Ditemukan 5036 data
75 — 33
Umum mengajukan Repliek secara lisan , pada pokoknya Jaksa PenuntutUmum menolak semua argumentasi yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwasebagaimana Nota Pembelaan/Pledooi dan menyatakan tetap pada tuntutan;Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkanSurat Dakwaan tertanggal 4 Agustus 2014, NO.Reg.Perk : PDS
139 — 182
Suratsurat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahi,keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa dan meneliti bukti suratdan barang bukti lainnya dalam perkara ini ;Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitoir Jaksa PenuntutUmum nomor register . perkara : PDS 07 / AMG / Ft / 11 / 2015tanggal 27 April 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara
dari segala tuntutan hukum karena terdakwa tidakterbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituntut Jaksa ;Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadappembelaaan Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya tetap padaHalaman 14 dari 222 Ptsn No. 50/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnd.tuntutan semula, dan demikian pula Penasihat Hukum terdakwa jugamenyatakan tetap pada pembelaan semula ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkansurat dakwaan register nomor perkara : PDS
61 — 19
Smg, tentang PenunjukkanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini ;Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, tanggal 25 Maret 2013, Nomor : B 912/O0.3.26/ Ft.1/ 03/ 2013, tentang Pelimpahan Perkara untuk diperiksa menurut AcaraPemeriksaan Biasa ;Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang, nomor : 36/ Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg, tertanggal 26Maret 2013, tentang hari persidangan perkara ini ;Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS O1/ Sragen / 03
89 — 27
Suratsurat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahi,keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa dan meneliti bukti suratdan barang bukti lainnya dalam perkara ini ;Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitoir Jaksa PenuntutUmum nomor register . perkara : PDS 03 / N.6.14.7 / Ft2 / 12 / 2016tanggal 16 Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut agar MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : I Putu Eka Suyantha,SH.MH
170 — 63
atau Suatu korporasiHalaman 41 dari 130 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2020/PT JMBPerbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 joPasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum Nomor : PDS
62 — 48
., atas nama terdakwaNURSETIADJIT, ST. dengan dasar Surat Dakwaan PenuntutUmum, tanggal 4 Pebruari 2010 No.Reg.Perkara: PDS 01/BATAM/01/2010Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan saksisaksi, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:1. SAKSI FREDDY MONGAN, SE.
81 — 118
Perkara: PDS.17/JKT.SLT/Ft1/12/2012 tanggal 3Desember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:KESATUPRIMAIR :~ Bahwa ia Terdakwa MUH. AMIN SALEH, SH bersamasama dengan ANDRIFERNANDO, SH. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung RI berdasarkanSurat Keputusan No. KEPI110/C.4/03/2007 Tanggal 13 Maret 2007 dan sebagai JaksaFungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara KejagungR.I berdasarkan Keputusan Jaksa Agung R.I.
115 — 35
Perk : PDS 06/KALIA/09/2011tertanggal 04 Januari 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yangmengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan Terdakwa Irfan Sakura, S.Pd. MM.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : KIKI AHMAD YANI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa I : ARIFIN NAINGGOLAN
Terbanding/Terdakwa II : MUSTOFAWIYAH
Terbanding/Terdakwa III : SOPAR SIBURIAN
Terbanding/Terdakwa IV : ANALISMAN ZALUKHU
134 — 94
mengikuti rapat dengan PimpinanDPRD Provinsi Sumatera Utara di kantor DPRD Provinsi SumateraUtara, yang dihadiri antara lain oleh CHAIDIR RITONGA, SALEHBANGUN, KAMALUDDIN HARAHAP, MUHAMMAD AFAN dan SIGITPRAMONO ASRI serta dihadiri pula oleh para ketua fraksi antara lainBUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP (Ketua Fraksi PDIP), FADLYNURZAL sebagai Ketua Fraksi PPP, AJIB SHAH (Ketua FraksiGolkar), PARLUHUTAN SIREGAR (Ketua Fraksi PAN), TAHANMANAHAN PANGGABEAN (Ketua Fraksi Demokrat), TONNIESSIANTURI (Ketua Fraksi PDS
mengikuti rapat dengan PimpinanDPRD ProvinsiSumatera Utara di kantor DPRD ProvinsiSumateraUtara, yang dihadiri antara lain oleh CHAIDIR RITONGA, SALEHBANGUN, KAMALUDDIN HARAHAP, MUHAMMAD AFAN dan SIGITPRAMONO ASRI serta dihadiri pula oleh para ketua fraksi antara lainBUDIMAN PARDAMEAN NADAPDAP (Ketua Fraksi PDIP), FADLYNURZAL sebagai Ketua Fraksi PPP, AJIB SHAH (Ketua FraksiGolkar), PARLUHUTAN SIREGAR (Ketua Fraksi PAN), TAHANMANAHAN PANGGABEAN (Ketua Fraksi Demokrat), TONNIESSIANTURI (Ketua Fraksi PDS
38 — 5
PDS 01/Ft.1/BWNGI/05/2012 tertanggal 28 Mei 2012 yaitu sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa MUSTOFA bin RAJIO selaku Kepala Desa Tapanrejo, Kec.Muncar, Kab.
134 — 15
Majelis akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Halaman 105 dari 152 Putusan Nomor: 22/Pid.SusTPK/2015/PN.MndMenimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumsebagimana surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS
150 — 40
Perk Nomor : PDS 16/TNGGA/04/2011, telah mendakwaTerdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut:DAKWAAN :KESATU :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa SAIFUL ADUAR, S.Pd, MPd Bin H.ALI, selakuAnggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 20042009 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor171.3.2.444849 tanggal 05 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara bersamasama dengan; H.
166 — 31
Berkas Perkara Korupsi yang di perbuat oleh Pidsus Kejaksaan Negeri Nunukan RegisterPerkara Nomor : BP03/ PDS / KJ.NNK/07/2011 tanggal 6 Juli 20112. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan NegeriNunukan No.B134/Q.4.17/F.t.1/09/2011, tertanggal 19 September 2011 ;3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda No. 23/ Pen. Pid.
104 — 34
.: PDS 04/MBLN/07/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar MajelisHakim yang mengadili perkara ini memutuskan:1Menyatakan terdakwa H. ABDUL FATTAH, SH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancam Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
ANAK AGUNG GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA
Terdakwa:
MARSUDIN
162 — 407
Negara.Setelan mendengar permohonan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan Mohon Putusan yang seringanringannya;Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (pledoi) Penasihat HukumTerdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secaratertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya danPenasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS
63 — 30
Reg.Perk: PDS 02/TARAK/02/2012, tanggal 27 Pebruari 2012 ;Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnyasebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengandemikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangyang dihadapkan sebagai terdakwa, oleh karenanya setiap orang sebagaimanadimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa MARGARETA UNJUNGLERANG, selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUHARIYONO, SE
243 — 118
Berkas perkara Nomor 66/Pid.SusTpk/2016/PN Sby dan semuaSurat Surat yang berhubungan dengan perkara ini;Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan NegeriPameksan tertanggal 14 Maret 2016 Nomor Register Perkara PDS 01/Pamekasan/III/2016 yang berbunyi sebagai berikut:KESATUPRIMAIRnn Bahwa Terdakwa SUHARIYONO, SE. selaku Kepala Perum BulogSubdivre Madura Secara bersama sama dengan Sdr.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Fransiska SH
150 — 46
Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana ; Hal 75 dari 95 halaman perkara No.23/Tipikor/2013/PT.BdgTelah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Reg.Perkara No : PDS.23/Bdg/12/2012 tanggal 01 April 2013, yang pada pokoknyamenuntut Ssupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :1. Menyatakan terdakwa Drs.
52 — 12
Smg, tentang PenunjukkanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2 Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, tanggal 25 Maret 2013, Nomor : B 912/O0.3.26/ Ft.1/ 03/ 2013, tentang Pelimpahan Perkara untuk diperiksa menurut AcaraPemeriksaan Biasa ;3 Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang, nomor : 36/ Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg, tertanggal 26Maret 2013, tentang hari persidangan perkara ini ;4 Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS 01/ Sragen
51 — 14
Perkara PDS 03/SALTI/Ft.1/12/2011,tanggal 07 Mei April 2012, dimana berdasarkan pendapat Penuntut Umumbahwa dari hasil persidangan perkara ini terdakwa terbukti melakukan tindakpidana yang didakwakan dalam dakwaan subsider sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,Penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor