Ditemukan 475 data
89 — 44
Dalam literature Hukum Perdata, ada kriteria yang digunakanuntuk mengukur atau menilainya, yaitu : adanya sebab akibat antara perbuatanmelanggar hukum dengan timbulnya kerugian yang diderita. Jika tidak adakerugian yang timbul dari suatu perbuatan TERGUGAT cq. ketikamenandatangani Kesepakatan a quo, maka apa dasar PENGGUGATmengajukar, gugatan ini?
120 — 43
dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI(SEMA) Nomor 5 tahun 2014 yang menyatakan terhadap jual atas objek tanahyang dilakukan dengan tata cara / prosedur dan dokumen yang sah dan telahditentukan peraturan perundangundangan yang berlaku harus mendapatHalaman 64 dari 68 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Tobperlindungan hukum dan untuk itu kepada pembeli (Tergugat II) harus dianggapsebagai pembeli yang beritikad baik;Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pula ketentuanketentuanKUHPerdata dan literature
Terbanding/Penggugat : Purnama Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat XI : David Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat IX : Soritua Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat VII : Maruli Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat V : Pole Ranto Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat III : Didiek Sasmito Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat I : Nyonya Ruth Sukana Marpaung Boru Panjaitan
Turut Terbanding/Tergugat X : Safitri Boru Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Marina Boru Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat VI : Nyonya Irma Marpapung Boru Siregar
Turut Terbanding/Tergugat IV : Polli Sarani Marpaung
Turut Terbanding/Tergugat II : Jerico Marpaung
33 — 15
Abdullah Lubis No. 26B/44, Medan ysng buksn miliknya.Majelis Hakim yang Mulia, bahwa berbagai macam literature yang adamengenai pertanahan di Indonesia dapat disimpulkan mengenai halhalsebagai berikut : Dalam Undang undang Dasar pasal 33 ayat (1) UUD1945, dikatakan bahwa "bumi air dan ruang angkasa, termasukkekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggidikuasai oleh Negara* Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruhrakyat.
Pembanding/Penggugat V : Rusli Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat III : Said Sulaiman Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat I : Muhammad Ali Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat VIII : Said Machdar Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat VI : Aldi SR Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat IV : Said Muhklis Diwakili Oleh : Amri Bas
Pembanding/Penggugat II : Amri Bas Diwakili Oleh : Amri Bas
Terbanding/Tergugat : Direktur PT. GSM. Gelora Sawita Makmur
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN kabupaten Nagan Raya
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Kabu, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Tripa Makmur
76 — 129
Bahwa dalam literature ilmuhukum yang termasuk dalam subjek hukum adalah orang (Naturlijke Persoon)dan badan hukum (Recht Persoon).Bahwa PT. GSM selaku perseroan adalah badan hukum yang memilikipersonalitas hukum (legal personality) sebagai subjek hukum yang berdirisendiri terpisah dan berbeda dengan pengurus dan pemegang saham sehinggapada subjek hukum PT.
98 — 21
Sma.Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 ayat (2) Undangundang Daruratnomor 12 tahun 1951, tidak menjelaskan atau menyebutkan spesifikasi ataupengertian yang jelas mengenai senjata api, dan berdasarkan literature dariWikipedia Senjata Api (firearm) adalah senjata yang melepaskan satu ataulebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkanoleh pembakaran suatu propelan, proses pembakaran cepat ini secara teknisdisebut deflagrasi.
