Ditemukan 4978 data
119 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendapat majelis hakim ini bertentangan dengan UndangUndangRepublik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 yang berbunyi"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahunsejak timbulnya hak".KEBERATAN KE3 (TIGA)Bahwa Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi dalam perkara No.13/G/2011/PHI.JBI telah salah menerapkanhukum atau
Pertimbangan majelis hakim JBI telah salah menerapkan hukumatau melanggar hukum yang berlaku karena, sebab dalam undangundangketenagakerjaan telah diatur dengan jelas tentang tenggang waktu pemberian atautuntutan hak pekerja/karyawan yaitu diatur dalam UndangUndang Republik IndonesiaNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 yang berbunyi "Tuntutanpembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungankerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun
93 — 21
(dua)bulan;Bahwa benar saksi SUYANTO Alias YANTO berperan membantu pembuatan danpenjualan minuman keras jenis sopi;Bahwa benar Terdakwa juga telah beberapa kali menjual minuman keras jenis sopitersebut kepada masyarakat umum, bahwa penjualan dilakukan dirumah Terdakwa danbertujuan agar Terdakwa mendapatkan penghasilan tambahan;Bahwa benar minuman jenis sopi tersebut dijual kepada masyarakat umum dalamkemasan jerigen ukuran 5 (lima) liter dan dikemasan tersebut Terdakwa tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa
mempertimbangkandakwaan mana yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa didasarkan pada faktafaktayang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan MajelisHakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu yang paling tepat yang dikenakan kepadaTerdakwa yaitu melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo.Pasal 8 ayat (1) huruf (g) dan (i) UndangUndang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang unsurunsurnya sebagai berikut:1 Pelaku usaha;2 Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa
bulan;e Bahwa benar saksi SUYANTO Alias YANTO berperan membantu pembuatan danpenjualan minuman keras jenis sopi;e Bahwa benar Terdakwa juga telah beberapa kali menjual minuman keras jenis sopitersebut kepada masyarakat umum, bahwa penjualan dilakukan dirumah Terdakwa danbertujuan agar Terdakwa mendapatkan penghasilan tambahan;e Bahwa benar minuman jenis sopi tersebut dijual kepada masyarakat umum dalamkemasan jerigen ukuran 5 (lima) liter dan dikemasan tersebut Terdakwa tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa
atau jangka waktu penggunaan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terungkap bahwaTerdakwa menjual minuman jenis sopi dan dikemas didalam jerigen ukuran 5 (lima) literserta pada kemasan tersebut Terdakwa tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ataujangka waktu penggunaan;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapatterhadap unsur ini telah terbukti;3 Unsur Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isibersih
AGUNG PAMBUDI, S.H
Terdakwa:
IRFANDI AZIS SUBAKTIAR Bin TEGUH HARIYADI
39 — 7
- Menyatakan terdakwa Irfandi Azis Subaktiar Bin Teguh Hariyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang dan/ jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat sebagaimana dakwaan kesatu jaksa penuntut umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan
145 — 35
perseorangan atau badan usahayang berbentuk badan hukum atau bukan yang didirikan danberkedudukan atau emlakukan kegiatan dalam wilayah hukum NegaraRepublik Indonesia baik sendirisendiri maupun bersamasamamelalui perjanjian kegiatan usaha ;Bahwa syarat yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha menurutUndangUndang Perlindungan Konsumen terhadap barang produkmakanan yang diedarkan adalah wajib mencantumkan informasiproduk dalam label, antara lain mencantumkan komposisi, berat,aturan pakai, tanggal pembuatan dan kadaluwarsa
berbentuk alternatif tersebut makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yangterungkap di persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,menurut pendapat Majelis sesuai dengan dakwaan kesatu yang mengandungunsurunsur sebagai berikut :1 Pelaku Usaha ;2 Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasayang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa
Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ataujasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikutiketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yangdicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasanbarang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih
45 — 11
LTDkemudian petugas kepolisian membawa terdakwa beserta 1 (satu) unitkendaraan mobil malaysia jenis sedan Proton warna merah hitam dengannomor kendaraan BEG 6255 tersebut ke Mako Polsek Entikong untukdiperiksa lebih lanjut.Bahwa 25 (dua puluh lima) karung gula pasir asal luar negeri merk KAMALIASUGAR MILLS LTD tersebut milik terdakwa yang akan dijual ke tokotoko diBalai Karangan tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan peraturan perundangundangan, tidak mencantumkantanggal kadaluwarsa
asalluar negeri tersebut akan dijual ke tokotoko di Balai Karangan sekira Rp380.000,(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga dalam satu karung gula pasirtersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp 20.000, (dua puluh riburupiah).e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan gula pasir dalam kemasan karung asalMalaysia milik terdakwa yang diamankan tersebut tidak sesuai dengan standaryang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan di Indonesiayaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa
53 — 26
Pasal 53 Ayat (1)KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Pelaku Usaha ;2 Dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatanyang paling baik atas barang tertentu ;3 Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanyapermulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamatadisebabkan karena kehendaknya sendiri ;Ad. 1.
Dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangkawaktu Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERU Alias E U Bin ABANGSULAIMAN, saksi YUKKI EDGAR Alias KIKI Bin AGUS ANWAR, saksi AUL SABINUS,dan saksi D.
Sambas (kampung orang tua terdakwa) untuk dijual per bungkus Rp.11.000, dan mendapat untung Rp. 2.000, ;Menimbang, bahwa terdakwa membeli gula pasir pasir tersebut selain tidak memilikitanggal kadaluarsa juga tidak memiliki dokumen yang sah atau ijin dari yang berwenang ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas tersebut, maka dengan demikianunsur dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan
IMELDA I SIMBIAK, SH
Terdakwa:
Samriani DG BAU alias Mama sinta
59 — 27
SAPINA selaku Kepala BidangPengujian, dengan hasil pengujian :Pemerian : Sediaan cair bening, bau menyengat( Uji yang dilakukan :No Parameter Uji Hasil Syarat Metode/Pustaka1 PK Metanol Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode 0,23 % v/v)Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol Kormatografi Gas/ MAPPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM NO.14 Tahun 2016Z PK Etanol 22,36 % Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti TersebutBahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpamemiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau
dengan hasil pengujian :0 Pemerian : Sediaan cair bening, bau menyengat0 Uji yang dilakukan :Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN TimNo Parameter Uji Hasil Syarat Metode/Pustaka1 PK Metanol Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode 0,23 % v/v)Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol Kormatografi Gas/ MAPPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM NO.14 Tahun 20162 PK Etanol 22,36 % Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti TersebutBahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpamemiliki label, tanggal kadaluwarsa
SAPINA selaku KepalaBidang Pengujian, dengan hasil pengujian :0 Pemerian : Sediaan cair bening, bau menyengat0 Uji yang dilakukan :No Parameter Uji Hasil Syarat Metode/Pustaka1 PK Metanol Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode 0,23 % v/v)Maks 0,1 % dihitung terhadap kadar etanol Kormatografi Gas/ MAPPOMN 24 PA 2005 Perka BPOM NO.14 Tahun 20162 PK Etanol 22,36 % Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti TersebutBahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpamemiliki label, tanggal kadaluwarsa,
372 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu/Kadaluwarsa;1.
Bahwa gugatan kadaluwarsa juga didukung dan sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan HubunganIndustrial antara lain:a.
Putusan Nomor 603 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 6 Oktober 2011yang dalam pertimbanganya Majelis Hakim Kasasi MahkamahAgung halaman 12 alinea 2 selengkapnya berbunyi: Bahwa alasanpertimbangan Judex Facti telah tepat, oleh karena gugatanPemohon Kasasi telah melampaui waktu 1 (satu ) tahun, yaituPemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 4 Februari 2010 dangugatan diajukan tanggal 4 Maret 2011, sehingga gugatanPemohon Kasasi dinyatakan kadaluwarsa berdasarkan Pasal 82UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Pasal
Dengan demikian gugatan yangdiajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial melebihi tenggangwaktu 1 tahun sejak keputusan PHK oleh pengusaha, oleh sebab ituhal ini merupakan alasan gugatan yang diajukan telah kadaluwarsasesuai ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004(bukti T7);Sesuai SK Pemutusan Hubungan Kerja dari tanggal 17 September 2014maka hak menggugat atas perkara ini telah kadaluwarsa pada tanggal16 September 2015, dan jikapun diihat dari tanggal Kuasa Khusus ParaHalaman 20 dari
Nomor 36 K/Pdt.SusPHI/2017obscuur libel, premature, kadaluwarsa, nebis in idem) Majelis Hakim yangmenyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).Bahwa mengingat hal tersebut di atas sangat penting dan sangat prinsipnamun tidak dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga merugikan ParaPenggugat sendiri sekaligus membuat tidak jelas kedudukan ParaPenggugat di dalam perkara ini;Dalam Rekonvensi:1.Bahwa dailildalil yang Penggugat Rekonvensi uraikan dalam jawaban dalamkonvensi di
43 — 19
Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hariternyata Terdakwa dapat dihadirkan lagi kepersidanganPengadilan Militer O03 Padang, maka perkara ini dapat diproseskembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hakmenuntut gugur karena kadaluwarsa.6.
73 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 154 K/Pdt.Sus/201 1Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa):Bahwa dalam gugatannya antara lain Penggugat menyatakan keberatanPHK yang dijatunkan Tergugat terhadapnya sebagaimana dalil Penggugatangka 12 yang menyatakan:Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak olehTergugat sebagaimana tersebut pada butir (11) di atas adalah tidakmempunyai dasar hukum dan tidak sah secara hukum sehingga patutdinyatakan batal demi hukum, dengan alasan ...
dalam tenggang waktu1 (Satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihakpengusaha,Bahwa PHK terhadap Penggugat dilakukan dengan Surat KeputusanPemutusan Hubungan Kerja No. 0146/069 tertanggal 19 Agustus 2008dengan mendasarkan pada ketentuan di atas, maka menurut hukum gugatanPenggugat paling lambat harus diajukan pada tanggal 19 Agustus 2009;Bahwa oleh karena perkara ini diajukan/didaftarkan tanggal 20 Mei 2010,maka menurut hukum gugatan Penggugat tersebut telah lewat waktu (kadaluwarsa
No. 154 K/Pdt.Sus/201 1UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 96 menyatakan:Tuntutan pembayaran upah pekerja/ouruh dan segala pembayaran yangtimbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangkawaktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dirinya diskorsingberdasarkan surat No. 125HR,SM&IT/2008 tertanggal 23 April 2008, apabilamendasarkan pada Pasal 96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 di atas, makamenurut hukum gugatan Penggugat paling lambat harus
diajukan pada akhirbulan April 2010;Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan pada akhir bulanMei 2010, maka menurut hukum gugatan Penggugat telah lewat waktu(kadaluwarsa);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannyaNo. 138/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst, tanggal 29 Juli 2010 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Putusan Sela: Menolak putusan sela tersebut;Dalam
Binsar Uli, SH
Terdakwa:
Niarti Binti Segap
101 — 71
memiliki izin edar maka akanmuncul keterangan dalam aplikasi atau website tersebut; Bahwa terdapat kosmetik yang tidak ada labelisasi BPOM maka ada 2(dua) kemungkinan, yaitu kosmetik tersebut tidak lulus standart yangditentukan atau tidak didaftarkan di BPOM; Bahwa suatu produk kosmetik yang terdaftar di BPOM memiliki koderegistrasi yang diawali dengan kode misalnya NA untuk produk Asiamaupun lokal dan diikuti dengan 11 (Sebelas) angka register; Bahwa kosmetik harus mencantumkan tanggal expired (kadaluwarsa
) dikemasan, penulisan komposisi dan kode izin edar tersebut harus jelasterdapat di kemasan; Bahwa kosmetikkosmetik yang berasal dari luar negeri haruslahterdapat terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia terutama mengenalkomposisi, terdapat nomor batch, dan harus didaftarkan terlebih dahulu diBPOM; Bahwa pencantuman waktu kadaluwarsa kosmetik harus lengkap, yaituharus ada tanggal, bulan, dan tahun sebagai bentuk legalitas izin edar; Bahwa diperlihatan kepada ahli barang bukti yaitu: 37 (tiga puluh tujuh
aplikasi atauwebsite tersebut; Bahwa terdapat kosmetik yang tidak ada labelisasi BPOM maka ada 2(dua) kemungkinan, yaitu kosmetik tersebut tidak lulus standart yangditentukan atau tidak didaftarkan di BPOM;Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bhn Bahwa suatu produk kosmetik yang terdaftar di BPOM memiliki koderegistrasi yang diawali dengan kode misalnya NA untuk produk Asia maupunlokal dan diikuti dengan 11 (sebelas) angka register; Bahwa kosmetik harus mencantumkan tanggal expired (kadaluwarsa
) dikemasan, penulisan komposisi dan kode izin edar tersebut harus jelasterdapat di kemasan; Bahwa kosmetikkosmetik yang berasal dari luar negeri haruslahterdapat terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia terutama mengenalkomposisi, terdapat nomor batch, dan harus didaftarkan terlebin dahulu diBPOM; Bahwa pencantuman waktu kadaluwarsa kosmetik harus lengkap, yaituharus ada tanggal, bulan, dan tahun sebagai bentuk legalitas izin edar; Bahwa setelah melalukan pengecekan terhadap barang dagangan milikTerdakwa
RAFAEL MOA
Tergugat:
1.ELSA SINAMBELA
2.PHILIPUS JOEHAYDEN
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Administrasi Jakarta Utara
122 — 48
Maka gugatanPENGGUGAT a quo wajib dinyatakan kadaluwarsa atau tidak berhak lagi(kehilangan hak) secara hukum untuk mengajukan gugatan.1.4.2 Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT terhadap ParaTERGUGAT , yang obyek gugatannya adalah tanah milik TERGUGATdengan berdasarkan surat hibah, PBB, serta bangunan yang telahdibangun milik TERGUGAT, dilakukan telah lampau waktu (verjaring) makagugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapatditerima.lll.1 DALAM POKOK PERKARA121.
Maka gugatanPENGGUGAT a quo wajib dinyatakan kadaluwarsa atau tidak berhak lagi(kehilangan hak) secara hukum untuk mengajukan gugatan.1.4.2 Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT terhadap ParaTERGUGAT , yang obyek gugatannya adalah tanah milik TERGUGATdengan berdasarkan surat hibah, PBB, serta bangunan yang telahdibangun milik TERGUGAT, dilakukan telah lampau waktu (verjaring)maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidakdapat diterima.lll.1 DALAM POKOK PERKARA1.
Tentang gugatan penggugat telah daluwarsa.Menimbang, bahwa pada angka 3 eksepsi yang dikemukakan olehtergugat dan II menyatakan bahwa pihak penggugat tidak berhak lagi untukmengajukan gugatan kepemilikan objek perkara terhadap para tergugat, olehkarena para tergugat adalah sebagai pihak yang secara sah memiliki tanaha quo selama lebih dari 20 tahun, Maka gugatan penggugat wajibdinyatakan kadaluwarsa atau telah kehilangan haknya = secara hukum,disebabkan para tergugat yang memiliki tanah objek perkara
berdasarkansurat hibah, dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) serta telah25membangun rumah, sehingga gugatan penggugat telah lampau waktu(verjaring) maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat dan II pada angka 3 inimenurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum, oleh karenaberdasarkan pasal 1967 KUH Perdata menegaskan bahwa masa kadaluwarsa( lewat waktu ) untuk melakukan penuntutan atas kepemilikan suatu bidangtanah setelah
lewatnya waktu selama 30 (tiga puluh) tahun, sedangkantergugat dan II mendalilkan bahwa terhadap objek perkara telah ditempatiselama 27 tahun bersama suami tergugat atau ayah dari tergugat II bernamaPetrus Palla ( almarhum ) ;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat dan II yangmenyatakan masa kadaluwarsa tersebut berlangsung selama 20 tahun, haltersebut berlaku hanya untuk pendaftaran tanah berdasarkan penguasaanphisik tanah oleh seseorang selama lebih dari 20 tahun sebagaimana yangdimaksud
DWI WARASTUTI RAHAYU, S.H.
Terdakwa:
EKO FEBRI UTOMO alias TOMI bin ANSORI
47 — 5
- Menyatakan terdakwa EKO FEBRI UTOMO alias TOMI bin ANSORItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang dan/ jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat sebagaimana dakwaan kesatu jaksa penuntut umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
87 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (kadaluwarsa)berdasarkan ketentuan bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk PelaksanaanBeberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;a.
Bahwa dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat sekarang initelah lampau waktu (kadaluwarsa), karena tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari dihitung sejak tanggal 13 April 2011;ATAU SETIDAKTIDAKNYA:. Bahwa Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya 2 (dua)Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (i.c.
Bahwa dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat sekarang initelah lampau waktu (kadaluwarsa), karena tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari dihitung sejak tanggal 01 Mei 2012 (i.c. tanggal 1 Mei 2012 +90 (Sembilan puluh) hari = tanggal 29 Juli 2012);g.
Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (kadaluwarsa)berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 23 dari 48 halaman. Putusan Nomor 187 PK/TUN/2016a.
Bahwa dengan demikian, maka jelas sudah bahwa gugatan ParaPenggugat sekarang ini telah lampau waktu (kadaluwarsa) berdasarkanketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena 6 (enam) Sertifikat Hak GunaBangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo terbit padatahun 1996 (i.c. tahun 1996 + 5 (lima) tahun = Tahun 2001);5.
193 — 124
SPPP/155/VU/2013/Ditreskrimus dengan alasan kadaluwarsa ;9 Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 POLDA METRO JAYA direktorat ReserseKriminal Khusus Nomor B/1184/VII/2012/DitReskrimsus menyampaikan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atas laporan Polisi Nomor 1160/K/V/2001/SATGAS OPSC tanggal 1 Mei 2001 kepada Pemohon ;10 Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan diterbitkannya Surat PerintahPenghentian Penyidikan Perkara No.
penyidikmemaparkan hasil penyidikan dan selanjutnya untuk ditanggapi olehpeserta gelar dan meminta saran pendapat peserta gelar (Vide BuktiT 29);SP2HP ke I Nomor : B/495/IV/2013/Ditreskrimsus tanggal 3 April(Vide Bukti T34) ; SP2HP ke Il Nomor : B/1184/VII/2012/Ditreskrimum tanggal 31 Juli2013 (VideBukti T35) ; Surat telegram Direktur Reserse Polda Metro Jaya Nomor : STR/659/IM/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang penyelesaian tunggakanperkara dan meningkatkan Selra bahwa perkara sesudah lewat 12(dua belas) kadaluwarsa
dilaporkan terjadi pada bulan April1999 sedangkan sekarang sudah tahun 2013, dengan demikian jangkawaktu sudah 13 tahun, sehingga berdasarkan amanat pasal 78 ayat (3)KUHAP serta adanya Surat telegram Direktur Reserse Polda MetroJaya Nomor : STR/659/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentangpenyelesaian tunggakan perkara dan meningkatkan Selra bahwa perkarasesudah lewat 12 (dua belas) tahun bagi segala kejahatan yangterancam hukuman penjara lebih dari 3 tahun agar di hentikanpenyidikannya karena telah kadaluwarsa
PoldaMetro Jaya dengan cara penyidik memaparkan hasil penyidikan dan disimpulkanperkara dihentikan penyidikannya dengan alasan demi hukum karena ParaTerlapor Tidak Cukub Bukti dan Sudah daluwarsa (Bukti T 29) ;Surat telegram Direktur Reserse Polda Metro Jaya Nomor : STR/659/111/2013tanggal 22 Maret 2013 tentang penyelesaian tunggakan perkara danmeningkatkan Selra bahwa perkara sesudah lewat 12 (dua belas) tahun bagisegala kejahatan yang terancam hukuman penjara agar dihentikanpenyidikannya karena telah kadaluwarsa
KURNIAWAN ANDY NUGROHO, SH, MH
Terdakwa:
LUCKY DIAN ANDRIANA Bin GURITNO
25 — 3
rupiah ) dan mendapatkan Pil Doubel L sebanyak 3 butir,sedangkan untuk Saksi Tomsa Tafarel adalah sebesar Rp. 30.000, ( tiga puluhribu rupiah ) dan mendapatkan Pil Doubel L sebanyak 9 ( sembilan ) Butir danteam juga berhasil menemukan uang hasil penjualan pil doubel L dari dalamdompet terdakwa sebesar 110.000 ( seratus sepuluh ribu rupiah);Bahwa pada kemasan / pembungkus pil yang telah di beli oleh saksiJoko Harianto dan saksi Tomsa Tafarel tersebut tidak tertera label yang berisiketerangan tanggal kadaluwarsa
rupiah ) dan mendapatkan Pil Doubel L sebanyak 3 butir,sedangkan untuk Saksi Tomsa Tafarel adalah sebesar Rp. 30.000, ( tiga puluhribu rupiah ) dan mendapatkan Pil Doubel L sebanyak 9 ( sembilan ) Butir danteam juga berhasil menemukan uang hasil penjualan pil doubel L dari dalamdompet terdakwa sebesar 110.000 ( seratus sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa pada kemasan / pembungkus pil yang telah di beli oleh saksiJoko Harianto dan saksi Tomsa Tafarel tersebut tidak tertera label yang berisiketerangan tanggal kadaluwarsa
TOMSA TAFAREL.tersebut tidak tertera label yangberisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksatersebut adalah barang bukti yang disita;Bahwa terdakwa LUCKY DIAN ANDRIANA Bin GURITNO tidak pernahmendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki jin dari pejabatyang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian denganmengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapattulisan LL secara
1.YUDO WAHONO, SH
2.YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
3.ZANUAR IRKHAM, S.H
Terdakwa:
FAISAL RAFIKI IRFANSYAH Bin ARIS MAWANTO
19 — 3
berlogo LL sehingga dengan demikianterdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkansediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LLtersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabiladikemasannya wajib diberi tanda atau lebel yang berisi Nama Produk, Daftarbahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihakyang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa
ataudikonsumsi karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harusaman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;@ Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut tidakboleh diedarkan, karena suatu) produk boleh diedarkan apabiladikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk,daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama danalamat pihak yang memprosuksi, tanggal bulan tahun kadaluwarsa
klip yang masingmasing berisi 22 (dua puluh dua) butirdalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk JI ACE warnabiru milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli pil jenis LLserta uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualanpil jenis LL;Bahwa pil LL yang terdakwa edarkan dalam kemasannya tidak terdapattanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan,berat bersih atau isi bersin, nama dan alarnat pihak yang memprosuksi,tanggal bulan tahun kadaluwarsa
32 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
pekerja) sudahbekerja di perusahaan Termohon Kasasi selama 20 tahun lebih tanpapernah terputus dan pada saat mengajukan permohonan karena usiapensiun telah berusia 59 tahun 7 bulan (mohon dilihat bukti P.I a dan P.I b);Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 15 alinea 1 yang menyatakanmenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan Tuntutanpembayaran upah pekerja/ouruh dan segala pembayaran yang timbul darlhubungan kerja menjadi kadaluwarsa
membuktikanbahwa sejak Penggugat tidak masuk kerja yaitu bulan Mei 2010 telahmendapat ijin tidak masuk kerja kepada Tergugat sedangkan tuntutanpembayaran upah pekerja/ourun dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua)tahun sejak timbulnya hak begitu juga permohonan Penggugat agarTergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugatkarena Penggugat sudah memasuki usia pensiun normal yaitu 55 (limapuluh lima) tahun sehingga menjadi kadaluwarsa
68 — 11
AbdulWahab (orang tua penggugat) dan dalam penetapan ahli waris No.95 /Pdt.P/PA.Ptk,penetapan waris No. 96/Pdt.P/ 2009/PA.Ptk dan Penetapan Waris No.97/Pdt.P/PA.Ptk ,dimana ketiga penetapan itu hanya menetapkan para ahliwaris dan tidak memyebutkan tanah obyek sengketa adalah harta warisandari HAAHMAD bin H.ABDURRAHIM PENGARAH yang belum dibagi;Bahwa gugatan penggugat sudah kadaluwarsa,hal ini sesuai dengan Pasal1967 KUHPerdata yang menyatakan tuntutan hak kebendaan gugur setelahlewat waktu 30 tahun
mengenai gugatan penggugat kabur dan tidakjelas dan bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai hak dan kepentinganterhadap tanah obyek sengketa baik SHM 231/Paal Lima maupun SHM No. 278 /Paal Lima, terhadap eksepsi tersebut ,perlu pembuktian dipersidangan ,untukmembuktikan dalil dalil yang dikemukakan oleh penggugat,oleh karenanyaeksepesi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara,sehingga eksepsitersebut haruslah dinyatakan ditolak ;Menimbang ,bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan gugatanpenggugat kadaluwarsa
, majelis hakim memberikan pertimbangan hukumsebagai berikut ;Menimbang ,bahwa menurut Yuriprudensi Mahkamah Agung RI, No.6K/Sip/1960,tanggal 9 Maret 1960,kaidah hukum menyatakan sebagai berikut :gugatan terhadap harta Warisan yang dikuasai pihak lain ,gugatan ini diajukanoleh sebagian ahli waris,tidak tunduk pada asas kadaluwarsa atauveryaring.
;Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.932 K/Sip/1971,tanggal 12 Januari 1972,terdapat kaidahHukum yang menyatakan lewatwaktu atau kadaluwarsa tidak merupakan alasn hilangnya hak para penggugat41untukMenuntut haknya yang berasal dari orangtuanya almarhum;Menimbang,bahwa berdasarkan kedua yuriSprudensi tersebutdikaitkan dengan eksepsi dari tergugat bahwa gugatan penggugatkadalauwarsa ,majelis hakim berpendapat bahwa berkaitan harta warisan yangdikuasai oleh pihak lain tidak mengenal lembaga
kadaluwarsa , sehingga eksepsitersebut haruslah dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukumdiatas ,maka eksepsi dari para tergugat dinyatakan ditolakseluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana teruraidiatas ;2Menimbang, bahwa penggugat didalam surat gugatannyamendalilkan tanah yang terletak di Jalan Hasanudin KM.6 Rt 2/Rk atau yangsekarang dikenal dengan jalan Berdikari Rt O1/Rw O1 Kelurahan PaalLima ,Kecamatan
37 — 18
., dan Ansyah,S.H. masih dalam proses pengurusan perpanjangan;Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukanpermohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang tertanggal30 April 2021 sedangkan Kartu Tanda Pengenal Advokat milik Kuasa HukumPemohon telah kadaluwarsa sejak bulan Pebruari 2021 sedangkan jikadihubungkan dengan surat keterangan Nomor 017/DPD/KT/KAI/V/2021 barudibuat pada tanggal 12 Mei 2021 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saatKuasa Hukum Pemohon mendaftarkan
surat kuasa khusus atas nama Pemohon,Kartu Tanda Pengena Advokat milik Kuasa Hukum Pemohon telah kadaluwarsa;Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon yang didampingi KuasaHukumnya di depan persidangan telah menyerahkan asli surat kKuasa khusustertanggal 7 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBontang tertanggal 7 Mei 2021;Menimbang, bahwa di depan persidangan Kuasa Hukum Termohon telahmenyerahkan asli Surat kuasa khusus serta menunjukkan Kartu Tanda PengenalAdvokat dan menunjukkan