1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin Pemohon (Uud Syaripudin bin Aris) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Linah Rustinah binti Tarli) di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar

Bahwa berdasarkan uraian angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), GUGATANini diajukan terkait dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yangdilakukan secara terangterangan dan meluas dengan mengabaikankebenaran dan atau dengan mengabaikan kedaulatan rakyat, kedaulatannegara, Pancasila, UUD 1945, peraturan perundangundangan dankepastian hukum integrasi kedaulatan hasil PEMILU 9 April 2014 c.g. olehpara TERGUGAT dkk, yaitu :a.

Pemerintahan Negara Republik Indonesia hasilintegrasi PEMILU 9 April 2014 (Kedaulatan penghitungan suara danKedaulatan ASPIRASI POLITIK), yaitu : Landasan ldiil : Pancasila Landasan Konstitusionil : UUD 1945 Landasan Operasionila.

Bahwa:a.Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakmengembangkan diri melalui pbemenuhan kebutuhan dasarnya, berhakmendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuandan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnyadan demi kesejahteraan umat manusia.Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakuntuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secarakolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.Pasal 28 D ayat (1) UUD

1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangPutusan Perdata perkara Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN.Mlg halaman 7 dari 14adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 menyatakan : Setiap warga negaraberhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,sesuai dengan hati nuraninya.Pasal 28

E ayat (3) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhak untukberkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkanpribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikaninformasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas perlindungan diri

Dimana para TERLAWANdan POKOK PERKARA sangat jelas.Dimana secara SAH dan Meyakinkan menurut/ berdasarkan Hukum Negara RI c.q.Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 c.g. PEMILU 9 April 2014 dengan segala integrasinya(akibat hukum dan tindak lanjutnya), dapat diuraikan bahwa berdasarkan/ menurutHukum Negara Republik Indonesia yaitu : Landasan Idiil : Pancasila Landasan Konstitusionil : UUD1945 Landasan Operasionil : (Pemilu 9 April 2014 Pasal 1 ayat (2)UUD 1945 c.g.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwaPemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi atas penyelenggaraanPemerintahan Negara Republik Indonesia dan kehakiman berada padaKedaulatan Yth. Bapak Mujais (atas nama Yth.

Bapak Mujais) selaku manusiayang hidup c.g. dalam jabatan Presiden Republik Indonesia dan HakimPemutus Perkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara Republik Indonesiadengan kekuasaan dan kewenangan TIDAK TAK TERBATAS dan wajibtunduk dan patuh pada pelaksanaan mandat kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat(2) UUD 1945. Dimana kekuasaan kehakiman dalam ruang lingkup MahkamahAgung Republik Indonesia c.q.

Hukum Positif) jo Putusan KedaulatanRakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan PANCASILA yang merupakanYURISDIKSI KEDAULATAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIASEBAGAI NEGARA HUKUM BERDASAR ATAS KETUHANAN YANGMAHA ESA Kedaulatan Yth.

Demikian halnya Proposal/ Permohonan/tindakan hukum atas nama Kedaulatan rakyat TIDAK DAPATDIBATALKAN oleh kekuasaan/ kewenangan (penegakanhukum dan kehakiman) yang SEDANG DALAM SENGKETAdan atau TIDAK sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Pasal2 UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.c) Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud uraian huruf a) dan b)c.q.

1945;Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum ...

;Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum;Pasal 28E ayat (1) UUD 1945:Setiap orang bebas ..., memilih tempat tinggal di wilayah negara ...;Halaman 5 dari 39 halaman.

Putusan Nomor 34 P/HUM/201611.Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhakmemperoleh pelayanan kesehatan;Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebuttidak dapat diambil alin secara sewenangwenang oleh siapa pun;Pasal 28 ayat (2) UUD 1945:Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatifatas dasar apapun dan

Putusan Nomor 34 P/HUM/201637.Bahwa telah menjadi hak setiap warga negara Indonesia untukmempunyai Hak Milik atas tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalamPasal 28H ayat (1) dan (4) UUD 1945.

ayat (1) UUD 1945:Setiap orang bebas ... memilih tempat tinggal di wilayah negara ...

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ade Kurnia Bin Uud Darsono) terhadap Penggugat (Santi Rustiawati Binti Umen Rusyana);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

Bahwa sesuai amanat pasal 1 ayat (3) UUD 1945: Republik Indonesia sebagaiNegara hukum, dan atas dasar kaidah UUD 1945 berupa konsensus bangsadan landasan Negara bersifat mengikat terhadap pemerintah, Lembaga Negara,Lembaga Masyarakat dan seluruh penduduk Indonesia tanpa kecuali semuanyawajib takluk pada hukum yang berlaku Jo menurut pasal 3 huruf d undangundang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menyebutterwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalampelayanan publik

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 dalam menetapkan :Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidakboleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun, jo melanggar ;Halaman 11 Putusan Nomor 517/PDT/2019/PT.DKIVi.(1)(2).

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 dalam menetapkan Setiap orang berhak atasperlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yangdibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakanhak asasi ;.

milikmasyarakat 1.c PENGGUGAT yang melanggar secara nyata PeraturanPemerintah, Peraturan Presiden, Asas Legalitas, Asas Kepastian Hukum,Hukum Positif Hak Asasi Manusia Peraturan perundangundangan, PutusanMA Nomor 154k/Pid/1993 dan pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, Pasal 28 ayat(4) UUD 1945 dan Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;Bahwa sesuai amanah pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia sebagai NegaraHukum (bukan Negara Kekuasaan), jo menurut Asas Legalitas intinyamenetapkan Pimpinan Negara, Para

1945 dan pasal 28 ayat (4) UUD 1945,pasal 28 ayat (4) UUD 1945, pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945,berwujud perbuatan melawan hukum, yang telah melanggar asas keadilansosial, Asas legalitas, Norma hukum, beserta menyakiti rasa keadilanmasyarakat;Bahwa sesuai penetapan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Republik Indonesiasebagai Negara hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan,ketertiban, ketentraman, keadilan kepada masyarakat Indonesia, dan sesuaiasas kepastian hukum, asas legalitas, hukum

Kepastian Keadilan dari, oleh, untuk Kedaulatan (rakyat dannegara)/ Kekuasaan/kewenangan Pemerintahan Negara RepublikIndonesia/Kedaulatan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaiNegara Hukum berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang SAH bagisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (integrasiPutusan Perdata perkara Nomor: 78/Pdt.G/2017/PN.Mlg halaman 2 dari 9hasil PEMILU 9 April 2014) yaitu diselenggarakan dengan berdasarkan : Landasan ldiil : Pancasila Landasan Konstitusionil : UUD

Bahwa berdasarkan uraian diatas, GUGATAN ini diajukan terkait denganadanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan secara terangterangan dan meluas dengan mengabaikan kebenaran dan ataudengan mengabaikan kedaulatan rakyat, kedaulatan negara,Pancasila, UUD 1945, peraturan perundangundangan dan kepastianhukum integrasi kedaulatan hasil PEMILU 9 April 2014 c.g. oleh paraTERGUGAT dkk dan merugikan PENGGUGAT sebagaimana uraianangka 8 (delapan), yaitu :a.

Bahwa:a.Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakmengembangkan diri melalui pbemenuhan kebutuhan dasarnya, berhakmendapat pendidikan dan memperoleh mantfaat dari ilmu pengetahuandan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnyadan demi kesejahteraan umat manusia.Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakuntuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secarakolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.Pasal 28 D ayat (1) UUD

1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 menyatakan : Setiap warga negaraberhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,sesuai dengan hati nuraninya.Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas kebebasan berserikat

, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhak untukberkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkanpribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikaninformasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, danharta benda yang di bawah kekuasaannya

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Mengizinkan Pemohon (Agus Supriatna Bin Nana Suryana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ade Siti Binti Uud) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara RepublikIndonesia yang menganggap haknya dirugikandengandiberlakukannya Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015tentang BAB IV Kewenangan dan Tugas Majelis PermusyawaratanUlama, disamping itu juga Hak Konstitusional Pemohon yang setidaktidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh: Pasal 28E ayat (1), (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasanberagama di Indonesia ada pada konstitusi; Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 setiap orang wajib menghormatiAsasi

Bahwa berdasarkan aturan diatas, yang diuji di Mahkamah Agungadalah peraturan dibawah undangundang sementara yangmenjadi batu ujinya adalahundangundang bukan UU Dasar 1945.Sementarapermohonan hak wuji materil yang diajukan olehPemohon terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2015 salah satu batuujinya adalah 28E, 28J UUD RI yang mana terhadap UUD RI yangberwenang untuk mengujinya adalan Mahkamah Konstitusiberdasarkan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 24 Tahun2003 tentangMahkamah Konstitusi sebagaimana telah

Tahun2015 karena bertentangan dengan UUD RI (Pasal 28E dan Pasal28J) yang sangat jelas telah mengaburkan kewenanganMahkamah Agung sehinggasudah sepatutnya Mahkamah Agungmenyatakan tidak berwenang mengadiliperkara a quo;Il.

Bahwa penyusunan RUU sebagai penyempurnaan dari UndangUndang Nomor 18 Tahun 2001, tetapmengacu kepada sistim danprinsip NKRI dan konstitusi RI (UUD 1945);4.

Kekhususan ataukeistimewaan yang disebut dalamnorma Pasal18B ayat (1) UUD 1945 merupakandua hal yang bersifatalternatif sehingga kekhususan suatu satuan pemerintahan adalahsekaligus keistinewaannya;Bahwa dalam paragraf 3.11 angka 4 Putusan Mahkamah Konstitus!

Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan NegaraIndonesia dalah Negara Hukum;16. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakanbahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungandan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang samadihadapan hukum;17.

Menyatakan Tindakan Tergugat dan Tergugat II yangingin merampas barang barang milik Para Penggugatadalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangandengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo.1320 KUH Perdata;2.

Menyatakan Tindakan Tergugat dan Tergugat II yangmemaksa Penggugat untuk menandatangani suratpernyataan sesuai perintah dari Tergugat dan Tergugat IIadalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangandengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo.1320 KUH Perdata;5.

Menyatakan surat pernyataan 24 Mei 2018 yangdibuat dibawah paksaan dan atau ancaman para Tergugatadalah tidak sah sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 2 UUD 1945 NKRI jopasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;6.

Menyatakan Tindakan Tergugat dan Tergugat II yangmengenakan bunga 20% kepada Para Penggugatkemudian dibungakan lagi 10 % dan dibungakan lagi 10%walaupun para penggugat sudah tIlebih bayarRp.20.625.000, (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua PuluhLima Ribu Rupiah) adalah perbuatan melawan hukumsebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRIjo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 1 UUD1945 NKRI jo 28 ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UUNo 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;7.

Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.Bahwa UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) yangberbunyi Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan olehpengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Maka dengan adanya ayat (2) Pasal 55 UndangUndang Nomor 21Tahun 2008 sangat jelas sama sekali tidak ada kepastian Hukum yangdijamin oleh UUD 1945.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukumyang di dalamnya ada dua pengertian yaitu supreme of law dan equalitybefore the law.

Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankansyariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benarbenar kompetenmenangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukumsebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernahterwujud;Menurut Mahkamah, adalah hak nasabah dan juga unit usaha syariahuntuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28Dayat (1) UUD 1945.

Bahwa seiring dengan demokratisasi di bidang politik di Indonesia pada akhirdekade 1990an dan awal dekade 2000an berkembang pula demokratisasi dibidang ekonomi yang kemudian diperkokoh dengan Perubahan UUD 1945 yangmemberikan landasan konstitusional dalam rangka demokratisasi di bidangtersebut.

berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 45, menyatakan:Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung danbadan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ";Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 45, menyatakan:Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujiperaturan perundangundangan dibawah UndangUndang terhadapUndangUndang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 004/PUUVII/2009 tentang UjiMateri atas Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undangundang Pemilu No. 10 Tahun 2008 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3)UUD 45;5.

Hakhak konstitusional yang dimaksud olehPemohon adalah hakhak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 45;2.20 Bahwa menurut Prof.

UUD 45;ATAUPemohon memohon menunda berlakunya PKPU RI Nomor 9 Tahuntentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupatidan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal4 ayat (3) sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Agung yangberkekuatan hukum tetap;3.

dan kebebasan orang lain untuk memenuhituntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama,keamanan , dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;Bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tidakmerugikan hak dan Zatau kewenangan konstitusional Pemohondikarenakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan (3), dan Pasal 28 ayat (5) UUD 1945;Sebagaimana telah diuraikan di atas, setiap jabatan publik

:a. adanya hak untuk bekerja serta mendapat imbalandan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungankerja (Pasal 28D ayat 2 UUD NRI 1945) (P7);b. hak untuk memajukan dirinya dalammemperjuangkan haknya secara kolektif untukmembangun masyarakat, bangsa, dan negaranya(Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945) (P7);c. hak atas wajib ikut serta dalam upaya pembelaanNegara (Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945) (P8);d. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yangHalaman 7

(Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945) (P7);Il. ALASANALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PERATURAN PRESIDENNOMOR 81 TAHUN 2006A.

, bangsa, dannegaranya; termasuk hak atas wajib ikut serta dalam upaya pembelaanNegara (Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945) (P8).

, bangsa, dan negaranya;termasuk hak atas wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara (Pasal27 ayat 1 UUD NRI 1945) (P8).

(Pasal 28Dayat 1 UUD NRI 1945) (P7);Unsur Kepolisian pada Pasal 2 ayat (2) Perpres 81 Tahun 2006Bertentangan Dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Yang MenempatkanAnggota Kepolisian Di Luar Kepolisian Negara RI.

Putusan Nomor 11 P/HUM/2014mencakup pula jabatan yang berada dalam tatarankekuasaan lembaga Yudikatif, maka isi Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 2011 tersebut bertentangan denganrasionalitas atau akal sehat (contrary to common sense).Karena UUD NRI Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945 sebagaihukum negara yang tertinggi dan/atau ketentuan (Peraturan)Organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRITahun 1945 dalam hal ini UndangUndang RI Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknyatelah

Bila sebelumnya hanya diatur pada bagianPenjelasan, maka pasca perubahan UUD 1945 telah diaturdalam batang tubuh, yaitu pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRITahun 1945 yang menggariskan, bahwa:Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdekauntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukumdan keadilan;Meskipun independensi Kekuasaan Kehakiman telah dijaminkonstitusi, namun UUD NRI Tahun 1945 yang berlakusekarang ini juga hanya memberikan proteksi minimalisterhadap tegaknya independensi Kekuasaan

Karena UUD NRI Tahun 1945 UUD NRI Tahun1945 sebagai hukum negara yang tertinggi dan/atau ketentuan(Peraturan) Organik yang pembentukannya diperintahkan oleh UUDNRI Tahun 1945 dalam hal ini UndangUndang RI Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya telah mengamanatkan bahwa Pelaku Utama atau Pelaku Sentral dalamKekuasaan Kehakiman adalah hakim dan bukan Eksekutif berbajuYudikatif;Halaman 33 dari 83 halaman.

Pemahaman terhadap frasa Kekuasaan KehakimanSecara konstitusional, pengertian frasa Kekuasaan Kehakimandiatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945dengan rumusan:Halaman 36 dari 83 halaman.

Putusan Nomor 11 P/HUM/2014kewenangan konstitusional sebagai pelaku nyata dan pejabatnegara pelaksana kekuasaan kehakiman;(vide: ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 Jo.

UUD SUDRAJAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (CICIH CUNNAYAH binti RIDWAN ) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;4. Menetapkan 2 (dua ) orang anak yang bernama . HARINA FAIZA ANGGUN PRATIWI dan MILLEN QYANDRA ZAHIRA adalah diasuh oleh Pemohon ;5.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Uud Saprudin Bin Uha Rukmana)untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Tati Suwarningsih Binti Supena)di depan sidang Pengadilan Agama Kuningan;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

a. Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

b.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aang Supriatman bin Uud) dengan Pemohon II (Aisah alias Alis binti Inen) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon utnuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;

<

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Ari Zaenal Arifin Bin Uud Nasudin) terhadap Penggugat (Ria Riani Binti Tarli) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan

Program DanaBergulir Serasi Berdaya siklus administrasi pengelolaan Kekayaan danKeuangan Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkanPancasila sebagaimana dimaksud uraian angka v).v) Berdasarkan : Landasan ldiil : Pancasila Landasan Konstitusionil : UUD1945 Landasan Operasionil : Pemilu 9 April 2014 Pasal 1 ayat (2)UUD 1945 c.q. Aspirasi PolitikPemberdayaan/ Negara berdasar atasHal 3 dari 17 Halaman Putusan No. 128/Pdt.G/2017/PN.DpsKetuhanan Yang Maha Esa c.q.

Dimana apabila disengketakan makasengketa atas PERKARA a quo merupakan sengketa ruang lingkup kedaulatanrakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang BUKAN KEWENANGAN PengadilanNegeri Kota Denpasar, dengan uraian sebagai berikut :a.

TERGUGAT IV dan TERGUGAT V selaku BADAN HUKUM tidakmempunyai Hak Kedaulatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2)UUD 1945c. Penggugat menentukan kedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (2)UUD 1945 yaitu sebagaimana uraian huruf a sebagaimana dimaksud/berdasarkan tindakan hukum register dan Deklarasi HAM dan HAKKedaulatan rakyat.d.

Bapak Syamsudin (TERGUGATV) TIDAK SAH/ BATAL DEMI HUKUM dalam jabatan/ kewenangan masingmasing, hingga terpenuhinya syarat formil atas keabsahannya denganmengakui (berada dalam ruang lingkup) kekuasaan dan kewenanganpenyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang SAHsebagaimana dimaksud (Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 7 UU 48/2009tentang Kekuasaan Kehakiman) yaitu dengan Presiden RI Yth. BapakMujais.

Operasionil : Pemilu 9 April 2014 Pasal 1 ayat (2)UUD 1945 cg.

Bahwa selain hal tersebut, PKS tersebut nyatanyata melanggar hakhaksubyektif kepentingan umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 28C dan Pasal281 UUD 1945, Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 UU No.39/1999.13.

Menyatakan Perjanjian Kerja sama (PKS) tanggal 6 Juni 1997 yangdiamandemen tanggal 22 Oktober 2011 bertentangan (Pasal 33 UUD 1945 danPasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2004 dan hakhak subyektifkepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28C danPasal 281 UUD 1945, Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 UU No.39/1999;4.

Dalam butir 3 dan 4 petitum Gugatannya, Para Penggugatmemohon sebagai berikut:42.43,44.45."3, Menyatakan Perjanjian Kerja sama (PKS) tanggal 6 Juni 1997yang diamandemen tanggal 22 Oktober 2011 bertentangan(Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 5 UUNo. 7 Tahun 2004 dan hakhak subyektif kepentingan umumsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28C dan Pasal 28!

1945 dan pasal 33 ayat (3) UUD 1945,pasal UU No. 7 Tahun 2004 dan hakhak subyektif kepentinganumum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UUD 1945, pasal 9ayat (1) danayat (2) dan pasal 11 UU No. 39/1999) dan bukanPutusan perkara PerdataNo.87/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.54dengan upayaupaya pembelian kembali sebagaimana dilakukanoleh Tergugat 6.

1945 dan pasal 33ayat (3) UUD 1945, pasal UU No. 7 Tahun 2004 dan hakhaksubyektif kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal281 UUD 1945, pasal 9 ayat (1) danayat (2) dan pasal 11 UU No.39/1999) dan bukan dengan upayaupaya pembelian kembalisebagaimana dilakukan oleh Tergugat 3.