Ditemukan 368 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Perbuatan melawan hukum Bangunan Bangunan. Tanah / bangunan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-12-2020 — Putus : 26-02-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 709/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 26 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat II : Petra Edhi Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat III : Soleman Sattu Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVII : Jafeth Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVIII : AMINAH Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XX : Samsudin Diwakili Oleh : Petra Edhi
Terbanding/Tergugat I : Menteri Pertahanan RI
Terbanding/Tergugat II : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI yang beralamat Markas Besar TNI Mabes TNI
Terbanding/Tergugat III : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat IV : Tentara Nasional Indonesia c.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q Direktur Zeni Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat V : TNI C.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q. Pangdam Jaya
Terbanding/Tergugat VI : PT. Continental Paramitra
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat II
194 — 141
  • Bahwa tanah dan bangunan terperkara dahulu adalah rumahdinas yang diperuntukkan untuk prajurit TNI AD Aktif yang dibangununtuk mendukung tugas pokok satuan dan rumah dinas tersebuthanya diperbolehkan bagi Prajurit TNI AD yang telah memegangatau Mempunyai Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan masihberlaku, namun kenyataanya PARA TERGUGAT REKONPENSIbukanlah prajurit Aktif dan/atau tidak mempunyai Surat IzinPenghunian yang sah dari pejabat yang berwenang, oleh karena itutindakan atau perbuatan para
    Bahwa tanah dan bangunan terperkara dahulu adalah rumahdinas yang diperuntukkan untuk prajurit TNI AD Aktif yang dibangununtuk mendukung tugas pokok satuan dan rumah dinas tersebut hanyadiperbolehkan bagi Prajurit TNI AD yang telah memegang ataumempunyai Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan masih berlaku,namun kenyataanya PARA TERGUGAT d.R. bukanlah prajurit Aktifdan/atau tidak mempunyai Surat Izin Penghunian yang sah daripejabat yang berwenang, oleh karena itu tindakan atau perbuatan paraTERGUGAT
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 17 Januari 2019 — BASOKA BRAMANTTYO HARNOWO HADIKUSUMO atau disebut juga BASOKA BRAMANTIYO THERESIA MARIA HARYANINGTYAS atau disebut juga THERESIA MARIA HARYANINGTYAS SITARESMI RM. GANET HARIYAWAN atau disebut juga RADEN MAS GANET HARIJAWAN BAROTO LARAS VS BAYU SASETIYO SIP, M.Si. (Han) atau disebut juga VICENTIUS SATIAWAN BAYU SASETIYO Melawan HARYANTO BUDI SETIAWAN SUTIK NANIEK CHANDRANINGROEM PONGKI PRIAMBODO KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
250 — 54
  • MOEJANAH sebagianpemilik menguasai dan mengusahai tanah dan Bangunan terperkara;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.938 K / Sip/1971tanggal 30 September 1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RII.Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, menyatakan: "Penggugat wajibmengikut sertakan pihakpihak yang terlibat dalam peristiwa hukumtersebut, jika tidak maka gugatan mengandung cacat formil", oleh karena itucukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatanPenggugat untuk
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 07-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 58/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 11 April 2018 — GUNTUR MANURUNG,DK VS YULMI YETTY SARAGIH, DKK
57 — 68
  • Syahman Saragih sama sekali tidak pernahmenguasai serta memiliki tanah dan bangunan terperkara, dalil Gugatan ParaPenggugat tersebut juga membuktikan bahwa alm.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-05-2013 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/PDT/G/2013/PN.BDG.,.
Tanggal 27 Januari 2015 — JOICE VERA SCHEFFER KASTANJA, dkk LAWAN MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA BANDUNG, dkk
359 — 124
  • JuandaNo. 37 (Dago 37) Kota Bandung dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : Selokan dan Bangunan Bank UOB ;Selatan : Benteng Hotel Holiday Inn;Barat : Selokan ;Timur : Jalan dago ; Menyatakan bahwa Tergugat I adalah berdasarkan hukum menempati ObjekTanah dan Bangunan terperkara ; Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini ;Subsidair :Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yangseadiladilnya sesuai dengan azas peradilan yang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 24-11-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 22-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 533/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat I : LIM SUN SAN Alias HALIM TJIPTA SANJAYA
Pembanding/Penggugat II : OEI GIOK LENG Disebut juga OEI GIOK LING
Terbanding/Tergugat I : RAIS AZIS
Terbanding/Tergugat II : USMAN AHMAD BALATIF Disebut juga H. USMAN AHMAD BALATIF
Terbanding/Tergugat III : NIDHAL AS BASHEL
Terbanding/Tergugat IV : LAILA ABDUL GAWI
Terbanding/Tergugat V : JAFAR USMAN Bin ABDUL AZIZ, BBA
Terbanding/Tergugat VI : ABDUL NASER BAHADJADJ
Terbanding/Tergugat VII : Ir. H. Ali Umar alias Ali Bin Umar Bahadjadj
Terbanding/Turut Tergugat I : ENDANG JAYA SURBAKTI, S.H, M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Pertanahan Kota Medan
156 — 104
  • Ali Umar selaku Ketua Yayasan sampai dengan tahun 1997,tanah dan bangunan terperkara dikuasai Ir.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-09-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 April 2017 — PT. MITRA LIMA R;1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
199 — 188
  • Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 550/HGB/BPN.32/2012dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat Nomor : 551/HGB/BPN.32/2012 yaitu sejak tanggal29 Januari 2015, pada saat gugatan perkara No : 18/G/2015/PTUN.BDGdan No : 19/G/2015/PTUN.BDG didaftarkan oleh Penggugat dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena adanyaSurat Keputusan Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat tersebut telah termuatdidalam Kedua Sertipikat Hak Guna Bangunan
    terperkara yang sedangdigugat oleh Penggugat (termuat dalam huruf d) Dasar PendaftaranSertipikat HGB), dan selain itu Penggugat didalam surat gugatan keduaperkara aquo juga telah menyebutkan adanya kedua surat keputusanKepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat dimaksud (vide bukti T15=T.lLIntv71 dan T12= T.lL Intv74);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pada prinsipnyaPenggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan pembatalan terhadapkedua surat keputusan Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat tersebutkarena
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 07-05-2015 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 556/Pdt.G/2013/PN Tng
Tanggal 7 Mei 2015 — PT. JAPINDO KENCANA Lawan 1. PT. BUKIT BRATA 2. INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, S.H. dan PT. TIMAS SUPLINDO (Intervensi) Lawan 1. PT. JAPINDO KENCANA 2. PT. BUKIT BRATA 3. INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, S.H.
158 — 23
  • Dalil mengenai PENGGUGAT INTERVENSI sebagai pemilik OBJEKSENGKETA ;Bahwa TERGUGAT INTERVENSI /PENGGUGAT ASAL menolak Bultir 1GugatanIntervensi yang =menyatakan bahwa PENGGUGATINTERVENSI adalah pemilik TANAH DAN BANGUNAN TERPERKARA ;Bahwa penolakan ini didasarkan alasan karena sampai saat inidiantara TERGUGAT INTERVENSI VPENGGUGAT ASAL sebagaipemilik OBJEK SENGKETA dan PENGGUGAT INTERVENSI belumpernah dilangsungkan akta beli secara sebagaimana mestinya menuruthukum ;Bahwa di dalam hukum seseorang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
426 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seksamasebagaimana termuat dalam Addendum Perjanjian Nomor03/YAY/XI/91 (vide bukti T.I39);Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah AgungNomor 3388 K/Pdt/1985 tanggal 18 Juni 1985 yang menyatakan:Putusan PT tidak saksama mempertimbangkan semua fakta danbukti yang ditemukan dalam persidangan, karena tidakmempertimbangkan dan menilai Akta Pelepasan Hak antaraPenggugat dengan Tergugat II yang dibuat dan ditandatanganikedua belah pihak, juga tidak mempertimbangkan Akta SewaMenyewa atas tanah dan bangunan
    terperkara yang dibuat dandisepakati antara Penggugat dengan Tergugat II.