Ditemukan 3093 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bp3k bppk bpk bps bsk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 30-05-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 30 Mei 2017 — HOTNIDA Br SINAGA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. CABANG RANTAUPRAPAT
134 — 659
  • 400 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    ) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cermat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen
    BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan pelelangan, menyatakan batal demi hukumatau tidak sah pembaliknamaan SHM kepada pemenang lelang.Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kKewenangantersebut.5.
    rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu lelang yang telah sah secarahukum oleh karena BPSK Batubara tidak memiliki kewenangan tersebut,dengan demikian BPSK Batubara telah terbukti melampaui kewenangannyadan melanggar ketentuanketentuan peraturan tersebut sehinggamenyebabkan Putusan BPSK Batubara tersebut (objek sengketa) sangatlahterbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali,dan menyebabkan
    Batubara dan gugatan TermohonKeberatan ke BPSK Batubara merupakan alasanalasan yang tidakberdasar hukum dan dibuatbuat.
    Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) nyamenyatakan Setiap konsumen dirugikan atau ahli warisnyadapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisilikonsumen atau BPSK yang terdekat;d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)tertanggal 16 September 2015;e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 26-01-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 776 K/Pdt.Sus-BPSK/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — PT SINAR MITRA SEPADAN VS Fitriadi
77 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 776 K/Pdt.Sus-BPSK/2015
    Seharusnya Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi melihat isi PerjanjianPembiayaan Nomor 9018889136/PK/08/13 dan juga Undang Undang Nomor42 Tahun 1999 Tantang Jaminan Fidusia.
    Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten KuantanSingingi mengadili perkara sengketa secara Berjenjang Melanggar KeputusanMenteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSk;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 TentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang berbunyi:Ayat(1) Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK melalui carakonsiliasi
    ) hari kerja, terhitung sejakpermohonan diterima oleh Sekretariat BPSK;Bahwa pengaduan Termohon Keberatan di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 20 Januari 2015 yangkemudian diputus pada tanggal 23 Februari 2015.
    Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02/BPSKKS/ARBT/II/2015., tanggal 20Februari 2015;3.
    Nomor 776 kK/Pdt.SusBPSK/2015 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 12/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Rgt, tanggal 23 April 2015 yang membatalkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 02/BPSKKS/ARBT/II/2015., tanggal20 Februari 2015;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidakberwenang mengadili dan menyelesaikan perkara ini;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/Pdt.Sus-BPSK/2020
Tanggal 12 Februari 2020 — PT U FINANCE INDONESIA VS HIDAYATULLAH PASARIBU, S.H
542 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 95 K/Pdt.Sus-BPSK/2020
    ., bertempat tinggal di JalanBenteng Hulu Nomor 36, Tembung, Medan Tembung, KotaMedan;Termohon Kasasi:;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medantelah memberikan Putusan Nomor 127/Arbitrase/2018/BPSKMDN tanggal15 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:1.
    Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan denganTergugat/Termohon Keberatan;3. Menyatakan sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan denganTergugat/Termohon Keberatan bukanlah merupakan sengketa konsumen;4. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 127/Arbitrase/2018/BPSKMDN tanggal 15 November 2018, batal demi hukum;5.
    Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Medan Nomor 127/Arbitrase/2018/BPSKMDN tanggal 15 November2018 batal demi hukum;2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;Atau jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain, Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Halaman 3 dari 6 hal. Put.
    denganjaminan Fidusia, Pemohon Keberatan sebagai Kreditor dan TermohonKeberatan sebagai Debitor, dimana ternyata pihak Termohon Keberatanselaku Debitor telah cidera janji (wanprestasi) dalam hal ini tidakmemenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan kredit,sehingga kredit Termohon Keberatan tersebut merupakan kredit macetdan untuk itu sengketa antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum(Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK
    Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 880/Pdt.SusBPSK/2018/PN.Mdn tanggal 7 Februari 2019:MENGADILI SENDIRI Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 01-09-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 1 September 2016 — R.E. BARIMBING, S.H.,M.H VS PT WAHANA AUTO EKAMARGA
109 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 66 PK/Pdt.Sus-BPSK/2016
    sekarangPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/TermohonKeberatan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusanMahkamah Agung Nomor 517 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 22 Desember2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/PemohonKeberatan, pada pokoknya sebagai berikut:Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiTermohon Kasasi/Pemohon Keberatan (selaku Tergugat dalam perkara BPSk
    Padt.SusBPSkK/2016Jaguar Type X2.0 Nomor Mesin 309362425YC, Nomor RangkaSAJAG51N53YD17208, BPKB Nomor 896817G dan STNK Nomor B2222HFtanggal 21 Mei 2014, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh jutarupiah);Memerintahkan Penggugat menyerahkan mobil Jaguar tersebut kepadaTergugat beserta dengan suratsurat/dokumen kepemilikan atas mobiltersebut;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumentersebut, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan (selakuPenggugat dalam Perkara BPSK
    /2014/PN Jkt.Pst., tanggal 23April 2014 yang amarnya sebagai berikut:Menyatakan bahwa Keberatan Atas Putusan BPSKDKI Jakarta yangdiajukan oleh Pemohon dapat diterima;Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK)DKIJakarta Nomor 0006/A/BPSKDKI/I/2014, tanggal 30 Januari 2014;DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:l.
    Keberatan kesatu:Terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata, yang pertama;Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris yang paling utama dan dominandipergunakan untuk pengambilan putusannya adalah pertimbanganhukumnya halaman 20 alenia kesatu;Selengkapnya dikutip sebagai berikut:Bahwa Arbitrase BPSK tetap tunduk pada upaya hukum pemeriksaan olehPengadilan Negeri, karena hal ini diatur oleh Undang Undang PerlindunganHalaman 9 dari 16 hal. Put.
    Perma RI Nomor 1 Tahun 2006 tersebut ditujukan terhadap PutusanBPSK yang diperiksa secara biasa/konsiliasi bukan Putusan Arbitrase;Putusan BPSK yang didasarkan konsiliasi pun, menurut Perma RINomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatanterhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebutharus memenuhi syarat, agar dapat diajukan keberatan ke PengadilanNegeri, yaitu apabila putusan tersebut diduga mengandung unsurunsur sebagai berikut:Halaman 13 dari 16 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 18-07-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — SAYUTI SIHOMBING VS PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG TANJUNG BALAI ASAHAN (“BANK BNI”),
74 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 685 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    )Kabupaten Batu Bara Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5Januari 2017 tersebut telah dibacakan pada tanggal 5 Januari 2017 olehKetua Majelis yang dihadiri oleh Termohon Keberatan (dahulu Pengadu)dan tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan (dahulu Teradu);Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5Januari 2017 telah diterima olen Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) padatanggal 9 Januari 2017;Bahwa selanjutnya terhadap
    Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam amar Putusannya Nomor1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 5 Januari 2017 (Bukti P3)pada angka 8 telah keliru dalam memutus untuk membatalkan demihukum proses lelang Objek Hak Tanggungan, yang mana BPSKKabupaten Batu Bara tidak berwenang membatalkan demi hukumproses lelang Objek Hak Tanggungan, selain itu perjanjianperjanjiankredit a quo adalah perjanjian yang telah memenuhi syaratsyaratsahnya perjanjian menurut Pasal 1820 dan Pasal 1338 KUH Perdatasehingga BPSK
    Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnyaPemohon Keberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalamjawaban ini; Bahwa menurut Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen(BPSK) adalah:1.
    Membatalkan Putusan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016, tanggal 5 Januari 2017;Mengadili Sendiri1. Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili perkara sengketa konsumen Nomor 1787/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016;2.
    Tentang KeberatanTentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (8)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) di sebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 26-09-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1038 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 26 September 2017 — MARA BAKTI SIREGAR VS PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
81 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1038 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasiatau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yangbersangkutan;Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2)UUPK dan Pasal 4ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas, maka BPSK hanya berwenangHalaman 6 dari 30 hal Putusan Nomor 1038 K/Padt.SusBPSK/201710.mengadili, apabila para pihak secara sukarela memilih BPSK sebagaiforum penyelesaian
    dengan demikian putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1399/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 6 Desember 2016 adalahtidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Keberatan Keempat:Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkanhukum dalam pembatalan perjanjian kredit:Alasan Hukum:1.Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar putusan angka5 menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatanganiserta yang disepakati bersama
    Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 padaPasal (2) yang menyatakan:Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada pelaku usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisilikonsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat;d. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Batu Bara;e.
    Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK KabupatenBatubara Nomor 1399/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2016, tanggal 6 Desember2016;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) KabupatenBatubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yangdiajukan oleh Termohon Keberatan atas nama Mara Bakti Siregar;4.
    peradilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 28-10-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/Pdt.Sus-BPSK/2014
Tanggal 28 Oktober 2014 — URAY MITA BUDIKUMAR VS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
98 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 466 K/Pdt.Sus-BPSK/2014
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata Khusus
Register : 23-01-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 08/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Tsm
Tanggal 17 Maret 2015 — PT. BANK DANAMON INDONESIA,Tbk Lawan NIA KURNIASIH
209 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-10-2016 — Upload : 04-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 757 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA (PT. SKP) VS A. ASRIANI AMINAH
345 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 757 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
    Dasar dan alasan permohonan pembatalan putusan BPSK a quo.Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksaperkara Keberatan a quo, bahwa Pemohon Keberatan menyatakan keberatandan dengan tegas menolak segenap dalil yang disampaikan oleh TermohonKeberatan kepada BPSK sebagaimana termaktub dalam Putusan BPSK a quokecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh pihak Pemohon Keberatan.Adapun halhal yang menjadi dasar Pemohon Keberatan dalam Keberatan aquo adalah sebagai berikut :A.
    Adapun petitum yang diajukan oleh TermohonKeberatan dalam proses pemeriksaan BPSK aquo adalah sebagaiberikut:TUNTUTAN KAMI1. Meminta BPSK untuk menetapkan unit itu status quo/digaris polisi;2. Meminta BPSK menetapkan status keabsahan Perjanjian ini sesuaidengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;2.
    Majelis Arbitrase BPSK telah keliru dalam menjatuhkan amar danpertimbangan yang menyatakan Pasal 4 ayat 5 PPJB a quo tidak berlakubagi Termohon Keberatan.1.2.Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksaperkara Keberatan a quo, bahwa sebagaimana termaktub dalam Alinea 9Halaman 6 Putusan BPSK a quo, Majelis Arbitrase BPSK secara tanpadasar yang jelas telah mempertimbangkan hal sebagai berikut:menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dengandibatalkannya Pasal 4 ayat 3 PPJB
    untuk membatalkanPutusan BPSK a quo;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.Menyatakan menerima Permohonan pemeriksaan perkara keberatanterhadap putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Provinsi DKI Jakarta Nomor: 002/A/BPSKDKI/III/2016 tertanggal 24 Maret2016;Membatalkan putusan Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor: 002/A/
    Penetapan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor/Pdt.G/BPSK/2014/PN. BT tertanggal 26 Mei 2014. Majelis Hakimyang mengabulkan permohonan pembatalan Putusan BPSK KotaHalaman 29 dari 40 hal Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-12-2017 — Upload : 25-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1451 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — KAMARUDDIN SINAGA VS PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANG PEMATANGSIANTAR cq. UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULAMM) INDRAPURA
107 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1451 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    Pasal 12 ayat(2) tentang Putusan BPSK, dimana amar putusan BPSK terbatas pada:Pasal 40:(1) Putusan BPSK dapat berupa:a. Perdamaian;b. Gugatan ditolak; atauc. Gugatan dikabulkan.(2) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkankewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan:a. Ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2); dan atauHalaman 6 dari 27 hal Put. Nomor 1451 K/Pdt.SusBPSK/2017b.
    Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (Kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut;b.
    Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah tidak cermat dalammembaca Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 09-07-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 27/PDT.SUS_BPSK/2015/PN Rap
Tanggal 14 September 2015 — Perdata - PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk Lawan - ADE ARFAN SAGALA
78 — 43
  • BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Keliru.
    Panggilan sidang kepada Pemohon telah dilakukan BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara secara tidak sah dan tidak patut;2. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini;3. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melampaui kKewenangannyadalam memeriksa dan memutus perkara ini;4.
    BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Baratidakberwenangmemeriksa dan memutus perkara ini,Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyamenyebutkan bahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara ini.
    BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Baratelahmelampauikewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara ini,Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyamenyebutkan bahwa Pemohon tidak pernah menyatakan memilih carapenyelesaian pengaduan konsumen dengan cara Arbitrase, sebagaimanadinyatakan dalam Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara (videhalaman 67), melainkan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmemutuskan perkara ini secara sepihak dengan cara Arbitrase, dengandemikian BPSK Pemerintah
    Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;3.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 05-10-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 115/PDT.SUS/BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 16 Nopember 2016 — Perdata - PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Lawan - PARDAMEAN
68 — 50
  • Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara No. 407/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 882.000,- (Delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
    115/PDT.SUS/BPSK/2016/PN RAP
    Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara pada tanggal 16 September 2016 membacakanPutusan Nomor : 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, yang amarnya berbunyisebagai berikut :MENGADILI :1.
    Rantauprapat.Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 115/PdtSus/BPSK/2016/PN RapC.
    Bahwa dalam memeriksa klausula baku dimaksud, Majelis BPSK tidakpernah diperlinatkan bukti berupa akta Perjanjian Kredit a quo dan tidakpernah dihadirkan Saksi Ahli untuk menilai dan memberikan pengetahuankepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit yangakan dibatalkan sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebut diatasadalah tidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan ;.
    Bahwa demikian juga mengenai amar putusan Majelis BPSK angka 3 yangmenyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yangsecara patut di panggil Majelis BPSK ...dst, bukan merupakan alasan ataudasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan (pengaduan) Konsumen(ic.
    Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015 Tanggal 16September 2016 dan segala akibat hukumnya ;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkarapengaduan (gugatan) Konsumen atas nama : Pardamean (Tergugat /Termohon Keberatan) tersebut ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 September 2017 — PARDAMEAN, VS PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk., DSP UNIT PASAR BARU RANTAUPRAPAT
74 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1034 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    yang terdaftar dengan register perkara Nomor407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015;Bahwa kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara pada tanggal 16 September 2016 membacakanPutusan Nomor 407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, yang amarnya berbunyisebagai berikut:1.
    Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas, maka BPSK hanya berwenangmengadili apabila para pihak secara sukarela memilin BPSK sebagaiforum penyelesaian sengketa di luar Pengadilan;Halaman 12 dari 35 hal. Put.
    Pelaksanaan Lelang, sehingga sangat beralasan danberlandaskan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor407/Arbitrase/BPSK/BB/IX/2015, tanggal 16 September 2016 mohondibatalkan;F.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 07-09-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 37/PDT.SUS_BPSK/2015/PN Rap
Tanggal 10 September 2015 — Perdata - PT. SUMMIT OTO FINANCE - DARMANSYAH PANE
59 — 46
  • Batubara kembali mengirimkan Surat PanggilanSidang Arbitrase Nomor: 194/PGARB/BPSK/BB/IV/2015 tanggal 24 April2015, dengan agenda Menghadiri Sidang Arbitrasse pada tanggal 29 April 2015,dan pada panggilan tersebut BPSK Batubara tidak juga melampirkan CopyFormulir Gugatan Konsumen serta BPSK Batubara telah sewenang wenangdan tanpa dasar hukum yang jelas dengan sepihak menentukan agendaSidang Arbitrasse, hal tersebut sangat jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat(1) Keputusan Menteri Perindustrian
    denganketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga cukup alasanbagi Hakim Pengadilan Negeri Rantoprapat yang menangani perkara a quountuk membatalkan demi hukum Putusan BPSK Batubara Nomor: 081/Arbitrase/BPSKBB/IV/2015, tanggal 29 Juni 2015;14 Bahwa atas tindakan Termohon Keberatan yang telah mengajukan gugatanmelalui BPSK Batubara, sehingga Pemohon Keberatan telah mengeluarkanbiaya untuk menghadap di BPSK Batubara dan Pengadilan Negeri Rantoprapat,maka atas biaya biaya yang telah
    BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara iniMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyebutkanbahwa BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini.
    BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah sewenangwenangmenentukan sidang arbitrase karena kepada pemohon dipanggil untuksidang arbitrase 1 (satu) hari sebelum sidang sehingga panggilan tersebutcacat hukumMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyebutkanbahwa PEMOHON telah dipanggil oleh BPSK Kabupaten Batubara untuk sidangarbitrase sehari sebelum dilakukan sidang tersebut sehingga panggilan tersebut cacathukum (Surat Panggilan Nomor 167/PG/ARB/BPSK/BB/IV tanggal 7 April 2015 danSurat
    Panggilan Nomor 194/PGARB/BPSK/BB/IV/2015 tanggal 24 April 2015) sertadalam masingmasing surat panggilan tidak melampirkan copy formulir gugatankonsumen ;Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di persidangan Majelis Hakim tidakmelihat akan isi dan pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara;Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap alasan keberatan ini tidaklahdapat diterimaAd. 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-02-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/Pdt.Sus-BPSK/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — PARLIN SILABAN VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Cabang Sibolga
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 140 K/Pdt.Sus-BPSK/2018
    Nomor 140 K/Pat.SusBPSK/2018Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Peraturan danPerundangundangan yang berlaku di Wilayah Negara RepublikIndonesia;.
    Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 275/Arbitrase/BPSKBB/III/2017tanggal 03 April 2017;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 08-09-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 8 September 2016 — PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANG PEMATANGSIANTAR CQ. UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULAMM) TANJUNG BALAI VS LINDAWATI BR SIREGAR
94 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 647 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
    Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 225/PG/ARBI/JSIII/BPSKBB/II/2016tertanggal 15 Februari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas namaPelaku Usaha/Pimpinan PT PNM (Persero) UlaMM Kantor Unit TanjungBalai, Pada hari Senin/tanggal 22 Februari 2016.Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskanhaknya untuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dan bersesuain
    dalam PutusannyaNomor 419/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tanggal 13 April 2016 Telah melebihikewenangannya dalam memutus (ultra vires) dimana mengacu padaKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen dimana pada Pasal 40 juncto Pasal 12ayat (2) tentang Putusan BPSK, dimana amar putusan BPSK terbatas pada:Pasal 40:(1) Putusan BPSK dapat berupa:a.
    Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut;b.
    Menyatakan secara hukum BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenangmengadili perkara a quo;. Menyatakan secara hukum membatalkan putusan BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 419/Arbitrase/BPSK/BB/X/2015 tanggal 13 April 2016;. Menyatakan proses lelang yang dimohonkan oleh Penggugat/PemohonKeberatan bukanlah suatu perobuatan melawan hukum, dan telah sesuaidengan prosedur dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;.
    Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 13-12-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — HALIM ARJUNAIDY VS PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) AEK KANOPAN
78 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 934 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
    Bahkan terlihat jelas bahwaMajelis BPSK yang memutus perkara a quo tidaklah mengerti apa yangmenjadi hakhak konsumen maupun pelaku usaha.
    Nomor 934 K/Padt.SusBPSK/2016pertimbangan tersebut oleh majelis BPSK adalah bentuk tipumuslihat; Bahwa isi Pasal 18 (f) dan (h) sebagaimana yang terdapat dalampertimbangan putusan BPSK tersebut adalah sebenarnya isi pasaldari UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen dan bukanlah isi Pasal perjanjian pembiayaanAlMurabahah Nomor 20 tanggal 09 Juli 2012.
    Olehkarenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkaraa quo berkenan membatalkan putusan BPSK Pemerintah KabupatenBatu Bara Nomor 27/PtsAbt/BPSKBB/IV/2016, tanggal 15 April 2016;.
    Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 27/PtsAbt/BPSKBB/IV/2016,tanggal 15 April 2016 atau setidaktidaknya menyatakan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;3.
    Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 27/PtsAbt/BPSKBB/IV/2016 tanggal 15 April2016, batal demi hukum;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 16-05-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — SAWANGIN SIAGIAN VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., DSP UNIT AEK NABARA
95 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 367 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
    Bahwa pada halaman 1 Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 951/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016 tanggal 23 September 2016,dinyatakan hal Bahwa konsumen dalam surat gugatannya tertanggal 22Maret 2016 menyatakan ...dst;4.
    Bahwa demikian juga mengenai amar putusan Majelis BPSK angka 3yang menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidanganyang secara patut di panggil Majelis BPSK ...dst, bukan merupakanalasan atau dasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan(pengaduan) konsumen (ic.
    Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim yang muliamembatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor951/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016 tanggal 23 September 2016 untukseluruhnya;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusansebagai berikut:1.Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 951/Arbitrase/BPSK/BB/III/2016 tanggal 23September 2016 dan segala akibat hukumnya;
    Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 951/Arbitrase/BPSK/ BB/III/2016 tanggal 23September 2016 dan segala akibat kuhnumnya;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Sawangin Siagian(Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut;4.
    peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 08-03-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/Pdt.Sus-BPSK/2018
Tanggal 8 Maret 2018 — SUTIMIN VS PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
87 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 83 K/Pdt.Sus-BPSK/2018
    Nomor 83 K/Pdt.SusBPSk/2018secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut hukum dan perundangundangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;.
    Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 1231/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal29 Desember 2016 dan segala akibat hukumnya;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secaraarbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas namaNurmansyah (Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut;3.
    Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1231/Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.SusBPSkK/20183. Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 29 Desember 2016 tidakmempunyai kekuatan hukum;4. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadilisecara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas namaSutimin/(Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut;5.
    Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1231/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.SusBPSkK/2018tanggal 29 Desember 2016;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 13-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 13 Juni 2017 — PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk VS MUSLIM HASIBUAN
102 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
    BPSK a quo tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diaturdalam pasal 55 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen;Bahwa dalam putusan BPSK a quo pada halaman 6 (bukti P4)menyebutkan bahwa Majelis Hakim BPSK melaksanakan Pra Sidangberdasarkan Pasal 54 Ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 43 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen
    BPSK Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSKBB/X/2015tanggal 21 Januari 2016;Mengadili Sendiri1.
    Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau:3.
    Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumenyang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihaklawan; atauHalaman 10 dari 17 hal Put. Nomor 717 K/Padt.SusBPSK/2016c.
    Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Direktorat JenderalStandarisasi dan Perlindungan Konsumen tanggal 31 Desember2015 yang ditujukan khusus buat Ketua BPSK Kabupaten Batu Barabahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah diingatkan bahwa apabiladalam klausula perjanjian antara pihak ada memilih penyelesaiansengketa akibat adanya perjanjian di Pengadilan Negeri makasecara absolut BPSK tidak mempunyai kewenangan untukmenyelesaikan perselisinan tersebut.B.