Ditemukan 330 data
118 — 19
MUCHSAN, SH: Bahwa Ahli sebagai ahli Hukum Administrasi Negara; Bahwa proses pembentukan Perda atau legal drafting harus berdasarkan UUNo. 10 Tahun 2004; Bahwa Perda yang baik harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan politis;Halaman 121 dari 172 Putusan Nomor: 60/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgBahwa Perda harus memenuhi syarat formil yaitu pembentukannya harusmemenuhi prosedur pembentukan Perda dan syarat materiil yaitu muatan atauisi Perda harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
137 — 44
MUCHSAN, SH: Bahwa Ahli sebagai ahli Hukum Administrasi Negara; Bahwa proses pembentukan Perda atau legal drafting harus berdasarkan UUNo. 10 Tahun 2004; Bahwa Perda yang baik harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan politis;Bahwa Perda harus memenuhi syarat formil yaitu pembentukannya harusmemenuhi prosedur pembentukan Perda dan syarat materiil yaitu muatan atauisi Perda harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Perda haruSs mempedomani azasazas pembentukan peraturanperundangundangan
203 — 32
MUCHSAN, SH: Bahwa Ahli sebagai ahli Hukum Administrasi Negara;Halamani20dari172Putusan Nomor: 64/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg Bahwa proses pembentukan Perda atau legal drafting harus berdasarkan UUNo. 10 Tahun 2004; Bahwa Perda yang baik harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan politis;Bahwa Perda harus memenuhi syarat formil yaitu pembentukannya harusmemenuhi prosedur pembentukan Perda dan syarat materiil yaitu muatan atauisi Perda harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa
105 — 28
MUCHSAN, SH: Bahwa Ahli sebagai ahli Hukum Administrasi Negara; Bahwa proses pembentukan Perda atau legal drafting harus berdasarkan UUNo. 10 Tahun 2004; Bahwa Perda yang baik harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan politis;Bahwa Perda harus memenuhi syarat formil yaitu pembentukannya harusmemenuhi prosedur pembentukan Perda dan syarat materiil yaitu muatan atauisi Perda harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Perda haruSs mempedomani azasazas pembentukan peraturanperundangundangan
137 — 23
MUCHSAN, SH: Bahwa Ahli sebagai ahli Hukum Administrasi Negara; Bahwa proses pembentukan Perda atau legal drafting harus berdasarkan UUNo. 10 Tahun 2004; Bahwa Perda yang baik harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan politis;Bahwa Perda harus memenuhi syarat formil yaitu pembentukannya harusmemenuhi prosedur pembentukan Perda dan syarat materiil yaitu muatan atauisi Perda harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Perda harus mempedomani azasazas pembentukan peraturanperundangundangan
290 — 176
MUCHSAN, SH: Bahwa Ahli sebagai ahli Hukum Administrasi Negara; Bahwa proses pembentukan Perda atau legal drafting harus berdasarkan UUNo. 10 Tahun 2004; Bahwa Perda yang baik harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan politis;Bahwa Perda harus memenuhi syarat formil yaitu pembentukannya harusmemenuhi prosedur pembentukan Perda dan syarat materiil yaitu muatan atauisi Perda harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Perda harus mempedomani azasazas pembentukan peraturanperundangundangan
207 — 40
MUCHSAN, SH: Bahwa Ahli sebagai ahli Hukum Administrasi Negara; Bahwa proses pembentukan Perda atau legal drafting harus berdasarkan UUNo. 10 Tahun 2004; Bahwa Perda yang baik harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan politis;Bahwa Perda harus memenuhi syarat formil yaitu pembentukannya harusmemenuhi prosedur pembentukan Perda dan syarat materiil yaitu muatan atauisi Perda harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Perda haruSs mempedomani azasazas pembentukan peraturanperundangundangan
55 — 77
MUCHSAN, S.H.e Bahwa keahlian ahli di bidang Hukum AdministariNegara ;e Bahwa yang dimaksud dana hibah adalah dana yangmenggunakan uang dari pemerintah yang dapatmenggunakan payung hukum berupa :e Hukum Anggaran Negara ;e Hukum Perbankan ;e Hukum Hibah ;e Hukum Bantuan ;Perbedaannya terletak pada pertanggung jawabannya harus secara detail,kalau Hibah dalam perjanjian kontrak sehingga tidak menggunakanpertanggung jawaban Hukum Anggara Negara sehingga memakai HukumKeperdataan karena menggunakan Hukum
87 — 94
MUCHSAN, SH.
165 — 66
MUCHSAN, SH;1.Bahwa apabila ada dana hibah dari Pemerintah Daerah laludiberikan kepada lembaga swasta yang disebut KONI, kemudianKONI memberikan kepada Cabang olahragacabang olah raga,misalnya. ke Persiba, kemudian oleh Persiba diperuntukan sebagaibiaya kompetisi Devisi Utama dimana Persiba bekerjasama denganPT. Aulia Trjaya Mandiri (ATM) dalam pelaksanaan tanding a way,antara Persiba Bantul dengan PT.