Ditemukan 358940 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh; Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 07-05-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN MALANG Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Mlg
Tanggal 15 Oktober 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, dkk
153 — 69
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, dkk
    PerlindunganKonsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malangdan Status Lembaga adalah Badan Hukum telah memenuhi yang dipersyaratkan Undangundang dan Peraturan Pemerintah dan berlakudiseluruh Indonesia. sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelakuusaha yang di duga melanggar UndangUndang ke peradilan umum (pasal46 ayat 2 UUPK).2 Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional IndonesiaBerdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang.
    UUPK jugamenerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentuyang memiliki legal Standing.3 Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari UndangUndang No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara Khusussebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yangberbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat statusbadan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga
    jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan,dan lembaga jasa keuangan lainnya37383940Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat HI pada poin pertama adalahmengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan.Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapitidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan programpenindaan dengan demikian memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.bahwa LPKNI telah banyak melakukan pengaduan dan Pelaporan
    Penggugat I pada PemerintahKabupaten/Pemerintah Kota dan bukti/tanda bahwa lembaga tersebutbergerak dalam bidang perlindungan konsumen sesuai anggaran dasarnya(vide Pasal angka 9 UU Perlindungan Konsumen jo Pasal 2 ayat (1) PPNo.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat) ;5 Bahwa dengan demikian, secara hukum LPKNI ic.
    Perlindungan KonsumenNasional Indonesia (penerima kuasa) tidak dapat melakukan halhal yang tidak dikuasakankepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (penerima kuasa), maka denganmengacu kepada Pasal 123 HIR Majelis Hakim berkesimpulan terdapat kerancuan dalamgugatan ini karena Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Organisasi/egalstanding dengan gugatan biasa ;Menimbang, bahwa apabila lembaga perlindungan konsumen mewakili seseorangberdasarkan surat kuasa maka lembaga konsumen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-11-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3312 K/PDT/2023
Tanggal 13 Nopember 2023 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN YLKAI VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT GROBOGAN
254 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN YLKAI VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT GROBOGAN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 29-04-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 61/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Juli 2013 — MULIARDI CHAIDIR, MM;DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)
40 — 20
  • MULIARDI CHAIDIR, MM;DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 18-07-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Kepailitan/2013
Tanggal 18 Juli 2013 — TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, yang diwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Mirza Adityaswara terhadap SAHRONI, S.H., selaku Kurator PT Cideng Makmur Pratama (Dalam Pailit) dan PT BPR TRIPANCA SETIADANA
205 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN tersebut;
    TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, yang diwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Mirza Adityaswara terhadap SAHRONI, S.H., selaku Kurator PT Cideng Makmur Pratama (Dalam Pailit) dan PT BPR TRIPANCA SETIADANA
    PUTUSANNomor 23 PK/Pdt.SusPailit/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada pemeriksaanpeninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, yangdiwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, MirzaAdityaswara, berkedudukan di Gedung Equity Tower, Lt. 2021,SCBD, Lot 9 Jalan Jend.
    Tim Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang beralamat di EquityTower 20 21st Fl. Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, JalanJend. Sudirman Kav. 5253, Jakarta 12190, Indonesia sebagai Tergugat I;Hal 13 dari 28 hal. Put. No. 23 PK/Pdt.SusPailit/201313.2.
    PT BPR Tripanca Setiadana, yang beralamat di Jalan Laksamana MalahayatiNomor 138 Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampungsebagai Tergugat IT;Penggabungan antara Tim Likuidasi dengan Lembaga Penjamin Simpananmerupakan hal yang salah dan sangat tidak tepat. Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) merupakan suatu badan hukum yang berbeda dan terpisah dari TimLikuidasi yang dalam hal ini adalah Tim Likuidasi PT BPR Tripanca Setiadana(DL).
    Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkanpersetujuan Lembaga Penjamin Simpanan; Bahwa yang dimaksud sengketa likuidasi yang merupakan kewenanganPengadilan Niaga adalah:a. Sengketa pencairan aset dan/atau;b. Sengketa penagihan piutang kepada para Debitor;c. Sengketa pembayaran kewajiban bank pada para Kreditor;d.
    Bahwa dalam Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004tentang Lembaga Penjamin Simpanan jo.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 23-09-2022 — Putus : 27-10-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 238/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Oktober 2022 — Pembanding/Penggugat : Perkumpulan Lembaga Sangha Mahayana Indonesia Diwakili Oleh : Dr.EDDIE KUSUMA, SH., MH
Terbanding/Tergugat : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha
Terbanding/ Intervensi I : LEMBAGA SANGHA MAHAYANA INDONESIA, (SMI
118 — 21
  • Pembanding/Penggugat : Perkumpulan Lembaga Sangha Mahayana Indonesia Diwakili Oleh : Dr.EDDIE KUSUMA, SH., MH
    Terbanding/Tergugat : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha
    Terbanding/ Intervensi I : LEMBAGA SANGHA MAHAYANA INDONESIA, (SMI
Pengadilan PN TEMANGGUNG Perdata Wanprestasi
Register : 11-03-2013 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.Tmg
Tanggal 3 September 2013 — Penggugat : LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) KOTA SURAKARTA Tergugat : PT. BANK MEGA, Tbk
118 — 26
  • Penggugat : LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) KOTA SURAKARTATergugat : PT. BANK MEGA, Tbk
    PUTUSANNOMOR :08/PDT.G/2013/PN.TMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAPengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata gugatan pada peradilan tingkatpertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraatas nama:LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONALINDONESIA (LPKNI) KOTA SURAKARTA, yang beralamat di Jl.Tunggulsari, RT. 003/ RW. 016, Kelurahan Pajang, KecamatanLaweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakilioleh SUKATMIN, Pimpinan LPKNI(LEMBAGA
    TMG tanggal 11 Maret 2013 telah mengemukakanhalhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Adapun dalildalil Gugatan adalah sebagai berikut :1) Bahwa lembaga kami di Surakarta menerima pengaduanmasyarakat pada tanggal Tujuh Maret Dua Ribu Tiga Belas(07032013) Yang bernama Suparno dengan alamat Lingk.Argodewi RT/RW : 005/003 Desa : Mungseng Kecamatan :Temanggung Kabupaten : Temanggung yang hakhaknyadilanggar oleh TERGUGAT. berdasarkan Undangundang No. 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal
    masyarakat yang memenuhi syarat ;(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmemiliki kesempatan untukberperan aktif dalam mewujudkanperlindungan konsumen ;(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmeliputi kegiatan:a. menyebarkan' informasi dalam rangka meningkatkankesadaran atas hak dankewajiban dan kehatihatiankonsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;b. memberikan nasihat kepada konsumen yangmemerlukannya;c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upayamewujudkan
    perlindungankonsumen;d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya,termasuk menerima keluhanatau pengaduan konsumen;e. melakukan pengawasan bersama pemerintah danmasyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen ;(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungankonsumen swadayamasyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa tugas LPKSM tersebut diatas dipertegaslagi dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001tentang Lembaga
    Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat tidak mempunyai kewenangan atau kapasitashukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan gugatanserupa ke Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 PeraturanPemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat yang berbunyi sebagai berikut :Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkanhaknya, LPKSM dapat melakukan advokasi' ataupemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkanhaknya secara mandiri,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 10-09-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 K/Pdt.Sus-KIP/2019
Tanggal 10 September 2019 — PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
101 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-07-2012 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 27-08-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2012/PTUN-SRG
Tanggal 15 Agustus 2012 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMITE MASYARAKAT UNTUK PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI (LSM KOMPAST) Melawan BUPATI PANDEGLANG
111 — 62
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMITE MASYARAKAT UNTUK PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI (LSM KOMPAST) Melawan BUPATI PANDEGLANG
    red0;PE NETAPANNOMOR : 24/G/2012/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah menetapkan sebagai oberikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMITE MASYARAKAT UNTUKPARTISIPASI DAN TRANSPARANSI (LSM KOMPAST); Status BadanHukum Perdata; Beralamat di Jalan Raya PandeglangSerang KM. 01Kelurahan Kadumerak, Kecamatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-08-2010 — Putus : 05-01-2011 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 115/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 5 Januari 2011 — Eurocapital Peregrine Securities;Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)
351 — 208
  • Eurocapital Peregrine Securities;Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)
    EPS) adalah Perseroan yang bergerak dalam bidangperantara pedagang efek dan manajer investasi(investment manager) dan penjamin emisi(underwriter), yang mendapat izin dari Tergugat,Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga lKeuangan(BapepamLK), yang tunduk kepada ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas, UndangUndang Pasar Modaldan Regulasi Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan (BapepamLK) serta ketentuan Undang Undanglainnya ;2. Bahwa Penggugat, PT. Eurocapital Peregrine Securities(PT.
    PutusanNo.115/G/2010/PTUN.JKT.14perundang undangan sw Pasar Modal di Indonesia,Penggugat telah melaporkan adanya tindakan pidanapelanggaran perundang undangan pasar modal(penggelapan dana) yang telah dilakukan olehmantan Direktur Utama PT. lEurocapital PeregrineSecurities, Jodi Haryanto, dan telah memberikansemua data dan keterangan yang diperlukan kepadaBiro Pemeriksaan dan Penyidikan Badan PengawasPasar Modal dan Lembaga Keuangan dan kepada pihakKepolisian.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 18-06-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 21-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 35/PDT/2015/PT TJK
Tanggal 2 September 2015 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDAR LAMPUNG (YLBHI - LBH Bandar Lampung) Diwakili Oleh : Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. & Rekan2
Terbanding/Tergugat : PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI LAMPUNG
62 — 25
  • Pembanding/Penggugat : YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDAR LAMPUNG (YLBHI - LBH Bandar Lampung) Diwakili Oleh : Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. & Rekan2
    Terbanding/Tergugat : PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI LAMPUNG
    ./2015/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara antara :YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI), yangdiwakili oleh ALVON KURNIA PALMA,S.H. selaku KetuaBadan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI), alamat: Jalan Diponegoro No.74Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisilihukum di kantor kuasanya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-12-2021 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 28-07-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 295/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 28 Juli 2022 — Penggugat:
Perkumpulan Lembaga Sangha Mahayana Indonesia
Tergugat:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha
260 — 82
  • Penggugat:
    Perkumpulan Lembaga Sangha Mahayana Indonesia
    Tergugat:
    Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.SMG
Tanggal 5 Mei 2020 — Pemohon:
Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
Termohon:
Bupati Karanganyar
229 — 101
  • Pemohon:
    Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
    Termohon:
    Bupati Karanganyar
    .; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Kantor Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum KsatriaPancasila (LPBH Ksatria Pancasila) yang beralamat di Dk. Pentuk,RT.002, RW.008, Ds. Buntar, Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar,Prov. Jawa Tengah. Dengan alamat domisili elektronik Email:junndd@gmail.com;Selanjutnya di sebut sebagal ................. PEMOHON KEBERATAN;MELAWANHal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor: 17/G/KI/2020/PTUN.
    Tengah Nomor: 004/PTSA/I/2020, tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian SengketaInformasi Publik, dan terdapat kesalahan yang lebih fatal lagi ketika menyebutkan identitas Para Pihak; Hal ini jelas sekali terlinat pada halaman 1 Putusan yang menyatakan;Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menerima memeriksa danmemutus dalam sengketa informasi publik nomor register 032/SI/X/2019, yang diajukan oleh; oan ee RRRNama :Lembaga
    RAHANTOKNAM, S.H., M.H. j00007Para Advokat pada Kantor Lembaga Pemberdayaan dan BantuanHukum Ksatria Pancasila (LPBH Ksatria Pancasila) yang beralamat diDk. Pentuk, RT.002, RW.008, Ds. Buntar, Kec. Mojogedang, Kab.Karanganyar, Prov. Jawa Tengah; Berdasarkan pernyataan Pemohon Keberatan; Hal. 23 dari 51 hal.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 09-04-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.TJK.
Tanggal 9 April 2019 — -YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA Lawan PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Dkk.
222 — 71
  • -YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIALawanPEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Dkk.
    PUTUSANNomor 168/Pdt.G/2018/PN T jkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA, berkedudukandi Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusatdalam hal ini memberikan kuasa kepada Alian Setiadi,SH dan Rekan Advokat/Pengacara Publik pada KantorYLBHILBH Bandar Lampung, beralamat di Jalan AmirHamzah Nomor 35 Gotong Royong Tanjung
    Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yangberbentuk badan hukum Yayasan yang telah terdaftar berdasarkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU7352.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan BerdasarkanAkta Notaris Dr. lrawan Soerodjo, S.H., M.Si.
    Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan tersebut dalam Poin 2, 3,4, dan 5diatas, Penggugat sebagai Lembaga Pendamping Hukum Warga PasarGriya, menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Permohonan Audiensikepada DPRD Kota Bandar Lampung dengan Nomor : 041/SK/LBHBL/V/2018 tanggal 07 Mei 2018.7.
    Kalaupun secara materiil danprosedural terdapat kekurangan terhadap suatu produk hukum yangdikeluarkan oleh Tergugat I, maka Penggugat dapat mengajukangugatan pembatalan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Tjksebagai lembaga berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
    Kalaupun secara materiil danprosedural terdapat kekurangan terhadap suatu produk hukum yangdikeluarkan oleh Tergugat , maka Penggugat dapat mengajukangugatan pembatalan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negarasebagai lembaga berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-07-2006 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 856K/PDT/2001
Tanggal 7 Juli 2006 — KETUA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA PUSAT; KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, INSTITUT OF SCIENCES, PUSAT LABORATORIUM ENJENERING NASIONAL yang dahulu disebut LEN-LIPI BANDUNG, sekarang disebut PT. LEN-INDUSETRIE PERSERO, BUMN; KEPALA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BALAI PERCONTOHAN PENGOLAHAN BIJIH BESI LAMPUNG
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA PUSAT; KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, INSTITUT OF SCIENCES, PUSAT LABORATORIUM ENJENERING NASIONAL yang dahulu disebut LEN-LIPI BANDUNG, sekarang disebut PT. LEN-INDUSETRIE PERSERO, BUMN; KEPALA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BALAI PERCONTOHAN PENGOLAHAN BIJIH BESI LAMPUNG
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata Tanah
Register : 22-11-2011 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 32/Pdt.G/2011/PN Gst
Tanggal 7 Juni 2012 — - NURASTI TOBING.DKK.......................... sebagai Penggugat; LAWAN - LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNGSITOLI, DKK..................... Sebagai Tergugat;
52 — 10
  • - NURASTI TOBING.DKK.......................... sebagai Penggugat;LAWAN- LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNGSITOLI, DKK..................... Sebagai Tergugat;
    KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IB. GUNUNGSITOLI, berkedudukan di Jalan Dolok Martimbang Hilinaa, KotaGunungsitoli, selanjutnya disebut .... TERGUGAT I;2 PEMERINTAH RI Cg. MENTERI AGRARIA Cg. KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL Cg. KAKANWIL BPN SUMATERA UTARA Cq.
    Tanah ini berdasarkanSK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan No.SK.1130/DA/HP/N/1130/1975 merupakan Tanah Negara yangdiberikan kepada Departemen Kehakiman Lembaga PemasyarakatanGunungsitoli (Tergugat I) sebagai Penerima Hak Pakai, yang manahak pakai tersebut diberikan dalam jangka waktu 10 tahun terhitungsejak 1 Januari 1975 dengan ketentuan akan berakhir 31 Desember1984 dan setelah berakhirnya hak pakai Tergugat I tidak lagimemperpanjang hak pakai tersebut sampai sekarang ;6
    Alboin Situmorang (dulunya adalahPNS pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IJ B Gunungsitoli) yangterletak di Jalan A.
    Pemasyarakatan Klas II BGunungsitoli yang bernama Ali Adil Zebua, yang mana pada tahun1982 Ali Adil Zebua pindah tugas ke Lembaga Pemasyarakatan KlasII B Sibolga sampai dengan sekarang, sehingga pada tahun itu AlboinSitumorang beserta dengan keluarganya yang menggunakan danmerawat rumah dinas tersebut sampai dengan sekarang ;Bahwa Alboin Situmorang (suami/ayah para Penggugat)menggunakan dan merawat Rumah Dinas tersebut berdasarkan SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga PemasyarakatanKlas
    II B Gunungsitoli perihal Pemberian izin kepada Pegawai untukmenempati Rumah Dinas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B11Gunungsitoli yang mana tiap tahunnya surat keputusan tersebutdiperbaharui ;7 Bahwa untuk menempati Rumah Dinas Lembaga PemasyarakatanKlas II B Gunungsitoli tersebut tiap bulannya Alboin Situmorang(suami/ayah para Penggugat) dibebankan untuk membayar sewasebesar Rp.3.240, (tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang tiapbulannya dipotong dari gajinya ;8 Bahwa Alboin Situmorang (suami
Pengadilan PN MALANG Perdata
Putus : 25-09-2013 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 183/Pdt.G/2013/PN.Mlg.
Tanggal 25 September 2013 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK , dkk vs PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
35 — 15
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK , dkk vs PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
    PENETAPANNomor 183/Pdt.G/2013/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata pada tingkatpertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesiadisingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum Publikberkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan RayaWapoga No. 2 Perum Negujil Permai II Telp.0341492174/7723567 Fax. 0341402696 Malang 65123berdasar Pasal 46 ayat 1 huruf (C )
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-01-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2507 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO,, dk VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, dk
196 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYAMASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO,, dk VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, dk
    ., selaku Ketua dan Sekretaris Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Adamsco, dalam halini memberi kuasa kepada Harry F. Simanjuntak, S.H. dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Wisma BumiputeraLanjai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:1. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89, Jakarta Pusat;2.
    Tentang Kedudukan Hukum Penggugat.1.Bahwa Penggugat merupakan Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) berbentuk badan hukum perkumpulanberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan LPKSM Adamsco Nomor 08,tertanggal 08 September 2009, yang telah mendapat PengesahanPerkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan Nomor AHU2S.AH.01.06.
    TDLPK/2012yang mempunyai tujuan mewujudkan perlindungan konsumen dengandemikian Penggugat sudah mempunyai kapasitas sebagai Penggugatdalam perkara ini;Bahwa sebagai LPKSM, sebagaimana pendiriannya diamanatkan dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(UUPK), Penggugat memiliki tugas dan peranan untuk melakukanpengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadappelaksanaan perlindungan konsumen, seperti yang termuat dalam Pasal44 ayat (8) huruf e UUPK, yang menyatakan:tugas lembaga
    Bahwa Tergugat Il adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yang anggotanya berjumlahsekurangurangnya 35 (tiga puluh lima) orang dan sebanyakbanyaknya100 (seratus) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4UndangUndang Pemda DKI dan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UndangUndang22/2003):
    Putusan Nomor 2507 K/Pdt/2015dengan seluruslurusruja serta berbakti kepada masyarakat, nusa danbangsa;31.Bahwa sebagai lembaga perwakilan daerah dan unsur penyelenggarapemerintahan daerah, DPRD in casu Tergugat Il memiliki fungsipengawasan yang dituangkan dalam tugas dan wewenangnya, yaitumengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah, peraturan perundangundangan lainnya, peraturan kepala daerah in casu Peraturan Gubernur,APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan programpembangunan daerah, dan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 16-06-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN MALANG Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 30 Oktober 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL disingkat LPKNI , DKK VS PT VERENA MULTI FINANCE, Tbk, DKK
90 — 30
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL disingkat LPKNI , DKK VS PT VERENA MULTI FINANCE, Tbk, DKK
    PUTUSANNomor 129/Pdt.G/2014/PN.MlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1 LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL disingkat LPKNIbadan Hukum Perseroan, berkedudukan di Kantor Pusat Malang, Jl.
    perlindungan konsumen swadaya masyarakat ataupemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf ddiajukan kepada peradilan umum".2 Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yangtelah mengatur secara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat huruf(c) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentukbadan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapatstatus
    Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia" atau disingkat LPKNI" adalahPerseroan Nomor : AHU04158.40.20.2014 tentang PersetujuanPerubahan badan Hukum Perseroan Terbatas PTLembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yaitu MenyetujuiPerubahan Badan Hukum PT. Lembaga Perlindungan3 Bahwa Lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakatpada tanggal empat belas Juni dua ribu empat belas (14062014)yang bernama Choirul Sholeh dengan alamat Jl. : Jl.
    Otoritas Jasa Keuangan, yangselanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen danbebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, danpenyidikan.22 Bahwa tujuan Lembaga Tergugat II selaku otorita jasa keuanganpasal 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasanterhadap:a kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;bkegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; danc kegiatan
    jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembagapembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnyaBahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat II pada poin pertama adalahmengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan.Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapitidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan programpenindakan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.Bahwa LPKNI telah banyak melakukan pengaduan dan Pelaporan namun tidak adatindak
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 14-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Smr
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
ADHI GUNA HARYANTO
Tergugat:
Lembaga Bantuan Hukum LBH Kalimantan Timur
41 — 18
  • Penggugat:
    ADHI GUNA HARYANTO
    Tergugat:
    Lembaga Bantuan Hukum LBH Kalimantan Timur
    LBH Kaltim adalah nama tempat / kantorsebagai tempat pilihan domisili hukum untuk kepentingan berkorespondesibagi masyarakat pencari keadilanyang meminta bantuan hukum pada LBH Katim, sedangkan Pengurus LBHKaltim adalah Para Advokat dan Paralegal yang bergabung dan diangkatoleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur;3. Bahwa tanggung jawab penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasiada pada Para Advokat dan/atau Paralegal yang menerima kuasa.
    HJ.Leny Marlina(debetur) tentang penyerahan salah salah satu jamnan yakni SHM No.3011atau SHM No.446 manakala HJ.Leny Marlina selaku debetur tidak melunasiutangnya sebesar Rp.640.500.000, (enam ratus empat puluh juta lima ratusrupiah) hingga hari kamis tanggal 16 April 2020, diberi tanda T5;Foto copy sesuai dengan aslinya tanda terima berkas (12 item) dari AdhiGuna Haryanto untuk disimpankan oleh kuasa hokum Maharani VaraputriKulalein.SH.M.Kn, diberi tanda T6;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat lembaga
    bantuan hokum (LBH)Kalimantan timur Nomor 40/LBHKT/20 tertanggal 24 Agustus 2020 tentangtanggapan, diberi tanda T7;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat gugatan perdata ingkar janji No11/Pdt.G.S/2020/PN Smr tertanggal 1 September 2020 yang diajukan olehMaharani Varaputri Kulalein.SH.M.Kn selaku penggugat kepada Adhi GunaHaryanto selaku Tergugat, diberi tanda T8;Foto copy sesuai dengan aslinya surat keputusan Nomor 22/YLBHKaltim/SKP/VIII/2018 tentang penetpan susunan Pengurus dan strukturOrganisasi Lembaga
    ,M.Humyang merupakan Tim advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum KalimantanTimur;Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti pembayaran/kwitansi ataspembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Maharani VaraputriKulalein,S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 04-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 P/HUM/2018
Tanggal 21 Mei 2018 — ELITE PERMAI METAL MORKS VS KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP);
201 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ELITE PERMAI METAL MORKS VS KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP);
    Menyatakan Peraturan Kepala Lembaga kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang KatalogElektronik dan EPurchasing bertentangan dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang LaranganPraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;3. Menyatakan Peraturan Kepala Lembaga kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang KatalogElektronik dan EPurchasing tidak mempunyai kekuatan mengikat;4.
    Fotokopi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 6 Tahun 2016 (Bukti P2);3.
    Kelompok Kerja LKPP, untuk Katalog Pejabat Pengadaan/PPKmelakukan Nasional pada Kementerian/Lembaga/proses 2. Kelompok Kerja Kementerian, untuk Satuan Kerja PerangkatKatalog Sektoral Daerah/Institusi3.
    dalam Permohonannya pada bagian Pengujian Materiilangka 2 halaman 10 menyatakan Bahwa penerapan danpengaturan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang KatalogElektronik dan EPurchasing juga telah tidak sejalan denganpertimbangan dibentuknya LKPP yang berdasarkan PeraturanPresiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga KebijakanHalaman 32 dari 54 halaman.
    Fotokopi Pasal 42 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2016 tentang KatalogElektronik dan EPurchasing (Bukti T6);7.