Ditemukan 3585 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonann permohonanã perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 11-03-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 14-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr
Tanggal 8 Juni 2020 — Pemohon:
Drs. H. TOTO IRIANTO
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri Keuangan Republik Indonesia
126 — 84
  • DASAR HUKUM PERMOHONANA. Kewenangan Mengadili1.
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Umum
Register : 15-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 388/Pid.B/2018/PN Mjk
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
YANDI PRIMANANDRA, SH.
Terdakwa:
1.DANI SUKO PRIYANTONO,SE
2.NANANG FACHRUDIN, SE Bin ABDUL RAHMAN
76 — 9
  • sebagai Admin yaitu menginput data aplikasi berupaKTP milik konsumen yang telah disetujui oleh Kepala Cabang; Bahwa sebelum di setujui oleh Kepala Cabang, proses awalnya untukkredit sepeda motor adalah AO (Account Officer) melakukan surveylapangan (rumah calon konsumen) ; Bahwa berkas yang saksi terima dari Kepala Cabang adalah Aplikasipengambilan kredit oleh konsumen yang telah disetujui oleh KepalaCabang dan telah di survey oleh AO (Account Officer) untuk saksi input disystem ; Bahwa tidak semua permohonana
Pengadilan PN BATAM Perdata Wanprestasi
Register : 24-01-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN BATAM Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 5 September 2019 — Syuria Sagita, 1. PT. TRAH PUTRA UTAMA, 2. ANENG, 3. DEDY,4. WIRLISMAN, SH.,
239 — 77
  • Eksepsi terhadap Petitum Penggugat mengenai Permohonana SitaJaminan yang dituntut secara Provisionil.7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 06-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 P/HUM/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — YAYASAN HUKUM ENERGI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT VS PRESIDEN RI;
191 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Pasal 3, dan Pasal 4), merupakan peraturanperundangundangan di bawah undangundang sebagaimana dimaksudPasal 7 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, sehinggaMahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon:Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanapakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objek permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 31-01-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 31 Januari 2017 — PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk VS EDI URUNG PASARIBU
180 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalamputusannya Nomor 67/Pdt.SusBPSK/2016/PNRAP tanggal 11 Agustus2016 tentang Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara pada halaman 49sampai dengan halaman 52, yang menyatakan (kami kutip selengkapnyadengan cetak miring):Halaman 43 dari 64 hal Putusan Nomor 52 K/Pdt.SusBPSK/2017Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas:Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 04-04-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 4 April 2017 — PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, DANAMON SIMPAN PINJAM UNIT KOTA PINANG VS NENI
113 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriRantauprapat dalam putusannya Nomor 68/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rap,tanggal 11 Agustus 2011 Dalam Pokok Perkara pada halaman 43 sampaidengan halaman 46 (kami uraikan kembali dibawah ini dengan cetak miring)sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas:Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonana quo adalah diajukannya keberatan oleh Pemohon
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penganiayaan
Register : 09-06-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN KLATEN Nomor 122/Pid.B/2016/PN Kln
Tanggal 26 September 2016 — ASVIN PUTRA BAKTI
51 — 11
  • KESIMPULAN DAN PERMOHONANA. KESIMPULANBerdasarkan uraianuraian tersebut di atas Tim Penasehat Hukumberkesimpulan sebagai berikut:1. Berdasarkan Pasal 56 KUHAP tersangka yang dipidana denganancaman hukuman di atas lima tahun wajib didampingi oleh penasehathukum, sehingga BAP (berita acara pemeriksaan) yang tidak dibuat tidakberdasarkan Undangundang mengandung cacat yuridis.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 25-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN MAMUJU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
RIZAL F, SH. MH
Terdakwa:
1.GUSTI Bin RUMA
2.JEPRI Alias JERI Bin SAID
111 — 115
  • SB/815 Tanggal 12 Juli 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Barang Milik Negara;
    Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Dokumen Hibah BMN Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Nomor : 48/ HB-PPLP/VII/2017;
    Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Bupati Majene Tanggal 23 Februari 2015;
    Surat Bupati Majene Nomor :024/10/2015 Perihal Permohonana Hibah/ Alih Status Barang Milik Negara (BMN) Tanggal 23 Februari 2015;
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 25-04-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN MAMUJU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
RIZAL F, SH. MH
Terdakwa:
MUH. AGUS HS Bin HUSAINI
109 — 51
  • SB/815 Tanggal 12 Juli 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Barang Milik Negara;
  • Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Dokumen Hibah BMN Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Nomor : 48/ HB-PPLP/VII/2017;
  • Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Bupati Majene Tanggal 23 Februari 2015;
  • Surat Bupati Majene Nomor :024/10/2015 Perihal Permohonana Hibah/ Alih Status Barang Milik Negara (BMN) Tanggal 23 Februari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — PT. SADHANA VS MENTERI KEUANGAN RI;
172 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) danPasal 3 angka 2 huruf (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, sehinggamemenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiildiajukan oleh Pemohon yang mempunyai /ega/ standing maka permohonana
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 14-09-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 15/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Oktober 2018 — Pemohon:
KURNIATI ARIEF
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOJA JAKARTA UTARA, Cq Penyidik Brigadir Kepala Eklis Suhada
34 — 19
