Ditemukan 3417 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sanosi sangsu sangsit songsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
805 — 2399
  • notarialakta antara PT Muara Wisesa Samudera dan Pemerintah Provinsi DKIJakarta yang sifatnya eksekutorial dan sudah harus diselesaikan palinglama 6 bulan terhitung sejak ditetapbkannya keputusan Gubernur ini,maksudnya dari pertimbangan diatas adalah Saksi harus mengancammereka dengan tulisan itu karena selama ini banyak sekali kewajibanpengembang, misal dia bangun apartemen ada kewajiban 20%menyediakan rumah susun, hampir semua pengembang tidak sediakan,dan dalam perjanjian terdahulu tidak pernah ada sangsi
    , sekarang baruada sangsi, itu sangsi sekarang pun tidak kuat secara hukum, saksi hanyamengancam mereka sertifikat layak fungsi gedung lama saksi tidak maukeluarkan, kalau mereka tidak mau bayar saksi tidak mau keluarkan, izingroup yang lama saksi tidak mau keluarkan, karena dari dulu Jakartamemang lemah untuk memaksa, makanya untuk pulau ini saksi buatperjanjian tegas, mana niat anda untuk membayar;Bahwa pertimbangan kontribusi tambahan adalah Keppres, jadi dasarnyaitu saksi linat ada perjanjian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG.
Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
136 — 26
  • puluh sembilan jutaenam ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuhrupiah) dihitung berdasarkan Dasar pengenaan pajak yaitupenerimaan uang masuk PT Netway Utama dari proyek yangdikerjakan selama tahun 2006 sebesar Rp 50.508.242.608..Kemudian dikenakan PPN 10% atas nominal tersebut sebesar Rp5.050.824.261,, dan dikurangi bukti setoran PPN yang sudahdibayarkan PT netway Utama sebesar Rp. 2.692.664.405, sehinggaterdapat kurang bayar sebesar Rp 2.358.159.856, dan kemudianditambahkan sangsi
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-04-2009 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SLEMAN Nomor 348/Pid.B/2008/PN.Slmn
Tanggal 6 April 2009 — MOCH MARWOTO
315 — 46
  • list maupun StandardOperating Prosedure dan kejadian kecelakaan pesawat udara tersebut adalah diluarkemampuan terdakwa sebagai manusia yang telah berusaha melaksanakan tugasnyasesuai dengan SOP maupun emergency check list akan tetapi sebagai seorang PilotFlying seharusnya Terdakwa memberitahukan adanya Jammed pada pilotmonitoring agar supaya ada bantuan melakukan suatu tindakan lain misalnyamenghubungi ATC hal ini menurut kami sangatlah tepat apabila Majelis Profesiyang memeriksa dan menentukan sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 07-09-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/PDT.SUS- PHI/2015/PN. BDG
Tanggal 25 Nopember 2015 — SURANTO; ERIZAL; P. SUDARNO; IBNU ROKHMAN; LESMANA; L A W A N; PT. K A R U N A;
152 — 53
  • Maka mogok kerja tersebut tidakmelanggar Hukum untuk itu tidak dapat diberikan sangsi Hukum sesuai Pasal140 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.4.2 Bahwa terhadap Pengumuman dari TERGUGAT pada tanggal 25 April 2014yang intinya:sejak hari selasa tanggal 15 April 2014 sampai dengan hari ini telah kamipanggil secara patut dan sah.Bahwa pengumuman tersebut tidak benar karena pada tanggal 15 April 2014 s/dtanggal 22 April 2014 PARA PENGGUGAT telah melaksanakan mogok kerjasecara sah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/PUS.SUS./2013/PN. TIPIKOR.SMG
Tanggal 26 Nopember 2013 — Harsono, ST bin Darto Sutarjo
99 — 18
  • . : 3309061412720002Karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrakKedua : jangka waktu berlakunya sangsi daftarhitam adalah 2 (dua) tahun kalenderKetiga : keputusan ini disampaikan kepada yangbersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan sebagaimana mestinhyaKeempat : keputusan ini berlaku semenjak tanggalditetapkan.Bahwa pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BendungPenggung Desa Karangjati Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali pada DinasP.U.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-05-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 206/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 4 Mei 2015 — KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA H. WANIANTO, ST
69 — 23
  • jasa pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak pada pelaksanaanpekerjaan dan memastikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik.Membuat berita acara pemeriksaan bersama terhadap kondisi lapangan yang melibatkanPejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan penyedia barang / jasa pada setiap tahapanpelaksanaan pekerjaan/ kontrak.Membuat berita acara usulan pekerjaan tambah/ kurang dan perpanjangan waktu kepadaPejabat Pembuat Komitmen (PPKm).Membuat Berita Acara usulan pengenaan denda dan sangsi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 31-10-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1227/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
605 — 3334
  • KewajibanPembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan sebagaimana dalam Putusan No.106/Pdt.Sus.PKPU/215/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 29 Desember 2015(Putusan PKPU aquo) dan Putusan No. 106/Pdt.SusPKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 11 Februari 2016 (Putusan Pailit aquo).Bahwa sehubungan dengan telah diselesaikannya permasalahan dengan paraBank Pelapor melalui ranah litigasi kKeperdataan melalui Lembaga PKPU yangtelah menghasilkan Putusan tersebut diatas, maka seharusnya menurutPenasehat Hukum Terdakwa penerapan sangsi
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
302 — 88
  • Sahetapy ituadalah sebetulnya pasal yang terkait dengan eksistensi pidana mati ituadalah pasal yang terkait menyangkut masalah dengan kolonialmaksudnya di Belanda sudah di cabut tapi di Indonesia masihdipertahankan dalam rangka untuk mengendalikan masyarakatIndonesia dengan menggunakan sangsi yang keras jangan sampaikemudian terjadi tindak pidana yang mengancam eksistensi darikekuasaan dari Belanda di Indonesia maka kemudian dijaman konlonialitu. tetap dipertahankan meskipun di Belandanya sudah di
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 3 Agustus 2017 — - ZULKARNAIN
129 — 37
  • Keputusankeputusan yang mendahuluikemudian dia melaksanakan Keputusankeputusan kalau diamelaksanakan Keputusan yang sebelumnya menurut Ahli Keputusan itubalik lagi apakah Keputusan itu benar atau tidak kalau tiu menggunkaansebut saja itu dana apakah dana itu sesuai digunakan atau tidak jadi kalaudana itu dilaksanakan berdasarkan Keputusan berdasarkan Keputusansebelumnya sudah dilaksanakan sesuai maksud dan tujuannya ternyataadministrasinya kurang kekurangannya itu dilengkapi dengan perbaikanAdministrasi atau Sangsi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW
170 — 400
  • Aego Media Pratama sebagaiopemenang tender pekeriaan Pembangunan WFC Kota Namleasebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) poin b PerPres 54 Tahun2010, karena tidak tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuanteknis dan manajerial untuk melaksanakan paket pekerjaan adalah halyang keliru dan Panitia dapat dikenakan sangsi atas tindakan yangdilakukan sesuai yang diatur dalam Perpres 54/2010 Pasal 118 (7)Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam prosesPengadaan Barang/Jasa, maka Pokja ULP
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-04-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 19/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 April 2012 — Drs. AKHMAT ZAINURI, MM.
117 — 25
  • GUSTIMADE AGUNG,, di persidangan di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah KotaSemarang, dan saksi menduduki jabatan tersebut baru sekitar 1 tahun;Bahwa mengenai adanya pembahasan TPP berlangsung ada 3 variabel yangmenjadi perhatian dan dibahas oleh Dewan antara lain loyalitas, dankedisiplinan, dan terhadap usulan 3 variabel tersebut ada sebagian anggotaDewan yang setuju dan ada juga yang masih sangsi terhadap realisasinya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 26 Nopember 2013 — HARSONO, ST. Bin DARTO SUTARJO
72 — 25
  • . : 3309061412720002Karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrakKedua : jangka waktu berlakunya sangsi daftarhitam adalah 2 (dua) tahun kalenderKetiga : keputusan ini disampaikan kepada yangbersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan sebagaimana mestinhyaKeempat : keputusan ini berlaku semenjak tanggalditetapkan. Bahwa pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BendungPenggung Desa Karangjati Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali pada DinasP.U.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 29-07-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 —
73 — 13
  • adamengatakan apabila Koorporasi meminjamkan ke Koorporasi lain tidakada peraturan kena hukuman artinya kalau tidak ada pengaturandibandingkan dengan yang ada peraturan maka Kepres ini mejadikekurangan.Menurut pandangan Ahli Perusahaanperusahaan diperbolehkanmeminjamkan Perusahaan lain untuk menerima fee karena inimerupakan Norma Research Momen Rector tidak suatu Domina Rectoratau dilarang dan pandangan Ahli masih menghargai sifat umum itubahwa Hukum itu tidak mengatur bahkan norma yang tidak adamemenuhi sangsi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 32/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - ELLISNAWATY SIAGIAN
115 — 41
  • mengatakanapabila Koorporasi meminjamkan ke Koorporasi lain tidak ada peraturan kenahukuman artinya kalau tidak ada pengaturan dibandingkan dengan yang adaperaturan maka Kepres ini mejadi kekurangan.Menurut pandangan = Abii Perusahaanperusahaan diperbolehkanmeminjamkan Perusahaan lain untuk menerima fee karena ini merupakanNorma Research Momen Rector tidak suatu Domina Rector atau dilarang danpandangan Ahli masih menghargai sifat umum itu bahwa Hukum itu tidakmengatur bahkan norma yang tidak ada memenuhi sangsi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — BAGUSHARTOWIYONO, ST. Bin SUWANDI NITIHARTONO
91 — 54
  • Rehabilitasi Jaringan Ilrigasi BendungPenggung Desa Karang Jati Ke.Wooonosegorotahun anggaran 2011Nilai kontrak : Rp.1.377.914.000,Dengan identitas sebagai berikut :Nama perusahaan : CV Via KonstruksiAlamat perusahaan : Jurug mojosongo boyolaliNomor SIUJK : 100855623309200041NPWP : 02.304.573.5526.000218Nama Direktur : Purwito, S.SosAlamat : Desa JUrug 04/06 Kec.Mojosongo Kab.BoyolaliNomor ktp : 3309061412720002Karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrakKedua : Jangka waktu berlakunya sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — SUPRIATMAN, S.Pd
126 — 52
  • Bahwa dalam hukum pidana umum dan hukumpidana khusus, penerapan sanksi pidana administrasi kurangmemadai, seharusnya digunakan sangsi pidana administrasi sepertimasalah Perpajakan, Perbankan ;Bahwa menurut Ahli di dalam ketentuan aturan UUPA maupunPeraturan Pertanahan tidak ada sanksi pidana, sebagaimana yangHim 231 dari 305 him Putusan No. 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BDGtersurat dalam pasal 14 UUTipikor dimana harus ada penegasanbahwa perbuatan itu merupakan perbuatan pidana korupsi untukpertanggunganjawaban
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR.
Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. AHMAD FAUZI, MBA
115 — 57
  • BNI; Putusan Nomor 58/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBRBahwa saksi untuk kasus ini sudah mendapatkan sangsi danhukuman dari PT. BNI berupa peringatan terakhir; Bahwa untuk pencairan selain covernote dari NotarisHadiyanti Hoesodo, SH dan Dewi Farni Dyafar, SH, adaNotaris lain Notaris Ashelfin, SH sebanyak 2 (dua) kalikarena beliau yang mengurus peningkatan suratsurat SKTlahan kebun sawit seluas 1.004 Ha; Bahwa Notaris Ashelfin ikut didalam pencairan danpengurusan itu karena beliau rekanan PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — SUHADI, A.Md Bin SLAMET
93 — 23
  • MojosongoKab.Boyolali ;Nomor KTP : 3309061412720002 ;Karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak ;Kedua :jJangka waktu berlakunya sangsi daftarhitam adalah 2 (dua) tahun kalender ;Ketiga :keputusan ini disampaikan k epada yangbersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan sebagaimana mestinhya ;Keempat :keputusan ini berlaku semenjak tanggalditetapkan ;Bahwa pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan lrigasi D.l. BendungPenggung Desa Karangjati Kec. Wonosegoro Kab.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-12-2016 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 1 Desember 2016 — - MELIA HANDOKO alias CI MEY
144 — 52
  • SADARIHGINTING,MT ;Bahwa hasil rapat pembahasan Show Case Meeting III tanggal 13 Agustus 2014adalah :1) Uji coba pekerjaan diberi waktu selama 24 hari, mulai tanggal 14 Agustus2014 s/d tgl 6 September 2014 dengan target capaian 15,52% atau ratarara0,64% perhari atau ratarata 4,56% per minggu ;2) Monitoring percepatan akan dilakukan oleh PPK setiap hari kerja denganpengawasan oleh Konsultan Pengawas ;3) Hasil Monitoring Mingguan dilaporkan oleh PPK/ Kasatker ke Wilayah ;4) Sangsi: Apabila tidak memenuhi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN PBR
Tanggal 23 Maret 2015 — ARMAINI SEVANTI
358 — 113
  • BNI; Bahwa saksi untuk kasus ini sudah mendapatkan sangsi dan hukumandari PT. BNI berupa peringatan terakhir; Bahwa untuk pencairan selain covernote dari Notaris HadiyantiHoesodo, SH dan Dewi Farni Djafar, SH, ada Notaris lain NotarisAshelfin, SH sebanyak 2 (dua) kali karena beliau yang menguruspeningkatan suratsurat SKT lahan kebun sawit seluas 1.004 Ha; Bahwa Notaris Ashelfin ikut didalam pencairan dan pengurusan itukarena beliau rekanan PT.