Nihil;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatandan Barat di Makassar tanggal 28 Mei 2007 No. 194/PID/2007/PT.MKS adalahsebagai berikut:1.Menerima permohonan banding dari termohon dantermohonIl/pembanding;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Mei 2007Nomor: 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks yang dimohonkan banding;DAN DENGAN MENGADILI SENDIRIMenolak permohonan Pemohon Praperadilan Djoni Nawa tersebut;Hal. 6 dari 25 hal. Put.

/Pid/2007/PN.Mks dan mengadili sendiridengan menyatakan penghentian penyidikan oleh termohon Praperadilanatas petunjuk Termohon II Praperadilan sah menurut hukum telah :Memperlinatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalampenerapan ketentuan Pasal 186 KUHAP.Bahwa baik putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan danBarat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks yangmembatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4Mei 2007 Nomor : 06/Pra/

79 KE1KUHP TENTANG GUGURNYA HAK MENUNTUT HUKUMAN.Bahwa adapun putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatandan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.MKSyang membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassartanggal 4 Mei 2007 Nomor: 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks dan bertentangandengan putusan Praperadilan tanggal 10 Mei 2006 Nomor: 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks didasarkan pada pertimbangan hukum yang dengan jelasmemperlihatkan kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang

Bahwa diktum putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatandan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.MKSyang membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassartanggal 4 Mei 2007 Nomor : 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks dan mengadili sendiridengan menyatakan penghentian penyidikan oleh Termohon Praperadilanatas petunjuk Termohon II Praperadilan sah menurut hukum telah :MEMPERLIHATKAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANGNYATA DALAM PENERAPAN KETENTUAN PASAL 77 KUHAP

Bahwa putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Baratdi Makasaar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks yang membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei2007 Nomor: 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks dan bertentangan dengan putusanPraperadilan tanggal 10 Mei 2006 Nomor: 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks telah:MEMPERLIHATKAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANGNYATA DALAM PENERAPAN KETENTUAN PASAL 184, 185 ayat (1) danPasal 186 KUHAP.Pertimbangan hukum judex facti

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Mei 2007Nomor: 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks yang dimohonkan banding;DAN DENGAN MENGADILI SENDIRIMenolak permohonan Pemohon Praperadilan Djoni Nawa tersebut;Hal. 6 dari 25 hal. Put.

/Pid/2007/PN.Mks dan mengadili sendiridengan menyatakan penghentian penyidikan oleh termohon Praperadilanatas petunjuk Termohon II Praperadilan sah menurut hukum telah :Memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalampenerapan ketentuan Pasal 186 KUHAP.Bahwa baik putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan danBarat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks yangmembatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4Mei 2007 Nomor : 06/Pra/

79 KE1KUHP TENTANG GUGURNYA HAK MENUNTUT HUKUMAN.Bahwa adapun putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatandan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.MKSyang membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassartanggal 4 Mei 2007 Nomor: 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks dan bertentangandengan putusan Praperadilan tanggal 10 Mei 2006 Nomor: 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks didasarkan pada pertimbangan hukum yang dengan jelasmemperlihatkan kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang

Bahwa diktum putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatandan Barat di Makassar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.MKSyang membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassartanggal 4 Mei 2007 Nomor : 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks dan mengadili sendiridengan menyatakan penghentian penyidikan oleh Termohon Praperadilanatas petunjuk Termohon II Praperadilan sah menurut hukum telah :MEMPERLIHATKAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANGNYATA DALAM PENERAPAN KETENTUAN PASAL 77 KUHAP

Bahwa putusan Praperadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Baratdi Makasaar tanggal 31 Mei 2007 Nomor: 194/PID/2007/PT.Mks yang membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Mei2007 Nomor: 06/Pra/Pid/2007/PN.Mks dan bertentangan dengan putusanPraperadilan tanggal 10 Mei 2006 Nomor: 04/Pid.Pra/2006/PN.Mks telah:MEMPERLIHATKAN KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANGNYATA DALAM PENERAPAN KETENTUAN PASAL 184, 185 ayat (1) danPasal 186 KUHAP.Pertimbangan hukum judex facti

02/Pra Pid/2016/PN Lbp

128 /PRA PID/2018/PT PTK

., masingmasing sebagai HakimHakim Anggota yang ditunjukberdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak DaftarNomor 128/PRA PID/2018/PT PTK, tanggal 12 Nopember 2018 untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusantersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiriHakimHakim Anggota, serta dibantu oleh SAWARDI, S.H.M.H.

6/Pra Pid/2017/PN Lbp

PUTUSANNomor 6/Pra Pid/2017/PN Lbp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan Pra Peradilan antara :1. AYU HERIYANI, Lahir di Desa Pon, Tanggal 28011997, Perempuan, PekerjaanPelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Dsn V Desa Pon, Kecamatan SeiBamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;2.

09/Pra/Pid/2016/PN Lbp

. : 09/Pra/Pid/2016/PNLPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan Penetapan sebagai berikut dalamperkara antara:IWAN SUPRAYOGI Alias TRUBUS, Jenis kelamin Lakilaki, Umur 32 Tahun,Warganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta,Tempat tinggal Dusun VIl Desa Bangun RejoKecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli SerdangPropinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagaive sesueess

11/Pra/Pid/2016/PN Lbp

PENETAPANNo : 11/Pra/Pid/2016/PNLbpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah membaca PenetapanKetua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 11/Pra.Pid/2016/PNLbp, pada tanggal09 Desember 2016, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara Pra Peradilan tersebut, antara ;KARTINI SIHOMBING, Tempat Tanggal Lahir di Desa Pasar Melintang LubukPakam / 21 April 1966, Jenis Kelamin Perempuan,Pekerjaan lbu Rumah Tangga, Alamat di Dusun VISiborongBorong

No. 34/Pra Pid/2015/PN.Mdn, yang berisipermohonan untuk memeriksa keabsahan status tersangka : SRIMULIANI2. Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Medan, tanggal 28Agustus 2015 No. W.2.U1/14.451/Pid.SusTPK.01.10/VII/2015/PN.Mdn yang menyatakan bahwa perkara tersangka tersebut sudahmulai diperiksa di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Agustus2015, Reg. No.68/Pid.SusTPK/2015/PN.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan yang ditaksirkansampai saat ini Nihil.Demikian ditetakan pada hari ini: Rabu tanggal 11 September 2019 oleh kamiSURYA LAKSEMANA, S.H sebagai Hakim dan EVA TONGA, S.H sebagai PaniteraPengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Praperadilan dan Para KuasaTermohonPraperadilan;Hakim,ttdSURYA LAKSEMANA, SHPanitera Pengganti,ttdEVA TONGA, SHHalaman 2 Penetapan Nomor 5/Pra.Pid/2019/PN MakSalinan Penetapan Pencabutan Perkara PraperadilanNo. 5/Pra.

Pid/2019/PN Mak sesuai dengan aslinyaTanggal 11 September 2019Makale, 11 September 2019.PENGADILAN NEGERI MAKALEPANITERA,MANSYUR, S.H.Nip. 9646201986031006 Halaman 2 Penetapan Nomor 5/Pra.Pid/2019/PN Mak

Adanya bukti Baru (NOVUM) bukti surat ; Bahwa di dalam perkara ini telah ditemukan bukti surat tanggal 20Maret 2001 No.344/SK/PBK/2001 yang dikeluarkan oleh KepalaKelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat yang diketahuiCamat Kecamatan Medan Barat dan Bukti Surat AKTAPERMOHONAN PRA PERADILAN No.03 Pra Pid/2001/PNMedantanggal 22 Maret 2001 ; Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalahmengenai pemilikan rumah/tanah yang berukuran 4,5 X 10 m yangberdasarkan Jual beli/Ganti rugi

:LP/1228/K3/VII/1995/OPS/TABES ;Bahwa oleh karena Pihak POLTABES belum memproses laporanPengaduan tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali telahmengajukan TUNTUTAN PRA PERADILAN dengan AktaPermohonan PRAPERADILAN No.03 Pra Pid/2001/PNMedantanggal 22 Maret 2001, dengan kedudukan POLTABES Medansebagai Tertuntut dan POLDA Sumatera Utara sebagai Tertuntut II :Bahwa sangat keliru Putusan Judex Juris bahwa Akta Jual Beli/GantiRugi tertanggal 15 Juni 1980 adalah sah dan berkekuatan hukum,sementara berdasarkan

Ery Susanto, SH / Kabidkum Polda Sumut, AKBP Dadi Purba,SH / Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut, AKBP Farida Naini, SH /Analis Kebijakan Bidkum Polda Sumut, Kompol Ramles Napitupulu, SH /Kaur HAM Bidkum Polda Sumut, dan Iptu Mila Mufida, SH / Paur LuhkumBidkum Polda Sumut ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73 / Pra. Pid / 2015 / PN.

permohonan Praperadilan serta surat suratyang terlampir dalam berkas permohonan Praperadilan tersebut ;Telah membaca penetapan hari persidangan permohonanPraperadilan tersebut ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan olehPemohon dan Termohon ;Menimbang bahwa Pemohon Praperadilan dengan suratpermohonannya tertanggal 29 Desember 2015 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Desember 2015dibawah Register Nomor : 73 / Pra

Pid / 2015 / PN. Mdn, telahmengajukan permohonan Praperadilan yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa Para Pemohon Praperadilan telah dilaporkan oleh MarthinSembiring yang bertindak selaku Direktur PT.

MAHYUTI, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Medanyang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Medan Nomor : 73 / Pra. Pid / 2015 / PN. Mdn tangal 29Desember 2015. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalampersidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dibantu WAHYUPROBO YULIANTO, SH, MH, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohondan Kuasa Termohon.Panitera Pengganti, Hakim,WAHYU PROBO YULIANTO, SH, MH H. MAHYUTI, SH, MH

Untuk memperkuatdalilnya, Pemohon telah melampirkan foto copy Sema no. 6 tahun 1994 danputusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 01/PRA/PID/2013/PT.JBI, tertanggal 19 Juni2013, yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia;Menimbang, bahwa Para Termohon tidak menanggapi mengenai haltersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dpertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama, SuratPerintah Penunjukan Jaksa untuk Sidang Praperadilan no.

Negeri Banggai;Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa sebagai Kuasa dari ParaTermohon adalah Jaksa yang bertugas di Kejari Banggai, maka tidak diperlukanadanya surat kuasa khusus untuk mewakili kepentingan Para Termohon dalampersidangan praperadilan a quo;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat 2RBg, Jaksa yang bertindak sebagai Wakil Negara tidak perlu dilengkapi dengansurat kuasa khusus;Menimbang, bahwa mengenai Sema no. 6 tahun 1994 dan putusanPengadilan Tinggi Jambi No. 01/PRA

/PID/2013/PT.JBI, tertanggal 19 Juni 2013setelah diperhatikan dengan seksama ternyata tidak secara tegas dan spesifikmenyebutkan mengenai keharusan diperlukannya surat kuasa khusus bagiKuasa hukum Jaksa untuk mewakili kepentingan Para Termohon atau tidakdisebutkan bahwa apabila tidak ada surat kuasa khusus akan mengakibatkankedudukan Jaksa sebagai Kuasa hukum menjadi tidak sah menurut hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat dalilPemohon sepanjang mengenai kedudukan Kuasa Para Termohon

Lidik / 325.A/IV /2020 /Reskrim , tanggal 01 April 2020, sebagai T4 ;Fotokopi, Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 30 Juni 2020, sebagai buktiT5 ;Fotokopi, Permintaan Salinan Surat Kematian Nomor B / 612 / VIII /2020 /Reskrim tanggal 06 Agustus 2020, sebagai bukti T6;Fotokopi, Surat Keterangan Kematian No: 440 /0161/VIII / 2019 , tanggal 05Agustus 2020, sebagai bukti T7;Fotokopi, Salinan Putusan Pra .Pid: Nomor 01/ Pid.Pra/ 2021 /PN .Skttanggal 17 Pebruari 2021, sebagai bukti T8 ;Fotokopi, Laporan

Tsk NURIAHkepada JPU Kejari Surakarta ( Tahap ), sebagai bukti T14 ;Fotokopi, Surat pengembalian berkas perkara dari JPU kepada Penyidik ( P 19 ), sebagai bukti T15 ;Fotokopi, Salinan Putusan Pra. Pid.

Pra / 2020 /PNSka tanggal 09 Nopember 2020, sebagai bukti T30;Fotokopi, Salinan Putusan Pra. Pid.

PUTUSANNomor : 02/Pra. Pid/2012/PT. MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya antara :PEMERINTAH REPUBLIK INDANESIA di JAKARTA Cq. KEPALAKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDANESIA DAERAHSUMATERA UTARA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUMberalamat di JI. SM.

PUTUSANNOMOR: 01/Pra Pid/2013/PN GS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang mengadili perkaraperkara Pidanapada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara:POLTAK MENDROFA, Umur 44 tahun,pekerjaan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD), bertempat tinggal di Desa Somi Kec.Gido Kab.

aeonmena ens esaweas #5 PEMOHON ;LAWANPEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALAKEPOLISIAN MAPOLRES NIAS, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini ; Setelah mendengar Pemohon dan Termohon dipersidangan ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat permohonannya tertanggal 28Januari 2013, yang diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, padatanggal 28 Januari 2013 Nomor 01/Pra

Pid/2013/PN GS, yang berbunyi sebagai berikut :I.

:Sp.Kap/ 160/IV/2009/Reskrim, tanggal O08 April 2009, terhadapBrigadir SYAM ARIF SUNARDI (sesuai dengan aslinya);21 Bukti P21: Foto copy Risalah Panggilan Nomor : 02/Pra./Pid/2009/PN.

SALEH TIRO (sesuai denganaslinya); 24 Bukti P24: Foto copy Replik tertanggal 17 April 2009 dalam perkaraNomor : 02/Pra/Pid.2009/PN.WTP, (sesuai dengan aslinya); 25 Bukti P25: Foto copy Penetapan Hakim Pengadilan NegeriWatampone Nomor : 02/Pra.Pid/2009/PN.WTP, tanggal 20 April2009 (sesuai dengan aslinya);26 Bukti P26: Fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI NomorPol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RIdan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Pol.: 8 Tahun2006

, bahwa Surat Permohonannya 02 Juli 2015 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor Register: 01/Pra.Pid/2015/PN.NGW tanggal 3 Juli 2015, dibacakan oleh kuasa Hukum Pemohondi persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh oleh PEMOHON;Menimbang, bahwa atas surat permohonan tersebut, TERMOHON melaluikuasanya telah mengajukan jawabantertanggal 30 Juli 2015 pada pokoknyasebagai berikut :Atas permohonan Praperadilan dari Pemohon pada Pengadilan NegeriNgawi No. 01 / Pra

Pid/ 2015/ PN.Ngw. tanggal 3 Juli 2015 ,untuk dan atas namaPemberi Kuasa / Termohon, bersama ini Termohon mengajukan jawaban sebagaiberikut .Namun sebelumnya, terlebih dahulu kami mengajukan keberatan sebagai berikut :1. Bahwa permohonan Praperadilan Pemohon harus ditolak karena kuasahukum Pemohon, tidak jelas berasal dari Organisasi Advokat yang mana,yang sah atau tidak sah menurut hukum.

BapakHakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan ;1.Menolak permohonan Praperadilan Pemohon No.01 / Pra. Pid/ 2015/ PN.Ngw.seluruhnya ;. Menetapkan bahwa tugas yang dilakukan oleh Termohon dalam memprosesPemohon yang diduga melanggar Pasal 81 (2) atau Pasal 82 atau Pasal 83UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sah menurut hukum ;.

SUKIRANuntuk hadir di Kantor Polsek Tanjung Morawa gunadimintai keterangan pada hari Jumat tanggal 08 Februari2018 dan yang bersangkutan telah dimintai keterangandi Polsek Tanjung Morawa.Berdasarkan Permohonan Pra Peradilan No.06 / Pra. Pid /2019 / PNMDN, tanggal O9Januari 2019 yang telahdimohonkan oleh pemohon ALI di Pengadilan NegeriMedan, kemudian oleh M.

letak pengadilan Negeri Lubuk Pakam danletak tempat tinggal pelapor dan para saksi yangmengetahui langsung akan hal kejadian tersebut adalahpada letak pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan bahkandomisili tempat tinggal pemohon ALI juga berada pada letakpengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga LocusDelicti,yang berarti lokasi atau tempat, secara istilan yaituberlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasiterjadinya perbuatan pidana.Maka alasan pemohon mengajukan Permohonan PraPeradilan No.06 / Pra

Pid / 2016 / PNMDN, tanggal19Januari 2019 di Pengadilan Negeri Medan, yang padaPutusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN MdnHal 19 dari 30 halamanpokoknya kepada Termohon Ill yang menyatakan bahwatindakan penyidikan yang di lakukan oleh Termohon Illdalam hal melakukan penyidikan adalah tidak sah atau tidakberdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam 184KHUAP, maka hal ini dapat dinyatakan Kompetensi Relatiftentang pengadilan mana yang berhak untuk mengadilldalam daerah hukumnya sebagai salah satu

KAPOLRESTA MEDAN beralamat di Jalan H.M.Said No. 1 Medan,dalam hal ini disebut ; Termohon IlPengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca surat Permohonan praperadilan ;Telah mendengar jawaban Termhon Il ;Telah memeriksa dan meneliti suratsurat bukti ;Putusan No. 54/Pra.Pid/2016/PN.MdnHalaman 1Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan suratPermohonan Praperadilannya tertanggal 08 Juni 2016 Medan, yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juni 1016,dibawah Register Nomor : 54/Pra

Pid/2016/PN.Mdn, telah mengemukakanalasan alasan sebagai berikut :1.

P UTUSANNomor : 08/PRA. Pid/2017/PN.RapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara dalam Tingkat Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalamdan sehubungan dengan permohonan praperadilan dari :RIZKI ANANDA : Umur 26 Tahun, Lakilaki, Kebangsaan Indonesia, alamat DesaAek Korsik, Kecamatan Aek Kuo Kab.