Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscurre Libellium);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.PBR, tanggal 6 September 2017, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, dengan Putusan Nomor 226/B/2017/PT TUNMDN, tanggal 7Desember 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 danditerima

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,dengan Putusan Nomor 226/B/2017/PT TUNMDN, tanggal 7 Desember2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru, Nomor 18/G/2017/PTUNPBR, tanggal 6 September 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentangKewenangan AbsolutDalam Pokok PerkaraMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;2.

Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscurre Libellium);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 18/G/2017/PTUN.PBR, tanggal 6 September 2017, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, dengan Putusan Nomor 226/B/2017/PT TUNMDN, tanggal 7Desember 2017;Halaman 12 dari 17 halaman.

/G/2017/PTUNPBR, tertanggal 6September 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalamamar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membacadan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukanhalhal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para PemohonKasasi;Halaman 14 dari 17 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,dengan Putusan Nomor 226/B/2017/PT TUNMDN, tanggal 7 Desember2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru, Nomor 18/G/2017/PTUNPBR, tanggal 6 September 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentangKewenangan AbsolutDalam Pokok PerkaraHalaman 15 dari 17 halaman.

Bahwa Penggugat adalan Pengurus Koperasi Kopenbapel yang terpilihberdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RAT) pada hari Senin, Tanggal 16 Mei2016, bertempat di gedung pertemuan Budi Mulya, Ranah, Kota Padang, yangdikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Register PerkaraNo.106/Pdt.G/2016/PN PDG, Tanggal 11 Januari 2017 Jo Putusan PengadilanTata Usaha Negara Padang Nomor 18/G/2017/PTUNPDG Tanggal 8 Februari2018 yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkraachvangewsa);2.

Bahwa Terhadap Perbuatan tindakan Tergugat Amril Amin Cs selaku ketuaterpilih dalam RALB jelas telah mencederai putusan perdamaian (Akta VanDading), Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Register Perkara Nomor106/ Pdt.G/2016/PN Pdg, Tanggal 11 Januari 2017 dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Padang Nomor 18/G/2017/PTUNPDG Tanggal 8 Februari 2018yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkraachvangewjsd) dengan adanyakeputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (/nkraachvangewijjsd),tentang

Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (Legal Standing) untukmengajukan Gugatan (Persona Standi In Judicio);Dalam naskah Gugatan, posita butir ke 1 halaman 4, para Penggugatmendalilkan sebagai pengurus Kopanbapel yang terpilin berdasarkan RapatAnggota Luar Biasa (RAT LB) tertanggal 16 Mei 2016 dan Putusan PNPadang Nomor 106/Pdt.G/2016/PN.PDG dan Putusan PTUN No.18/G/2017/PTUNPDG tertanggal 08 Februari 2018;Namun demikian faktanya, pada tanggal 23 April 2018 para Penggugat yangdiwakill Penggugat

Menurut Penggugat dalam Gugatan a quo butir ke 1 halaman 4 yangpada intinya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah pengurus Koperasiyang sah berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RAT LB) tertanggal 16 Mei2016 dan Putusan PN Padang No.106/Pdt.G/2016/PN.PDG dan PutusanPTUN No. 18/G/2017/PTUNPDG tertanggal 08 Februari 2018;Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 66/PDT/2019/PT PDGPada butir ke 8 halaman 6 dalam Gugatan a quo, yang pada intinya menurutpara Penggugat bahwa tindakan para Tergugat yang dimotori

Dengan alas an dalam naskahGugatan, posita butir ke 1 halaman 4, para Penggugat mendalilkan sebagaiHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 66/PDT/2019/PT PDGpengurus Kopanbapel yang terpilin berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RATLB) tertanggal 16 Mei 2016 dan PutusanPN Padang Nomor 106/Pdt.G/2016/PNPdg dan Putusan PTUN Nomor 18/G/2017/PTUNPDG tertanggal 08 Februari2018.

EKSESPSI GUGATAN A QUO NEBIS IN IDEMBahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat yangdiajukan karena Nebis In Idem.Bahwa Gugatan A quo yang diajukan oleh Penggugat terhadapTergugat adalah Nebis In Idem dengan Perkara No. 18/G/2017/PTUNSMD, karena Subtansi Gugatan baik mengenai Subyek/ pihak Gugatan,Obyek Gugatan/ Sengketa maupun alasanalasan maupun dalildalilyang diajukan dalam Gugatan adalah sama sebagaimana uraiandibawah ini:Obyek Gugatan dalam Perkara 18/G/2017/PTUNSMD : SuratKeputusan

Kutai Kartanegara seluas+ 1.020 ha (hektar) (identik dengan Perkara A quo)Subyek/ Pihak dalam Gugatan dalam Perkara 18/G/2017/PTUNSMD:adalah CV. BUMI PARAMASARI INDO/ Penggugat danBupati Kutai Kartanegara selaku Tergugat.

/G/2017/PTUN.

Bahwa berdasarkan pengetahuan hakim tersebut juga diperoleh faktahukum bahwa pemeriksaan perkara nomor 18/G/2017/PTUN.SMD diputusoleh Pengadilan TUN Samarinda dikarenakan perbaikan gugatan CV.

Tanggal 3 Mei 1999, seluas 7.875 M2.Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa tersebut telahpula diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pihakpihak yaitu Agus Wibowo ( Tergugat II perkara a quo ) sebagaiPenggugat, Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo ( TurutTergugat Il dalam perkara aquo ) sebagai Tergugat dan Rudy Anto( Penggugat dalam perkara a quo ) sebagai Tergugat Intervensi,sebagai mana bukti surat T1.2.Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 18

/G/ 2017 /PTUN.Sby.

milik tersebut.Menimbang, bahwa disatu sisi Secara administratif sertifikat hakatas tanah adalah produk tata usaha negara, tetapi dilain sisi sertifikathak atas tanah merupakan bukti hak keperdataan,yakni sebagai buktihak atas tanah , sehingga putusan Pengadilan tata Usaha negaratersebut diatas berkaitan erat dengan status kepemilikan dari tanahobyek sengketa.Menimbang, bahwa sesuai dengan catatan yang terdapat padabukti T1.2 tersebut diatas bahwa Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 18

/G / 2017 /PTUN.Sby, Tanggal 17 Juli2017 tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka seharusnya untuk mengajukangugatan tentang kepemilikan atas tanah sengketa ini penggugat harus menunggu sampaladanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut berkekuatan hukum tetap, olehkarena ituPengadilan tinggi berpendapat gugatan penggugat dalam perkara inibersifat Prematur.Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukaneksepsi mengenai gugatan prematur, namun untuk menghindariterjadinya tumpang tindih

Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel);Menimbang, bahwa gugatan terhadap Objek sengketa 1 tersebutditolak dan gugatan terhadap Objek sengketa 2 tersebut dinyatakan tidakditerima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang denganPutusan Nomor 18/G/2017/PTUN.TPI, tanggal 29 Januari 2018, kemudianpada tingkat banding putusan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor80/B/2018/PT.TUNMDN, tanggal 31 Mei 2018;Halaman 2 dari 7 halaman

terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidakterdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sudah mengetahui dan merasakepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa setidaktidaknyasejak tanggal O07 April 2017, yaitu pada saat pengajuan gugatan dalamPerkara Tata Usaha Negara Nomor: 18

/G/2017/PTUNSMD, antara parapinak dan objek sengketa yang sama dengan subjek dan objek dalamsengketa ini, sedangkan gugatan a quo didaftarkan pada tanggal 27 Agustus2018, sehingga pengajuan gugatan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat telahmelampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanaditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;Halaman 5 dari 7 halaman.

putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 6 Agustus2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Keduadiajukan permohonan peninjauan kembali Kedua disertai dengan alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tersebut pada tanggal 23 Agustus 2019:Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali Kedua dariPemohon Peninjauan Kembali Kedua disertai dengan pengajuan novumsebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 18

/G/2017/PTUN.SBY.

menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 714 tanggal 3Desember 1994 dengan Gambar Situasi Nomor 3713/1994 tanggal 3Desember 1994 seluas 17.775 m2, terletak di Desa Lasiana, KecamatanKupang Tengah Kabupaten Kupang atas nama Fertji Jumisa NdunLiukyang sudah dialinkan atas nama Andi Wilson Ndun ; Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang berbedasatu sama lainnya atau kontradiksi terhadap satu objek sengketa yaitusengketa Nomor 18

/G/2017/PTUNKPG, Nomor 19/G/2018/PTUNKPGdan sengketa a quo Nomor 49/G/2019/PTUNKPG yang susunan MajelisHakim dan Panitera Pengganti yang sama, tidak mempertimbangkanPutusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara perdata Nomor143/Pdt.G/2012/PNKPG., Tergugat Il Intervensi sebagai Penggugatmelawan Hendrik Manuel Ndun dkk, dan putusan tersebut telahmemperoleh kekuatan hukum tetap setelah adanya Putusan PengadilanTinggi Kupang Nomor 08/Pdt/2014/PTK tanggal 18 Maret 2014 danPutusan Kasasi Nomor 2251 K/

Putusan PK Mahkamah Agung Nomor : 63PK/TUN/2019 tanggal 23 Maret 2019;

/G/2017/PTUN.Sby Jo No. 170/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 2 Juli 2018;