Ditemukan 3860 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
Dra. ST. RATNA DIANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 22
Dra. ST. RATNA DIANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 22
hasil kerja yang dilaporkannyakepada Badan Kepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakimtidaklah sah dan tidak memiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
Register : 30-03-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 60/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SMK NEGERI 4 MALANG
337 — 261
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SMK NEGERI 4 MALANG
337 — 261
Kewajiban Penggugat untukmenyanyikan lagu nasional (Indonesia Raya) sebelum kegiatan belajarmengajar dimulai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti(Permendikbud No. 23/2015), khususnya dalam Lampiran PermendikbudNo. 23/2015, bagian F, angka romawi II yang mengatur sebagai berikut:F.
Kegiatan Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti diSekolah melalui pembiasaanpembiasaan:I.Il. menumbuhkembangkan Nilainilai Kebangsaandan KebhinekaanMenumbuhkan rasa cinta tanah air danmenerima keberagaman sebagai anugerah untukbangsa Indonesia. Anugerah yang harusdirasakan dan disyukuri sehingga manfaatnyabias terasa dalam kehidupan seharihari.Kegiatan wajib:1. Melaksanakan upacara bendera setiap hariSenin dengan mengenakan seragam ataupakaian yang sesuai dengan ketetapansekolah;2.
Register : 03-04-2023 — Putus : 10-05-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 21/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY Tanggal 10 Mei 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : GUNTUR GANI PRAKOSO, SH
Terbanding/Terdakwa : AKHMAD BASORI
252 — 157
Terbanding/Terdakwa : AKHMAD BASORI
252 — 157
Realisasi Penggunaan Anggaran Sekolah Pada BOS Daerah (BOSDA) Bulan April 2020 SDN Kedopok 1 Kota Probolinggo;
6. 1 (satu) bundel asli Buku Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKKS) Tahun 2020, SDN Kedopok Kota Probolinggo;
I. Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 233/Pen.Pid/2021/PN.Pbl tanggal 18 Oktober 2021:
1. 1 (satu) bundel asli Buku Pendamping AL-AMIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
untuk SD/MI kelas 4 semester 1 diterbitkan oleh KKG PAI Kota Probolinggo;
2. 1 (satu) bundel asli Buku Pendamping AL-AMIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI kelas 5 semester 1 diterbitkan oleh KKG PAI Kota Probolinggo;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Probolinggo, Nomor: 421.5/006/425.103/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengurus Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Masa Hikmat 2017-2022
Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 257/Pen.Pid/2021/PN.Pbl tanggal 22 Oktober 2021:
1) 1 (satu) bundel asli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) BUMIKU kelas 6 tema 8 terbitan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo 2020 kurikulum 2013;
2) 1 (satu) bundel asli buku pendamping AL-AMIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI KKG PAI Kota Probolinggo kelas 1 semester 1 kurikulum terbaru;
3) 1 (satu) bundel asli buku BASA JAWA Piwulang Basa
Berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 288/Pen.Pid/2021/PN.Pbl tanggal 15 November 2021:
- 1 (satu) eksemplar Buku Pendamping Al-Amin Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI KKG PAI Kota Probolinggo Kelas 4 Semester 1;
KK.
untuk SD/MI kelas 2 semester 1;
i) Buku Pendamping Al-Amin Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI kelas 3 semester 1;
j) Pengayaan Pembelajaran Al-Amin Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD kelas 4 semester 2;
k) Sang Juara Semangat Berolahraga (Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan) untuk SD/MI kelas IV semester gasal 4a;
l) Sang Juara Matematika (Pendidikan Matematika) untuk SD/MI kelas IV semester gasal
Register : 18-09-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 153/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 9 Oktober 2020 — Penggugat:
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 MALANG
384 — 278
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 MALANG
384 — 278
PemeriksaPerkara untuk menolak atau setidaktidaknya mengesampingkan dalilPenggugat tersebut.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka romawi V.Alasan Hukum Gugatan, angka 1 dan angka 2, mengingat hal tersebuthanya merupakan klaim sepihak dari Penggugat.Perlu diketahui bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa, berdasarkanhasil penilaian semester 1, secara faktual dalam 2 (dua) mata pelajaranPenggugat juga tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, yakni pada matapelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Register : 15-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0882/Pdt.G/2021/PA.Lpk Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 9
10 — 9
Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti padaAnak.22.
Register : 06-02-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 914/Pdt.G/2020/PA.Tgrs Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 26
41 — 26
Termohon Konpensi/PemohonRekonpensi mempunyai latar belakang yang tidak baik (berbohongkepada keluarga/suami, selalu mementingkan pekerjaan dibandingrumah tangga/anakanak, selingkuh dan ZINA), maka sudah sepatuttidak layak untuk mendidik dan mengasuh anakanak untuk tumbuhmenjadi insan yang baik, berbudi pekerti, tidak berbohong/jujur,bertanggung jawab,~ setia.
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 105/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
SRI KURNIAWATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 21
SRI KURNIAWATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 21
Kepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakimtidaklah sah dan tidak memiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti; Putusan Nomor 105/G/2017/PTUN.MTR Halaman 67b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 111/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
RUSMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 20
RUSMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 20
hasil kerja yang dilaporkannyakepada Badan Kepegawaian Negara pun menurut penilaian Majelis Hakimtidaklah sah dan tidak memiliki nilai hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — ELOK MAYASARI vs BUPATI DOMPU
46 — 29
46 — 29
., M.Hum.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:ab.. mengajukan permohonan berhenti;tidak memenuhi syarat kesehatan;tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;. pada waktu melamar
Register : 05-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 01-07-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 170/Pdt.G/2017/PA.Dps Tanggal 11 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
149 — 473
149 — 473
Tanggung jawab orangtua ataskesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anaksedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadiorang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur,bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, sertaberkemampuan untuk meneruskan citacita bangsa berdasarkan Pancasila;Menimbang bahwa menurut petunjuk alQur'an dalam surat alBagarahayat 233 dinyatakan:artinya :"Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — WALIDAH vs BUPATI DOMPU
75 — 32
75 — 32
., M.Hum.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada wakiu
Register : 29-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Dps Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 15
27 — 15
Adapun perihal kualitas pendidikan dan terpeliharanya akidahkeagamaan anak tersebut, Penggugat dan Tergugat haruslah menemukancara untuk bersama memberikan pendidikan serta ghirah keagamaan,dengan mengesampingkan ego masing masing, tidak menebarkan rasakebencian, memperbaiki perilaku serta menjauhi lingkungan yang buruk.Pendidikan yang baik, lebih ditentukan pada kesungguhan = untukmenanamkan akhlak budi pekerti, spirit, kKontinuitas, serta nyata memberikancontoh perilaku baik dalam kehidupan sehari
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — NURKOMALASARI vs BUPATI DOMPU
61 — 17
61 — 17
., M.Hum.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegawai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada wakiu
Register : 05-09-2017 — Putus : 23-11-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN UNAAHA Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh Tanggal 23 Nopember 2017 — - Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman
- Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam
675 — 344
675 — 344
keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa ;Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN UnhKeadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan hidup ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa tulang punggung keluarga ; Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; Terdakwa mengakui perbuatannya ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakimbukanlah sematamata upaya balas dendam namun dititik beratkan padapendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 100/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — RIFâÂÂAN vs BUPATI DOMPU
68 — 15
68 — 15
., M.Hum.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegavai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b.tidak memenuhi syarat kesehatan;. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;. pada waktu melamar
Register : 07-02-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA PADANG Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Pdg Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 15
44 — 15
sebagaimanadiamanatkan dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak pada Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawabHalaman 71 dari 75 Halaman Putusan Nomor 253/Padt.G/2019/PA.Pdguntuk: a. mengasuh, memelihar, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; C.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak; d. memberikanpendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti
Register : 09-01-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 01/G/2017/PTUN-PLG Tanggal 10 Mei 2017 — AHMAD DARDAK, S.Pd vs BUPATI OGAN ILIR
120 — 273
120 — 273
Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan ; f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ; g. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau buktiyang tidak benar ; h.
Register : 11-06-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN Unh Tanggal 14 Desember 2015 — - SAUT SITORUS
425 — 90
425 — 90
yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:Perbuatan Terdakwa berpotensi ekosistem lingkungan hidup ;Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN Unh Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak tata kelola bidang Pertambangan ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatunkan Majelis Hakimbukanlah sematamata upaya balas dendam namun dititik beratkan padapendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 106/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
FARIS ARLIANSYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 29
FARIS ARLIANSYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 29
Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan ataubukti yang tidak benar;. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengansengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukansesuatu. tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyaJabatan/tugasnya;menjadi anggota
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — SITI NURBAYANI vs BUPATI DOMPU
84 — 101
84 — 101
., M.Hum.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2002, menyatakan bahwa: "Calon Pegavwai Negeri Sipildiberhentikan apabila:a. mengajukan permohonan berhenti;b. tidak memenuhi syarat kesehatan;c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;f dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada waktu