Ditemukan 366 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-12-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 2467/Pid.Sus/2018/PN Tng Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
TEUKU AZHARI, SH
Terdakwa:
1.CHEN PET CHU Bin CHEN KOW
2.LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU
129 — 27
TEUKU AZHARI, SH
Terdakwa:
1.CHEN PET CHU Bin CHEN KOW
2.LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU
129 — 27
LEE WAI LENG Bin LEE PENG SU telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyembunyikan barang imporsecara melawan hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, makadakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis mempertimbangkansebagai berikut ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 109 Ayat (1) UU Kepabeanan barangimpor dalam Pasal 102 huruf e yang berasal dari hasil kejahatan dirampas untukNegara;Menimbang
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/Pid.Sus/2009 Masse Priyadi, SH. (Kuasa Pemohon); Tony Wong aliasTony Wiryanto alias Tony Wuryanto alias Tony alias Ng Tong Suan bin Alex Ng
71 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
,salah satu. contoh kasus penerapan asas /exspecialis systematic derogat lex generali(kekhususan yang sistematis) adalah kasuspenyelundupan melanggar UU Kepabeanan, karena masukke wilayah Indonesia tanpa membawa dokumen dantidak membayar bea masuk, dan tidak boleh diadilidengan UndangUndang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, walaupun pelaku penyelundupan tersebutmelawan hukum, memperkaya diri sendiri, merugikannegara.
Register : 20-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Tbk Tanggal 14 April 2020 — Andriansyah.,SH
Bambang Suharjo Bin Alm Kaharuddimn.dkk
141 — 53
141 — 53
Kewajiban pemberitahuan tersebut sebagaimanadiatur dalam Pasal 7 UU Kepabeanan bertujuan agar terhadap barang yangdimuat di sarana pengangkut selanjutnya harus menyelesaikan kewajibankepabeanan berupa pemberitahuan pabean (PIB) dan pembayaranpungutan negara berupa (Bea Masuk, Cukai dan PDRI).Dalam hal kewajiban pengangkut berupa penyampaian RKSP dan inwardmanifest ) termasuk STS) tidak dilaksanakan, berarti terdapat indikasi kuatbahwa barang yang dimuat dalam sarana pengangkut nantinya tidak akandilakukan
Register : 04-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smn Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Y c.q. kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
99 — 29
SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Y c.q. kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
99 — 29
Pegawai Negeri Sipil: Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf a, b,e, f, dan g, dan Ayat (3);Selanjunya akan Pemohon uraikan uraikan sebagai berikut: Pasal 112Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan DirektoratJenderal Bea Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidiksebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindakpidana di dalam kepabeanan.Berdasarkan amanat Pasal 112 Ayat (1) UU
Kepabeanan tersebut diatas, bahwa Termohon sebagai PPNS KPPBC Tipe Madya Pabean BYogyakarta dalam melaksanakan Penyidikan wajib berdasarkan padaHukum Acara Pidana yakni UndangUndang No.8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (KUHAP); Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAPPenyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin atau izin khusus dariKetua Pengadilan Negeri setempat, disamping surat perintah penyitaan,kecuali untuk benda bergerak i.c. harus segera melaporkan kepada KetuaPengadilan Negeri guna memperoleh
Register : 20-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
TiMMY WOLYA
Terdakwa:
INDRA IRAWAN.
288 — 356
TiMMY WOLYA
Terdakwa:
INDRA IRAWAN.
288 — 356
Pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 Timmendapat informasi adanya dugaan pelanggaran UU Kepabeanan berupapemberitahuan dengan tidak benar terkait jumlah dan jenis barang, klasifikasipos tarif, nilai pabean dan ketentuan lartas sesuai NIP01/BC.101/2020tanggal 17 Januari 2020. Pada Pukul 22.00 WIB, Tim Patroli Operasimendapat informasi bahwa Target Operasi telah distuffing dan dilakukanpengeluaran dari Gudang Konsolidator PT. Multi Bina Pura Internasional(MBP) tanpa dokumen yang sah.
Register : 24-01-2012 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 21 Nopember 2012 — PT PETROBAS >< PT. COSMIC INDONESIA.Cs
288 — 130
288 — 130
Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan pengiriman pesananpertama, FSPM357/2011 tanggal 15 Agustus 2011, sebanyak 1000 KL minyak solarIndustri jenis IDO dengan menggunakan Kapal MT.Cosmic 11 yang tiba di PelabuhanInalum Port Kuala Tanjung Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2011 tetapi barangberupa 1000 KL minyak solar Industri jenis IDO tidak dapat diserah terimakan kepadaTurut Tergugat karena ditangkap oleh Polisi Perairan Sumatera Utara yang didugaadanya pelanggaran Tindak Pidana UU
Kepabeanan pasal 103 ayat a dan C UU No. 17tahun 2006 karena terdapat perbedaan Dokumen pajak yang seharusnya tertulis bahanbakar minyak dengan jenis IDO tetapi dalam Dokumen tertulis bahan bakar minyakberjenis HSD (High Speed Diesel);Menimbang.bahwa sesuai dengan kontrak mengenai pasokan dan pembelianminyak solar Industri No.