tangga Penggugat dan Tergugat baikbaik saja,tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga kedua belah pihak mulai tidakharmonis lagi, karena Tergugat sering minum minuman keras sampaimemabukkan; Bahwa Tergugat sering pergi keluar rumah sejak pagi dan kembalidiwaktu pagi keesokkan harinya dalam keadaan mabuk; Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat atas perilakunya yang sukaminum minuman keras, namun, Tergugat tidak mengindahkan teguranPenggugat, bahkan bertengkar dengan Penggugat; Bahwa Tergugat pernah menangani

Penggugat dan Tergugat baikbaik saja,tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga kedua belah pihak mulai tidakharmonis lagi, karena Tergugat sering minum minuman keras sampaimemabukkan; Bahwa Tergugat sering pergi keluar rumah sejak pagi dan kembalidiwaktu pagi keesokkan harinya; Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat atas perilakunya yang sukaminum minuman keras, namun, Tergugat tidak mengindahkan teguranPenggugat, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Pengugatdengan Tergugat; Bahwa Tergugat pernah menangani

serta keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat, telahditemukan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2002, telah terjadi pernikahan antaraPenggugat dengan Tergugat, sehingga meniscayakan hubungan Penggugatdengan Tergugat sebagai suami istri; Bahwa perilaku dan kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras,mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat yang bermula sejak tahun 2003; Bahwa pada tahun 2014, Tergugat pernah menangani

tidak kembali lagi ke rumah dan entahkemana, dan lebih tragis lagi terhadap Penggugat maupun anakanak tidaklagi diberi nafkah oleh Tergugat maupun biaya pendidikan kedua oranganak tersebut ;Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN.Tte.6.Bahwa gugatan Penggugat ini timbul karena ketidak harmonisan dankekerasan, fisik, phisihis, tekanan batin yang cukup lama kurang lebih 6(enam) tahun yang dialami dan diderita oleh Penggugat dalam rumahtangga, oleh karena itu. mohon Majelis Hakim yang menangani

Bahwa sedangkan untuk biaya pemeliharaan dan biaya hidup anakanakmenjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anakanak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;Bahwa gugatan ini timbul karena perceraian maka mohon kepada Majelishakim yang menangani perkara ini menghukum Tergugat untuk membayarperkara ini.Berdasarkan uraian gugatan yang telah disampaikan diatas mohon kepadaMajelis Hakim yang menangani Perkara ini dapat memutus sebagai berikut:Primair1.

Penggugat Rekonvensi(Tergugat 1 asal) memohon Majelis Hakim yang menangani PerkaraMenjatuhkan Putusan Sebagai berikut : 1 Menolak Gugatan Para Penggugat (Tergugat Rekonvensi) secara keseluruhan.2 Menyatakan dalam Hukum bahwa Tergugat 1(Penggugat Rekonvensi) adalah sahAhli waris Tunggal dari tanah sengketa aquo berdasarkan semua bukti otentik yangdijabarkan dalam Persidangan.3 Menyatakan dalam Hukum Bahwa Gugatan spekulasi yang diajukan ParaPenggugat (Tergugat Rekonvensi) adalah Perbuatan Melawan

;Memulihkan Nama Baik Para Tergugat (Penggugat Rekonvensi) berdasarkanKebenaran dan Keadilan;Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara Memiliki Pendapatlain,Mohon Putusan Seadiladilnya. Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat II telah mengajukan Eksepsi danJawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : IIl~ toou dvDALAM EKSEPSIBahwa tergugat II menolak dalildalil gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

NasionalRepublik Indonesia ;7 Bahwa Proses penerbitan Sertifikat dilakukan secara Transparan dan terbuka untukumum, tidak dilakukan secara sepihak oleh Petugas Kantor Pertanahan KabupatenSumba Barat melainkan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengankepentingan Permohonan atau pemilik Tanah antara lain: Pemerintah Kecamatan,Pemerintah Desa serta para pemilik tanah yang berbatasan langsung;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas maka Tergugat II mohon kiranya kepadaMajelis Hakim yang menangani

Menghukum ........4 Menghukum para Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon kiranyamemberikan putusan yang seadiladilnya.

Bahwa sebagai mana kerugian yang di derita oleh PENGGUGATmaka sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata Yang berbunyi tiapperbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut sehingga dengan demikian PENGGUGATmemohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, menangani dan mengadiliperkara ini agar menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian yangtimbul dan dierita PENGGUGAT dengan dengan rincian

Bahwa sebagai mana keterangan pada posita No. 7 di atas dalamhal ini PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara Materiel danImmaterial yang jumlah total kerugian tersebut sebesar Rp.245.000.000,00Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tmg(Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) oleh karenanya PENGGUGATmemohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara iniuntuk menghukum TERGUGAT agar mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yang besar kerugian

Temanggung.Sehingga berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka PENGGUGAT mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq, Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa, menangani dan mengadili perkara ini agar berkenan untukmenjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMER:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan TERGUGAT tidak beretikad baik serta melakukan tindakanPERBUATAN MELAWAN HUKUM ;3.

Menyatakan putusan ini untuk dijalankan terlebin dahulu, meskipun adaupaya hukum, seperti Verzet, Banding, Kasasi maupun peninjauan kembali(PK);SUBSIDAIR: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menangani danmengadili Perkara ini mempunyai pandangan hukum berbeda mohon putusanyang seadiladilnya ( Ex Aquo Et Bono).Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugatdatang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ataupun menyuruh orang lain

merupakan perbuatanmelawan hukum atau onrecht matige daad;Bahwa dalam Salinan Putusan Nomor: 244/Pdt.G/2008/PTA.Sby yang menerangkanpada intinya adalah bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum erat kaitannyadengan ganti rugi maka upaya hukum atas suatu tindakan Perbuatan MelawanHukum dalam kaitannya dengan Ganti Rugi adalah bukan merupakan kewenanganPengadilan Agama;Bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang berlanjut dengan Ganti Rugitersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani

danmemeriksa perkara ini akan tetapi yang berwenang menangani dan memeriksaadalah Pengadilan Negeri;Bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat kekurangan para pihak karena almarhumMASDAM meninggalkan ahli waris sebagai berikut:SITI AISYAH bint MASDAM, umur 70 tahun;MA AH binti MASDAM, umur 68 tahun;MARIANA binti MASDAM, umur tahun;SURIANSY AH bin MASDAM, umur 44 tahun;ALIANSYAH bin MASDAM, umur 42 tahun;JOHANSYAH bin MASDAM, umur 41 tahun;IRUS binti MASDAM, umur tahun;Bahwa MARIANA binti MASDAM telah

Berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas yang diuraikan oleh paraTergugat adalah sangat beralasan dan berdasar hukum apabilaPengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili, dan memutuskanperkara ini InCasu sependapat dengan Yurisprudensi tersebut diatas ataugugatan Penggugat belum sempurna maka sudah seyogyanya MajelisHakim Pengadilan Negeri Serang yang menangani perkara ini harusmenyatakan perkara ini tidak dapat diterima.

Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas yang telah di uraikan olehpara Penggugat adalah sangat beralasan dan bersandar hukum apabilaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini INCasu sependapat dengan yurisprudensi tersebut diatas atau gugatan penggugat belurn sempuma maka sudah seyogyanyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang menangani perkara iniharus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.6.

Bahwa ternyata pihak Tergugat d.r telah melakukan perbuatan melawanhukum tersebut diatas akibatnya menjadi tidak tenang sebagaimana di aturdalam pasal 1365 KWH Perdata Jou pasal 1367 KUH Perdata yang telahmenimbulkan kerugian menjadi tidak tenang maka sudah seyogyanyaMajelis Hakim menangani perkara ini menghukum Tergugat dalamrekonvensi untuk membayar ganti rugi kerugian moril dan immaterialsebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) secara tunai.7.

quo Pengadilan TinggiBanten meneliti buktibukti Kepemilikan dan Tergugat 2 asal usul Riwayat tanahmilik Para Pemohon Kasasi secara rinci dan tegas mengenai batasbatastanahnya yang asal tebak oleh petugas Badan Pertanahan Nasional KotaCilegon, hal ini jelas judex a quo Pengadilan Tinggi Banten yang mengenaiperkara ini tidak cermat dalam menilai bukti kKepemilikan para Pemohon Kasasiyang mana dalam kata hibah tersebut sudah memuat batasbatas tanah milikpara Tergugat hal ini jelas Majelis Hakim yang menangani

Mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang hidup dalammasyarkat akan tetapi Majelis Hakim yang menangani perkara ini telahmenyalahi dalam menilai pembuktian dari Pemohon Kasasi yang telahmerugikan para Pemohon Kasasi dimana para Pemohon Kasasi meminta judexa quo Mahkamah Agung RI memerintahkan pemeriksaan ulang terhadapPeradilan Tingkat Pertama dalam perkara ini supaya objek sengketa tanahseluas 16 M?

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003, diketahuidalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek inidikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsungmaupun tidak langsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal inijuga sejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa ParalPihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelolalsecara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendirisendiriataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bank Rakyat Indonesia (Persero),T bk Kantor Cabang atib etePENGGUGAT telah mendapat informasi dan re ay dariTERGUGATI untuk menangani dan mengerjakan ReeseBarang/ asa Konstruksi Paket Peningkatan J ala es Cirebon Cs2 dariKementerian Pekerjaan Umum yang We dan didapat olehTERGUGATIV yang sebelumnya PE U tidak kenal; Bahwa selanjutnya atas dasar r si TERGUGATI PENGGUGATpada tanggal 31 Maret 201 an Akta Kuasa dari TERGUGATIVnomor 54 tanggal 31 Maxet 2040 oleh Notaris Risbert, SH. untuk menanganidan

mengerjakan Pengadaan Barang/)asa Konstruksi PaketPeningkata Pass Cirebon Cs2 dari Kementerian PekerjaanUmum angkan dan didapat oleh TERGUGATIV secara lelangse Akta Kuasa Direksi nomor 54 tanggal 31 Maret 2010 olehoy Risbert, SH yang didalamnya tercatat/ertuang Rekening BRIYY Cinere Nomor: 0428.01.000026.30.3 atas nama TERGUGATIVdan Rekening BRI Cabang J atibarang Nomor: 0165.01.000140.30.7 atasnama PENGGUGAT sebagai sarana transaksi;Bahwa PENGGUGAT untuk menangani dan mengerjakan ProyekPengadaan

Kabupaten/Kotayang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPUKabupaten/Kota oleh KPU Provinsi berdasarkan Keputusan KPUProvinsi; Menimbang, bahwa perihal apakah DKPP berwenang untukmemeriksa dan memutuskan pengaduan dugaan pelanggarankode etik yang dilakukan oleh Penggugat yang terjadi pada tahun2010, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1angka 22 dan Pasal 109 ayat (2) Undangundang Nomor 15 Tahun2011 tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa DKPPadalah lembaga yang bertugas menangani

,memeriksa dan memutuskan dugaan pelangaraan kode etikpenyelenggara Pemilu yang lahir berdasarkan Undangundangnomor 15 tahun 2011 di mana undangundang tersebut berlakusejak diundangkan tanggal 16 Oktober 2011, dan sebelumberlakunya Undangundang nomor 15 Tahun 2011 yangmendasari lahirnya DKPP, fungsi, tugas dan wewenang DKPPdalam menangani memeriksa dan memutuskan dugaanpelangaraan kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diaturdalam Undangundang Penyelenggara Pemilihan Umum lamayaitu.

Undangundang Nomor 22 Tahun 2007 dilakukan olehlembaga yang bernama Dewan Kehormatan yang berdasarkanPasal 1 angka 20 dan Pasal 112 ayat (1) dan (2) UndangundangNomor 22 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Dewan Kehormatanadalah alat kelengkapan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yangdibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik PenyelenggaraPemilu, yang berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan (2) Undangundang nomor 22 Tahun 2007 dinyatakan bahwa dalam haladanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan olehanggota

KPU Kabupaten/Kota, maka untuk memeriksa pengaduandan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yangdilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DewanKehormatan KPU Provinsi yang bersifat ad hoc, sehingga dengandemikian, dengan adanya penggantian undangundangPenyelenggara Pemilihan Umum yang semula diatur berdasarkanUndangundang Nomor 22 Tahun 2007 yang mendasari lahirnyaHal. 49 dari hal. 42 Putusan Perkara Nomor :109/G/2012/PTUN.BDGlembaga yang menangani dugaan pelanggaran kode etik

,memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yangdilakukan oleh Penggugat pada tahun 2010 sebelum lahirnyaDKPP, didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, karena itu DKPP telahmenjalankan wewenangnya sesSuai dengan Pasal 18 PeraturanBersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012 Nomor11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode EtikPenyelenggara Pemilihan Umum, sehingga Majelis menarikkesimpulan bahwa DKPP berwenang untuk menangani,memeriksa

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruhbiaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Batu Licin /Majelis Hakim yang menangani perkara iniuntuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untukseluruhnya.2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinanantara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum.3. Menceraikan perkawinan antara Penggugat danTergugat.4.

Batulicin Nomor 679/Padt.G/2019/PA.Bicn.Atau apabila majelis hakim yang menangani perkara ini untukmenjatuhkan putusan yang seadiladilnya demi kebahagiaan kedepannyaantara kedua belah pihak;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyatanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk datang menghadap ke persidangan;Bahwa, Majelis

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003,diketahui dalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek inidikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsungmaupun tidak langsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal inijuga sejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa ParaPihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelolasecara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendirisendiriataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

September 2013, sesuai KutipanAkta Kelahiran Nomor : 1755/UM/2018 ; Bahwa Pemohon dan saksi ingin mengganti nama anaknya karenasejak anak Pemohon berusia 1 (satu) tahun, mulai mengalamigangguan kesehatan/ panas tinggi, sering menangis tanpa sebab danberulang kali dirawat dirumah sakit ; Bahwa dengan kondisi anak Pemohon yang sakitsakitan tersebut,awalnya Pemohon beserta saksi mengangap biasa dan berusahamengobati melalui jalur medis, setelah beberapa kali dirawat ternyataanak Pemohon oleh dokter yang menangani

Hakim yang menangani permohonan Pemohon untuk dapatmemberikan suatu Penetapan mengenai perbaikan/perubahan Tahun LahirPemohon tersebut ;Untuk menjadi bahan pertimbangan Ibu, bersama ini Pemohon juga turutlampirkan buktibukti sebagai berikut :1.aoSurat Keterangan Domisili Nomor : 136/2036/2020 dari Keuchik GampongLhok Seuntang, Kecamat Julok, Kabupaten Aceh Timur ;Surat Keterangan Nomor : 135/2036/2020 dari Keuchik Gampong LhokSeuntang, Kecamat Julok, Kabupaten Aceh Timur ;Foto copy KTP An.

Hakim yang menangani permohonan Pemohonuntuk dapat memberikan suatu Penetapan mengenai perbaikan/perubahanTahun Lahir Pemohon tersebut ;Menimbang bahwa, berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untukmengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan akan Pasal 72 ayat (1) jo.

., M.H. masingmasing anggota Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjungpinang yang menangani perkara Nomor46/PDT.G/2008/PN.TPI. yang meminta uang atau tanah sebelummenjatuhkan Putusan perkara a quo (vide Bukti PPK1);Bahwa dalam surat Komisi Yudisial tersebut di atas, disebutkan/diberitahukan kepada Sdr. Tony Babu, S.H (Kuasa Hukum Penggugat)selaku pelapor bahwa pada waktu= menangani perkara Nomor46/PGT.G/2008/PN.TPI hakim Bambang Nurcahyono, S.H., M.H.

., M.H. ketika menangani perkaraNomor : 46/PDT.G/2008/PN.TPI tersebut, sebagai berikut:a. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan setempat dan setelah PutusanProvisionil perkara a guo dijatuhkan, hakim Bambang Nurcahyono, S.H.,M.H. mengajak Kuasa Hukum Penggugat (Tony Babu, S.H) untukbertemu dengannya di ruangan kantornya di Pengadilan NegeriTanjungpinang, hari/tanggal lupa, sekitar antara pukul 11.0012.00 WIB.hal. 12 dari 28 hal.

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Humpada waktu menangani perkara a quo telah melakukan perbuatan yang tidakpatut dilakukan oleh seorang hakim, sudah cukup memberikan indikasi kuatadanya keterkaitannya dengan uang yang dimintanya kepada Kuasa HukumPenggugat dan Sdr. Awang itu. Sebab, faktanya pemberian nomorhandphone pribadinya itu diberikannya kepada Kuasa Hukum Penggugatdan Sdr.

Awang pada saat ia sedang menangani perkara Nomor :46/PDT.G/2008/PN.TPI dan in casu pada saatsaat sebelum memutuskanperkara tersebut Selain dari pada itu, antara Kuasa Hukum Penggugat danSdr.

Hakim yang menangani kedua perkara ini, keduaorang hakim ini pun telah terlibat pula di dalamnya (H.

Bahwa tingkah laku Tergugat selama ini telah banyak merugikanPenggugat sebagai isteri yang seharusnya diayomi dan dilindungi olehTergugat sebagai suami;Berdasarkan hal hal tersebut diatas , bersama ini Penggugat memohonkepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskansebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan Talak satu bain sughro TergugatTT ) terhadap Penggugat (becaececeeeeeceeeraueneeeanesaeeeaeeseess );3.

Membayar biaya perkara berdasarkan hukum;AtauApabila Majelis Hakim yang menangani Perkara ini mempunyalpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalamHalaman 3 dari 6 hal.

Bahwa Para Pembanding /Para Tergugat dalam jawaban, telahmengajukan pula gugatan Rekonpensi, gugatan Rekonpensi tidakdiperiksa serta tidak diputus oleh Majelis Hakim yang menangani danmemeriksa Perkara a QuiO; 20202020020 "2.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 136 H.I.R Eksepsi selainya, kecualiyang menyangkut kekuasaan Hakim, secara absolut dan relatif harusdibahas dan diputus bersamasama dengan pokoki perkara,sebagaimana dalam penjelasan butir ke2 (dua) Pokok Perkara tidakdiperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim yang menangani perkara aQUO nnn ono nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen neem nnenneeMenimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 519/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst

Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung No. 2959K/Pdt/2001 tanggal 6 Februari 2003, tidak akurat/tidak kongkrit, kearifanMajelis Kasasi dalam menangani perkara ini masih sangat dituntut dandiperlukan kemandiriannya, sehingga dapat menghasilkan putusan yangbaik, bukan sebaliknya menjatuhkan putusan yang keliru dan merugikanpihak Pemohon Peninjauan Kembali ;.

No. 53 PK/Pdt/2004diwajibkan menangani perkara haruslah memeriksa perkara secarakeseluruhan dan harus membuat alasan hukum yang jelas (regal van hetobyektive recht) ; bahkan harus mencukupkan alasanalasan hukumyang jelas (vide Pasal 182,183 dan Pasal 184 HIR) ;Sebaliknya Majelis Kasasi yang menangani perkara No. 2959 K/Pdt/2001telah menyampaikan Pasal 178, 182, 183 dan Pasal 184 HIR, dansekaligus telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata ;.

Majelis Kasasi dalam menangani kasus ini tidak mendasariPeraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan Hukum Adat yangmencakup dengan dua syarat yaitu tunai dan terang, di sisi lain MajelisKasasi dan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) Semarang tidakmemberikan landasanlandasan hukum = yang lain khususnyaYurisprudensi Mahkamah Agung dan Kitab UndangUndang HukumPerdata (BW) ; dalam hal ini putusan judex facti (Pengadilan Tinggi)mempunyai pengertian yang salah mengenai jual beli antara Tergugat(Pemohon

STAMINAH dan Almarhum H Latif di Pengadilan Negeri Barru;Bahwa sebelumnya TERGUGAT menyatakan secara terbuka disaksikanoleh Andi Samad bahwa selama ini pengacara TERGUGAT tidak ada yangberes dan hanya menghabiskan dana TERGUGAT;Bahwa TERGUGAT sebelum penandatanganan surat kuasa khususmenyatakan telah ditipu oleh oknum Pengacara, oknum Hakim dan oknumPanitera PN Barru dan seorang oknum Panitera Perdata di MahkamahAgung yang belakangan telah dilaporkan oleh PENGGUGAT;Bahwa PENGGUGAT membantu TERGUGAT menangani

permasalahanhukum TERGUGAT atas' permintaan TERGUGAT sejak tanggal15 September 2015 setelah penandatanganan surat kuasa khusus dansurat perjanjian penanganan perkara;Bahwa mengingat persoalan ini sungguh sangat rumit dan butuh waktulama untuk mengungkapkan benang kusut berupa perdata dan pidanamaka mengharuskan PENGGUGAT bolak balik Makassar Barru danJakarta dan dalam proses itu PENGGUGAT menemukan Novum (alatbukti yang baru) yang sebelumnya tidak pernah terungkap oleh para legalTERGUGAT yang menangani

Aminah dkk;Bahwa tanpa memeriksa identitas PENGGUGAT selakuadvokat/pengacara, TERGUGAT telah memberi kuasa dan membuatperjanjian penanganan perkara;Bahwa ternyata pada sekitar pertengahan tahun 2015 sayamendapat kabar bahwa PENGGUGAT ada menangani salah satu perkaraperdata selaku sebagai KUASA PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Barru;8terpaksa mengambilalih urusan itu di Kepolisian Daerah Sulselbar sebabPENGGUGAT mengabaikan dan mentelantarkan amanah kuasa yangtelah saya berikan dengan cara pergi ke

PP: 23/EXT/PP/ DT/2003 tanggal 10 Februari 2003,diketahui dalam Pasal 3 mengenai Bentuk Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek inidikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek ini Para Pihak tidakdibenarkan bertindak sendirisendiri ataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsungmaupun tidak langsung yang akan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan

Hal inijuga sejalan dengan Perjanjian KSO Total PP di dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa ParaPihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakan Proyek ini dikelolasecara terpadu (Integrated Management) dan tidak dibenarkan bertindak sendirisendiriataupun mengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah bersamaantara Penggugat dengan Tergugat di xxxx, Kota Bekasi sejak 1(Satu)tahun yang lalu tanopa memberitahu dan menjelaskan keberadaannyasaat ini;Berdasarkan hal hal tersebut diatas , bersama ini Penggugat memohonkepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskansebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan Talak satu bain sughro Tergugat (xxxx terhadapPenggugat (xxxx);3.

Membayar biaya perkara berdasarkan hukum; AtauApabila Majelis Hakim yang menangani Perkara ini mempunyaipendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugathadir dipersidangan, Majlis telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat dengan memberikan nasehat dan saran secukupnya, Penggugatdapat menerima nasehat dari Majelis Hakim tersebut dan Penggugat danTergugat dapat rukun lagi dan akan rukun kembali dalam membina rumahtangganya