Ditemukan 3860 data
Dra. ST. RATNA DIANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 22
hasil kerja yang dilaporkannyakepada Badan Kepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakimtidaklah sah dan tidak memiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SMK NEGERI 4 MALANG
337 — 261
Kewajiban Penggugat untukmenyanyikan lagu nasional (Indonesia Raya) sebelum kegiatan belajarmengajar dimulai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti(Permendikbud No. 23/2015), khususnya dalam Lampiran PermendikbudNo. 23/2015, bagian F, angka romawi II yang mengatur sebagai berikut:F.
Kegiatan Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti diSekolah melalui pembiasaanpembiasaan:I.Il. menumbuhkembangkan Nilainilai Kebangsaandan KebhinekaanMenumbuhkan rasa cinta tanah air danmenerima keberagaman sebagai anugerah untukbangsa Indonesia. Anugerah yang harusdirasakan dan disyukuri sehingga manfaatnyabias terasa dalam kehidupan seharihari.Kegiatan wajib:1. Melaksanakan upacara bendera setiap hariSenin dengan mengenakan seragam ataupakaian yang sesuai dengan ketetapansekolah;2.
Terbanding/Terdakwa : AKHMAD BASORI
252 — 157
Realisasi Penggunaan Anggaran Sekolah Pada BOS Daerah (BOSDA) Bulan April 2020 SDN Kedopok 1 Kota Probolinggo;
untuk SD/MI kelas 4 semester 1 diterbitkan oleh KKG PAI Kota Probolinggo;
Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 257/Pen.Pid/2021/PN.Pbl tanggal 22 Oktober 2021:
Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 288/Pen.Pid/2021/PN.Pbl tanggal 15 November 2021:
untuk SD/MI kelas 2 semester 1;
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 MALANG
384 — 278
PemeriksaPerkara untuk menolak atau setidaktidaknya mengesampingkan dalilPenggugat tersebut.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka romawi V.Alasan Hukum Gugatan, angka 1 dan angka 2, mengingat hal tersebuthanya merupakan klaim sepihak dari Penggugat.Perlu diketahui bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa, berdasarkanhasil penilaian semester 1, secara faktual dalam 2 (dua) mata pelajaranPenggugat juga tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, yakni pada matapelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
10 — 9
Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti padaAnak.22.
41 — 26
Termohon Konpensi/PemohonRekonpensi mempunyai latar belakang yang tidak baik (berbohongkepada keluarga/suami, selalu mementingkan pekerjaan dibandingrumah tangga/anakanak, selingkuh dan ZINA), maka sudah sepatuttidak layak untuk mendidik dan mengasuh anakanak untuk tumbuhmenjadi insan yang baik, berbudi pekerti, tidak berbohong/jujur,bertanggung jawab,~ setia.
SRI KURNIAWATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 21
Kepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakimtidaklah sah dan tidak memiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti; Putusan Nomor 105/G/2017/PTUN.MTR Halaman 67b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
RUSMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 20
hasil kerja yang dilaporkannyakepada Badan Kepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakimtidaklah sah dan tidak memiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
46 — 29
., M.Hum.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:ab.. mengajukan permohonan berhenti;tidak memenuhi syarat kesehatan;tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;. pada waktu melamar
149 — 473
Tanggung jawab orangtua ataskesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anaksedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadiorang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur,bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, sertaberkemampuan untuk meneruskan citacita bangsa berdasarkan Pancasila;Menimbang bahwa menurut petunjuk alQur'an dalam surat alBagarahayat 233 dinyatakan:artinya :"Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian
75 — 32
., M.Hum.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada wakiu
27 — 15
Adapun perihal kualitas pendidikan dan terpeliharanya akidahkeagamaan anak tersebut, Penggugat dan Tergugat haruslah menemukancara untuk bersama memberikan pendidikan serta ghirah keagamaan,dengan mengesampingkan ego masing masing, tidak menebarkan rasakebencian, memperbaiki perilaku serta menjauhi lingkungan yang buruk.Pendidikan yang baik, lebih ditentukan pada kesungguhan = untukmenanamkan akhlak budi pekerti, spirit, kKontinuitas, serta nyata memberikancontoh perilaku baik dalam kehidupan sehari
61 — 17
., M.Hum.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada wakiu
675 — 344
keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa ;Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN UnhKeadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan hidup ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa tulang punggung keluarga ; Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; Terdakwa mengakui perbuatannya ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakimbukanlah sematamata upaya balas dendam namun dititik beratkan padapendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti
68 — 15
., M.Hum.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegavai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b.tidak memenuhi syarat kesehatan;. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;. pada waktu melamar
44 — 15
sebagaimanadiamanatkan dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak pada Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawabHalaman 71 dari 75 Halaman Putusan Nomor 253/Padt.G/2019/PA.Pdguntuk: a. mengasuh, memelihar, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; C.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak; d. memberikanpendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti
120 — 273
Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan ; f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ; g. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau buktiyang tidak benar ; h.
425 — 90
yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:Perbuatan Terdakwa berpotensi ekosistem lingkungan hidup ;Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN Unh Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak tata kelola bidang Pertambangan ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatunkan Majelis Hakimbukanlah sematamata upaya balas dendam namun dititik beratkan padapendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti
FARIS ARLIANSYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 29
Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan ataubukti yang tidak benar;. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengansengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukansesuatu. tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyaJabatan/tugasnya;menjadi anggota
84 — 101
., M.Hum.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegavwai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;f dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada waktu