Ditemukan 3587 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permoohonan pdermohonan permohonanã permohonann perrmohonan
Penelusuran terkait : Permohonana wali anak Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 08-01-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 34/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 8 Januari 2016 — ZAIMAR YAHASJI, S.Pd.,M.Pd bin YAHYA YAKUB
53 — 27
  • IPDN Tidak ada SK PRJA IPDN PermohonanA Cikpuan Bupati Inhu bantuan biayaTHEODOR Rengat pendidikanA3. NOVEM Jl. IPDN Tidak ada SK PRAJA IPDN PermohonanWASLIA Narasi Bupati Inhu bantuan biayanga pendidikan4. AGUNG Komp. IPDN Tidak ada SK PRAJA IPDN PermohonanARDIEN Pemda Bupati Inhu bantuan biayapendidikan5. ARYO Jl. MT. IPDN Tidak ada SK PRAJA IPDN PermohonanPRABOWO Haryon Bupati Inhu bantuan biayaMAHARDI o pendidikanKA6.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 323/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat II : Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos
Pembanding/Penggugat I : H Ade Ruhandi S.E.
Terbanding/Tergugat I : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat III : Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : Gubernur Jawa Barat
71 — 41
  • CalonBupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 20182023 padaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor :240/PL.03.7BA/3201/KPUKab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus2018.Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan keberatanatas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BogorNomor 155/PL.03.6KPT/3201/KPUKab/VII/2018 tentangRekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon dalamPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 tertanggal 6Juli 2018 kepada Mahkamah Konstitusi, selanjutnya permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-07-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — FRANCOLLYN MANDALIKA, DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
263 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Operasional Pendidikan Tinggi PadaPerguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan (vide bukti P17);Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhipersyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentinganuntuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) dalam permohonana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-02-2015 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 15 Juli 2015 — 1. ASIMA RUMAHORBO, 2. HARDIANI BUDIARTI, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
86 — 48
  • Putusan Nomor35/G/2015/PTUNJKTselayaknya diabaikan, dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat;DALAM PERMOHONANA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
185 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.terhadap hal dimaksud, Pemohon tidak menyebutkan ketentuanatau diktum dalam Akta Pendirian Pemohon yang memberikanlandasan kewenangan kepada Pemohon untuk mewakilikepentingan Outlet/konter pulsa dalam mengajukan permohonana quo;Bahwa Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009telah mengatur pihak (Subjek Hukum) yang dapat mengajukanpermohonan hak
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-08-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 27-04-2015
Putusan PN MANADO Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mnd
Tanggal 4 Desember 2014 — - ROSLANNY HUMOKOR, ST,M.Si
121 — 32
  • Bolmut dapat dilakukan oleh dua lembaga tersebut untuk wilayahgorontalo.Bahwa bentuk hasil pengujian kelayakan operasi instalasi listrik dituangkandalam sertifikat kelaikan operasi instalasi listrik.Bahwa setelah dilakukan penyambungan dan dialirkan tenaga listrik kepadapelanggan diberikan surat perjanjian jual beli tenaga listrik dan SLO dimanaSLO tersebut dimiliki oleh juga oleh PLN dan pelanggaan, bukti pelunasanpenyambungan serta jawaban permohonana sambungan listrik dari PLNkepada pelanggan.Bahwa
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 23-07-2014 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 11-09-2017
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1920/Pdt.G/2014/PA JS
Tanggal 8 Nopember 2016 — Irawan Wirontono bin Wirontono, dkk Melawan Ariane Dewi binti Hasmanan Dan PT. Saptawira Adhitama Tur Melawan Irawan Wirontono bin Wirontono, dkk
110 — 75
  • Dalil ini harusditolak karena Permohonan sita Para Penggugat sangat beralasan, olehkarenanya mohon yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untukmengabulkan permohonana sita Para Penggugat;DALAM POKOK PERKARA7.10.11.Bahwa, dalildalil Para Penggugat yang telah dikemukakan diatas secaramutatis mutandis termuat dalam Pokok Perkara;Bahwa, para Penggugat tetap pada dalildalilnya sebagaimana dalamgugatan Para Pengugat terdahulu segala dalil Para Penggugat yang telahdisampaikan di dalam surat gugatan
Pengadilan PN KEBUMEN
Register : 05-06-2008 — Putus : 24-10-2008 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 188/Pid.B/2008/PN.Kbm
