Ditemukan 352 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : undang undng undaan unding undangã uniang uncang undian
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-01-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 16 Juni 2017 — Penuntut Umum:
HALIMAH, SH
Terdakwa:
Hj. ST. RABIAH, S.Pd.M.Pd
121 — 41
  • Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 3 Agustus 2016 — AJAT SUDRAJAT
71 — 16
  • dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, makaTerdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam ancaman hukuman Pasal 3 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan selain hukuman badan (penjara) jugaada hukuman denda (dan atau denda), sehingga dalam hal ini Majelisberpendapat kepada Terdakwa selain akan dijatuhi pidana badan (penjara) jugaakan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini dengan berpedoman kepada Ketentuan Pasal 30 Kitab Undnag
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 11 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
HIDAR, SH
Terdakwa:
H.ABD RASYID .HP
67 — 26
  • Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-12-2017 — Upload : 20-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor '100/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks
Tanggal 28 Desember 2017 — - JPU Vs. - H.HAMKA, S.H. dan HARTAWAN TAHIR, S.H
70 — 0
  • Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal 12 April
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-12-2017 — Upload : 11-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2017/PN MKS
Tanggal 28 Desember 2017 — - JPU Vs. - Hj. ANDI NUZULIAH.SH
88 — 45
  • Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal 12 April
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 23-02-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 102/PDT.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 29 Maret 2017 — Penggugat:
WAHYUNINGSIH
Tergugat:
1.Dr. SANUSI, SP.O.G.
2.RUMAH SAKIT BERSALIN ANGGREK MAS
3.RUMAH SAKIT MH. THAMRIN SALEMBA
4.Dr. CUT DIAH TRIS MANANTI, Sp.O.G.
370 — 374
  • Pasal 4 Jo Pasal 5 Undnag undang Nomor 44 tahun 2009Hal 67 dari 161 Hal Put No 102/2016 /PN.Jkt.Brt.tentang Rumah Sakit semestinya memberikan pelayanan terbaik bagiPenggugat dan bertenaggungjawab atas tindakan Tergugat danTergugat IV yang merugikan Penggugat.Bahwa Tergugat III sebagai Rumah Sakit telah memberikan pelayanansecara paripurna yaitu melakukan operasi sampai selesai denganmengobati/menghentikan pendarahan diperut Penggugat, Tergugat IIIjuga profesional yaitu menangani Penggugat secara
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 14-12-2020 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
Allied World Managing Agency Limited
Tergugat:
1.PT. Bagja Kumbara Nusantara
2.PT. Samudera Ekspedisi Aman
455 — 708
  • dalam keadaan kongkrit mau tidak mau wajibdilaksanakan dan ditaati sedangkan kalau Undang undang sudahdiundangkan dalam lembaran Negara berarti itu Sudah mengikat bagi seluruhWarga Negara Indonesia; Bahwa termasuk semua kelembagaan yang ada karena Undang undang ini bersifat universal dan dibuat untuk kepentingan masyarakat ; Bahwa peraturan pemerintah merupakan peraturanan organik atauperaturan pelaksanaan dari Undang undang artinya dia ada dibawahUndang undang atau merupakan kaki daripada Undang undnag
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 676/Pid.Sus/2019/PN Tng
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ANDRY SUDARMAJI, SH
Terdakwa:
DIDI APRIADI ALIAS PETET BIN BADRUDIN
71 — 10
  • Unsur Tanpa hak atau melawan ; Bahwa sesuai dengan ktentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan danatau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika haruslahmendapat jin dari pejabat yang berwenang yang ditunuk olehUndang Undnag ini, pasal UU R.I No 35 tahun 2009 mnsyaratkanbahwa narkotika hanya dapat diprgunakan untukplayanankesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian ilmupengetahuan dan teknologi ;3.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 23 Maret 2016 — Drs. H. DAUD FANSURI, M.Pd
80 — 36
  • dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwaharuslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam ancaman hukuman Pasal 3 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan selain hukuman badan (penjara) juga adahukuman denda (dan atau denda), sehingga dalam hal ini Majelis berpendapatkepada Terdakwa selain akan dijatuhi pidana badan (penjara) juga akan dijatuhipidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini denganberpedoman kepada Ketentuan Pasal 30 Kitab Undnag
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2017 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 2 Juni 2016 — ARKASIM, S.Sos Bin Alm. HAMID
151 — 33
  • dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, makaTerdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam ancaman hukuman Pasal 3 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan selain hukuman badan (penjara) jugaada hukuman denda (dan atau denda), sehingga dalam hal ini Majelisberpendapat kepada Terdakwa selain akan dijatuhi pidana badan (penjara) jugaakan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini dengan berpedoman kepada Ketentuan Pasal 30 Kitab Undnag
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
437 — 341
  • Auditor yang bergerak dibidangkeuangan negara yang boleh menghitung kerugian Negara : auditor BPK, auditorBPKP, auditor IRJEN, auditor INSPEKTORAT, semua bisa kata kuncinya agarterhindarkan tidak terjadi Conflict Of Interest ;Bahwa ketika barang diterima sesuai waktu yang dijadwalkan tidak ada masalah ;Bahwa Undnag undang tentang Audit Undang undang Nomor : 15 tahun 2003tentang pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang undang BPK; menghitung kerugian negara / audit menelusuri semua
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
139 — 46
  • Secara yuridis,penyalahngunaan wewenang dalam Undnag Undang AdministrasiPemerintahan dinyatakan terjadi ketika badan dan/atau pejabat pemerintahandalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan melampauiwewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenangHal. 155 dari 579 hal. Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgwenang.