerugian bidang per bidang tanah yang dilakukan oleh Penilai yangditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang di dalam halini telah ditetapbkan KJPP

Toto Suharto & Rekan (TnR), yang manaPenilai tersebut berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2Tahun 2012 bertanggung jawab terhadap penilaian yang telahdilaksanakan, serta mencakup juga pemberian Ganti Kerugian olehInstansi yang memerlukan tanah yang dalam hal ini adalah KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal BinaMarga, maka dengan tidak ditariknya KJPP Toto Suharto & Rekan danjuga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DirektoratJenderal Bina Marga

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon KasasiIl, namun Pemohon Kasasi Il Keberatan atas pernyataan tersebutkarena yang bersangkutan adalah saksi fakta dan mendapat gaji dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun sebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilaipertanahan dari Pemohon Kasasi Il namun keberatan PemohonKasasi Il ditolak oleh Ketua Majelis Hakim sehingga keterangannyadiberikan tidak dibawah sumpah, akan tetapi saksi ini ketika bersaksidalam

Leo Handaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo, Saksi Agung Kurniawan selakuKepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu KabupatenKulon Progo dan saksi Angger Fahrul Febrianto selaku PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan saksi Rifki Khoirudin,SE,M.Ec.Dev Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febrianto Majelis Hakimtidak mengambil

) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta,yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuHalaman 21 dari 41 hal.

Nomor 3525 K/Pdt/2016Rekan di Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilaipertanahan yang sah dan mempunyai legalitas secara hukum dalammelakukan penilaian terhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangkaPembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo(memiliki sertifikasi Knusus selaku Penilai Pertanahan yang sah), yakni: Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah

Yogyakarta Nomor 06/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahandalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk PembangunanBandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26April 2016; Bahwa Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dandasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik PenilaiIndonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi

SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan rekan barumemiliki ijin lisensi pada tahun 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 11/LSSPT/63SK.BPN/II/2013 tanggal 11 Februari 2013tentang pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah KJPP Immanuel Johny dan rekandengan wilayah kerja seluruh wilayah Indonesia.Bahwa perbuatan DR. H.

pada tanggal 9 Februari 2012, kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2012 PT.SUCOFINDO APPRAISAL UTAMA / KJPP Immanuel Johny dan Rekan mengirimkan suratkepada General manager PT.

KJPP Iskandar Asmawi & rekan : Rp. 191.400.000,2. KJPP Samsul Hadi & Rekan : Rp.195.030.000,3. KJPP DwiHaryanto Agustinus & Rekan: Rp. 196.900.000,4. KJPP Immanuel Johny & Rekan : Rp. 180.730.000,49.154Bahwa cara menentukan pemenang sehingga Scofindo KJPP Immanuel Johny sebagaipemenang adalah Pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen penawaran yangdipersyaratkan :A. Dokumen Penawaran AdministrasiB. Dokumen Penawaran TeknisC.

Pada tahun 2010 dan 2011 KJPP Immanuel Johny dan rekan melakukanpenafsiran harga tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kalimantan Selatan adalahtidak sah, karena kewenangan yang diberikan kepada KJPP Immanuel Johny dan rekanadalah untuk wilayah kerjanya Prop.

Hak Tanggungan telah didahului dengan penilaian yang dilakukanoleh KJPP, karena hal tersebut telan disampaikan pula oleh Tergugat sejak awal pemberian fasilitas kredit dan saat pemberitahuan pelaksanaanlelang.

Bahwa dapat Tergugat tegaskan, secara fakta hukumterhadap seluruh Agunan Kredit dan Obyek Sengketa perkara a quo,secara keseluruhan telah dilakukan penilaian terlebih dahulu melalui KantorJasa Penilai Publik (KJPP), dan terhadap harga limit agunan tersebut telahterbentuk berdasarkan prosedur dan ketentuan yang seharusnya dalampelaksanaan lelang yaitu PMK RI No. 27/PMK.06/2016.

Bahwa Tergugat kembali menegaskan, dalammelakukan penentuan nilai limit Obyek Hak Tanggungan i.c ObyekSengketa, Tergugat menggunakan jasa lembaga yang netral danindependen untuk melakukan penentuan nilai terhadap obyek lelang, yaituKantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang dapat dipertanggungjawabkankompetensi dan kredibilitasnya.

Dengan demikian KetutSutama tidak mutlak harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sedangkanKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan penilai independen dan juga sebagairekanan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sehingga perbuatan hukumyang dilakukan oleh KJPP dan Tergugat Konpensi/Penggugat RekonpensiHalaman 69 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pat.G/2021/PN Sgrmerupakan satu kesatuan dalam proses penilaian terhadap agunan (obyeksengketa), dimana keputusan akhir penilaian agunan

menjadi kewenangan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, sehingga tidak mutlak menarik KJPP sebagaipihak dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat eksepsi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Turut TergugatKonpensi mengenai gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan sehingga patutuntuk ditolak.Ad. 2.

dan P.11, serta keterangan para saksiDayatulloh dan Suhermin memang benar Pemohon Kasasi/TermohonKeberatan telah melaksanakan musyawarah bentuk Ganti kerugian dandisepakati bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang dan Selajutnyasetelah disepakati bentuk ganti rugi dalam bentuk uang maka PemohonKasasi/Termohon Keberatan memberikan amplop yang isinya nilai gantirugi masing masing bidang perbidang yang ditawarkan/disampaikankepada Pemohon Keberatan dari hasil penilaian lembaga independenTim Appresial KJPP

Toto Suharto dan Rekan;Bahwa sesuai denga Pasal 71 ayat (1) kepada Pihak yang berhak dalam halini) Pemohon Keberatan dapat mengajukan keberatan kepada PengadilanNegeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerjasetelah ditandatangani Berita Acara hasil musvawarah apabila tidak sepakatdengan nilai ganti rugi hasil penilaian dari KJPP Toto Suharto dan Rekansebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan;Bahwa dengan tegas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 38ayat (1) juncto

Dilarang melakukan tindakan negosiasi harga/tawar menawar nilaiganti rugi apabila yang berhak yang tidak disepakat nilai ganti rugihasil penilaian KJPP (lembaga Independen);Semua kegiatan dalam musyawarah bentuk ganti kerugian tetapdilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dalam musyawarah Bentuk GantiRugi di Desa Buni Bakti; Bahwa berdasarkan dalil dalil Pemohon Kasasi sebagaimana diuraikandi atas sangat jelas sekali telah terjadi kekeliruan Judex Facti dalampenerapkan hukum terkait pertimbangan hukumnya

Bukti Musyawarah harga nilai ganti rugitidak akan pernah ditemukan Judex Facti disemua kegiatan pengadaantanah di Indonesia karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembagayang berlaku Pemohon' Kasasi/Termohon Keberatan dilarangmelakukan tindakan Negosiasi/tawar menawar nilai aanti ruai denoanTermohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada saat musyawarah BentukGanti Kerugian. kewenangan untuk menilai besarnya ganti rugiberdasarkan peraturan perundangan undangan adalah lembagaindependen dalam hal ini KJPP

oleh KJPP Toto Suharto adalah merupakan nilai yang wajar,dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor2 Tahun 2012 juncto Perpres Nomor 71 Tahun 2012; Sedangkan nilai harga dari masyarakat sebesar Rp430.000,00 (empatratus tiga puluh ribu rupiah) yang menjadi pertimbangan hukum JudexFacti tidak secara tegas menyatakan masyarakat mana yangmenginginkan nilai ganti rugi sebesar Rp430.000,00/m?

Penggugat:Bapak GOUW GIOK SIONGTergugat:1.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang3.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MUSHOPAH MONO IGFIRLY & REKAN