187 — 88
masuk akal juga secara keseluruhan harus sesuai danmemiliki kekuatan yang meyakinkan karena pada umumnya hampir semua cacatdalam ketetapan dapat dikembalikan pada cacat dalam pemberian alasan ,begitupula keadaankeadaan interpretasi undangundang yang keliru kadangkaladikembalikan pada cacat dalam pemberian alasan daripada bertentangan denganperaturan atau suatu kebijakan yang mengarah pada adanya pemberian alasanYAN CACAL == n= noo nnn nnn nnn nnn non non nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nn(literature
57 — 37
Meskipun Eksepsi PEMBANDING ditolak oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini,Halaman. 22 dari 52 Putusan Nomor 210/ Pat/2019/PT DPSakan tetapi PEMBANDING mempunyai keyakinan berdasarkan bukubuku/ literature yang PEMBANDING baca dan pelajari bahwa EksepsiPEMBANDING tidaklah menyangkut kompetensi Pengadilan, melainkanmenyangkut tentang subyek hukum gugatan TERBANDING I.GUGATAN TERBANDING termasuk formal gugatan kurang pihakdalam bentuk Error in Persona atau Plurium
93 — 55
Berdasarkan literature hukum acara perdata, disebutkan bahwa suratgugatan dapat dikatakan obscuur libel, didasarkan pada faktorfaktortertentu, antara lain:a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;b. Tidak jelasnya objek sengketa;c. Petitum gugatan tidak jelas;d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yangdicampuradukkan.2.5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencampuradukkan antaramasalah wanprestasi atau cidera janjidan perbuatan melawanhukum.2.6.
177 — 210
Pasal 162 RBg,Ketentuan Mahkamah Agung RI dan pendapat yang dikemukakan olehahli hukum acara perdata dalam literature hukumnya di atas, demi hukumdan guna menghindari adanya ketidaktaatan pada hukum acara perdataserta asasasas yang relevan, maka sudah layak apabila eksepsimengenai kewenangan hakim dalam eksepsi absolut ini harus diperiksadan diputus terlebin dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan atas pokokperkara.Bahwa sesungguhnya Penggugat telah keliru dalam menentukanKompetensi Absolut (attributie
106 — 46
., dalam literature yang berjudul PerbuatanMelawan Hukum Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, padahalaman 35, dijelaskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut(kutipan):Hal. 10 dari 55 Hal Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Son12.13.14.15.Dengan meninjau kembali perumusan luas dari onrechmatigedaad, makadaad (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum,kalau:a. Bertentangan dengan hak orang lain atau ;b.
142 — 86
., dalam literature yang berjudul Perbuatan MelawanHukum Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, pada halaman 35,dijelaskan kualifikasi Perouatan Melawan Hukum sebagai berikut (kutipan):Dengan meninjau kembali perumusan luas dan onrechmatigedaad, maka daaad(perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:a. Bertentangan dengan hak orang lain atau ;b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau ;c. Betentangan dengan kesusilaan baik atau ;d.
13 — 3
Dan saya mempelajari halhal tentang agama lebih dalammelalui literature buku ataupun mengikuti kajiankajian islamiah. IImu yang sayadapat tidak instan begitu saja. Semua butuh proses dan melalui hidayah Allah.Apakah saya salah jika ingin menjadi lebih baik demi Allah dan suami punsebenarnya akan mendapat pahala. Saya pikir suami saya senang atas perubahansaya karena suami saya, saya anggap suami yang soleh. Tapi saya menyayangkansekali atas reaksi tidak suka suami saya.
1763 — 752
Analisa ekonomi atashukum biasanya berpendapat seperti itu, ada beberapa literature;Bahwa kalau absolut liability kalau dikaitkan dengan suatu kondisiovermacht menurut ahli sebenarnya ini tidak harus kita bergeser keabsolut liability, bahkan rezimnya pun rezim PMH, dan rezim strict liabilitypun kita bisa berbicara dengan ini.
Seandainya kita berbicara dalam rezimPMH dan strict liability, maka diterima overmacht tapi ada persyaratannyadiberbagai literature, persyaratan untuk membuktikan dalil korban., jadiHalaman 70 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Pligketika seseorang berdalih overmacht, maka apa yang harus dibuktikan,apa yang harus ditunjukkan;Bahwa penelitian ahli menunjukkan bahwa ada puluhan kasus putusanpengadilan di Amerika kemudian dibandingkan putusan di Eropa danjuga dibandingkan dengan dua putusan di
142 — 87
literatur sebagaimana diterangkan oleh YahyaHarahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata TentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2004, Jakarta, Halaman456, yang menerangkanmeski tidak diatur dalam HIR dan RBg,penggabungan perkara dapat dilakukan sepanjang benarbenar untukmemudahkan dan menyederhanakan proses pemerisaan dan menghindariterjadinya putusan yang saling bertentangan.Selain yurisprudensi dan pendapat ahli dalam literature
Terbanding/Tergugat I : Tuan Kendro Sastro,
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, cq. Kantor Pertanahan Kota Bogor,
Turut Terbanding/Penggugat II : DARYANTO,
Turut Terbanding/Penggugat III : NY. RATNA SITI HAWA,
Turut Terbanding/Penggugat IV : H. AGUS SALIM,
Turut Terbanding/Penggugat V : NY. DEDEH,
Turut Terbanding/Penggugat VI : NY. MUTIARA SRI HASTUTI,
Turut Terbanding/Penggugat VII : FATHUR RAHMAN
Turut Terbanding/Penggugat VIII : SITI HJ. HARRIYAH
Turut Terbanding/Penggugat IX : NY. SITI CHAERONI,
74 — 60
Jakarta: Program Sarjana FH Ul, hal 117),meliputi:1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2) Bertentangan dengann hak subyektif orang lain;3) Bertentangan dengan kesusilaan;4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian.Dalam literature lain, disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum juga dapat(vide Munir Fuady, 2005:13). diartikan:Zs1) Perilaku yang melanggar hak orang lain;2) Perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;3) Perilaku yang bertentangan dengan
281 — 106
Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohondianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, sertaTergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yangdiakui secara tegas kebenarannya;2.2. berdasarkan literature hokum acara perdata disebutkan bahwa suratgugatan dapat dikatakan Obscuur Libel didasarkan pada faktorfaktortertentu antara lain:a. Tidak jelasnya dasar hokum dalil gugatan;b.
36 — 46
Dimana terhadap kekaburan obyek sengketa tersebut, Mahkamah Agungdalam berbagai literature putusannya telah memberikan kadiah hukumsebagai mana Yurisprudensi Putusan MARI Nomor: 1149/ Sip / 1975tertanggal 17 April 1976, Putusan MARI Nomor : 81 K / Sip / 1971 tertanggal 9 juli 1973, dan Putusan MARI Nomor: 2655 /K/ Sip / 1985tertanggal 3 Mei 1989, yang pada pokoknya menyatakan bahwa karenaterdapat perbedaan antara yang dikuasi oleh Tergugat dengan batasbatas yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat
245 — 137
Berdasarkan literature hukum acara perdata, disebutkan bahwa suratgugatan dapat dikatakan obscuur libel, didasarkan pada faktorfaktortertentu, antara lain :a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;b. Tidak jelasnya objek sengketa;c. Petitum gugatan tidak jelas;d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yangdicampuradukkan;2.3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencampuradukkan antaramasalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;2.4.
Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc
Terdakwa:
Subrato
104 — 101
Terdakwa kejadian tindak pidana tersebutterjadi pada tahuni6 Juni 2018 karena secara numeric (angka)penulisan tanggal, bulan dan tahun terdiri dari beberapa angka/digit.Akan tetapi Enam belas bulan Juni tahun 2000 Delapan Belas, hal inimenimbulkan penafsiran yang tidak jelas atau dengan kata lain tidakvalid, sehingga bagi kami semakin menambah kekaburan waktukejadian tindak pidana yang sebenarnya.Bahwa cara penulisan tahun di atas tidaklazim dan tidak pernah kamitemui dalam penulisan bukubuku, literature
217 — 101
., dalam literature yang berjudul Perbuatan MelawanHukum Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, pada halaman 35,dijelaskan kualifikasi Perouatan Melawan Hukum sebagai berikut (kutipan):Hal. 11 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son11.12.13.14.Dengan meninjau kembali perumusan luas dan onrechmatigedaad, maka daaad(perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:a. Bertentangan dengan hak orang lain atau;b.