45.408.000.000BangunanNJOP sebagai dasar 45.408.000.000pengenaan PBBNJOP Tidak Kena 6.000.000PajakNJOP untuk 45.402.000.000penghitungan PBBNilai Jual Kena Pajak 40 % x 45.402.000.00 18.160.800.000PBB yang terutang 0,5 % x 18.160.800.000 90.804.000 Menurut PenggugatMenurut Majelis: bahwa atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang a quo, Penggugat mengajukanPermohonan ke2 Pengurangan SPPT PPB dengan surat Nomor: 012/DEKPP/1X/2012 tanggal 28 September 2012 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor:KEP290.NK/WPJ.14

/2012 tanggal 27 Desember 2012 Permohonan Tergugat ditolaksehingga dengan surat Nomor: 004/DEPP/II/2013 tanggal 14 Februari 2013mengajukan Gugatan;: bahwa Surat Gugatan diterima tanggal 18 Februari 2013 yang dikirim olehPenggugat tanggal 15 Februari 2013.

puluh) hari sejaktanggal diterima Keputusan yang digugat.bahwa dengan demikian diketahui pengajuan Gugatan tidak memenuhipersyaratan batas jangka waktu pengajuan gugatan yaitu 30 (tiga puluh) hari sejaksejak tanggal diterima Keputusan yang digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor : 004/DEPP/II/2013tanggal 14 Februari 2013 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP290.NK/WPJ.14

/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan demikian Surat Gugatanmemenuhi ketentuan satu surat gugatan untuk satu keputusan Tergugatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor : 004/DEPP/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 diajukandengan disertai alasanalasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP290.NK/WPJ.14/2012 tanggal 27 Desember 2012yaitu tanggal 18 Januari 2013 sehingga memenuhi

/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentangPengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Benar atas SPPTTahun 2011 Nomor 64.02.000.000.000.01633 tanggal 29 November 2011 atasnama : XXX, tidak dapat diterima.

Pada Tanggal 29 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkanperkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKabupaten Kediri sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor*Kk.13.06.14/Pw.01/14/2012, tanggal 23 April 2012 Nomor:Kk.13.06.14/Pw.01/14/2012 Tanggal 23 April 2012;2.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kk.13.06.14/Pw.01/14/2012,tanggal 23 April 2012 Nomor : Kk.13.06.14/Pw.01/14/2012 tanggal 23 April 2012,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, dan telah bermeterai cukup (P.1);2.

/2012 Rp. 2.500.000,01/14/2012 Rp. 2.500.000,01/14/2012 Rp. 2.500.000,01/14/2012 Rp. 1.400.000,01/31/2012 Rp. 5.000.000, 02/15/2012 Rp. 9.000.000,01/17/2012 Rp. 1.000.000,02/20/2012 Rp. 10.000.000,03/07/2012 Rp. 500.000,03/19/2012 Rp. 500.000,03/20/2012 Rp. 300.000,03/21/2012 Rp. 200.000,04/20/2012 Rp. 2.500.000,05/14/2012 Rp. 1.500.000,05/14/2012 Rp. 3.500.000,05/19/2012 Rp. 5.000.000,05/19/2012 Rp. 2.900.000,05/19/2012 Rp. 2.050.000,05/25/2012 Rp. 54.000.000,05/21/2012 Rp. 2.200.000,05/21/2012

/2012 Rp. 2.500.000,01/14/2012 Rp. 2.500.000, 01/14/2012 Rp. 2.500.000,01/14/2012 Rp. 1.400.000,01/31/2012 Rp. 5.000.000,02/15/2012 Rp. 9.000.000,01/17/2012 Rp. 1.000.000,02/20/2012 Rp. 10.000.000,03/07/2012 Rp. 500.000,03/19/2012 Rp. 500.000,03/20/2012 Rp. 300.000,03/21/2012 Rp. 200.000,04/20/2012 Rp. 2.500.000,05/14/2012 Rp. 1.500.000,05/14/2012 Rp. 3.500.000,05/19/2012 Rp. 5.000.000,05/19/2012 Rp. 2.900.000,05/19/2012 Rp. 2.050.000,05/25/2012 Rp. 54.000.000,05/21/2012 Rp. 2.200.000,05/21/2012

/2012 Rp. 2.500.000,01/14/2012 Rp. 2.500.000,01/14/2012 Rp. 2.500.000,01/14/2012 Rp. 1.400.000,01/31/2012 Rp. 5.000.000,02/15/2012 Rp. 9.000.000,01/17/2012 Rp. 1.000.000,02/20/2012 Rp. 10.000.000,03/07/2012 Rp. 500.000,03/19/2012 Rp. 500.000,03/20/2012 Rp. 300.000, 03/21/2012 Rp. 200.000,04/20/2012 Rp. 2.500.000,05/14/2012 Rp. 1.500.000,05/14/2012 Rp. 3.500.000,05/19/2012 Rp. 5.000.000,05/19/2012 Rp. 2.900.000,05/19/2012 Rp. 2.050.000,05/25/2012 Rp. 54.000.000,05/21/2012 Rp. 2.200.000,05/21/2012

/2012 Rp. 2.500.000,01/14/2012 Rp. 2.500.000,01/14/2012 Rp. 2.500.000,01/14/2012 Rp. 1.400.000,01/31/2012 Rp. 5.000.000,02/15/2012 Rp. 9.000.000,01/17/2012 Rp. 1.000.000,02/20/2012 Rp. 10.000.000,03/07/2012 Rp. 500.000,03/19/2012 Rp. 500.000,03/20/2012 Rp. 300.000,03/21/2012 Rp. 200.000,04/20/2012 Rp. 2.500.000,05/14/2012 Rp. 1.500.000,05/14/2012 Rp. 3.500.000,05/19/2012 Rp. 5.000.000,05/19/2012 Rp. 2.900.000,05/19/2012 Rp. 2.050.000,05/25/2012 Rp. 54.000.000,05/21/2012 Rp. 2.200.000,05/21/2012 Rp

Menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah oleh Tergugat I menggunakan Akta Kuasa menjual sebagai penjual dengan tergugat III , sebagai pembeli Akta jual beli tanggal 25 April 2012 No. 14/2012 terhadap bidang tanah sertifikat Hak Milik No.20054/Balang Baru adalah tidak sah dan batal demi hukum ;5.

eksepsi eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiuntuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :e Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;Dalam Rekonvensi Tergugat III :Dalam Eksepsi :e Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :e Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;e Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensiadalah pembeli yang beritikad baik yang harus mendapatperlindungan hukum;e Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No.14

/2012 yang dibuatdihadapan Turut Tergugat IV Konvensi selaku Pejabat PPAT adalahsah dan tidak melawan hukum ;Hal. 5 dari 26 hal.

/2012 ;Menimbang, bahwa transaksi jual beli tanah antara tergugat Konvensi sebagai penjual dengan Tergugat IIl Konvensi sebagai pembelidengan menggunakan surat kuaSa menjual yang merupakan surat kuasamutlak ,Akta Kuasa menjual tanggal 03 Juli 2009 No.05 dan sudahdipertimbangkan dalam Konvensi oleh majelis tingkat bandingsebagaimana tersebut di atas dalam putusan ini , Kemudian majelis HakimTingkat banding Incasu dalam Konvensi dalam pokok perkara telahmenyatakan bahwa transaksi jual beli tanah tanggal

25 April 2012nomor :14/2012 dengan surat kuasa menjual tanggal 3 Juli 2009 No.05dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ; Menimbang ..........Oleh karena itu gugatan rekonvensi tergugat Ill Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara menurut hukum haruslahditolak untuk seluruhnya ;Gugatan Rekonvensi Tergugat IV KonvensiMenimbang, bahwa untuk gugatan rekonvensi tergugat IVKonvensi /Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh MajelisHakim Tingkat banding dalam gugatan Konvensi transaksi

Menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah oleh Tergugat menggunakan Akta KuasSa menjual sebagai penjual dengantergugat Ill , sebagai pembeli Akta jual beli tanggal 25 April2012 No. 14/2012 terhadap bidang tanah sertifikat Hak MilikNo.20054/Balang Baru adalah tidak sah dan batal demihukum ;.

Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Tergugatsebagai berikut:Nomor SKPKBPPN : 00049/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012,Tanggal : 16 Maret 2012,Jumlah : Rp.108.398.910,00Masa/Tahun Pajak : Oktober 2010;Bahwa Penggugat melalui Surat Nomor 078/DIRPJSMD/I/2012 tanggal10 Oktober 2012 mengajukan Mengurangkan dan Menghapuskan SanksiAdministrasi ke Tergugat;Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2012 Tergugat menjawabpermohonan Penggugat melalui Keputusan Tergugat Nomor KEP283.NK/WPJ.14

/2012 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yangisinya menolak permohonan Penggugat;Bahwa melalui surat ini, Penggugat mengajukan gugatan ke PengadilanPajak atas Keputusan Tergugat Nomor KEP283.NK/WPUJ.14/2012 tentangtentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagai berikut:Nomor Keputusan > KEP283.NK/WPuJ.14/2012,Tentang : Penghapusan Sanksi

/2012 tanggal 19Desember 2012 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00049/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012 Masa Pajak Oktober 2010 atasnama Penggugat;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49334/PP/M.XII/99/2013, Tanggal 16 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat atas penerbitan

Keputusan tergugat Nomor KEP283.NK/WPJ.14/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penghapusan SanksiAdministrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor: 00049/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012Masa Pajak Oktober 2010 atas nama PT.

/2012 tanggal 19 Desember 2012 mengenai Penghapusan SanksiAdministrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00049/207/10/725/12 tanggal 16 Maret 2012, atas nama Penggugat, NPWP :01.209.448.8725.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Dibayar 3.500.847.744 (307.928.090) 3.808.775.835 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pajak NomorPut53874/PP/M.1IB/16/2014, tanggal 3 Juli 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:PengadilanMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP123.K/WPJ.14/2012 tanggal28 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP123.K/WPJ.14/2012 tanggal 28 September 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 #Nomor:00084/207/09/721/11 tanggai 5 Juli 2011, atas nama: BUT GlobalTender Barges, NPWP 02.724.583.6.721.000, beralamat di JI.Imam Bonjol No.09 RT 27 Klandasan Ulu Balikpapan, KalimantanTimur adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya

/2012 tanggal 28 September 2012,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan WNilai Masa Pajak Mei 2009 #Nomor:00084/207/09/721/11 tanggal 12 Juli 2011, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 02.724.583.6.721.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi lebih dibayar sebesar Rp307.928.090,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP102.K/WPJ.14/2012, tanggal 13 September 2012, tentangHalaman 1 dari 9 halaman.

Sanksi Kenaikan Pasal 13(3) UU KUP 245.149.548 O 245.149.548PPN masih harus dibayar 490.299.096 0 490.299.096 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPut.54730/PP/M.VIIA/16/2014, 27 Agustus 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pajak NomortanggalMenyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonKeputusan Direktur PajakKEP102.K/WPJ.14/2012, tanggal 13 September

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP102.K/WPJ.14/2012, tanggal 13 September 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2009 Nomor 00247/207/09/725/11, tanggal 4 Juli 2011,sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00047/WPJ.14/KP.0503/2012, tanggal 6September 2012 atas nama PT Fajar Mas Murni, NPWP01.301.969.0725.001, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan

PeninjauanKembali pada tanggal 26 Februari 2015, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP102.K/WPJ.14

/2012, tanggal 13 September 2012,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009Nomor 00247/207/09/725/11, tanggal 4 Juli 2011, sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorHalaman 5 dari 9 halaman.

/2012 tanggal 13September 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2009 Nomor 00250/207/09/725/11 tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana telahHalaman 1 dari 7 halaman.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00049/WPJ.14/KP.0503/2012 tanggal 6 September 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54733/PP/M.VIII A/16/2014, tanggal 27 Agustus 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP105.K/WPJ.14

/2012 tanggal 13 September 2012, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00250/207/09/725/11 tanggal4 Juli 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00049/WPJ.14/KP.0503/2012 tanggal 6September 2012 atas nama PT Fajar Mas Murni, NPWP01.301.969.0.725.001, alamat JI.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP105.K/WPJ.14/2012 tanggal 13 September 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009Nomor 00250/207/09/725/11 tanggal 4 Juli 2011 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal PajakHalaman 3 dari 7 halaman.

/2012 tanggal 13 September 2012,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor00250/207/09/725/11 tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP00049/WPJ.14/KP.0503/2012tanggal 6 September 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.301.969.0.725.001; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp1.756.938,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Dengan demikian maka dalilPenggugat dan Penggugat Il angka 27 harus dinyatakan DITOLAK.Bahwa Tergugat dan Tergugat Il menolak dengan tegas dalil Penggugat dan Penggugat Il angka 28 yang menyatakan : "Bahva karena didalam aktaJual beli no. 14/2012 yang dibuat dihadapan Notaris Novia Nur RahayuNingsih, SH.

/2012 Notaris Novia Nur Rahayu Ningsih , SH.

/2012 tanggal 5 Juni 2012, Drs.

Amin Thohari telah melaksanakanperjanjian jual beli melakukan pembayaran Rp. 300.000.000, yang diakui telahditerima oleh Harto Wijoyo dan dalam Akta jual beli No. 14/2012 tidak ada bunyiklausul yang mengatur perihal membayar Deep Payment (DP) yang menjadikewajiban M.

Amin Thohari/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikatakan telah melakukan wan prestasi oleh karenanyajual beli sebagaimana perjanjian jual Beli No 14/2012 tanggal 5 Juni 2012 yangdibuat dihadapan Notaris Novia Nur Rahayu Ningsih, SH.M.Kn adalah sah danmengikat sedangkan terhadap Akta Kuasa untuk Menjual No. 19 yang dibuatdihadapan Notaris Gde Mastra, SH.MM, M.Kn tanggal 5 Juni 2012 Aktatersebut adalah pendukung perjanjian jual jual Beli No.14/2012 tanggal 5 JuniHalaman 52 dari 57

K/Pdt/...Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put36805/PP/M.XVI/14/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding,dengan posita perkara sebagai berikut:1Dalam Surat Keputusan Direktur

AJManulife sudah kelebihan potong komisi yang Pemohon terima untuk ituPemohon mengajukan restitusi;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut36805/PP/M.XVI/14/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP422/WPJ.05/2010 tanggal12 Juli 2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Orang

Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Pengadilan Pajakmenyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkanalasan sebagai berikut : Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyatatidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36805/PP/M.XVI/14/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang amarnya menyatakanmengabulkan seluruhnya, Majelis Hakim tidak memperhatikan ataumengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi

Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) UndangUndang PengadilanPajak, menyatakan sebagai berikut:Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasansebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukandalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;2 Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36805/PP/M.XVI/ 14/2012, atasnama Eviliana Iskandar (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding

Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah MemoriPeninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:e Koreksi Penghasilan Netto sebesar Rp 107.564.554,00;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36805/PP/M.XVI/14/2012

Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibadakuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daaoa);Menyatakan bahwa Surat Keterangan Penggarap Bebas (GG) Nomor593.82/14

/2012/1X/2014 tertanggal 18 September 2014 atas nama Budi,Surat Keterangan Penggarap Bebas (GG) Nomor 593.82/27/2012/IX/2014tertanggal 18 September 2014 atas nama Holid, Surat KeteranganPenggarap Bebas (GG) Nomor 593.82/30/2012/IX/2014 tertanggal 18September 2014 atas nama Aas batal demi hukum;Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Atas Tanah danTegakkan tertanggal 15 Desember 2015, pelepasan garapan dari Sdr.

, berdasarkan SuratKeterangan Penggarap Bebas (GG) Nomor 593.82/14/2012/IX/2014tertanggal 18 September 2014 yang menyatakan bahwa Sdr. Budidengan batasbatas, sebagai berikut: sebelah utara : berbatasan dengan Sungai Cikaso; sebelahtimur : berbatasan dengan garapan Aas; sebelah selatan : berbatasan dengan tanah garapan Ali; sebelah barat : berbatasan dengan tanah garapan Mubarok;b. Tanah yang terletak di Blok Sindang, RT 003 RW 002, Desa Mekarsari,Kecamatan Sagaranten, dengan luas 19.920 m?

/2012/IX/2014 tertanggal 18 September 2014 atas nama Budi,Surat Keterangan Penggarap Bebas (GG) Nomor 593.82/27/2012/1X/2014tertanggal 18 September 2014 atas nama Holid, Surat KeteranganPenggarap Bebas (GG) Nomor 593.82/30/2012/IX/2014 tertanggal 18September 2014 atas nama Aas;Menyatakan batal Surat Pernyataan Pelepasan Garapan atas tanah danTegakkan tertanggal 15 Desember 2015 pelepasan garapan dari Sdra.

berdasarkan SuratKeterangan Penggarap Bebas (GG) Nomor 593.82/14/2012/IX/2014tertanggal 18 September 2014 yang menyatakan bahwa Sdra. Budidengan batasbatas, sebagai berikut: sebelah utara : berbatasan dengan Sungai Cikaso; sebelah timur : berbatasan dengan garapan Aas; sebelah selatan : berbatasan dengan tanah garapan All; sebelah barat : berbatasan dengan tanah garapan Mubarok;Tanah yang terletak di Blok Sindang, RT 003 RW 002, Desa Mekarsari,Kecamatan Sagaranten, dengan luas 19.920 m?

DALAM EKSEPSI :Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadilisengketa perkara karena menyangkut masalah keabsahankepemilikan terhadap objek sengketa berupa Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi RiauNomor : SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tentang Pembatalan PeralihanSertifikat Hak Milik Nomor : 775/Simpang Baru Tahun 1991 Seluas20.000 M2 Atas Nama Benny Luhur Yang Terletak Di Desa SimpangBaru.

dan semuanya telahdikemukakan pada pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmemutuskan sebagai berikut; Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 01/G/2013/PTNPbr, tanggal 17 April 2013; Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau Nomor:SK.07/Pbt/BPN.14

/2012 taqnggal 4 Desember 2012 tentangPembatalan Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor: 775 Tahun 1991,Seluas tanah 20.000 M2, An.Benny Luhur yang terletak di DesaSimpang Baru (sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat, Kec.Tampan,Kota Pekanbaru);Mewajibkan...

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau Nomor: SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Pembatalan PeralihanSertifikat Hak Milik Nomor: 775 Tahun 1991, Seluas tanah 20.000 M2,An.Benny Luhur yang terletak di Desa Simpang Baru (sekarangKelurahan Labuh Baru Barat, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru); Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan KontraMemori Banding dalam pemeriksaan

/2012 (Bukti T26.A dan Bukti T26.B), Permen ESDM 13/2021(Bukti T29), dan SNI 0469182002 (Bukti T35)..

Majelis Hakim Yang Terhormat, adapun dalil yang digunakan olehPenggugat kepada Tergugat mengacu pada ketentuan UUKetenagalistrikan (Bukti T27) dan PP 14/2012 (Bukti T26.A dan Bukti T26.B) sebagaimana yang disebutkan dalam Poin 5 Gugatan, sebagaiberikut:a.

Pasal 1 angka 11 PP 14/2012 (sebagai penegasan dari Pasal 1 angka14 UU Ketenagalistrikan) menyatakan sebagai berikut:Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hakatas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapatdi atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidaklangsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukanpelepasan atau penyerahan hak atas tanahb.

Pasal 33 PP 14/2012 (sebagai penegasan dari Pasal 30 ayat (1) UUKetenagalistrikan) menyatakan sebagai berikut:Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrikdalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelahHalaman 30 dari 54 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 231/Pat.G/2021/PN Ckrmemberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepadapemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanamanPasal 35 PP 14/2012 (sebagai penegasan dari Pasal 30 ayat (3) UUKetenagalistrikan

Bahwa sungguhamat disayangkan bahwa Penggugat tidak memahami lebih lanjut secaramenyeluruhapa yang dimaksud dengan kompensasi dan unsur yangharus dipenuhi untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan ketentuanPP 14/2012, hal ini yang kemudian membuatdalil Penggugat sungguhteramatsesat dan keliru.

Bahwa, Pemohon anak ke 4 (empat) dari pasangan Suami istri RESOSUWIRYO dengan TUGIYEM berdasarkan Duplikat kutipan Akta Nikahnomor DN/14 /2012 tanggal 18 April 2012 yang dilakukan oleh KUA /Catatan Sipil Kec Kartasura, Kab Sukoharjo ;. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak Lakilaki yangbernama ARIYANTO yang lahir di Sukoharjo pada hari SENIN tanggal04 Maret 1985 ;. Bahwa, karena kelalaian orang tua Pemohon, maka hingga saat iniPemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;.

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor DN/14 /2012 tanggal 18April 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, KecamatanKartasura, atas nama SUKIYO dengan TOEGIYEM bermaterai cukupsesuai aslinya (buktiP.5); . Surat keterangan dari Kementerian Agama Kecamatan KartasuraNomor: Kk,11.11.06/51/2012 yang menerangkan Nama SUKIYO danRESO SUWIRYO adalah sama Nama 1(satu) orang;( Bukti P.6).

pengurusan untuk menerbitkan Akta Kelahiran ke Dinas atauInstansi yang berwenang sehingga saat ini anak Pemohon belum mempunyaiAkta Kelahiran ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, bahwaPencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (Satu) tahun sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : DN/14

/2012 tanggal 18 April 2012 terbukti bahwa di Sukoharjo padahari JUMAT telah dilakukan pernikahan antara RESO SUWIRYO danTUGIYEM dan dalam perkawinannya tersebut RESO SUWIRYO dan TUGIYEMmempunyai anak Lakilaki bernama ARIYANTO seperti tersebut dalam bukti P 8Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 8 tersebut yaitu FotocopySurat Kelahiran bahwa Pemohon tersebut pada saat ini belum mempunyai AktaKelahiran dan baru mempunyai Surat Kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 terbukti bahwaPemohon

Penjelasan Perhitungan Rincian Nilai Tanah dan Bangunan SektorPerkebunan.Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB Nomor: LAP144.K/WPJ.14/2012,Kertas Kerja Penelitia,Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP142.K/WPJ.14/2012 tanggal 22 Nopember 2012,Lembar Kerja Penilaian Objek Pajak Perkebunan NOP 64.06.022.008.0001.1 Tahun Pajak2012,Formulir Data Masukan Sektor Perkebunan NOP 64.06.022.008.0001.1 Tahun Pajak 2012,SPOP dan LSPOP NOP 64.06.022.008.0001.1 Tahun Pajak 2012,Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danyang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP142.K/WPJ.14/2012 tanggal22 Nopember 2012, tentang keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPTNomor: 64.06.022.008.0010001.1 tanggal 26 April 2012 Tahun Pajak 2012,.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VIIPengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti

Surat Keterangan Kelahiran, Regno. 112/14/2012, tanggal 06 Desember 2012, yangdibuat oleh Kepala Desa Jago, diberi tanda P1 ;2. Foto copy Kartu Keluarga No.5202010612100014, tanggal 27 Nopember 2012,diberi tanda P2 ;3. Surat Keterangan Telah Menikah, No.203/14/2012, tanggal 06 Desember 2012, diberitanda P3 ;4. Foto copy KTP, an. H.

SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurutMajelisPut43633/PP/M.X VII/19/2013Bea Masuk2012bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pembebanan bea masuk atas importasi unitNew Liebherr Hydraulic Excavator c/w Equipment and Accessories Type R9S4C, pos tarif8429.59.00.00, dengan pemberitahuan dalam PIB Nomor: 000026 tanggal 24 Februari 2012,tarif bea masuk sebesar BM 10% (bebas), PPN 10% (bayar), dan PPh pasal 22 2,5%(bayar), yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP105/WBC.14

/2012 tanggal 3 Mei 2012 dengan pembebanan bea masuk sebesar BM 10%(bayar), PPN 10% (bayar), dan PPh pasal 22 2,5% (bayar) yang tidak disetujui olehPemohon Banding;bahwa sehingga klasifikasi tarif barang impor dimaksud yang sebelumnya diberitahukanpada Pos Tarif BTBMI 2012 nomor 8429.59.00.00 : BM 10% (Bebas), PPN 10% (Bayar)dan PPh 2,5% (Bayar) ditetapkan menjadi BM 10% (Bayar), PPN 10% (Bayar) dan PPh2,5% (Bayar);bahwa Pemohon Banding telah mengimpor barang dengan PIB Nomor: 000026tanggal 24 Februari

Backhoe Liebherr 984, Capacity 685 HP, Operating Weight 123.400 kgs,10.00 10.50M3; sedangkan Di dalam PIB menyebutkan jenis mesin berikut spesifikasinya: Liebherr HydraulicExcavator c/w equipment and accessories, Type R984C Serial No. 31202, EngineOutput 504KW (685HP), Operating Weight w/ Backhoe Attachment 118,6123,4Ton, Bucket Capacity 2.9010.00 M3, Shovel Capacity 5.7010.50 M3 (sesuaikatalog/brosur);. bahwa menurut Pemohon Banding, dalam proses keberatan, Terbanding dengan suratNomor: S385/WBC.14

/2012 tanggal 03 Mei 2012 sesuai SUB Terbanding Nomor:SR573/BC.8/2012 tanggal 7 September 2012 Angka IV Kesimpulan Nomor 4;bahwa menurut Pemohon Banding, permohonan perubahan Skep 847 (ML), berupatambahan/rincian lebih lanjut dari jenis mesin dan spesifikasi teknisnya sebagaimanatelah direalisasikan dalam Skep 275 dan Skep 577 dimaksudkan untuk mencegahtimbulnya perbedaan penafsiran bagi pihak yang berkepentingan dalam upaya untukmengetahui tingkat kebertanggungjawaban ataupun compliance Pemohon

/2012 tanggal 3 Mei2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau NilaiPabean (SPTNP) Nomor: SPTNP004/WBC.14/KPP.0803/2012 tanggal 28 Februari 2012atas nama : PT XXX, sehingga pembebanan bea masuk atas impor barang dengan PIBNomor: 000026 tanggal 24 Februari 2012 (Fasilitas BKPM) berupa unit New LiebherrHydraulic Excavator R984C berhak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk denganpembebanan BM 10% (bebas);

Bahwa Pemohon : HARMAN HALOMOAN SIDAURUK dengan DORMANA RSINAGA adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahannya di KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, sebagaimana dalamKutipan Akta Perkawinan No.14/2012 ;2. Bahwa atas perkawinan tersebut telah dikaruniai anakanak bernama :1.

Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.14/2012 Untuk Isteri, pada hari Senin,tanggal 30042012, selanjutnya diberi tanda bukti (P1) ;2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.14/2012 Untuk Suami, pada hari Senin,tanggal 30042012, selanjutnya diberi tanda bukti (P2) ; 3. Foto Copy Surat Kelahiran No. 474.1/70/XII/2005, tertanggal : 6 Juli 2012, atas namaELIZABET SIDAURUK,, selanjutnya diberi tanda bukti (P3) ;4.

/2012 tanggal 12 April 2012 jo.

SHT No. 1301/2012 tanggal14 Juni 2012 ;Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Graha Mutiara Indah II Kav 31,Kelurahan Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, kabupaten Garut, PropinsiJawa Barat dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1934 atas nama LiaAmelia dan telah dilekatkan hak tanggungan sesuai APHT No. 14/2012 tanggal12 April 2012 jo.

Osye Anggandarri SH sah menurut hukum.Menyatakan APHT No. 14/2012 tanggal 12 April 2012 jo. SHT No. 1302/2012tanggal 14 Juni 2012, APHT No. 13/2012 tanggal 12 April 2012 jo. SHT No.1300/2012 tanggal 14 Juni 2012, APHT No. 11/2011 tanggal 12 April 2012 jo.SHT No. 1301/2012 tanggal 14 Juni 2012 dan APHT No. 14/2012 tanggal 12April 2012 jo.

SHT No. 1301/2012 tanggal14 Juni 2012 ;e Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Graha Mutiara Indah II Kav 31,Kelurahan Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, kabupaten Garut, PropinsiJawa Barat dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1934 atas nama LiaAmelia dan telah dilekatkan hak tanggungan sesuai APHT No. 14/2012 tanggal12 April 2012 jo.

Bahwa syaratsyarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan HukumIslam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syaratusia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolakoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan Surat KeteranganPenolakan Pernikahan Nomor: Kk.13.2.07/Pw.01/14/2012 dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Pujon Kabupaten Malang Tanggal 03 Pebruari 2012;3.

Kk.13.2.07/PW.01/14/2012 tanggal 03 Pebruari 2012; (P.5)f.