Ditemukan 133400 data
- Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
71
=oRPRESIDENREPUBLIK INDONESIAaesOoPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 71 TAHUN 2000TENTANGTATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKATDAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHANDAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSIPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu menetapkanPeraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 21 Agustus 2000PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ABDURRAHMAN WAHIDDiundangkan di Jakartapada tanggal 21 Agustus 2000SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,DJOHAN EFFENDILEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 144PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 71
6 — 1
Menetapkan identitas Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/71/VI/2002 tertanggal 21 Juni 2002 tersebut yang benar adalah Mohammad Irham bin Djamian;3. Menetapkan identitas Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/71/VI/2002 tertanggal 21 Juni 2002 yang benar adalah Holis Triyawati Binti Asim, lahir di Jember, 16 November 1981;4.
24 — 0
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Bji dari Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
71/Pdt.G/2023/PA.Bji
13 — 6
Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Tlm gugur;2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 486.000- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
71/Pdt.G/2013/PA.Tlm
PUTUSANNomor 71/Pdt.G/2013/PA.TIma ae al, 23DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkaraceraitalak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempattinggal di Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon;LawanTERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada,tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon;Pengadilan Agama
tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARANYABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2013 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 24 Mei 2013 dengan ini mengajukan halhal sebagaiberikut :1.
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suamiistri sah, menikah pada hariJum'at tanggal 24 Nopember 2006 M, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah1427 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanPutusan Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.TlmPage 1 of 6Agama Kecamatan Wonosari, Kab.
Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.TIlm gugur;2.
SUYUTI, MHPutusan Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.TlmPage 5 of 6tidACHMAD SARKOWI, S.HIPanitera Pengganti,Perincian Biaya Perkara : tidLUTHFIYAH, S.Ag 1. Pendaftaran :Rp. 30.000,Biaya ATK :Rp. 50.000.Panggilan :Rp. 395.000,Redaksi :Rp. 5.000,Meterai :Rp. 6.000,Jumlah :Rp. 486.000,(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
IRENE ULFA, SH
Terdakwa:
DIDIK KURNIAWAN BIN H. MAHFUD
30 — 15
Menyatakan bahwa perkara No.71/Pid.B/2022/PN.Sby, atas nama Didik Kurniawangugur ;
71/Pid.B/2022/PN Sby
22 — 0
- Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Pspk dari Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp100.000.00 (seratus ratus ribu rupiah);
71/Pdt.P/2021/PA.Pspk
53 — 3
- Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.G/2023/PA.Sgm dicabut;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
71/Pdt.G/2023/PA.Sgm
8 — 0
Menetapkan identitas Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Nikah Nomor 71/71/1986 tanggal 28 April 1986 , dengan Nama Pemohon I: PEMOHON I SALAH; Tempat/Tanggal lahir Pemohon I: Ngetrep 24 th dan Tempat/Tanggal lahir Pemohon II: Ngetrep 21 th; seharusnya ditulis Nama Pemohon I: PEMOHON I BENAR; Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 17-02-1963 dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon II: Kediri , 03-12-1967;3.
Pada Tanggal 28 April 1986 Para Pemohon melangsungkan perkawinanyang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMojo, Kabupaten Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:71/71/1986 Tanggal 28 April 1986;2.
Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri,Nomor : 71/71/1986 Tanggal 28 April 1986, dengan identitas tertulis P.nama : PEMOHON SALAH; Tempat/Tanggal lahir Pl: Ngetrep/24 th dan; Tempat/Tanggal lahir P. Il: Ngetrep/21 th; yang seharusnya Nama P. I:PEMOHON BENAR; Tempat/Tanggal Lahir Pl: Kediri/17021963;Tempat/Tanggal Lahir Pll: Kediri/03121967;Hal. 1 dari 7 hal.
/71/1986~,tanggal 28.
/71/1986 tanggal 28 April 1986, tertulis nama Pemohon PEMOHON SALAH; Tempat/Tanggal lahir Pemohon : Ngetrep/24 th danHal. 4 dari 7 hal.
Menetapkan identitas Para Pemohon yang tertulis dalam Akta NikahNomor 71/71/1986 tanggal 28 April 1986 , dengan Nama Pemohon :PEMOHON SALAH; Tempat/Tanggal lahir Pemohon : Ngetrep 24 thdan Tempat/Tanggal lahir Pemohon Il: Ngetrep 21 th; seharusnyaditulis Nama Pemohon : PEMOHON BENAR; Tempat/Tanggal Lahir :Kediri, 17021963 dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon Il: Kediri , 03121967;3.
Nl MADE SUARNIASIH
Tergugat:
1. ABD THAYIB
Turut Tergugat:
Kementerian Argaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kertanegara
63 — 17
- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di Persidangan;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- Menyatakan Kuitansi jual beli tanah tertanggal 28 September 1989 yang isinya tergugat telah menjual sebidang tanah kepada Almarhum I Ketut Jiwa, Suami Penggugat yang terletak di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara seluas 2.730 m2 dengan sertifikat hak milik No m.71
, Surat Ukur No 263 tahun 1983 atas Nama ABD THAYIB adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan tanah seluas 2.730 m2 dengan sertifikat hak mifik No m.71, Surat Ukur No 263 tahun 1983 atas Nama ABD THAYIB yang terletak di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kertanegara dengan batas batas sebagai berikut :Sebelah utara berbatasan dengan Jalan.Sebelah selatan berbatasn dengan I Negah Dentra.Sebelah barat berbatasan dengan Jalan.Sebelah timur berbatasan dengan Ni
Ketut Suastini.Adalah sah milik penggugat;
- Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan peralihan hak (balik Nama) sertifikat hak milik No m.71, Surat U No 263 tahun 1983 yang semula atas Nama ABD THAYIB (Tergugat) menjadi atas Nama Nl MADE SUARNIASIH (Penggugat);
- Memerintahkan Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Turut Tergugat) untuk mencatat peralihan hak (balik Nama) sertefikat hak milik No m.71, SU No 263 tahun 1983 yang semula atas Nama ABD THAYIB (Tergugat) menjadi
13 — 5
Menyatakan perkara nomor 71/Pdt.G/2015/PA.Nnk dicabut; 3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
71/Pdt.G/2015/PA.Nnk
PENETAPANNomor 71/Pdt.G/2015/PA.Nnkcata 2= etDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedungPengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah inidalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:Pemohon , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMP, pekerjaanMengurus TKI, tempat kediaman di Jalan LumbaLumba RT 10, KelurahanNunukan
perkara ini tidak perlu persetujuanTermohon;Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khususmengatur ketentuanketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan PeradilanAgama, maka ketentuan dalam RV pasal 271272, dapat diberlakukan, sehinggapermohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukansetelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Nunukan denganregister perkara Nomor : 71
Menyatakan perkara nomor 71/Pdt.G/2015/PA.Nnk dicabut;3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapbkankan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 Masehi, bertepatandengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Rusliansyah,S.H. sebagai Ketua Majelis, H.
M A I D A H
16 — 4
MENETAPKAN:
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon (suami) dan nama istri yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/71/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Januari 2006 dari semula tertulis nama suami AHMAD MAIDAH diubah menjadi MAIDAH dan nama istri semula tertulis
Bahwa pada bulan Januari 2006 Pemohon AHMAD MAIDAH telah menikahdengan seorang perempuan yang bernama NUNIK AFRIYATI dan telahtercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro dengan Nomor:71/71/1/2006 tertanggal 27 Januari 2006 ;2.
Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sahmenurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukanperbaikan dan/ atau perubahan data nama Pemohon dalam Akta Nikah denganNomor: 71/71/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKaliwiro, Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Januari 2006 dari semula tertulisnama Pemohon AHMAD MAIDAH menjadi MAIDAH sesuai dalam AktaKelahiran Pemohon dan istri Pemohon semula tertulis NUNIK AFRIYATImenjadi NUNIK APRIYATI serta tahun kelahiran semula tertulis
Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untukmelakukan perbaikan dan/ atau perubahan data nama 71/71/I/2006 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro, KabupatenWonosobo tertanggal 27 Januari 2006 dari semula tertulis nama PemohonAHMAD MAIDAH menjadi MAIDAH sesuai dalam Akta Kelahiran Pemohondan istri Pemohon semula tertulis NUNIK AFRIYATI menjadi NUNIKAPRIYATI serta tahun kelahiran semula tertulis 1988 menjadi 1989 sesuaidalam Akta Kelahiran istri Pemohon ;3
/71/I/2006 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Januari2006 dari semula tertulis nama Pemohon AHMAD MAIDAH menjadi MAIDAHsesual dalam Akta Kelahiran Pemohon dan istri Pemohon semula tertulis NUNIKAFRIYATI menjadi NUNIK APRIYATI serta tahun kelahiran semula tertulis 1988menjadi 1989 sesuai dalam Akta Kelahiran istri Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilmya, Pemohon telahmengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P6 dan SaksiSaksi
Memberi tjin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon(suami) dan nama istri yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:71/71/1/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKaliwiro, Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Januari 2006 dari semulatertulis nama suami AHMAD MAIDAH diubah menjadi MAIDAH dan namaistri semula tertulis NUNIK AFRIYATI diubah menjadi NUNIK APRIYATI ;3. Menolak Permohonan selain dan selebihnya;Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 349/Pdt.P/2019/PN.Wsb4.
41 — 9
.- Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sgm. dicabut.- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu rupiah).
71/Pdt.G/2013/PA Sgm.
PENETAPANNomor 71/Pdt.G/2013/PA Sgm.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yangdiajukan oleh ;Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, perdidikan terakhir $1, pekerjaanwiraswasta, bertempat kediaman di G, Kelurahan Katangka, KecamatanSomba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon.MelawanTermohon, umur 435 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNSPemda Gowa, bertempat kediaman di Jalan H, Kelurahan Batangkaluku,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut termohon.Pengadilan Agama tersebut,Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal29 Januari 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa,dibawah register perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA
menghadap di persidangan.Bahwa sebelum pesidangan dilanjukan, pemohon menyatakan akan mencabutperkaranya, dengan alasan bahwa pemohon hidup rukun kembali dengan termohon,oleh karena itu pemohon memohon secara lisan kepada majelis hakim untukmencabut perkaranya, dan selanjutnya memohon agar permohonan pencabutanperkaranya tersebut dapat dikabulkan.Bahwa atas izin ketua majelis, pemohon menyatakan bahwa pada hari inimencabut perkaranya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasadengan Nomor 71
menghadap di persidangan,Menimbang bahwa dalam persidangan pemohon menyatakan akan mencabutperkaranya karena kembali rukun dengan termohon, oleh karena itu pemohonmengajukan permohonan pecabutan perkaranya secara lisan untuk mencabutperkaranya tersebut, sebelum termohon memberikan jawaban.Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidakbertentangan dengan hukum yang berlaku , maka setelah pemohon menyatakanmencabut perkaranya yang telah terdaftar di pengadilan Agama Sungguminasa,Nomor 71
pemohonpatut dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, yang telah disempurnakan dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006, dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundangundangan yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKANMengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.Menyatakan perkara Nomor 71
137 — 130
MENGADILI
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk mencoret Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29 Agustus
Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tualang, KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau tidakberkekuatan hukum/batal demi hukum:;3. Menyatakan bahwa anak yang dikandung Termohon (TERMOHON 1)bukan anak dari Pemohon (PEMOHON);4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDERHal. 3 dari 15 Hal. Put.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON I,Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, KABUPATEN SIAK,Provinsi Riau, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya danternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2" dan diparaf;3. Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil, telah dinazegelen dan telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3"dan diparaf;Hal. 4 dari 15 Hal. Put.
Pasal 72 ayat (2) InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim berpendapat cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon denganmenyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29 Agustus2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Tualang, KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tidak mempunyaikekuatan hukum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan Kutipan AktaNikah Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mempunyai
kekuatanhukum, maka demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan, maka secaraex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau untukmencoret Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019dari Register Akta Nikah terkait;Hal. 12 dari 15 Hal.
Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tualang, KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau,tidak mempunyai kekuatan hukum;3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Tualang, KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau untuk mencoretKutipan Akta Nikah Nomor 387/71/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dariRegister Akta Nikah terkait;Hal. 13 dari 15 Hal. Put.
18 — 4
MENETAPKAN1.Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 71/Pdt/P/2017/PN.Smp.-Pemohon;2.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah);
71/Pdt.P/2017/PN.Smp
PENETAPANNomor 71/Pdt.P/2017/PN.SmpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkaraperkara perdatapermohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatunkan Penetapan sepertitersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:MOH.
sesuai KTP pemohon),selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;Setelah melihat buktibukti surat dalam permohonan ini ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi di Persidangan;Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2017yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumeneppada tanggal 27 Maret 2017, dengan Register Nomor 71
Bahwa, pada saat pemohon mendaftarkan kelahiran anak pemohon untukmendapatkan Akta Kelahiran, di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yangdikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten SumenepHalaman 17 dari 7 Penetapan Nomor 71/Padt.P/2017/PN.Smp.tanggal 08 Juni 2001Nomor : 3191/1872/IST/2001 nama anak pemohon tertulisdengan nama NAUFAN ABDI, lahir di Sumenep pada tanggal 07 Januari 1999,anak dari suami istri HIMOH.SHALEH dan Hj.MASNIYAH ;.
,M.H.Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pat.P/2017/PN.Smp.Perincian biaya : e Panggilan Rp. 155.000,00e Registrasi Rp. 30.000,00e ATK Rp. 50.000,00e Redaksi Rp. 5.000,00e Meterai Penetapan Rp 6.000,00Jumlah Rp. 246.000,00(Dua ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 71/Padt.P/2017/PN.Smp.DICATAT DISINI : Bahwa salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, ataspermintaan Pemohon, diberikan kepadanya pada tanggal 5 April 2017;Panitera,Pengadilan Negeri Sumenep,ABDUL KADIR
Rp2.100,00Rp 8.100,00Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pat.P/2017/PN.Smp.
52 — 4
Dikembalikan kepada saksi SONIK (sesuai putusan No. 71/Pid./B/2016/PN.Cbn tanggal 6 Juni 2016.- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol E-3149-NL .Dikembalikan kepada Sdr. Brohim (sesuai putusan No. 71/Pid/B/2016/PN.Cbn tanggal 6 Juni 2016).- 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 30 Cm.- 1 (satu) buah tas yang berlambang klub real Madrid.Dirampas untuk dimusnahkan (sesuai Putusan No. 71/Pid.B/2016/PN.Cbn tanggal 6 Juni 2016).6.
Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda lipat merk Exotic.1 (satu) unit TV merk Polytron uk.21 Inch.2 (dua) buah sangkar burung.1 (satu) buah charger ho merk Samsung.1 (satu) buah tangga yang terbuat dari bambu.Dikembalikan kepada saksi SONIK (sesuai putusan No.71/Pid./B/2016/PN.Cbn tanggal 6 Juni 2016. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega warna hitam No.Pol E3149NL.Dikembalikan kepada Sdr.
Brohim (sesuai putusan No.71/Pid/B/2016/PN.Cbn tanggal 6 Juni 2016). 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 30 Cm. 1 (satu) buah tas yang berlambang klub real Madrid.Dirampas untuk dimusnahkan (Sesuai Putusan No.71/Pid.B/2016/PN.Cbn tanggal 6 Juni 2016).4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyasebagai berikut :1.
63 — 3
MENGADILI Menyatakan perkara nomor 71/Pdt.P/2017/PA.Pwr, gugur. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)
71/Pdt.P/2017/PA.Pwr
11 — 1
Tempat tinggal : Jalan Balai Desa Lingkungan IX No.71 Kel. Polonia Kec. Medan Polonia7. Agama : Islam8. Pekerjaan : Mocok-mocok
LbpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI KLAS IB LUBUK PAKAMyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : HENDRA TIRTA SAPUTRA1.apr PS pMvalTempat lahir : MedanUmur/Tanggal lahir :28 Tahun/ 22 Juli 1987Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Balai Desa Lingkungan IX No.71 Kel. PoloniaKec.
9 — 7
.- Menyatakan bahwa perkara Nomor 71/Pdt.P/2014/PA.Blk dicabut.- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
71/Pdt.P/2014/PA.Blk
PENETAPANNomor 71/Pdt.P/2014/PA.Blkearl gor sIl alll pawDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan MajelisHakim telah menjatunkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikahyang diajukan oleh :PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATENBULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;PEMOHON II, umur 37 tahun
pendidikan terakhir SMP,pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATENBULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan pemohon dan pemohon II;Telah memeriksa buktibukti pemohon dan pemohon II;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 02 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Bulukumba, dengan register nomor 71
oleh karena perkara ini menyangkutperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, yang telah dirubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006,dan telah mengalami perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dan Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.MENETAPKANe Mangabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.e Menyatakan bahwa perkara Nomor 71
6 — 4
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Plj dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
71/Pdt.G/2024/PA.Plj