menyelamatkan perkawinan mereka yang sudahsedemikian retaknya;Putusan No.0017/Pdt.G/2015/PA.Trk. hal.Menimbang, bahwa hakekat perkawinan sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 KompilasiHukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akanmenimbulkan ekses negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi keduabelah pihak;Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan dalildalil syar'iyyah

mengucapkan ikrar talak di depan sidangPengadilan Agama Pandan;Dalam Konvensi Dan RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnyaperkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat, selengkapnya akan disebutkan dalamamar putusan di bawah ini; Mengingat segala ketentuan perundangundang yang berlaku dan Hujjah syar'iyyah

Putusan Nomor 0378/Pdt.G/2016/PA.LKkepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidahfighiyah yang berbunyi sebagai berikut :Jlin avalArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagaipendapat Majelis sebagai berikut :aalb Qolall ale glb lero aro il uty prt aul SleJel poll ale

LoArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatMajelis sebagai berikut:ale (aall oll ale glo lero azo il acy pre aiuul slyJelLollHal 14 dari 17 hal.

Bjb.melalui mediasi dengan Hakim Mediator Dra.Hj.ZAINAB SYAR'IYAH, M.H.Iyang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 0071/Pdt.G/2015/PA.Bjbbertanggal 25 Maret 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan WHakim MediatorDra.Hj.ZAINAB SYAR'IYYAH, M.H.I bertanggal 24 Maret 2015 mediasi gagal;Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon danPemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, tanpa perubahan;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah mengajukan jawaban yang pada

Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa Majlis Hakim juga telah mendengarkan saksi dari pihakkeluarga yaitu XXXXxxxxxx sebagai paman Pemohon dan xxxxxxxxxx sebagai ayahkandung Termohon yang menurut keterangan dari pihak keluarga keadaan rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pihak keluarga sudahberusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil; 13Menimbang, bahwa Majlis Hakim perlu mengetngahkan Hujjah Syar'iyyah

mengucapkan ikrar talak di depan sidang PengadilanAgama Pandan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka majelis menetapkanharta bersama Pemohon dan Termohon berupa Satu unit kendaraan rodaempat merk Toyoya Avanza Nomor Rangka XXXXX, atas nama PEMOHON;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 danperubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Hilm 16 dari 18 hlm, Putusan No: 359/Pdt.G/2017/PA.TngMengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah

menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumahtangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehinggatujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor: 1Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan AlQur'an Surat AlRumayat 21 adaiah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasimawaddah dan rahmah telah tidak tercapai; aMenimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuaidengan dalil syar'iyyah

Oleh karena itu, terdapat kepentingan hukumPemohon dan Pemohon II untuk mendapatkan isbat nikah sehingga dapatdipertimbangkan lebih lanjut untuk mengabulkan permohon aquo;Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara aquo, Majelis Hakimperlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyyah sebagaimana terdapat dalamKitab kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 298 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut:aero ill criss S5tall 89 ole ain bel caged 1sVlyArtinya: Maka Jika telah

Rappocini, Kota Makassar,setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu.Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkanketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkaraini dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlakuserta dalildalil syar'iyyah

mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan AgamaPandan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

kedua belah pihak yaitu suami isteri, sudah tidak adasaling pengertian maka akan timbul malapetaka terjadinya perselisihan danpertengkaran secara terus menerus, bahkan tidak menutup kemungkinan akanterjadi sesuatu yang lebih fatal yang akan merugikan kedua belah pihak;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 38 huruf ( b) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 119 ayat 2 huruf (c ) Kompilasi HukumHal. 14 dari 19 hal. putusan Nomor 4068/Pdt.G/2016/PA.CbnIslam dan Majelis juga sependapat dengan hujjah syar'iyyah

mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tanggayang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatifbagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karenaitu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidahfiqh yang berbunyi sebagai berikut:ladle ole prio swlaodl LyArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/nujah syar'iyyah

Sesungguhnyapada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yangberpikir;Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelisberpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak darikemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharatkepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetapdipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah dariKitab Ghayatul

makaMajelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan parapihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawamudharat kepada kehidupan Penggugatdan Tergugat apabila rumah tanggakeduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkansebagaimana kaidah fiqghiyah yang berbunyi sebagai berikut :Hal 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.AGMJL wallArtinya : Kemudharatan harus disingkirkan ;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah

berpendapat bahwapermohonan Pemohon untuk berpoligami beralasan hukum dan telahmemenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku olehkarenanya patut diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahterajkhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dankaidah syar'iyyah

kedua belah pihak yaitu suami isteri, sudah tidak adasaling pengertian maka akan timbul malapetaka terjadinya perselisihan danpertengkaran secara terus menerus, bahkan tidak menutup kemungkinan akanterjadi sesuatu yang lebih fatal yang akan merugikan kedua belah pihak;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 38 huruf ( b) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 119 ayat 2 huruf (c ) Kompilasi HukumHal. 14 dari 19 hal. putusan Nomor 4068/Pdt.G/2016/PA.CbnIslam dan Majelis juga sependapat dengan hujjah syar'iyyah

dimaksud oleh Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuaiketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah