KERUSAKAN ATAU PENCEMARAN ITU BUKANDISEBABKAN OLEH AKTIFITAS KEGIATAN TETAPIDISEBABKAN OLEH PIHAK LAIN atau force majeurHalaman 37 dari 77 Halaman Putusan Perdata Nomor : 64/PDTLH/2020/PT JMB(berdasarkan literature dan prakteek peradilan di Negaranegara common law).4.

Berbeda dengan perdata, kalau perdata Hakimcukup pasif terserah kepada pihakpihak untuk menentukan ataumengemukakan kebenaran yang mereka kehendaki, tetapi di PTUN benarbenar ditekankan ada di dalam pasalpasalnya Hakim berperan aktif dalamkonteks mencari kebenaran maiteriil, filosofisnya baik dalam literature maupunUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 itu, dikatakan bahwa posisi Penggugatdengan Tergugat tidak berimbang.

Bahwa di dalam banyak literature dan artikel mengenai tahap wawancara,selalu. ditemui adanya toleransi dari perekrut terhadap peserta, asalkanmemenuhi ketentuan sebagai berikut: Memberitahukan pada perekrut; Menjelaskan alasan berhalangan pada perekrut; Melakukan Reschedule wawancara.6. Bahwa terhadap poin 8 dari Gugatan Penggugat, yang pada intinyamempersoalkan Tergugat tidak melaksanakan sendiri tahap wawancara,dapat Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut:a.

Cara penulisan tahuntersebut di atas tidak lazim dan tidak pernah ada dalam penulisan bukubuku, literature, jurnal, maupun tulisan lainnya, lebih knusus lagi dalamsurat dakwaan Perkara Nomor : 30K/PM.IIl14/AD/VI/2017 Halaman 8 dari 45Menimbang:MenimbangMenimbangOleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agarMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmemutuskan sebagai berikut:a.

Yang membuat Amlodipinedisukai dokter adalah karena Amlodipinediresepkan dimakan sekali sehari, dan profil keamanannya cukup baik ; (Bukti P15/B41) ;Berdasarkan keterangan di atas terbukti bahwa dokter meresepkanobat Norvask bukan karena adanya tindakan tidak etis yangdilakukan oleh Pemohon Keberatan/Pfizer Indonesia, melainkankarena keampuhan dan keamanan yang didukung oleh berbagaipenelitian dan literature ;Termohon Keberatan/KPPU dalam putusannya pada halaman 252butir 14.12.3.1 sematamata hanya

., dalam literature yang berjudul "PerbuatanMelawan Hukum" Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, pada hal.36, dijelaskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:"Dengan meninjau kembali perumusan luas dari onrechmatigedaad, maka"daad" (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan Hukumkalau:a. Bertentangan dengan Hak orang lain atau;b. Bertentangan dengan kewajiban Hukumnya sendiri atau;G: Bertentangan dengan kesusilaan baik atau;d.

bolehmemuat kekeliruan maupun kekurangan yuridis (geen jundischegebreken in de wilsvorming), apabila memuat kekeliruan maupunkekurangan yuridis maka Surat Keputusan Tata Usaha Negaradinyatakan batal ;Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) UndangUndangNomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional jelaspertimbangan diterbitkan objek gugatan a quo, sesungguhnya Tergugatmenganggap induk cabang olahraga berada dibawah koordinasi KomiteOlahraga Nasional Indonesia (KONI).Bahwa tidak ada pula literature

Kabupaten Kapuas dan143144Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang PedomanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.bahwa sesuai dengan keterangan saksi Dahman Prihatin,S.Sos, saksiKaryadie,ST, saksi Fahmi Ridianoor,S.ST dan Terdakwa sendiri bahwa untukpekerjaan Land Clearing tersebut maka Terdakwa selaku PPK telahmelakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ternyata Terdakwaselaku PPK tidak melakukan perhitungan analisa kerja alat berat berupaExavator dari petunjuk tekhnis maupun literature

dan juga dokumen hasil perhitungan yang dibuat olehKonsultan Perencana yaitu Item pekerjaan pembersihan lahan denganpengupasan akar yang disimpuk sebesar Rp. 3.546 per M2 x 615.000 M2 samadengan Rp. 2.180.790.000, yang diperdapat dari penjumlahan biaya pekerejaditambah biaya alat bantu/material ditambah lagi dengan biaya peralatan dibagidengan luas yang bisa ditangani perhari selama 5 jam seluas 600 M2 tanpamelakukan perhitungan analisa kerja alat berat berupa exapator dari petunjuktekhnis maupun literature

Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibathukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenannya juga bukan suatupenetapan tertulis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) tersebut.Sebagai suatu tindakan hukum penetapan tertulis harus mampu menimbulkanHalaman 62 dari 67 Halaman Putusan Perkara Nomor : 15/G/2019/PTUN.SBY.suatu perubahan dalam hubungan hukum yang telah ada, umpama melahirkanhubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada,menetapkan suatu status dan sebagainya (Literature

Bahwa dalam beberapa literature Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI juga menyatakan hal yang sama, yang pada intinyamenyatakan tuntutan ganti kerugian yang tidak disertai denganperincian yang jelas, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim.Berikut adalah beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yangmendukung dalil Tergugat Il :Putusan Mahkamah Agung RI No.588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yangkaidah hukumnya menyatakan:bahuvea tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutanganti rugi

tidak dikabulkan maka tidak adanilainya putusan itu jika keputusan tetap dijalankan tanpa ada penundaansehingga menjadi tidak keadilan maka kabulkanlah kepentingan mana yangpaling tinggi antara dikabul atau di tolak, misalnya surat perintah bongkar makamohon surat penundaan karena jika dibongkar maka sudah nilainya perkara ini;Bahwa sengketa ini karena adanya perubahan kewenangan, ada Pejabat yangmengeluarkan Keputusan kemudian ada perubahan kewenangan, sepanjangyang saya baca dan ketahui dari literature

baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislatoryang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakanantara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator,dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada olehbadan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenangpemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negaralainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (Literature

Konstitusi No.003/PUUIV/2006 tanggal 26 Jul 2006 yangmenyatakan penjelasan pasal 2 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001dinyatalan telah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia tahun1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekutanan hukum mengikat, dengan demikianmelawan hukum secara materil paska putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadilasan untuk penjatuhan pidana, tetapi menjadi alas an peniadaan pidana diluar undangundang ;Menimbang, tentang pengertian melawan hukum dalam literature

pengawasandokter;Bahwa mengenai sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan mutukeamanan dan kemanfaatan diterangkan dalam Peraturan PemerintahNomor 72 tahun 1998 BAB II pasal 2 poin 2a yang menyatakan :sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat harus sesuaidengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnyayang ditetapkan oleh menteri;Bahwa dalam petunjuk teknis pelaksanaan standar pelayanankefarmasian di apotek (SK Nomor 1027/Menkes/SK7IX/2004)dinyatakan bahwa sumber informasi dan literature

Putusan No.24/Pdt.G/2017/PN.Bit24.25.26.Zi.28.29.Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap,SH dalam literature yang sama, yang Tergugat sampaikan dalam angka 3Jawaban aquo, pada halaman 452, M.Yahya Harahap, SH menjelaskansebagai berikut:Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum.Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat dimintadalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima.Bahwa Penggugat

pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli struktur dan sertifikat ahli managementkonstruksi dari himpunan ahli konstrukdi Indonesia;Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas padaproyek pembangunan jogging track kota Bengkulu tahun anggaran jamak2007 hingga 2009;Bahwa dasar ahli melakukan pemeriksaan adalah dokumen kontrakbeserta perubahannya, gambar rencana, standard nasional Indonesia,Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Bglbukubuku literature

;ttDalam literature hukum pidana, melawan hukum diartikan bedabedaseperti bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpahak. Sifat melawan hukum formal artinya semua bagian yang tertulis dari susunandelik telah terpenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum .Sedangkan sifat melawan hukum materil artinya melanggar atau membahayakankepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undangundang dalamrumusan delik tersebut.;Putusan Nomor : 38/Pid.

tanah di Indonesiayang menganut asas Stetsel Negatif dimana dalam penjelasan PeraturanPemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 menyatakan bahwa pembukuan suatu hak114didalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan orang yangseharusnya berhak atas tanah itu akan kehilangan haknya, karena orang tersebutmasih dapat menggugat hak dari yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orangyang berhak, jadi cara pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintahini tidaklah positif tetapi negatif (Literature

Lalai Memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh perundang undanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tanjung karang Nomor20/PDT/2016/PT Tjk. tanggal 27 Juni 2016 tidak mencantumkan alasan hukumyang menjadi dasar putusan, sebab dalam putusan tersebut hanya membuatkesimpulan secara pribadi tanpa didasarkan pada peraturan perundangundangan, literature hukum maupun yurisprudensi.Oleh karena itu telah denganjelas,

mengandung unsur positif ;Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif negara tidakmenjamin kebenaran data yang disajikan dalam daftar umum dan dalamsertipikat hak atas tanah, Penggunaannya adalah atas resiko dari pihak yangmenggunakannya sendiri, menurut asas nemo plus yuris, perlindungandiberikan kepada pemegang hak yang sebenarnya, maka dengan asas iniselalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dariorang yang merasa sebagai pemilik yang sesungguhnya atas tanah tersebut(literature