  • imperative)penyidik in casu TERMOHON memberitahukan danmenyerahkan kepada terlapor in casu PEMOHONBahwa oleh karenaterbukti TERMOHON tidak pernahmemberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) kepada PEMOHON, sementara berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor :130/PUUX111/2015 mewajibkan TERMOHON harus memberitahukan denmenyerahkannya, maka dapat dinyatakan tindakanTERMOHON bertentangan dengan hukum dan demi hukumpatut dan adil Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-03-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — PERSATUAN PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN INDONESIA (P3RSI), DKK VS MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI;
434 — 470 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebelum sampai kepada Petitum Permohonan a quo,perkenankanlah Para Pemohon untuk terlebin dahulu menguraikanhalhal yang berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah AgungRepublik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Permohonana quo, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, Objekdan Batu Uji dalam Permohonan a quo serta Argumentasi YuridisPermohonan sebagai berikut;Il. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk MemeriksaDan Memutus Permohonan Ini;1.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 3 Mei 2017 — -RIFA’I Bin ROFI’I -KAERUL HUDA Alias ELUNG Bin SOLIKIN -H. HASANUDIN Alias JABRIG Bin AHMAD
62 — 17
  • 1.291.718.577, (Satu Milyar dua ratus Sembilanpuluh satu juta tujun ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuhrupiah) tanggal 27 Pebruari 2013; Tahap ll sebesar Rp. 1.985.755.218, (satu milyar Sembilan tratusdelapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapanbelas rupiah) tanggal 11 Juni 2013; Tahap Ill sebesar Rp. 1.423.929.000, (satu milyar empat ratus dua puluhtiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 31 Juli2013Bahwa Kelengkapan pencairan :Surat Permohonana
    Surat Permohonana ditandatangangani oleh Kepala OPD;NPHD (Naskah Perjanjian Hibah);KTP Ketua dan Sekretaris (copy);Photo copy register barang atas nama OPD/ Lembaga;Kwitansi rangkap 4 dicap;Surat pernyataan tanggungjawab;Persyaratan lainnya sesuai peraturan perundangundanganNOOR ON =7915.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 16-08-2013 — Putus : 13-12-2013 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2013
Tanggal 13 Desember 2013 — 1. CV. RAHMA RAHMAN., 2. PT. BINUANG JAYA MULIA VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
84 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 60 P/HUM/201310.11.bertentangan dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2009 ..... " ApabilaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2012 (objek Permohonana quo) bertentangan dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2003, makatidak mungkin Termohon memasukkan ketentuan UndangUndang Nomor 2Tahun 2003 tersebut di dalam konsideran mengingat sebagai dasarpenerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2012 (objekpermohonan a quo).
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 20-09-2018 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
333 — 153
  • Dengan kata lain, OBJEK dari permohonana quo adalah PERKAWINAN SECARA KATOLIK.Halaman 52 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS6. Perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa pada faktanya perkawinanantaraTermohon dan Termohon Il adalah perkawinan yangdilangsungkan dengan menggunakan cara agama Katolik.7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-10-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 2 Oktober 2018 — IMAM ROZALI, S.T., M.T
106 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lampiran lampiran dokumen permohonana tagihan termin ke2 (kedua) yang belum ditadatangani diantaranya:a. 1 (satu) lembar asli faktur tagihan 50%(lima puluh persen)untuk pekerjaan penyusunan kajian pengembanganinfrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 3Desember 2012;b. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 103/Ekst.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 135/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Desember 2017 — Pemohon:
HJ. RIANA
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
66 — 97
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah( Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — MARDI SISWOYO SUMARJO, DKK VS BUPATI KABUPATEN KULON PROGO;
267 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumputusan Nomor 52P/HUM/2015 berikut ini:Menimbang, bahwa dalam perkara ini UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yangmenjadi dasar pengujian atas objek permohonan keberatan uji materiildi Mahkamah Agung sedang dalam proses pengujian oleh MahkamahKonstitusi, yaitu dalam perkara Nomor 59/PUUXII/2015, sehinggapengujian oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan, artinya MahkamahAgung belum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonana
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 13-02-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 109/Pid.B/2017
Tanggal 18 April 2017 — TAUFIK Alias NURHADI Alias GONDRONG Alias RUSLY Bin KARNADI
46 — 4
  • CIF : A 137058 tanggal 21 Nopember2016 dan sumber data untuk mengisi formulir tersebut sebelumnyadiberikan oleh sdr MOCHAMAD DEKY NAWAWI. alias RIO aliasAHMAD yang diberikan dalam bentuk ketikan identitas AANSUTIANA ( sebagaimana disita dalam barang bukti).Bahwa benar dari permohonana tersebut Bank Mega cabangpembantu peterongan Semarang mengeluarkan buku tabungan Bankmega nomor seri 740175 dengan jenis tabungan Megadana nomorrekening 011110020183453 atas nama AAN SUTIANA.Setelahsaksi menerima buku
Pengadilan PA POLEWALI Perdata Agama
Register : 29-10-2019 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PA POLEWALI Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Pwl
Tanggal 15 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 35
  • Putusan Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Pwlpemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan AgamaPolewali ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Pemohon, mohonkehadapan Ketua Pengadilan Agama Polewali / Majelis hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini , berkenan memutuskan denganamar Putusan sebagai berikut :1) Mengabulkan dan menerima permohonana pemohon untukseluruhnya;2) Memberi izin Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj!