Ditemukan 3413 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi
- ALEX USMAN
143 — 63
143 — 63
harusmelakukan pengecekan di LKPP dan BPS;Ahli menerangkan PPK tidak memiliki kewenangan untuk mematikananggaran dalam APBD Murni dan dalam APBD Perubahan;Ahli menerangkan secara konstitusi (Pasal 23 UUD 1945) yang berhak untukmenghitung kerugian keuangan Negara adalah BPK, dan bukan BPKP yangdasarnya adalah Perpres dan Kepres;Ahli menerangkan seharusnya BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi, InspektoratKota melaporkan kepada BPK dan BPK yang berhak untuk mendeklarasikankerugian Negara, karena tidak boleh sembarangan
Putus : 03-06-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon Kasasi I: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ;
Pemohon Kasasi II: TERDAKWA/SUHENDA
82 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
RKS),Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Amir Hamzahyang tidak memiliki kewenangan dan keahlian, serta tidakmelibatkan Tim Teknis yang telah dibentuknya;Tentang fakta hukum Pemohon: Bahwa tidak benar mengenai Penyusunan Kerangka AcuanKerja (KAK), Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) danHarga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat dengan melibatkan TimTeknis yang ahli di bidangnya karena adalah tidaklah mungkinbisa disusun KAK, RKS dan HPS oleh orang yang bukan ahlidibidangnya atau dibuat oleh sembarangan
Register : 15-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2021/PT BDG Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : PERY KURNIA, SH
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
140 — 79
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
140 — 79
dapat mengembangkan potensikewirausahaan, serta membantu kegiatan keuangan sekolah danmemberikan kesejahteraan kepada civitas akademika SMKN 2 Karawang,bahkan dapat mengumrohkan Guru Muslim, Caraka (Office Boy) dansecurity, Guru Non Muslim ke Yerussalem, SMKN 2 Karawang jugamemiliki Caf yang disupport oleh Corporate Sosial Responsibility (CSR)Jarum Foundation (Perusahaan Jarum memiliki penilaian yang sangatketat), karena tidak semua sekolah diberikan CSR seperti ini, perusahaantersebut tidak akan sembarangan
Register : 15-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2021/PT BDG Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : PERY KURNIA, SH
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
228 — 103
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
228 — 103
dapat mengembangkan potensikewirausahaan, serta membantu kegiatan keuangan sekolah danmemberikan kesejahteraan kepada civitas akademika SMKN 2 Karawang,bahkan dapat mengumrohkan Guru Muslim, Caraka (Office Boy) dansecurity, Guru Non Muslim ke Yerussalem, SMKN 2 Karawang jugamemiliki Caf yang disupport oleh Corporate Sosial Responsibility (CSR)Jarum Foundation (Perusahaan Jarum memiliki penilaian yang sangatketat), karena tidak semua sekolah diberikan CSR seperti ini, perusahaantersebut tidak akan sembarangan
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1532 — 1230
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1532 — 1230
TPK/2019/PN.Jkt.Pstoleh KPK karena komunikasi Terdakwa dengan KHOFIFAH INDARPARAWANSA adalah langsung.Terkait dengan pesan jangan kanginan bagi Terdakwa, karenahal itu disampaikan oleh orang yang bukan sembarangan, tidakada makna lain dari jangan kanginan itu kecuali jangan masukangin yang artinya jangan sampai selain HARIS HASANUDINyang jadi.Pada tanggal 7 Januari 2019, ASEP SAIFUDDIN CHALIMmenelepon menggunakan HP ULFAH MASFUFAH karena dalamHP Terdakwa yang tercatat bahwa nomor yang menghubungiTerdakwa
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
188 — 64
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
188 — 64
Kutai Timurdan tandatangan Sekretaris Daerah IRAWANSYAH karena untuk dapatdiproses di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas PU meminta dokumen asli,artinya tidak dibuat oleh sembarangan orang, sehingga ketika Dinas PUterima dari Bappeda sudah ada stempel Setda dan tandatangan Sekda,yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut sudah diketahui oleh tim TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh SekdaKabupaten, IRAWANSYAH;Bahwa Terdakwa menerangkan tindak lanjut terhadap dokumen tersebut adalahDinas PU
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1133 — 664
1133 — 664
Anugerah Nusantara di tahun19992000 setelah itu menjadi Komisaris.Bahwa ada jenjangjenjang di perusahaan yang tidak boleh sembarangan seorangstaf ketemu direksi atau direksi bertemu dengan komisaris.Bahwa PT. Anugerah Nusantara juga mempunyai kantor perwakilan di jakarta,tidak ada kantor tetap yang lebih banyak tahu direksinya karena komisaris tidak ikutdalam tataran teknis.Bahwa Terdakwa tidak tahu persis alamat kantor atau domisili PT.
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
118 — 35
118 — 35
Sehingga tidak sembarangan pihak lain selain BPK untukmenghitung kerugian Negara.
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
145 — 137
145 — 137
Sehingga tidak sembarangan pihak lain selain BPK untukmenghitung kerugian Negara.
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
992 — 700 — Berkekuatan Hukum Tetap
992 — 700 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih lanjut, Para Pemohon juga merujuk keterangan ahli Prof Ehlermannberikut bahwa arti kata mayoritas dalam pasal 27 (a) UndangUndangAntimonopoli yang telah jelas tidak dapat ditafsirkan sembarangan olehpenegak hukum atau hakim, sebagai berikut:37 ..... Thus, majority shares can only be interpreted to mean more than50%.
Putus : 16-07-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 16 Juli 2014 — Drs. UMAR SJARIFUDDIN
97 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tatang Sumarna, kontennya tidakmenunjukkan adanya suatu arahan untuk memberatkan dan menyudutkanTerdakwa/pemohon Peninjauan Kembali (PK), makna yang terkandung dalamkalimat tersebut sekedar mengingatkan kepada para saksi bahwamemberikan keterangan yang sembarangan, tidak berdasarkan fakta yangsebenarnya tentu akan berakibat fatal dan buruk bagi diri para saksi. Sebabbisa saja para saksi berubah menjadi Tersangka karena didakwa memberikanketerangan palsu di depan persidangan.
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
545 — 203
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
545 — 203
Intinya saya ikut mengamati saja.Kemudian dijawab SAFRI adalah Ga bener Karantina: maupunDJPT, bahaya kalau sembarangan diloloskan, ntar aku lapor keBapak, gak bener itu Kemudian saya menjawab lagi Kalau bisa inicegah bang, dari Dir Pengawasan dan Penindakan bang, PSDKP,dan kemudian dijawab SAFRI Ok Mir ... Kemudian saya sampaikankembali bahwa Karantina nggak ada niat baik ni bang .. dan dijawaboleh SAFRI Ya udah nanti saya telpon Pak HABRIN, saya udahlapor Bapak ...
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2584 — 4268 — Berkekuatan Hukum Tetap
2584 — 4268 — Berkekuatan Hukum Tetap
SALAH MENERAPKAN HUKUM, KARENASALAH MENAFSIRKAN DAN MENERAPKAN UNSUR "MELAWANHUKUM" DARI PASAL 2 AYAT (1) jo PASAL 18 UU No 31 TAHUN1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Bahwa di dalam Judex Facti menentukan "Unsur MelawanHukum" Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,tentunya tidak bisa sembarangan