MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Unilink Prima untuk pengangkatan pengurus yang baru ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp.126.000,-(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bentuk RUPS mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan /atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, Sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar, dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS4.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagiPerseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumumanakan diadakan nya RUPS dan persyaratan lain nya untukpenyelenggraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturanperundang undangan di bidang pasar modal.Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 79 UUPT, yaitu :Ayat (5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktuPaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7)

: Dewan Komosaris wajid melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Bahwa sebagaimana aturan tersebut diatas maka Pemohon berhakmengajukan permohonan Penyelenggaraan RUPS;Bahwa sebagai pemilik 1.400 lembar saham, Pemohon sama sekali tidakpemah diberikan laporan pembukuan, sehingga Pemohon sama sekali tidakmengetahui laporan keuangan serta laporan laba rugi

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memiliki hakuntuk mengajukan RUPS kepada Pengadilan Negeri Surabaya.Bahwa atas dasar uraian dan dasar dasar permohonan tersebut diatas, mohonkiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan sebagaiberikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraanRUPS PT.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 di Pasal 9 tentangKepengurusan Perseroan poin ke 2 diatur bahwa para anggota direksidiangkat oleh RUPS untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, tentunyamenurrut hakim hal ini bertentangan dengan Pasal 94 ayat (2) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwaanggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkatkembali , dan pengangkatannya tentunya melalui RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 94 ayat

Berbentuk iklan dalam surat khabar;Jadi pemanggilan atau undangan untuk RUPS atau RUPSLB dengan SuratItertulis adalah telan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidakmelanggar hukum, dan mengenai isi pemanggilan RUPS kepada Pemegangsaham digariskan pada pasal 82 ayat (3) yang harus mencantumkan:a. Tanggal RUPS diadakan;b Tempat RUPS diadakan;Cc Waktu RUPS diadakan;d.

Mata acara RUPS;e Pemberitahuan bahwa bahan RUPS yang akan dibicarakantersedia di kantor perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS;Sehingga dengan demikian pemanggilan RUPSLB tersebut telah sesuaidan berdasarkan hukum sehingga dengan demikian pemanggilanRUPSLB tersebut adalah sah adanya;7. Bahwa tidaklan benar Tergugat telah mengabaikan hak hak dankepentingan Hukum Penggugat selaku Direktur PT.

Olen karenanya RUPS LB Perseroan tetapterselenggara pada tanggal 11 Februari 2021 (vide angka 9 dan angka10 bagian posita gugatan).

Tentang Tidak Sah dan Batal demi Hukum Akta Notaris yang MemuatHasil Penyelenggaraan RUPS LB PerseroanBahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwapenyelenggaraan RUPS LB Perseroan merupakan perbuatan melawanhukum dan semua produk serta hasilhasil RUPS LB tersebut secaraotomatis adalah tidak sah dan batal demi hukum (vide angka 12 bagianposita gugatan dan angka 4 bagian petitum gugatan).Bahwa semua produk danhasilhasil RUPS LB Perseroansebagaimana dimaksud di atas salah satunya adalah akta Notaris

Bahwa sekalipun Penggugat tidak hadir dalam RUPS LB Perseroan,sehingga tidak turut ambil bagian atas keputusan RUPS LB Perseroandan tidak menandatangani akta itu, namun hal itu diperbolehkanberdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 jo.Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2004, yang masingmasing menentukan sebagai berikut:Pasal 90 UU Nomor 40 Tahun 2007(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (Satu

ITG untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan alasan Pemohon sudah mengundurkan diri dari Perseroan PT.ITG, namun atas surat permohonan tersebut Direktur Utama Perseroan PT.

Bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 80 UU nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan Dalam hal Direksi atauDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Bahwa

Bentuk RUPS Luar Biasa;b. Mata acara atau agenda RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham yaitu :L. Penerimaan Pengunduran diri Direktur atas nama ASIS RIYANTOper tanggal tanggal 22 januari 2019;il. Pengunduran diri saya (ASIS RIYANTO) selaku PemegangSaham Perseroan PT ITG;iil. Penjualan seluruh saham milik pribadi ASIS RIYANTO sebanyak25 lembar saham senilai Rp 25.000.000, selaku pemegang saham diperseroan PT. ITG di tawarkan kepada pemegang saham lainnya di perseroanPT. ITG;c.

Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS;d. Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan UUPT atau Anggaran Dasar.Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA5. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. ITG wajibhadir dalam RUPS;6. Menetapkan hari, tanggal dan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa di tempat kedudukan Pemohon;7.

Indo Tata Graha, tertanggal 11Maret 2020, diberi tanda P4;5.Fotocopy Berita Acara Penyerahan, atas nama Asis Riyanto,tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda P56.Fotocopy Surat Terima Tanggapan RUPS, tertanggal 07 April2020, diberi tanda P6;Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA7.Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggapan RUPS, tertanggal 07April 2020, diberi tanda P7;8.Fotocopy Surat Tanggapan Kedua RUPS, tertanggal 22 Juni2020, diberi tanda P8;Menimbang, bahwa surat bukti

dan oleh karena tidak ada kesepahaman tentangmekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkan ruangantersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris yangmemberhentikan PENGGUGAT sebagai Direktur perseroan

dapat bertindak sendirisendiri, melainkanberdasarkan keputusan Dewan Komisaris10.2 RUPS diselenggarakan tidak memiliki agenda yang jelas,dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan RUPS:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenangyang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Sesuaidengan peraturan perundangundangan.Termasuk dalam wewenang RUPS adalah untuk menunjukanggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memutuskanuntuk menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris

RUPSterdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa(RUPSLB).Bahwa PARA TERGUGAT telah memanipulasi faktafakta dalamNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.BORNEO KARUNIA MANDIRI (BKM), sebagai berikut : PARA TERGUGAT telah mencantumkan nama PENGGUGATpada halaman 2 point 3 Notulen, dan mempersepsikanPENGGUGAT sebagai pihak yang memberi kuasa kepadaTERGUGAT II untuk membuat pernyataan atas keputusanrapat, sedangkan fakta PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

tanggal 28 September 2018 yang tertuangdalam Surat Pernyataan Berita Acara Rapat RUPS PT.

Maka, berdasarkan pasal 9 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan:Ayat (2)RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulukepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalamsurat kabar.Ayat (3)Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan Paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan, dalam halyang mendesak, jangka waktu tersebutdapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengantidak memperhitungkan tanggal panggilan dan

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.Ayat (6)Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri.Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2015/PN.Unr151617181920Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (5) dan (6) tersebut agarpelaksanaan RUPSLB ke III (tiga) PT Poliplas Indah Sejahtera/PemohonPenetapan dapat dilaksanakan, maka PT Poliplas Indah

yang kedua tidak mencapai kuorum, maka untukmelangsungkan RUPS yang ketiga harus dengan kuorum yang ditetapkanoleh Pengadilan Negeri ;Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan RUPSLB adanya kebutuhan yangmendesak yaitu untuk penambahan modal ;Bahwa penambahan modal dipergunakan untuk perputaran investasi,untuk penambahan order karena adanya permintaan dari luar, untukpembaruan mesin supaya bisa mengimbangi persaingan, serta untuksarana dan prasarana ;e Bahwa diinternal PT.

dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1% (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali Undangundang dan/atau Anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yanglebih besar;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;Menimbang, bahwa dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroandapat memohon kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan

Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga;Menimbang, bahwa Penetapan kuorum untuk RUPS Ketiga oleh KetuaPengadilan dapat dimohonkan setelah Perseroan melaksanakan ketentuanketentuansebagaimana diatur dalam pasal 86 UU No. 40 tahun 2007 dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atastelah ternyata bahwa Pemohon PT.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;e.

dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi.5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebutmulai berlaku sejak ditutupnya RUPS

Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima)sampai dengan poin 10 (sepuluh) karena Penggugat hanya Direktur yang diangkatdab bukan sebagai Pemegang Saham di Perseroan telah sehingga Penggugat tidakperlu diundang dalam RUPS sebab Penggugat tidak punyak HAK SUARA didalamRUPS, dan dalam RUPS telah memutuskan memberhentikan Penggugat darijabatannya sebagai Direktur.

API Indonesia Nomor 58, tanggal 17 Januari2011 dan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut untuk melaksanakan kewajibandan kewenangannya sebagai personifikasi perusahaan, Direktur ditunjuk oleh parapemegang saham dalam wadah RUPS, Bahwasannya Direktur diberi gaji dantunjangan berdasarkan keputusan RUPS sehingga RUPS menjadi bukti kesepakatanantarorgan perusahaan, RUPS dan anggota Direksi.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) ADPenggugat jelas menegaskan bahwa: laba bersih Perseroandalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca danperhitungan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan danmerupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut carapenggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.9.

Hal tentang pemegang saham sangat penting dalamperkara ini untuk menjadikan jelas dan terang tentang siapasiapayang berhak sebagai peserta RUPS, dengan demikian RUPS yangdilaksanakan adalah RUPS yang sah karena dihadiri oleh PemegangSaham yang sebenarnya. Penggugat beranggapan bahwa gugatandidasari itikad buruk karena menyembunyikan fakta yang bersifatprinsip dan elementer, sehingga dapat menyebabkan lahirnyapemahaman dan pertimbangan yang miss/eading (menyesatkan);.

Hal tentang pemegang saham sangat penting dalam perkaraini untuk menjadikan jelas dan terang tentang siapasiapa yang berhaksebagai peserta RUPS, dengan demikian RUPS yang dilaksanakanadalah RUPS yang sah karena dihadiri oleh Pemegang Saham yang13sebenarnya.

disahkan oleh RUPSTAHUNAN dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurutcara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS TERSEBUT.e Pasal 71 ayat (1) VUUPTHal 17 dari 22 hal.

ALI SINAR SEJATI),maka menurut hukum para Pemegang Saham harus segera untukmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);5. Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali meminta dan mendesakTergugat untuk ikut melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)akan tetapi Tergugat tidak mau melakukan Rapat Umum PemegangSaham tanpa memberikan alasan yang berdasarkan hukum;6.

akan13tetapi Tergugat tidak pernah mau menghadiri RUPS tersebut meskipun sudahdipanggil berulang kali.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum PemegangSaham atau disingkat RUPS;b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.

ALISINARSEJATI dan oleh karena harus dilakukan penawaran sehingga ahli wariswajib hadir dalam RUPS tersebut.

ALI SINARSEJATI tanpa dihadiri Tergugat adalah sah, tidakpernah dapat dibuktikan oleh para Penggugat telah dilakukan RUPS tersebut19dengan agenda apa?

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon atau nama yang di usulkan Para Pemohon untuk melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pemegang saham guna penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA serta menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. ARTAWAN NUSANTARA.

3. Menetapkan kuorum kehadiran dan atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa khusus sebatas untuk Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yaitu paling sedikit 1/3 (sepertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
4. Menetapkan Para Pemohon atau nama yang di usulkan oleh Para Pemohon sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA.

5. Menetapkan mata acara rapat RUPS Luar Biasa PT. ARTAWAN NUSANTARA yang akan diselenggarakan oleh Para Pemohon atau nama yang di usulkan secara sah oleh Para Pemohon sebagai Ketua Rapat, adalah :
- Mengangkat Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2013 TERGUGAT diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dengan kata lain, selama belum ada keputusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmembatalkan keputusan yang diambil dalam RUPS/RUPS LB, makakeputusan tersebut tetap berlaku dan mengikat baik ke dalam maupun ke13.14.15.luar Perseroan.

PST.ada aset pribadi/aset keluarga yang di atas namakan sebagai asetperusahaan;Bahwa saksi menghadiri RUPS LB PT. DharmakaryaDhikaalambhana pada tanggal 13032013 dan saksi bertindak sebagaiMC atas permintaan Pak Rafiq Radinal;Bahwa RUPS LB dilaksanakan di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakartadimana RUPS LB diselenggarakan untuk pembelaan dari Ir. Hery PriantoMuchrodji dan menindaklanjuti mengenaipemberhentian sementara Ir.

Hery Prianto Muchrodji;Bahwa seingat saksi pada saat RUPS LB, tidak ada membahas mengenaipengembalian atau penjualan saham dimana pada saat RUPS LB tersebutkepemilikan saham dari Ir. Hery PriantoHalaman 49 dari 74 halaman, Pts.No. 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.

Saham Luar Biasa (RUPS LB) padatanggal 13 Maret 2013 merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

PLAY TIME tidak pernah mengadakanRUPS baik RUPS Tahunan dan/ ataupun RUPSLB sebagaimana dimaksudpada Pasal 78 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroanterbatas (UU PT);Pasal 78 UU PTRUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(1) RUPS tahunan wayjib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir;(2) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);(3) RUPS lainnya dapat diadakan

PLAY TIME memiliki kewajiban untuk segera melakukanpemanggilan RUPSLB, namun Fakta yang terjadi, hingga saat ini Direksi PT.PLAY TIME tidak melakukan kewajibannya tersebut;PASAL 79 Ayat 5 UU PTDireksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 79 ayat (6) UU PT, PEMOHONkembali mengirimkan permintaan penyelenggaraan RUPSLB kepada DewanKomisaris PT.

(Bukti P9);Pasal 79 Ayat 6 UU PTDalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (5):a. Permintaan penyelenggaran RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimana dimaksudpada ayat (2)huruf b;Bahwa surat sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) di atas (VideBukti P9) telah dikirimkan melalui Kantor Pos Indonesia ke alamat PT. PLAYTIME di Jalan M.H.

PLAY TIME wajib melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangkawaktu paling lambat 15 hari terhitung dari tanggal surat telah diterima;Pasal 79 ayat 7 UU PT Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;Bahwa pada faktanya, sampai dengan tanggal PERMOHONAN ini dibuat,PEMOHON masih belum mendapatkan adanya panggilan dari DewanKomisaris PT.

PLAYTIME tidak pernah mengadakan RUPS baik RUPS Tahunan dan/ataupun RUPSLBHal. 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 346/Padt.P/2019/PN. Tngdengan agenda pemberhentian dan pengangkatan direksi dan dewan komisarisperseroan tersebut;Menimbang, bahwa dalam posita permohonan, pemohon mengutarakansebagai direktur PT.

) LuarBiasa PT QDC Technologies serta menunjuk sendiri Notaris untukpelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.QDC Technologies;Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.QDC Technologies melalui Pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan dengan Surat Tercatat ataudengan iklan dalam Surat Kabar Harian yang terbit secara nasionalsesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang

berlaku;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDC Technologies;Halaman 2 dari 8 hal.

Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untukmenyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. QDC Technologies serta menunjuk sendiriNotaris untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. QDC Technologies ;4. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa PT.

QDC Technologies melalui Pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dilakukan denganSurat Tercatat atau dengan iklan dalam Surat Kabar Harian yangHalaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2018terbit secara nasional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;5. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDCTechnologies ;6. Menetapkan agenda rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT.

Nomor 2928 K/Pdt/2018Bahwa sedangkan permintaan Pemohon untuk menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDCTechnologies, Pemohon harus menyelesaikan kewajibannya sebagaipembeli dan Pemegang Saham PT QDC Technologies yang belumdilunasi kepada Termohon Ill sebesar Rp18.360.000.000,00 (delapanbelas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), sehingga tepat JudexFacti alasan Pemohon meminta izin mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT QDC Technologies adalahtanpa

Penerbitan keputusan tersebut mengesahkan HasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bumi Aspalindo Aceh (untukselanjutnya disebut RUPS PT BAA) tanggal 26 Juli 2010 yang dituangkandalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Aspalindo Aceh Nomor02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh H.

Putusan Nomor 63 K/TUN/2015UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang berbunyi: ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelan tanggal pemberhentian sementara harusdiselenggarakan RUPS ayat (8) dalam hal setelah lewat waktu 30(tiga puluh) hari RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidakdiselenggarakan, atau RUPS tidak mengambil keputusan,pemberhentian sementara itu menjadi batal;.RUPS PT BAA tanggal 26 Juli 2010 yang diselenggarakan/dilaksanakan oleh Komisaris

Utama PT Bumi Aspalindo Aceh cacathukum, karena dilaksanakan oleh organ perseroan yang belumberhak menyelenggarakan RUPS, di mana semestinya organperseroan yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksisesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbunyi:Ayat (1):Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksudPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 78 ayat (4) dengan didahului

Hal ini terkaitdengan pihak yang berwenang menyelenggarakan RUPS tanggal26 Juli 2010 tersebut;g.

Zamri, SH., MH., di mana memuat informasimengenai hasil RUPS PT Bumi Aspalindo Aceh yang diselenggarakanpada tanggal 26 Juli 2010;c.

Biro Klasifikasi Indonesia Nomor : SK203/MBU/2012tanggal 25 Mei 2012 (Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS).

BKI oleh Tergugatmelalui Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS tidak berpedoman kepadaPermen No.

BKI ditentukan*Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului pemanggilan RUPS.Dengan demikian, yang menyusun Agenda dan Panggilan RUPS adalah ParaPenggugat. ; b Pasal 20 ayat (3) RUPS menyatakan apabila ada penambahan mata acara lainharus disetujui oleh semua Pemegang Saham, sehingga tidak ada mata acarauntuk Pemberhentian Para Penggugat.; c Dengan tidak mengenyampingkan fakta tersebut, pemberhentian Para Penggugattidak dilakukan Dalam RUPS tetapi DILUAR RUPS. ; 12 Bahwa Tergugat menolak dalildalil

membuat Keputusan Diluar RUPS diatur dan tunduk pada UndangUndangPerseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT.

;Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksiyang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentiansementara tersebut; Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara,anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

BumimasMegahprima yang telah disepakati oleh para pemegang saham adalahmengenai Kuorum RUPS yang menyatakan bahwa RUPS dapatdilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dalam RUPS ( vide Korum Kehadiran, Keputusan RUPS danHak Suara Pasal 10 ayat (1) huruf a);Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT.

II) yang mencatat seluruh hal yang dibicarakandalam RUPS tersebut dan membuat minuta/ Berita Acara RUPS LuarBiasa Turut Tergugat I:Dalam RUPS Luar Biasa tersebut oleh Penggugat kembalimengemukakan keberatankeberatannya, akan tetapi Ketua RapatSdr.

Penggugat dalam RUPS Luar Biasa tersebut menyatakan tidaksetuju terhadap ketiga agenda, sedangkan Sdr. Djadjang Tanuwidjaja(Tergugat II) dan PT Intitacon Lestari (Tergugat ) menyatakan setuju.Dengan demikian mengingat agenda RUPS kesatu dan Agenda RUPSkedua saling berkaitan yaitu berkenaan dengan perubahan seluruhAnggaran Dasar Turut Tergugat , RUPS tidak dapat mengambilkeputusan atas kedua agenda RUPS yang diusulkan tersebut;Catatan:Sdr.

RUPS tersebutdan membuat minuta/ Berita Acara RUPS Luar Biasa Turut Tergugat ;RUPS Luar Biasa tertanggal 9 Juli 2009 tersebut menyetujui untukmengangkat anggota Direksi dan Komisaris Turut Tergugat terhitungsejak ditutupnya rapat tersebut dengan susunan sebagai berikut:DireksiDirektur Utama: Sdr.

Djadjang Tanuwidjaja selaku Direktur UtamaTurut Tergugat yang dapat menyelenggarakan RUPS. Sebagai pemegangsaham mayoritas, kehadiran Tergugat dan Tergugat II dalam RUPS yangdiadakan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama TurutTergugat I, mengakibatkan RUPS sah berdiri (memenuhi syarat minimumkorum RUPS yang ditentukan Anggaran Dasar Turut Tergugat yaitu lebihdari 1/2 ) dan karenanya dapat mengambil keputusan tanpa perluHalaman 16 dari 50 hal. Put.

Bahwa, memperhatikan pula ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangmenyatakan " Anggota Direksi diangkat oleh RUPS" (Rapat UmumPemegang Saham);.

terhadap Penggugat yangdiberhentikan oleh RUPS saat itu maka RUPS saat itu dianggap belumsah karena belum ditandatanganinya Berita Acara RUPS.

Dalamkenyataannya Penggugat tidak mau menandatangani Berita AcaraRUPS tanggal 03 Januari 2011 serta saat RUPS dilaksanakan,sebelum RUPS ditutup/selesai, Penggugat telah walk out denganmembawa Daftar Hadir peserta Rapat Umum PemegangSaham.sehingga sampai dengan tanggal 03 Januari 2011, kedudukanPenggugat adalah tetap masih selaku salah satu Direktur PT.

EnerrenTechnologies;Bahwa, kesalahan penentuan tanggal 03 Januari 2011 sebagai tenggatwaktu Penggugat telah diberhentikan selaku karyawan adalah sebuahkesalahan yang nyata, karena setelah RUPS tertanggal 03 Januai 2011tersebut secara formal belum menghasilkan produk "Berita AcaraRUPS" yang merupakan ketentuan imperatif (karena Penggugat keluarHal. 15 dari 28 hal.Put.Nomor 775 K/Pdt.Sus/2012ruangan dengan membawa "Daftar Hadir" RUPS serta tidak maumenandatangani Berita Acara RUPS), sehingga berdasarkan

Enerren Technologies harus melaksanakan RUPS Keduadengan cara mengundang kembali Penggugat dan para pemegangsaham lainnya didalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal21 Februari 2011, dimana dalam RUPS tersebut, Penggugat justru tidakhadir, padahal telah dipanggil secara patut dan sesuai denganketentuan pemanggilan RUPS kedua, sehingga pada akhirnya RUPSKedua memutuskan untuk memberhentikan Penggugat selaku Direkturdan pemberhentian Penggugat didasarkan pada kewenangan yangdimiliki oleh Rapat Umum

Nomor 2180 K/Pdt/2017Pemegang Saham tidak mau hadir pada rapat RUPS PT Sac Nusantara,padahal faktanya UndanganUndangan RUPS tersebut yang denganalasan sudah dikirim (entah dikirim kemana ?)

Nomor 2180 K/Pdt/2017isinya menolak permohonan jjin korum yang diajukan oleh yangmenamakan dirinya Pengurus PT Sac Nusantara/Tergugat Keduauntuk menyelenggarakan RUPS PT Sac Nusantara/Tergugat Keduapada tahun 2008, dengan segala akibat hukumnya;Bahwa, dengan telah dibatalkan penetapan jjinijin Korum Tergugat Kedua(PT Sac Nusantara) tersebut di atas, maka demi hukum RUPS dan/atauRUPSLB Tergugat Kedua (PT Sac Nusantara) yang diselenggarakan padatahun 1997 dan tahun 1999 dan turunannya berupa RUPS dan

ikut membantu untukmewujudkan pembuatan penandatangan aktaakta RUPS pengalihansahamsaham jatuh waris yang masih diatas namakan Tergugat Kedua(Ny.

) yang pernahdiadakan oleh Tergugat II yaitu: Akta RUPS PT Sac Nusantara Nomor 11 tanggal 27 Juni 2000 yangdibuat oleh Ny.

Tita Ariyani, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta RUPS PT Sac Nusantara Nomor 12 tanggal 28 Juni 2000 yangdibuat oleh Ny.

Bukit Kalisari Artha Makmur, namun dikarenakantempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak ada tempat lagi makasebelum rapat dimulai Panitia Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) memindahkan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) ke Bintang Hotel dengan jarak daritempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidakmenghadiri rapat sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Penggugat kembali mengirim

1 yang diwakili kuasanyatelah hadir untuk memenuhi undangan RUPS LBtersebut sesuai dengan undangan rapat yang diterimanyatetapi pada tanggal yang ditetapkan tersebut Penggugattidak hadir di tempat sesuai undangan RUPS tersebut dankami telah menanyakan kepada pengelola tempat yangakan diadakan RUPS LB tersebut disampaikan tidak adapemesanan ruangan atas nama Penggugat maupun PTBKAM.Berdasarkan Undang Undang No 40 tahun 2007 Pasal 82ayat 3:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan

mata acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2 Maret2020 tersebut sudah diakuil sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justrumalah sebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempatRUPS

Bukit Kalisari Artha Makmur; Bahwa RUPS hanya 1 (satu) hari dan mencapai kesepakatan; Bahwa awal mula perkenalan dalam mengurusi tambak dan saksidibatu untuk mengurusi tambak; Bahwa karyawan PT.

BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT. Bukit Kalisari Artha Makmursehingga audit tersebut bersifat pribadi dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat;Bahwa Lembaga Audit yang ditunjuk oleh Mei Suryawan (/n casuTergugat) saat perusahaan meminta Berita Acara RUPS tentang audit PT.

dan PARA TERGUGAT terjadi perdebatanbeberapa waktu lamanya dan oleh karena tidak ada kesepahamantentang mekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkanruangan tersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris

PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20 WIB.

Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukHal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT PTKmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

Bahwa kewenanganTergugat IV selaku Notaris hanya terbatas pada penilaian terhadapdokumen yang diserahkan oleh para penghadap, terutama menyangkutpihakpihak yang berwenang mengadakan RUPS dan dipenuhinya atautidak kuorum RUPS sesuai dengan porsi kepemilikan saham dari parapemegang saham. Sedangkan mengenai pihakpihak yang diundangdalam RUPS dan isi RUPS itu sendiri, bukanlah kewenangan dariTergugat IV untuk menyelidikinya, melainkan kewenangan dari organ PTterkait selaku badan hukum.

DALAM PROVISI1.Melarang PARA TERGUGAT atau) Kuasanya, PENGURUSperseroan yang ditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkaitlainnya untuk melaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28Oktober 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RapatPT.

) merupakan salah satu OrganPerseroan disamping Direksi dan Komisaris yang diatur dalam Pasal 75sampai dengan Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas; pengaturan mana menurut pendapat ahli harus dilihatsecara utuh dan merupakan satu kesatuan;e Undangundang menyatakan bahwa RUPS terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS Lainnya, akan tetapi dalam praktek istilah RUPS Lainnya disebutdengan RUPS Luar Biasa;e Bahwa disamping RUPS, pemegang saham juga dapat mengambil keputusandiluar

RUPS melalui sistem circular resolution atau Usul Keputusan yangdiedarkan;e Bahwa sebelum dilaksanakannya RUPS, menurut UU No.40 Tahun 2007terlebih dahulu harus dilakukan pemanggilan secara patut kepada pemegangsaham.

Menurut penjelasan Pasal 81 ayat (2) untuk melakukan RUPS, Direksiyang harus melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham, namun tidakmenutup kemungkinan pemanggilan untuk melakukan RUPS dari DewanKomisaris atau pemegang saham berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri, dengan ketentuan :1 Pemanggilan RUPS oleh DewanKomisaris :Dewan Komisaris baru berwenang melakukan pemanggilan RUPS berdasarkanketentuan Pasal 79 ayat (6) dan penjelasan Pasal 81 ayat (2) UU No.40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas

dalam keadaan :e direksi tidak melakukan Pemanggilan RUPS dalam tempo 15 hari dari tanggalpermintaan RUPS yang diajukan Dewan Komisaris;2 Pemanggilan RUPS oleh Pemegang SahamPemegang Saham diberikan hak untuk melakukan pemanggilan RUPS, denganterlebih dahulu melakukan dan atau mengajukan permohonan kepada KetuaPutusan No.: 669/Pid.B/2013/PN.PDG, tanggal 10 Februari 2014 Page 23 ofPengadilan Negeri tempat kedudukan perseroan untuk melakukan pemanggilanRUPS, dengan ketentuan Direksi dan Dewan Komisaris

tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari dari tanggal diterimanya suratpermintaan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 81ayat (1).