Ditemukan 3610 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : gemilang gumilang gampang galang gamblong gambuang gambang gambleng gamblung gambyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.
206 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam Putusan Kasasi Nomor 1420 K/PID.SUS/2011,pertimbangan penerapan delik adalah delik tindak pidana Korupsiyang dilakukan secara bersamasama dan dilakukan secaraberlanjut, sedangkan dalam Putusan Kasasi Nomor 1885K/PID.SUS/2015 dasar pertimbangan penerapan delik adalah delikTindak Pidana Korupsi dan delik Pencucian Uang;Bahwa terhadap pertentangan pertimbangan penerapan delik dalamdua putusan kasasi ini, Pemohon PK telah menyatakan keberatannyasebagaimana yang telah Pemohon PK paparkan secara gamblang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
4993 — 9192
  • sebagai alatkebohongan, berarti Allah itu menjadi pembohong, dan ungkapan itudilakukan berkalikali, jadi bagi Saksi jelas ini merupakan unsurkesengajaan;Bahwa kalau dianalisa dari segi bahasa, jadi yang dijadikan sebagaiobyek oleh Terdakwa disini nampaknya justru adalah Kitab Suci AlQuran, andaikata diulang atau dibolak balik dengan istilah, kita akanmampu merasakannya dibohongin pakai Surat Al Maidah 51 atau AlMaidah 51, awalan di walaupun dikurangi ataupun tidak, jawabannyatetap sama, jadi secara gamblang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
482 — 392
  • ., M.H.Pendapat Ahli bahwa yang masuk dalam kategori Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara, UndangUndang Tipikor secara gamblang sudahmenjelaskan itu siapa saja yang dimaksud Pegawai Negeri atau PenyelengaraNegara adalah yang menerima gaji atau upah dari Negara;Pendapat Ahli bahwa istilan sebenarnya adalah Pegawai Pemerintah Pusatataupun Daerah karena memang terdiri dari Pusat dan beberapa wilayahwilayah.Jadi yang dimaksud Pegawai Negeri disini adalah dari Pegawai Pusat sampaipemerintah Daerah;
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG
Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
435 — 221
  • Kemudian Terdakwamemerintahkan saksi EKA SURYANI menemui Panitera/Sekretaris Pengadilan NegeriBandung untuk meminta pengembalian uang sisa panjar biaya perkara dan kemudianmenyerahkannya kepada Terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut Majelis berpendapatbahwa telah jelas dan gamblang unsur pada waktu menjalankan tugas meminta, menerimaatau memotong pembayaran telah terpenuhi;2.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
163 — 38
  • Menurut hemat selaku Penasihat Hukum dan berdasarkan buktibukti dipersidangan berupa keterangan Saksi, pendapat para ahli, dan keteranganTerdakwa, alat bukti surat, secara gamblang dan tegas menunjukkan bahwaTerdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukanTindak Pidana sebagaimana dituntut yaitu melanggar Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 17ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.B.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1119 — 664
  • Bisa jadi perbuatan yang dia lakukan atau berbuat yang telah tidakdia lakukan itu dilakukan sebelum pemberian hadiah atau pemberian tersebut atausetelahnyaBahwa untuk bisa menghubungkan adanya hubungan sebab akibat antara pemberiandengan apa dilakukan atau tidak lakukan tersebut baik yang sudah dilakukanmaupun akan dilakukan harus bisa dibuktikan secara gamblang tentang kesepakatan,deal, persetujuan atau apapun yang menggambarkan bahwa antara pemberi danpenerima ada kesepahaman tentang maksud dan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
136 — 270
  • SYARIFUDDIN KALO yang telah memberiketerangan ahli dengan gamblang dan terperinci, sebagai berikut :Pada awal memberikan pendapatnya saksi Ahli menjelaskan tentang definisitanah sebagai berikut : Tanah adalah permukaan bumi sebagaimanatercantum dalam UUPA dan hak hak yang dapat diberikan atas tanahadalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
933 — 612 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam perkara peninjauankembali ini, Para Pemohon telah dapat secara gamblang menunjukkankekhilafan atau kekeliruan nyata tersebut yang karenanya, permohonananpeninjauan kembali ini, patut untuk dikabulkan.. Selain halhal tersebut di atas, Putusan Kasasi juga mengandung kekhilafanatau kekeliruan nyata sebagai berikut :5.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1077 — 859 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, jelas dan gamblang jika Pasal 1 angka 22 tentangUU Perbendaharaan Negara dipertimbangkan dengan sungguhsungguh maka jelas terbukti tidak ada kerugian Negara yang nyata danpasti dalam pemberian FPJP oleh Bank Indonesia dan penetapan BCsebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik oleh KSSK. Sebaliknya,kebijakankebijakan tersebut justru) memberikan keuntungan bagikeuangan negara oleh karena meminimalisir kKerugian Keuangan negarayang lebih besar akibat krisis keuangan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
550 — 560 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasasi/dahulu Tergugat 39) tersebut yang pada nyatanyamenunjukkan pengakuan PT Sweet Indolampung (TERMOHON KASASI1/dahulu TERBANDING 1/PENGGUGAT 1) terhadap keberadaan SupplyContract tertanggal 11 Juni 1993 dan Construction Contract tertanggal 1Juli 1993.Pengabaian prinsip fairness and equality before the law denganmengenyampingkan dan mengabaikan bukti yang diajukan olehMarubeni Europe PLC (Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat 39) adalahsuatu kelalaian fatal dalam merupakan kesalahan penerapan hukumyang gamblang