diatas maka sesuai pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaiman telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 72, Jo. 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, untuk pelaksanaan salilan

pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaiman telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, untukpelaksanaan salilan

dulu pernah diucapkannya sesaat setelah menikah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, untuk pelaksanaan salilan

sesuai pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaiman telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, untukpelaksanaan salilan

sesuai pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaiman telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, untukpelaksanaan salilan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pemalang untuk mengirimkan salilan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam Daftar yang disediakan untuk itu; ---------------------------------5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk mengirimkan salilan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dan PPN KUA Kecamatan Cimanggis Kota Depok ;----------------------------------------------------------6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;----------

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaktercapai ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan, gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, untuk pelaksanaan salilan

sesuai pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaiman telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, untukpelaksanaan salilan

Peradilan Agama sebagaiman telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan AgamaPutusan Nomor 2222/Pdt.G/2016/PA.Kbm.Halaman 6 dari 8 halamansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, untukpelaksanaan salilan

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salilan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaktercapai ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan, gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, untuk pelaksanaan salilan

yang dulu pernah diucapkannya sesaat setelah menikahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, untuk pelaksanaan salilan

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan salilan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Balong, kabupaten Ponorogo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ; a. Muthah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ;b.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untukmengirimkan salilan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Balong, kabupatenPonorogo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ;a. Muthah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ;b. Nafkah, maskan dan kiswah selama Termohon menjalani massaiddah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;5.

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan, gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2012 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, untuk pelaksanaan salilan

membayar uang iwadlsebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut, maka sesuai Pasal 39 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatanPenggugat petitum 2 dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, untuk pelaksanaan salilan

jopasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan, gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2001 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, untuk pelaksanaan salilan

hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek(vide Pasal 125 HIR); 22222 22 2222222 = =Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2015/PA.Clp.Halaman 7 dari 9 halamandan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, untukpelaksanaan salilan

pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaiman telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, permohonanPemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, untuk pelaksanaan salilan

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaktercapai ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor Tahun 1974tentang Perkawinan, gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 ayat (1) Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, untuk pelaksanaan salilan