Tanggal 24 Oktober 2008 —
74 — 10
  • .* Bahwa benar setiap berkas permohonana kredit harusmelalui Pengawas untuk dicek kelengkapannya. Haltersebut berlaku untuk semua sektor kredit.e Bahwa benar untuk Laporan tingkat kesehatan bank yangtidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia saksibuat setiap akhir bulan. Untuk laporan realisasipendapatan dan pengeluaran dengan anggaran yangtelah ditentukan saksi buat setiap akhir bulan.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Permohonan
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 500/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt
Tanggal 26 April 2017 — 1. John Kosasih; 2. Tony Sukohardjo; 3. Syarifah Hanum; 4. Aris Sumarta; L a w a n; 1. Lam Tin Sing; 2. Lam Toi Lai; 3. Lam Wai Lai; 4. Nursalim Wing Sing;5. Liung Yuk Lan; 6. Rong Li Nursalim; 7. Wihartati Muslim; 8. Yenrielim Haryono; 9. Werielim; 10. Sheawrielim; 11. Suseng Lim; 12. Julie Haryono; 13. Tan Soo Phin; 14. Lim Fei Lee;15. D.K. Lim & Sons Investment Pte. Ltd.;
1187 — 537
  • secara tertulis 1 (satu) orangvakil/kuasa resmi untuk hadir dalam Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa dan mengeluarkan suaradalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.Bahwa berdasarkan isi dari Panggilan Kedua RUPSLLB KedaungIndustrial di atas, Para Pemohon tidak mencantumkan bahwaRUPSLB Pertama telah dilaksanakan dan tidak memenuhi kuorumsebagaimana diwajibkan oleh Pasal 86 ayat 3 UU 40/2007.Selain halhal diatas, Termohon VEX dan XIXIV baru mengetahuiadanya RUPSLB pertama ataupun kedua berdasarkan Permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-03-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 P/HUM/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — H. SUKIMAN, DKK VS PEMERINTAH RI, CQ. PRESIDEN RI, CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI;
69 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,Halaman 41 dari 95 halaman Putusan Nomor 24 P/HUM/20174.73.Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam(Vide P1), sampai saat ini masih menjadi wilayah Kabupaten RokanHulu, sampai diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri TentangPenegasan Batas Daerah, yang tentunya harus berpedoman kepadaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 TentangPedoman Penegasan Batas Daerah yang Termohon bentuk sendiri;Bahwa Termohon seharusnya dalam menetapkan objek permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 29-10-2010 — Upload : 14-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771 K/PDT.SUS/2010
Tanggal 29 Oktober 2010 — PT. INTERKON KEBON JERUK; TOMMY BUNGARAN, DKK
276 — 325 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenanguntuk mengadili perkara a quo karena perkara a quo merupakankewenangan Pengadilan Negeri (kompetensi Absolut);a.Pasal 300 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan:Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini, selainmemeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pulamemeriksa dan memutus permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 P/HUM/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — 1. PT. MADA WIKRI TUNGGAL., 2. PT. FUTABA INDUSTRIAL INDONESIA., 3. PT. KYODO YUSHI LUBRICANTS TP INDONESIA., 4. PT. JX NIPPON OIL & ENERGY LUBRICANTS INDONESIA., 5. PT. MMC METAL FABRICATION., 6. PT. SARNAGRIYA LESTARI KERAMIK., 7. PT. SHEI TAI INDONESIA., 8. PT. KAWASHIMA ENGINEERING PLASTIC INDONESIA VS BUPATI BEKASI;
328 — 2283 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, pertimbangan danputusan tersebut mutatis mutandis berlaku juga terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa karena maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon telah diuji dalam Putusan Nomor 67 P/HUM/2018 tanggal 18Desember 2018 dan pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku jugaterhadap permohonan a quo, maka permohonan keberatan hak uji materiilini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya Para Pemohondihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan pasalpasal dari
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-06-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 5 September 2019 — Penuntut Umum:
MELANI SH
Terdakwa:
ANDEM MULYADI, S.H., Bin ABASRIP
106 — 84
  • Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik tersebutadalah benar semua.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ANDEM MULYADI, yakniKepalaDesa Tanjung Alai saat ini.Bahwa Saksi kenal dengan Andem Mulyadi selaku kades Tanjung Alaiadalah pada saat PT.KRIDA DARMA ANDIKA (KDA) akan melakukanpenambangan di Desa Tanjung Alai Kecamatan Napal PutihKabupaten Bengkulu Utara pada sekira bulan Oktober 2018.Saksi pernah melihat dan membaca Surat Permohonana MOU yangdiajukan Kades Tanjung alai kepada PT.KDA dikarenakan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 143/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 20 Nopember 2015 — -R. ARWIN ALDRIYANT, S.Sos -EGI MUKTI -RAHMA ARIANI ROSHADI, SS, SH.
113 — 38
  • yangmenginformasikan melalui telepon bahwa terdapat berkas permohonan kreditdengan lokasi di Pelabuhanratu, kemudian berdasarkan informasi tersebutterdakwa Ill datang ke PT Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi untukmengambil berkas tersebutBahwa berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Koperasi Putra Daerahterdapat 4 permohonan kredit kepada PT Bank Jabar Banten yaitua. 1 (satu) Permohonan Kredit Modal Kerja Nomor 36/KPD/VII/2012 tanggal23 Juli 2012 dengan nilai permohonan kredit sebesarRp50.000.000.000,00b. 3 (tiga) Permohonana
    Bahwa berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Koperasi Putra Daerahterdapat 4 permohonan kredit kepada PT Bank Jabar Banten yaitua. 1 (satu) Permohonan Kredit Modal Kerja Nomor 36/KPD/VII/2012 tanggal23 Juli 2012 dengan nilai permohonan kredit sebesarRp50.000.000.000,00b. 3 (tiga) Permohonana Kredit Tanoa Agunan (KTA) untuk anggota yaituNomor 30/KPD/V1IV2012 tanggal 23 Juli 2012, Nomor 33/KPD/VV2012tanggal 19 Juni 2012 dan Nomor 72/KPD/VIV2012 tanggal 23 Juli 2012dengan masingmasing sebesar Rp20.000.000.000,007
Pengadilan PTUN SERANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 05-04-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 19/G/LH/2017/PTUN-SRG
Tanggal 10 Oktober 2017 — REZA GANNY, DKK MELAWAN: 1. WALIKOTA TANGERANG SELATAN 2. PT. PP PROPERTI, Tbk(Perseroan)
539 — 274
  • LingkunganHidup dan Izin Lingkungan;Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 06 tahun 2010 tentangOrganisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;Peraturan Walikota Tangerang Selatan nomor. 19 tajin 2011 tentangTugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup DaerahKota Tangerang Selatan;Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor. 31 Tahun 2013 tentangTata Cara Permohonana
Pengadilan PN BATURAJA Perdata
Register : 19-12-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 24-12-2013
Putusan PN BATURAJA Nomor 1186/Pdt.P/2013/PN.Bta
Tanggal 24 Desember 2013 — Yan Kurniawan
63 — 20
  • Mengabulkan Permohonana A. Menyatakan Pemohon wali dari anak yang belum dewasa tersebute KABIN SANU, Lahir Baturaja, tanggal 07 Mei 1991 ;e ADLAN ASARI, Lahir di Palembang, tanggal 01 Juli 1999 ;a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — DANIEL LUKAS RORONG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
461 — 1179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan salah satu jenis peraturanperundangundangan di bawah undangundang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga termasukobjek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenangMahkamah Agung untuk mengujinya;Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanapakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mempersoalkan objek permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 03-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — LISA MARDIANA VS WALIKOTA YOGYAKARTA;
383 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hak wuji materiil, oleh karena itu. secara yuridis Pemohonmempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mengajukanpermohonan keberatan hak wuji materiil atas Objek Permohonansebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01Tahun 2011;Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untukmenguji objek permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (/ega/standing) untuk mengajukan permohonan keberatan, maka permohonana
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 23 Nopember 2018 — Pemohon:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
410 — 210
  • karena Pemohon tidak berhak mengajukanpermohonan praperadilan dikarenakan pada saat proses penyidikanPemohon melarikan diri dengan alasan: Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, berkas perkara telah dinyatakanlengkap oleh Kejaksaan Republik Indonesia (P21); Bahwa telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon sampai dengan3 (tiga) kali surat panggilan akan tetapi Pemohon tidak memenuhi panggilantersebut; Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi panggilan dan tidakdiketemukan maka Termohon mengajukan permohonana
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 30-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 35/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
1.ADITYA NUGRAHA
2.INDRAJIT BAYU AJI
3.FAHRINIKO PANGESTU KURDI
4.MANGGITA AGUNG SIREGAR
5.ANDHIKA WIRATAMA GUSMAR
6.ADHITYA AJI PAMUNGKAS
Tergugat:
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
1031 — 2822
  • Keputusan tata usaha negara yang sudahdiperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasimenjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.2) Subjek Gugatan/Permohonan Pasal 53 ayat (1),Pasal 1 angka 9 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara(UndangUndang Peratun), dan Pasal 21 UndangUndangAdministrasi Pemerintahan:1) Penggugat/Pemohon: Orang atau Badan HukumPerdata, dan Badan/Pejabat Pemerintahan.2) Tergugat/Termohon: Badan/PejabatPemerintahan.3) Objek Gugatan/Permohonana.