Ditemukan 5668 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 6299/Pdt.G/2020/PA.Tgrs
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5615
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 24-03-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1027/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 2 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
87
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 19-09-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3064/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 10 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
53
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 05-07-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2410/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 20 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
84
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 10-03-2015 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 10-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0745/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 2 April 2015 — Penggugat melawan Tergugat
76
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 04-03-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0811/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 6 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
65
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 24-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 262/Pdt.P/2019/PA.Krs
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
111
  • Dengan demikian maksud dari pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, dan pasal 4Kompilasi Hukum Islam telah terpenuh ;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon denganPemohon Il tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya a quo HukumIslam, hanya saja belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten , wilayah dimana pernikahan Pemohon dengan Pemohon Ildilaksanakan, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon danPemohon II untuk mencatatkan pernikahannya
Register : 08-11-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN MANADO Nomor 449/Pid.B/2016/PN Mnd
Tanggal 16 Januari 2017 — -LEONARD NATANAEL RARES ALIAS LEO
196
  • disimpulkan bahwa untuk ini telah terpenuhi pula ;Unsur Tanpa Hak ;Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kKewenangan, atau tanpaijin pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut yang diuraikanpada unsur ke2 diatas, dimana oleh karena ternyata benar terdakwamembawa, menguasai, memiliki dan menyimpan senjata tajam berupasebilah pisau badik tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yangberwenang, maka dapat disimpulkan untuk telah terpenuh
Register : 16-12-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 6627/Pdt.G/2020/PA.Tgrs
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
2110
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 27-07-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2305/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 20 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
73
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 06-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 222/PDT/2021/PT MTR
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : FATIMAH MUHTAR alias FATIMAH Diwakili Oleh : SUHARTO BACO, SH
Pembanding/Tergugat II : ILHAM PUTRA Bin MUHTAR Diwakili Oleh : SUHARTO BACO, SH
Pembanding/Tergugat III : PUTRI AYU WANDRA Binti MUHTAR Diwakili Oleh : SUHARTO BACO, SH
Terbanding/Penggugat : WAYAN SUWASTIKA alias MANGKU WAYAN SUASTIKA P Diwakili Oleh : KISMAN PANGERAN. SH
Terbanding/Turut Tergugat : JAINAB BINTI HAMID JAMALUDIN
3419
  • Pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan bukti P2dan P6 tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya,harusdianggap sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh mengenaikepemilikan atas sebidang tanah (obyek sengketa), jadi pertimbanganhukum hakim tingkat pertama pada halaman 38 sampai dengan halaman39 paragraf ke3 tersebut, menurut pendapat majelis hakim tingkatbanding sudah tepat dan benar;3.
Register : 21-12-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3891/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 18 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
74
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 10-11-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 2132/Pid.B/2017/PN Tng
Tanggal 25 Januari 2018 — Penuntut Umum:
HERDIAN MALDA KSATRIA, SH
Terdakwa:
1.HARIS ABDUL AZIZ bin MADSA'I KURNIAWAN
2.AHMAD BOETI als ROBET bin alm SURAHMAN
3.BAEHAKI als BEKI bin alm SAMDANI
10120
  • /PN.TngSURAHMAN hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupunketerangan Para Terdakwa sendiri, serta tidak ditemukannya alasan pemaafmaupun alasan pembenarMaka dengan demikian unsur barang siapa menurut hemat Majelissudah terpenuh secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;Ad 2.
    Lely Aryuni, dokter BLUD Puskesmas Balaraja Kab.Tangerang ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orangatau barang" menurut hemat Majelis sudah terpenuh secara sah danmeyakinkan menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1)KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan
Register : 27-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4265/Pdt.G/2020/PA.Tgrs
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
128
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 04-11-2015 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 18-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3339/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 29 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
74
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 25-11-2015 — Putus : 28-03-2016 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3607/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 28 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
54
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 05-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3339/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 7 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
75
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 17-09-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 12-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2757/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 4 Nopember 2015 — Penggugat melawan Tergugat
64
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 03-07-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2377/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 7 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
95
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh
Register : 09-12-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4241/Pdt.G/2016/PA.Tgrs
Tanggal 20 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
105
  • berhasil,sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIRjuncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuh