Ditemukan 359063 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
Terbanding/Penggugat II : Fauzi Iskandar Nst, SH
Terbanding/Penggugat III : Zulham Efendi Nst SH
Terbanding/Penggugat I : Prabudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Lembaga Perlindungan Anak Pusat
Terbanding/Turut Tergugat I : Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
32 — 17
  • Pembanding/Tergugat : Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
    Terbanding/Penggugat II : Fauzi Iskandar Nst, SH
    Terbanding/Penggugat III : Zulham Efendi Nst SH
    Terbanding/Penggugat I : Prabudi, SH
    Terbanding/Turut Tergugat II : Lembaga Perlindungan Anak Pusat
    Terbanding/Turut Tergugat I : Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
    dengan 2022,sebagaimana keputusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi SumateraUtara (Ic.
    Vide : LPA Pusat adalah Organisasi yang berbentukPerkumpulan yang beranggotakan: a) Lembaga Perlindungan anak di Tingkat Provinsi (LPA Provinsi) dan, b.) lembaga perlindungan anak diTingkat Kabupaten/ kota. (LPA Kabupaten Kota.).
    Bahwa perlu diketahui, Lembaga Perlindungan Anak adalah suatulembaga yang bersifat Independen dan memegang teguh prinsip nondiskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungikelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormatipandangan anak.Bahwa Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos RINomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang PembentukanLembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upayamasyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peranpemerintah
    untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hakhak anakdalam rangka perlindungan anak, sebagaimana yang terdeskripsikandalam sejarah lahirnya Komisi Nasional Perlindungan Anak (KomnasPA) dan Lembaga Perlindungan Anak.Bahwa Lembaga Perlindungan Anak adalah suatu Lembaga SwastaDirlaba yang menjalankan fungsi pemerintahan dibidang perlindungansetara yang dengan Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa berdasarkan uraian di atas, kKewenangan Pengadilan yangberhak memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat adalahPengadilan
    Dengan tampilan kop surat umumnya dikenal untukmembedakan antara surat formal dan nonformal, sedangkan Fungsikop surat adalah untuk mewakili identitas lembaga / perusahaan.Kop surat terdiri dari nama, logo alamat, atau desain perusahaan,nomor telepon, dan kadangkadang pola latar belakang;Bahwa meskipun Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat Illberdomisili pada Kantor Penggugat tidak seharusnya menggunakanKops Surat Penggugat I, karena Kops Surat digunakan untuk mewakiliidentitas lembaga, bukan untuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3186 K/Pdt/2013
Tanggal 26 Maret 2014 — SIBA VS LEMBAGA PEMBIAYAAN (PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.),
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SIBAVSLEMBAGA PEMBIAYAAN (PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.),
    Surat Kuasa Khusus tanggal 27Agustus 2013;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan PengadilanNegeri Sumber, pada pokoknya atas dalildalil:1Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2012, Penggugat telah merasamenjaminkan 1 (satu) unit Mobil Sedan kepada Lembaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 30-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/TUN/2012
Tanggal 12 Februari 2013 — LEMBAGA PAMASYARAKATAN KELAS II.A PONTIANAK;
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PAMASYARAKATAN KELAS II.A PONTIANAK;
    LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PONTIANAK,berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalamhal ini selanjutnya memberi kuasa kepada :1. MARMIN ;2.
    Pontianak karena Penggugat tidak pernahmenguasai fisik bidang tanah yang menjadi objek sengketa a quo, yang manaPenggugat mengaku menguasai tanah berdasarkan Surat Pernyataan TanahTertanggal 9 Agustus 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Raya. danmenguasai tanah serta membangun rumah atau bertempat tinggal dan menggarapbidang tanah tersebut sejak tahun 1964, jika dilihat dari pengakuan Penggugattentang menguasai tanah tersebut dihubungkan dengan Tergugat II Intervensi dalamhal ini Kepala Lembaga
    tanahnya 8000 M2 yang mana surat tersebutdibuat dan ditandatangani 27 Oktober 2007 untuk dijadikan dasar penerbitansertipikat dan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kemudian mengabulkan denganmenerbitkan Sertipikat tersebut dan Iuasnya 6.048 M2 dan tanah dimaksudadalah milik dan dikuasai sampai sekarang oleh Penggugat/Pemohon Kasasi,hal ini merupakan suatu keanehan ataupun keganjilan hukum, karena mengapaTergugat/Termohon Kasasi mengabulkan tanpa meniliti kebenarannya terlebihdahulu; Bahwa terhadap Lembaga
    Nursiah tidak pemah samasekali menjual kepada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Pontianak,karena tidak ada bukti surat yang menyatakan obyek sengketa a quo adalahmilik Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Pontianak, bahwa olehkarenanya jika hal ini akan diperiksa dan diputus oleh Hakim Tingkat Bandingsepatutnya Tergugat IT Intervensi adalah Hj.
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PT PALU Nomor 14/PDT/2021/PT PAL
Tanggal 7 April 2021 — Pembanding/Penggugat : IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
Terbanding/Tergugat : Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
89 — 37
  • Pembanding/Penggugat : IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
    Terbanding/Tergugat : Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perjanjian
Register : 05-04-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 41/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 27 April 2016 — - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN ( YLPKK ), - PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Palembang, DKK
54 — 31
  • - YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN ( YLPKK ), - PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Palembang, DKK
    PUTUSANNomor 41 / PDT /2016/PTPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusandalam perkara antara ;YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN( YLPKK ),Alamat di jalan Bumi Mas Raya RT.06 Ruko No.5 Lt.2 Pemurus Baru,Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang mewakilikonsumen:ABDUL MUTHOLIB LakiLaki Umur 55 tahun Alamat Jl.Perumnas Kepodang Indah No. 41
    Bahwa pada dasarnya didalam hukum acara perdata para pihakyang bersengketa dapat dibantu dan atau diwakili olehkuasanya dengan cara memberikan Surat Kuasa Khusus(Bijzondere Schriftelijke Machtiging) sebagaimana diatur dalamPasal 123 HIR Jo Pasal 147 Rbg, akan tetapi terhadap gugatanPenggugat status kuasa Penggugat sangat tidak jelas sertakabur, karena tidak menjelaskan identitas penerima kuasadengan jelas, apabila Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Kalimantan sebagai penerima kuasa tentunya harusmenyebutkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 18-07-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Kepailitan/2013
Tanggal 18 Juli 2013 — TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, yang diwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Mirza Adityaswara terhadap SAHRONI, S.H., selaku Kurator PT Cideng Makmur Pratama (Dalam Pailit) dan PT BPR TRIPANCA SETIADANA
201 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN tersebut;
    TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, yang diwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Mirza Adityaswara terhadap SAHRONI, S.H., selaku Kurator PT Cideng Makmur Pratama (Dalam Pailit) dan PT BPR TRIPANCA SETIADANA
    PUTUSANNomor 23 PK/Pdt.SusPailit/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada pemeriksaanpeninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, yangdiwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, MirzaAdityaswara, berkedudukan di Gedung Equity Tower, Lt. 2021,SCBD, Lot 9 Jalan Jend.
    Tim Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang beralamat di EquityTower 20 21st Fl. Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, JalanJend. Sudirman Kav. 5253, Jakarta 12190, Indonesia sebagai Tergugat I;Hal 13 dari 28 hal. Put. No. 23 PK/Pdt.SusPailit/201313.2.
    PT BPR Tripanca Setiadana, yang beralamat di Jalan Laksamana MalahayatiNomor 138 Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampungsebagai Tergugat IT;Penggabungan antara Tim Likuidasi dengan Lembaga Penjamin Simpananmerupakan hal yang salah dan sangat tidak tepat. Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) merupakan suatu badan hukum yang berbeda dan terpisah dari TimLikuidasi yang dalam hal ini adalah Tim Likuidasi PT BPR Tripanca Setiadana(DL).
    Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkanpersetujuan Lembaga Penjamin Simpanan; Bahwa yang dimaksud sengketa likuidasi yang merupakan kewenanganPengadilan Niaga adalah:a. Sengketa pencairan aset dan/atau;b. Sengketa penagihan piutang kepada para Debitor;c. Sengketa pembayaran kewajiban bank pada para Kreditor;d.
    Bahwa dalam Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004tentang Lembaga Penjamin Simpanan jo.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 02-08-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 07-10-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 758/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 6 Oktober 2021 — Penggugat:
NI LUH SULASTINI
Tergugat:
Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Tuka
16 — 0
  • Penggugat:
    NI LUH SULASTINI
    Tergugat:
    Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Tuka
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 30-05-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 18-04-2013
Putusan PN JEMBER Nomor 51/PDT.G/2012/PN.JR
Tanggal 17 Januari 2013 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA melawan PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kantor Pusat Jakarta
149 — 78
  • DALAM KONPENSIDalam Eksepsi :- Mengabulkan Ekspesi Tergugat ;- Menyatakan Penggugat (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) tidak memenuhi syarat formal untuk mewakili Konsumen : Sudiyono secara individu mengajukan gugatan kepada Tergugat (PT Bank Mandiri (Persero),TbkDalam Pokok Perkara- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Dalam Rekonpensi- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI- Menghukum Penggugat
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIAmelawanPT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kantor Pusat Jakarta
    Bahwa lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakat padatanggal dua puluh sembilan mei dua ribu duabelas (29052012)yang bernama Sudiyono dengan alamat Jl. Melati V Gg.
    Bahwa Penggugat telah keliru dalam menafsirkan ketentuanpasal 46 UndangUndang No.8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (UU Perlindungan Konsumen) dan menjadikanketentuan tersebut sebagai legal standing Penggugat1011mengajukan gugatan a quo karena Lembaga SwadayaMasyarakat yang diberikan hak oleh UndangUndang untukmengajukan gugatan hanya Lembaga Swadaya Masyarakat yangmempunyai legal standing mengajukan gugatan atas namakepentingan kelompok tertentu, oragnisasi atau badan swastayang bersangkutan
    Kantor Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia yang terletak di Jl. Raya Wapoga No.2Perum Ngujil Permai Il Malang, yang akan dimohonkan menyusulpada saat nantinya ;.
    Sehingga Penggugat sebagai Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang bernama LembagaPerlindungan Konsumen Nasional Indonesia tidak mempunyai LegalStanding mewakili hanya seorang konsumen yang bernama SudiyonoSaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalamRepliknya telah menjawab bahwa Penggugat (Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia) telah memenuhi persyaratan
    Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yangmemenuhi syarat, yaitu berbentuk Badan Hukum atau Yayasan,yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwatujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentinganperlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuaidengan anggaran dasarnya ;d.
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 21-02-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN PALU Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pal
Tanggal 4 Januari 2021 — Penggugat:
IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
Tergugat:
Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
92 — 64
  • Penggugat:
    IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
    Tergugat:
    Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
Pengadilan PTTUN MEDAN
Register : 23-05-2011 — Putus : 22-06-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 75/B/2011/PT.TUN-MDN
Tanggal 22 Juni 2011 —
119 — 15
  • Aceh DKKvsKetua umum lembaga pengembangan jasa kontruksi nasional (LPJKN), CS
    KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSINASIONAL (LPJKN), berkedudukan diGraha LPJK Nasional Jalan Arteri, PondokIndah No. 82, Kebayoran Lama Jakarta12240. Dalam hal ini memberi kuasakepada:1. M. AFZAL MAHFUZ, SH.,2. IQBAL JEFRIANO, SH.,3. HERI SUPRIADI, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 24-09-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019
Tanggal 24 September 2019 — IDA BAGUS SURYA BHUWANA, DK VS LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT KELAN
346 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IDA BAGUS SURYA BHUWANA, DK VS LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT KELAN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 22-10-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 334/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat:
ERWIN ANDREAS
Tergugat:
PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
65 — 23
  • Penggugat:
    ERWIN ANDREAS
    Tergugat:
    PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 Tahun 2014
521 — 829
  • Tentang : Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
  • Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
    PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 89 TAHUN 2014TENTANGSUKU BUNGA PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL PEMBIAYAAN DAN LUASCAKUPAN WILAYAH USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRODENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang ; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2)dan Pasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang Suku BungaPinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas CakupanWilayah Usaha Lembaga
    UndangUndang Nomor 1 Tahun 2013 tentangLembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5394);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUKU BUNGAPINJAMAN ATAU IMBAL HASIL PEMBIAYAAN DAN LUASCAKUPAN WILAYAH USAHA LEMBAGA KEUANGANMIKRO.BAB I. ... cS Sy ys,Gf yhy, ys weokPRESIDENPAPE i IN DONES LAih aBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:I;(1)Lembaga Keuangan Mikro, yang
    selanjutnya disingkatLKM, adalah lembaga keuangan sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang tentang LembagaKeuangan Mikro.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkatOJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang tentang OtoritasJasa Keuangan.Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepadamasyarakat yang harus dikembalikan sesuai denganyang diperjanjikan.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKMkepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuaidengan yang diperjanjikan
    SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 17 Oktober 2014MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.AMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 321Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIAAsisten Deputi PerundangundanganBidang Perekonomian, FRESIDENINDONESIAPENJELASANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 89 TAHUN 2014TENTANGSUKU BUNGA PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL PEMBIAYAAN DAN LUASCAKUPAN WILAYAH USAHA LEMBAGA
    pengungkapan dan publikasi suku bungaPinjaman atau imbal hasil Pembiayaan, mendorong terciptanya kompetisiyang sehat di antara LKM, serta menumbuhkan disiplin usaha LKMdengan penentuan skala usaha dan wilayah operasional LKM.Peraturan Pemerintah ini menegaskan arah kebijakan pengembangansektor keuangan dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomianrakyat agar menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampakkepada peningkatan perekonomian nasional sebagai tujuan utamanya.OJK selaku pengawas dan pembina lembaga
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2022 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 12-05-2022
Putusan PN KEPANJEN Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 11 Januari 2022 — Perdata Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Perisai Sakti (LPKPS) melawan PT Bhavana Mitra Gemilang, DK
428 — 74
  • PerdataKetua Lembaga Perlindungan Konsumen Perisai Sakti (LPKPS) melawan PT Bhavana Mitra Gemilang, DK
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 19-09-2022 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 20-03-2023
Putusan PN KEDIRI Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kdr
Tanggal 27 Februari 2023 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
138 — 18
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
    Tergugat:
    PT. FINANSIA MULTI FINANCE
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 24-09-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 248/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 27 September 2019 — Penggugat:
BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
Tergugat:
Kepala Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Sidoarjo
45 — 19
  • Penggugat:
    BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
    Tergugat:
    Kepala Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Sidoarjo
    ., berdasarkan surat kuasa khusustanggal 14 September 2019, sebagai Penggugat;Lawan:KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) SIDOARJO, tempatkedudukan Jalan Sultan Agung Nomor 32, Magersari, KecamatanSidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan olehkuasa Penggugat tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknyamenyatakan mencabut gugatan dengan alasan sudah ada penerbitan SuratPenetapan Penahanan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 04-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 23/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 7 Juni 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM PEDULI LINGKUNGAN HIDUP - PT.PERTAMINA EP ASSET 2 PENDOPO ADERA FIELD
111 — 57
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM PEDULI LINGKUNGAN HIDUP- PT.PERTAMINA EP ASSET 2 PENDOPO ADERA FIELD
    ForumPeduli Lingkungan Pali beralamat di Dusun IVDesa Purun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali,berdasarkan Akta Pendirian Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) Forum Peduli Lingkungan PaliNomor 37 tanggal 24 Juni 2013, dahulu disebutsebagai Penggugat Konvensi /TergugatRekonvensi Sekarang disebut sebagaiPembanding ;LAWAN:PT.
    Membantu setiap usaha penyelesaian sengketa lingkungan hidupyang dialami masyarakat;Pasal 3 ayat (2).Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk kepentinganpelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat serta meningkatkan kwalitas sumber daya manusiaIndonesia dengan berwawasan luas, cerdas, beriman danbertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bangsaIndonesia menjadi bangsa yang maju dan modern;7.
    Dalam melaksanakan kegiatan hulu Migas, termasuk di LapanganAbab, Dewa, dan Raja, Tergugat selalu menaati ketentuan peraturanperundangan yang berlaku di bidang hulu migas sebagaimana yangditentukan oleh lembaga yang berwenang antara lain SKK Migas,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dll, sepertipelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan operasiHal. 14 dari 61 hal. Put.
    Bahwa Legal Standing merupakan hak gugat yang diberikan olehundangundang kepada lembaga swadaya masyarakat yangbergerak dibidang tertentu yang tidak secara langsung menjadikorban untuk mengajukan tuntutan hak;7.
    Hal ini dicobadibuktikan oleh Penggugat dengan melampirkan Akta No.37tanggal 24 Juni 2013 tentang Pendirian Lembaga SwadayaMasyarakat LSM Forum Peduli Lingkungan Pali(Akta PendirianPenggugat) yang didaftarkan oleh Penggugat di KepaniteraanPengadilan Negeri Muara Enim dibawah Nomor194/HK/2016/PN.Mre.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-06-2007 — Upload : 13-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/PHI/2007
Tanggal 19 Juni 2007 — Direktur Lembaga Bahasa Internasional Elokuensi (The Elequence); Razzy Hasni
48 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Lembaga Bahasa Internasional Elokuensi (The Elequence); Razzy Hasni
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-03-2011 — Putus : 19-05-2011 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 54/B/2011/ PT.TUN.JKT.
Tanggal 19 Mei 2011 — KETUA BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK); PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES;
289 — 39
  • KETUA BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK);PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES;
    LUTTFIRAHMAN AMIN ; CATUR KARYANTO PILIH ; APRISYABANI ; BOY ADITYA ISHAR, KesemuanyaKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, KementerianKeuangan Republik Indonesia, Jalan DR. Wahidin RayaJakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKU07/BL/2010, tertanggal 6 September 2010, selanjutnyaHal 1 dari 9 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 K/Pdt/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — PT TEXTINDO,; LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA dahulu PT BANK EKSPOR INDONESIA (Persero), ERLY SOEHANDJOYO, S.H.,
181 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TEXTINDO,; LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA dahulu PTBANK EKSPOR INDONESIA (Persero), ERLY SOEHANDJOYO, S.H.,