Ditemukan 248185 data
16 — 17
Pasal 23 Kompilasi Hukum Islammaka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Pemohon)Menimbang, bahwa berkenaan dengan /J/egal standing Pemohon,Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon denganalasan yang menurut Pemohon tidak berdasar atau tidak sesuai dengansyariat Islam;Halaman 6 dari 14Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Bjb Bahwa bila wali nikah (wali
mujbir) enggan menikahkan, maka calonmempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhalkepada Pengadilan Agama; Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapatPemohon memiliki /egal standing (kewenangan dan kepentingan hukum)untuk mengajukan permohonan wali adhal a quo (legitima persona standi inJudicio);Pokok permohonan PemohonMenimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakandalildalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa keengganan wali nikahnyauntuk
vide Pasal 11 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai)Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai buktidiri Pemohon baik secara formil maupun materil (vide Pasal 1 angka 14UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013).Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwaPemohon adalah pihak materil yang memiliki Kewenangan dan kepentinganhukum langsung (/egal
6 — 0
50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut,Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara a quo karenamasih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Mojokerto sehingga tempatpengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal
standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P2 berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat danTergugat dan sebagai bukti otentik, maka terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki egal standinguntuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena
Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, saksisaksi tersebut sebelum memberikan keterangan telahbersumpah menurut agamanya, saksisaksi tersebut tidak tergolong orang yangdilarang menjadi saksi, sehingga Majelis
Pembanding/Penggugat II : Andi Langi Diwakili Oleh : SRI WAHYU APRIANI, SH
Pembanding/Penggugat III : Dasanto Diwakili Oleh : SRI WAHYU APRIANI, SH
Pembanding/Penggugat IV : Makmur Amurha Diwakili Oleh : SRI WAHYU APRIANI, SH
Pembanding/Penggugat V : Ratna Ayub Diwakili Oleh : SRI WAHYU APRIANI, SH
Pembanding/Penggugat VI : Syahril Gaffar Diwakili Oleh : SRI WAHYU APRIANI, SH
Pembanding/Penggugat VII : Prasojo Diwakili Oleh : SRI WAHYU APRIANI, SH
Terbanding/Tergugat : PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI)
93 — 32
Para Pembanding telah membuat dalildalil yang salah pada halaman 46 Memori Banding seolaholah Majelis Hakim Pengadilan NegeriUnaaha telah keliru dalam menerapkan hukum serta kurang teliti dalammemutuskan /egal standing Pembanding 6/Penggugat 6 (SyahrilGaffar). Dalildalil tersebut jelas hanya merupakan pernyataansepihak Para Pembanding yang tidak berdasar.3.
sebagai tanah milikPembanding 6/Penggugat 6 (Syahril Gaffar) pada saatPemeriksaan Setempat, TERBUKTI MERUPAKAN TANAH YANGSEBELUMNYA DIMILIKI OLEH PIHAK LAIN YAITU RAMLAH,BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 00189.Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Banding, SERTIFIKATHAK MILIK NO. 00189 ATAS NAMA RAMLAH MERUPAKAN BUKTIYANG KUAT UNTUK MENUNJUKKAN BAHWA PEMBANDING6/PENGGUGAT 6 (SYAHRIL GAFFAR) BUKAN PEMILIK TANAHTERSEBUT.Pembanding 6/Penggugat 6 (Syahril Gaffar) tidak memilikikedudukan hukum (/egal
Kami menolak dalil Para Pembanding butir 4 halaman 5 Memori Bandingyang membahas mengenai keabsahan /egal standing Para Pembandinguntuk mengajukan Gugatana quo dikaitkan dengan gugatan ParaPembanding yang telah diajukan sebanyak 2 (dua) kali terhadapTerbanding.
Lebih lanjut, dalil Para Pembanding pada butir 2 halaman 4 MemoriBanding yang menyatakan seolaholah Terbanding tidak mengajukaneksepsi atas /egal standing Pembanding 6/Penggugat 6 (Syahril Gaffar)sehingga Putusan PN Unaaha No. 17/2020 mengenai /ega/l standingPembanding 6/Penggugat 6 (Syahril Gaffar) melebihi permohonanTerbanding adalah DALIL YANG SALAH.16.
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
PT. Eka Sari LORENA, Kebun Sungai Jernih
411 — 245
Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kualitas dan Kedudukan Hukum1.Mengajukan Gugatan (Diskualifikator)Bahwa PENGGUGAT pada poin 1 sampai dengan (s.d.) poin 6 halaman2 dan halaman 3 gugatannya mendalilkan bahwa adapun dasar hukumPENGGUGAT dalam mengajukan hak gugat organisasi (/egal standing)dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah PENGGUGATmerupakan badan hukum yaitu organisasi sosial kemanusiaan yangdidirikan dengan salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkanpelestarian lingkungan hidup
tersebut maka PENGGUGAT adalah Yayasanyang dalam melaksanakan kegiatannya kurang dari 2 (dua) tahun padasaat mengajukan gugatan a quo sehingga berdasarkan Pasal 92 ayat (3)huruf c UU No. 32/2009 Tentang Lingkungan Hidup belum memenuhisyarat untuk mengajukan hak gugat organisasi (legal standing)dikarenakan belum melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahunBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka dasar hukumPENGGUGAT dalam mengajukan hak gugat organisasi (/egal
kedudukan hukum mengajukan gugatan.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut diatas berkaitan denganEksepsi diskualifikator yang diajukan oleh TERGUGAT dihubungkan dengankualitas hukum PENGGUGAT delam mengajukan gugatan maka TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo berkenan untuk melakukan Putusan Sela (tussen vonnis)terhadap perkara a quo sebagai berikut:1) Menyatakan PENGGUGAT tidak berkualitas hukum dalam mengajukanhak gugat organisasi (gugatan /egal
diatas, TERGUGAT mohon dengan kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Pengadilan NegeriPelalawan yang memeriksa perkara a quo dapat menjatuhkan putusan sebagaiberikut:DALAM EKSEPSIMenerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum;Halaman 16 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PlwMenyatakan gugatan PENGGUGAT cacat formil dan tidak jelas (obscuurlibel);Menyatakan PENGGUGAT tidak berkualitas hukum dalam mengajukan hakgugat organisasi (gugatan /egal
2018Halaman 20 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plwsebagaimana dimaksud dalam Profil Yayasan Firmar Abadi yang diterbitkanoleh Ditjen AHU Kemenkumham Tanggal 22 April 2020 (Vide, Bukti TI1); Bahwa berdasarkan hal tersebut maka PENGGUGAT adalah Yayasan yangdalam melaksanakan kegiatannya kurang dari 2 (dua) tahun pada saatmengajukan gugatan a quo sehingga berdasarkan Pasal 92 ayat (3) huruf cUU No. 32/2009 Tentang Lingkungan Hidup belum memenuhi syarat untukmengajukan hak gugat organisasi (/egal
6 — 0
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Karanganyar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusanSE egal GMRUL;
61 — 18
menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan Domisili
17 — 3
menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohonsecara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakili kliennyadalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebutdisebabkan oleh
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan
13 — 1
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal
Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal
Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan
11 — 1
dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan
AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakPenetapan Nomor 0566/Pdt.P/2019/PA.Sky.
bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon Il ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal
14 — 1
dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan
AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo
Halaman 7 dari 13Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernamaJananing, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Idahan bin Asan danDarahman Bin H.
13 — 4
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamisteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal
Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal
Halaman 7 dari 13Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon IImemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Imron,disaksikan dua orang saksi nikah bernama Abas bin Syeh dan H, Jaal binMurib, wali
23 — 6
CjrMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasakepada GIN GIN YONAGI, S.H., dan kawankawan, Advokat yang berkantor diLBH Kusumah Bangsa Cianjur Jalan Hanjawar Pacet Rt. 01/17 DesaSukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur 43253, berdasarkan suratkuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangHalaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat,
SOPINGI
14 — 2
Sehingga perlu dipertimbangkan apakah Pemohon berhakPenetapan Nomor: 299/Pdt.P/2019/PN Gpr. halaman 3 dari 7atau memiliki /egal standing dalam mengajukan permohonan pembetulantanggal lahir anak dari Pemohon;Menimbang,bahwa mengenai kekuasaan orangtua, pasal 47 ayat (1)UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa anak beradadi bawah kekuasaan orangtuanya, selama orangtua tersebut tidak dicabutdari kekuasaannya.
Sehingga Pemohon memiliki /egal standing dalammengajukan Permohonan ini;Menimbang, bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftardalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana tercatat diKabupaten Kediri dalam akta kelahiran Nomor 3506LT211020130276 haltersebut Sesuai dengan bukti P2 dan didukung keterangan saksisaksi;Menimbang, bahwa anak Pemohon didalam akta kelahiran terdapatkesalahan tanggal lahir yang tercatat
6 — 5
kesimpulannya Penggugat tetappada gugatannya dan mohon putusan;Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala halinwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian takterpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelisterlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamauntuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (/egal
memberi nasehat kepada Penggugat untukkembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat, dan upayaperdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihakkeluarga masingmasing, dengan demikian perceraian dipandang lebihbaik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimanadiuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa: Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili gugatan a quo; Penggugat memiliki kedudukan hukum (/egal
Terbanding/Penggugat : SITI AISYAH .SE. binti MUHAMMAD NUH
109 — 39
Diam Tarigan,SH, sebagai pemegang kuasa dinilai tidak memiliki /egal Standing untukberacara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Medan,sebagaimana dalam buku M.
Pasal 26ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman, namun karena kuasa hukum Pembanding tidak memenuhi syaratsebagai pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat pertimbangan hukum hanya untuk menilai /egal standing darikuasa hukum Pembanding yang berhubungan dengan surat kuasa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diHal 5 dari 8 hal Putusan No.99/Pdt.G/2020/PTA Mdnatas, maka permohonan banding Pembanding terhadap putusan
25 — 11
penundaan sebab permohonan penundaan ini menurut Tergugat/Pembanding bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 telah diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebutpihak Tergugat Il Intervensi/Pembanding telah mengajukan eksepsi dan jawabanatas pokok sengketa yang pokoknya eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidakmempunyai alas hak (/egal
can RCMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkantentang eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding yakni eksepsi tentangKompetensi Absolut, eksepsi tentang gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak(Plurium litis Consortium), dan eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidakmempunyai kualitas sebagai subyek Penggugat/Terbanding dan juga telahmempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembandingtentang Penggugat/Terbanding tidak mempunyai alas hak (/egal
di atas,sengketa demikian adalah sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya,bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding yang mendalilkan PengadilanTata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini adalah tidak beralasanhukum dan haruslah dinyatakan ditolak; Terhadap Eksepsi tentang Penggugat/Terbanding tidak mempunyai alas hak (/egal
Tergugat/Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat,Penggugat/Terbanding memenuhi unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa oleh karenanya MajelisHakim menilai Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembandingyang mendalilkan Pengguga/Terbanding tidak mempunyai alas hak (/egal
8 — 6
menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh
Cjrsebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupafotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakanakta otentik
9 — 5
menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal
Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh
Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat,
12 — 1
dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan
Halaman 7 dari 13kedudukan hukum (/egal/ standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon Il ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku
, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon Il dengan wali nikah yaitu Paman Pemohon II bernama Rosidin,disaksikan
12 — 1
dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan
AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakPenetapan Nomor 0568/Pdt.P/2019/PA.Sky.
bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon Il ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal