M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ; ---------------------------------------------- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 27/G/2014/PTUN.MTR tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan banding ; --------------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I S E N D I R IDalam Eksepsi ; ----------------------------------------------------------------------------

TUN.SBYTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang , bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaanmengenai duduk sengketa sebagaimana yang tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 27/G/2014/PTUN.MTRtanggal 16 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; MENGADILI ; "77" 77 2 22 =DALAM EKSEPS ; 7 272722 on nnn nnn Menolak EksepsiEksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi ; DALAM POKOK PERKARA ; 77 27" 272 22222221.

/G/2014/PTUN.MTR tanggal 23 April2015 ; Menimbang, bahwa kuasa Tergugat / Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 ,sesuai dengan akta permohonan banding Nomor : 27/G/2014/PTUN.MTRtanggal 29 April 2015 , permohonan mana telah diberitahukan kepada pihaklawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal29 April 2015 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor 27/G/2014/PTUN.MTR tanggal 29 April 2015 ; Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat

TUN.SBYPRIMAIR Membatalkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 27/G/2014/PTUN .MTR tanggal 16 April 2015 ; Mengadili sendiri dan memutuskan ; Dalam EkSeSI 5 7 22> 22> 22 o non nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nee cence nnn Menerima Eksepsi dari Pemohon Banding Intervensi (dahuluTergugat Il Intervensi ) ; Dalam Pokok Perkara ; 25 222 202 none nen scenes nen nee1 Menerima Permohonan Banding Intervensi (dahulu Tergugat IlIntervenS!

yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hariitu juga, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepadapihak Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Memori Banding pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 , yangpada pokoknya Tergugat / Pembanding memohon agar Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya memutuskan;Hal.7 dari 15 Hal Perkara Nomor : 122/B/2015/PT.TUN.SBYPRIMAIR Membatalkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:27

/G/2014/PTUN .MTR tanggal 16 April 2015 ; Mengadili sendiri dan memutuskan ; Dalam EkSeSI 5 7 22> 22> 22 o non nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nee cence nnn Menerima Eksepsi Pemohon Banding Tergugat ; Dalam Pokok Perkata ; nn nnn nnn nnn nnn nnn nn mene nen nen1.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:27/G/2014/PTUN.SMD. tanggal 4 Maret 2015 ;3.

Berkas perkara banding Nomor : 27/G/2014/PTUN.SMD. dansuratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda tanggal 4 Maret 2015 Nomor : 27/G/2014/PTUN.SMD. dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : MENGADILI:1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya2.

/G/2014/PTUNSMD tanggal 4 Maret 2015 tersebut danmemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor:27/G/2014/PTUNSMD tanggal 4 Maret 2015 ; MENGADILI SENDIRI :1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Berau Nomor :548 Tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Berau Nomor 658 Tahun 2008 ; Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 126/B/2015/PT.TUN.JKT3.

terbuka untuk umum pada tanggal 4Maret 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembandingdan Kuasa Hukum Tergugat/T erbanding;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda Nomor 27/G/2014/PTUN.SMD tanggal 4 Maret 2015,Hal 7 dari 13 hal.

. 3 dari 40 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.BLAdapun alasanalasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa TataOBJEK SENGKETA S 0.00002... ccceccccccceeceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeseeeesesaeeseeeaeeesneeeesneeeeeeasa.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang PendaftaranHal. 19 dari 40 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.BL3. Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftarand.

/G/2014/PTUN.BLakta jual beli, hibah, waris.

/G/2014/PTUN.BLMenimbang, bahwa kemudian adanya bukti Jayadi selaku Debitortelah cidera janji, maka PT.

MARSINTA ULI SARAGIH, SH.MHHal. 47 dari 40 halaman Putusan No.27/G/2014/PTUN.BLDto1. Hj. LISTIYORANI IMAWATI, SH. MH.Dto2. DAILY YUSMINI, SH. MHPANITERA PENGGANTIDtoAMPRA GUSTONO.SH.MHRincian Biaya Perkara Nomor: 27/G/2014/PTUNBL: e PNBP : Rp. 30.000,e Biaya ATK Perkara : Rp.100.000.e Biaya Panggilan : Rp.272.000. Biaya Saksi : Rp. 20.000.e Biaya Materai : Rp. 6.000.e Biaya Leges : Rp. 3.000.e Legalisasi : Rp. 10.000,e Biaya Redaksi : Rp. 5.000.Jumlah Rp.446.000.

/G/2014/PTUNJKT, tanggal 05 Juni 2014 ; 3 Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkaraseperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 27/G/2014/PTUNJKT, tanggal 05 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI 8 32seccecesetcc ccc entet nena tenecineenainiaicneneeten menee Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima

pada tanggal 16 Juni2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2014/PTUNJKTtanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dan ditandatangani oleh Santoso Tujiutomo SH (Kuasa HukumTergugat/Pembanding), permohonan banding mana telah diberitahukan kepadaPenggugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Bandingtertanggal 17 Juni 2014;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 08 Juli 2014 yang

/G/2014/PTUN.JKT tanggal 05 Juni 2014; 2.

/G/2014/PTUNJKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padatanggal 05 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, Kuasa HukumTergugat/Pembanding ; Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 27/G/2014/PTUN JKT tanggal 05 Juni 2014 tersebut, Tergugat/Pembandingmengajukan permohonan Banding pada tanggal 16 Juni 2014, sehinggamenurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ( selanjutnyadisebut Majelis hakim Banding ) bahwa pengajuan permohonan

/G/2014/PTUNJKT tanggal O05 Juni 2014, Memori Banding dari Tergugat.

Putusan Nomor 27/G/2014/PTUNMDN, tanggal 25September 2014, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal Surat Lurah Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, KotaMedan Nomor 593/579, tertanggal 24 Maret 2014, perihal PenolakanPenerbitan Surat Tanah atas nama Sri Haerani, Ponijo dan Marmi;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Lurah Mabar Hilir, KecamatanMedan Deli,

telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 207/B/2014/PT.TUNMDN, tanggal09 Desember 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 19 Januari 2015, kemudian terhadapnya olehPembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 29 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30Januari 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 27

/G/2014/PTUNMDN juncto 207/B/2014/PT.TUNMDN yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Medan.

/G/2014/PTUNMDNtanggal 25 September 2014, bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan kekuasan MahkamahAgung RI dalam tingkat kasasi berwenang memeriksa, serta membatalkanputusan tersebut di atas;2 Bahwa, alasan Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 juncto UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985dimana Judex Facti tersebut:e tidak berwenang atau melampaui batas

wewenang;e salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;e lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;3 Bahwa, pertimbangan hukum tingkat banding yaitu Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan Nomor 270/B/2014/PT.TUNMDN tanggal 09Desember 2014 berkesimpulan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata1213Usaha Negara Nomor 27/G/2014/PTUNMDN tanggal 25 September 2014telah tepat dan benar

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/G/2014/PTUNSMD., Tanggal 4 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI :1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2015, kemudian terhadapnyaoleh Terbanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus bertanggal 4 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 16 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 27

/G/2014/PTUN.SMD., yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Samarinda.

/G/2014/PTUN.SMD, Tanggal 4 Maret 2015 tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan.

Putusan Nomor 22 K/TUN/2016Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 126/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 19 Agustus 2015 yang membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2014/PTUN.SMD., Tanggal 4 Maret 2015;MENGADILI SENDIRI,Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesarRp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan

Tanggal 17 Februari 2014, Penggugat resmi mendaftarkan gugatanobjek sengketa Surat Keputusan (SK) Tergugat dengan NomorPerkara : 27/G/ 2014/PTUN.JKT.

Tanggal 27 Februari 2014, Penggugat mendapat 3 panggilan sekaligus1.20.dua diantaranya dari PTUN Jakarta perkara Nomor08/G/2014/TUN.JKT dan Nomor : 27/G/2014/PTUN.JKT, PerkaraNomor : 10/G/2014/ PTUN.PLG, Pemeriksaan Persiapan sidang diPTUN Palembang Penggugat minta dijadwal ulang pada tanggal 10Maret 2014;Acara pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakartaadalah Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN.JKT, dengan objek sengketa Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor :161.16339

Bahwa Putusan Pengadilan Nomor : = 27/G/2014/PTUN.JKTmemerintahkan Mendagri untuk mengembalikan hakhak konstitusionalSdr. H. Arudji Kartawinata yang telah distop sejak dikeluarkannya SKMendagri tanggal 7 Februari 2014.Terkait dengan hal tersebut dan sesuai dengan kewenangan KomnasHAM yang diatur dalam pasal 89 ayat (3) jo. 3 ayat (2) dan pasal 17 UUNo 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding mengutip secarautuh Jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada perkaranomor 27/G/2014/PTUN.JKT. halaman 3 angka 2.4. mendalilkan adanyaperselisihan internal Partai antara PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat dengan Partai Demokrat SumateraSelatan tanpa didukung pakta alias mengadaada.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut adalahpernyataan yang menyesatkan dan berupa kebohongan belaka.Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dengan tegas menyatakantidak

/G/2014/PTUN.JKT tanggal 5 Juni 2014 adalah sah danmemiliki Kekuatan hukum yang mengikat, karena yang menjadi pokokgugatan/sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu SK MendagriNomor 161.16339 Tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014, bukanSengketa/Perselisinan internal partai seperti yang dijadikan pertimbanganhukum Majelis Hakim Banding PT TUN Jakarta, maka dengan sendirinyaKeputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor232/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 13 Oktober 2014 harus dinyatakanbatal demi

Putusan Nomor 151 PK/TUN/2016hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor 27/G/2014/PTUNPbr. tanggal 18 Februari 2015 adalahsebagai berikut:Dalam eksepsi;1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatanPenggugat lewat waktu;2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukangugatan;Dalam Pokok Perkara:1.

Putusan Nomor 151 PK/TUN/2016berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 19 Agustus 2016 diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2016, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/G/2014/PTUNPbr. Jo. Nomor 74/B/2015/PT.TUNMDN Jo.

/G/2014/PTUNPbr.Dengan Demikian sudah sepatutnya dan berdasar hukum apabila PutusanKasasi Mahkamah Agung Nomor 538.K/TUN/2015 tanggal 23 November2016 dibatalkan.Halaman 23 dari 35 halaman.

/G/2014/PTUNPbr yang menyatakan; Penggugat tidak mempunyaikepentingan mengajukan gugatan terhadap keputusan ojek sengketa demihukum haruslah dibatalkan.Halaman 29 dari 35 halaman.

Panca Belia Karya (Termohon IIIntervensi Peninjauan Kembali) yang sah menurut UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Bahwa terbukti didalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor538.K/TUN/2015 tanggal 23 November 2016 Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor /74/B/2015/PT.TUN.Medan Jo PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No: 27/G/2014/PTUNPbr, tidakpernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik pada tingkat Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru maupun pada

Putusan Nomor 640 K/TUN/2015Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2015 dan diterimapada tanggal 26 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh ParaPembanding/Para Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2015, diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 02 September 2015, sebagaimana ternyata dalamAkta Permohonan Kasasi Nomor 27/G/2014/PTUN.BJM., juncto Nomor132/B/2015/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara

perkarasebesar Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu Rupiah);Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebutPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan Banding kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga merugikanPenggugat/Pemohon Kasasi dengan Putusan Nomor132/B/2015/PT.TUN.JKT yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor 27

/G/2014/PTUN BJM tanggal 02 Maret 2015 yang dimohonkanBanding; Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Bandingditetapbkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu Surat Keputusan WalikotaBanjarbaru Nomor 503/482/SK/BP2T/2013 tentang Ijin Mendirikan Bangnanatas nama H.

Sebelum adanya putusanpengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap objeksengketa dapat dilakukan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa dalam mempertahankan hak dalam perkara pidana dan tata usahanegara jelas dan terang objek sengketa di atas tanah yang masih sengketamerugikan hak Pemohon Kasasi dalam menempuh upaya hukum;Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin dalam Putusan Nomor 27/G/2014/PTUN BJM bahwa objeksengketa yaitu.

Putusan Nomor 479/K/TUN/201510.Bahwa Gugatan Penggugat Point 11 telah Tergugat jawab pada Point ke4, 5 dan 6 sehingga Tergugat tidak perlu lagi menguraikanya untuk ituGugatan Penggugat patut ditolak demi Hukum;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/G/2014/PTUN.ABN,Tanggal 9 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Sengketa:1.

biaya yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp. 14.602.000, ( Empat Belas Juta Enam RatusDua Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor29/B/205/PT.TUN.MKS, Tanggal 15 April 2015 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :27

/G/2014/ P.TUN.ABN. tanggal 9 Desember 2014 yang dimohonkanbanding tersebut ;MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima; Menghukum Penggugat//Terbanding untuk membayar biaya perkaradikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000 , (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Halaman 17 dari 28 halaman.

Adapun alasan PEMOHON KASASIsemula TERBANDING/PENGGUGAT tersebut adalah:1.Bahwa PEMOHON KASASI semula TERBANDING/PENGGUGATsangat Setuju atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)Ambon Nomor: 27/G/2014/PTUN.ABN, tanggal 9 Desember 2014 dantidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor29/B/2015/PT.TUN.

Bahwa dalam Putusana Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor; 27/G/2014/PTUN.ABN, tanggal 9 Desember 2014, dalampertimbangan hukumnya halaman 41 paragraf 1, 2, 3 dan 4 yangberbunyi :Menimbang bahwa Tan irawan Tananya telah ,mengajukanpermohonan pembatalan sertifikat Hak Milik No. 405 atas nama IzakKhoo kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Maluku di Ambon melalui Kepala Kantor PertanahanKabupaten Buru pada tanggal 7 Juni 2007 (vide bukti T19) yangkemudian diteruskan oleh

Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ; Menghukum Pengugat/Terbanding membayar biaya perkara pada duatingkat Peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapbkan sebesarRp.250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada Tanggal 29 September 2015, kemudianterhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secaralisan pada Tanggal 05 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 27

/G/2014/PTUN.MTR yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Ushaa Negara Mataram.

Putusan Nomor 669 K/TUN/2015ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah menyatakan Kasasipada tanggal 5 oktober 2015 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya No.122/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 10September 2015, yang diberitahukan kepada PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat dengan surat pemberitahuan PutusanBanding No.27/G/2014/PTUN.MTR tanggal 29 September

oleh Tergugat.e Setelah memperhatikan buktibukti yag diajukan oleh kedua belah pihak.TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatannya tertanggal 12Pebruari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa hukumnya HALIMSAMBAS,SH.MA dan HAMAM,,SH berdasarkan surat kuasa khusus tersebut, dan suratgugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 13 Pebruari 2014 dengan RegisterPerkara Nomor. 27

/G/2014/PHI/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan kepada Tergugatdengan mengemukakan halhal sebagai berikut :L.Bahwa, Penggugat adalah karyawan PT.

/G/2014/PHI/PN.Bdg.Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau sekurangkurangnya tidak dapatditerima (niet ontvoankelijk verklaard).2.

Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas LABandung berwenang mengadili perkara nomor 27/G/2014/PHI/PN.Bdg, antaraPENGGUGAT (SAWAL JAMBAK) melawan TERGUGAT (PT SANTOSA MITRASEMESTA (PT SMS) tersebut. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkaraini.

Hal ini sejalan dengan ketentuan SEMA RI Nomor: 2 Tahun 1991 yangmenyatakan bahwa tenggang waktu 90 hari adalah dihitung secara kasuistisyakni sejak yang berangkutan mengetahui dan merasa kepentingannyadirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugattersebut;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/G/2014/PTUNkdi,Tanggal 21 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat

banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor90/B/2015/PT.TUNMKS, Tanggal 15 September 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada Tanggal 17 November 2015, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secaralisan pada Tanggal 02 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 27

/G/2014/PTUNKDI yang dibuat oleh PaniteraHalaman 23 dari 29 halaman.

10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertifikat Hak Atas Tanah,Pasal 8 yaitu Penggantian sertifikat yang masih dibebani hak tanggungan(hipotik/crediet verband), ada catatan sita atau ada pemberitahuan tertulis daripengadilan bahwa tanah tersebut berada dalam sengketa , dilakukan setelahpembebanan hak tanggungan atau catatan sitanya dihapus atau tanahnya tidakberada dalam sengketa;Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah seharusnya KeputusanPengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27

/G/2014/PTUNKDI tanggal21 April 2015 dan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 90/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 15 September 2015 DIBATALKANdan Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung R.I. mengadili sendiri danmenganbulkan gugatan Pemohon seluruhnya;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan Kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPutusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan

Register 27/G/2014/PTUN.BL sehinggatelah lewat waktu 6(Enam) bulan 28(Dua Puluh Delapan) hari ; 3. Bahwa Berdasarkan Surat Gugatan yang dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukum yaitu NITARIA ANGKASA SH., MH. yang memperoleh SuratKuasa Khusus tanggal 3102014 dari Penggugat Sdr.

PTUNSRG.tertanggal 21 April 2014 ; Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebutTergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 April 2014 sebagaimana dalamAkta Permohonan Banding Nomor : 27/G/2013/PTUNSRG. tertanggal 23 April2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihakPenggugat/Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 27

/G/2014/PTUNSRG. tertang gal 23April 2014 5 a nanan nee ener neBahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingtertanggal 4 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang pada tanggal 4 Juni 2014 dan memori banding tersebut telahdiberitahukan dan disampaikan kepada pihak Penggugat/ Terbanding dan pihakTergugat II Intervensi/Pembanding, masingmasing dengan Surat Pemberitahuandan Penyerahan Memori Banding Nomor : 27/G/2013/ PTUNSRG. tertanggal 4Juni 2014 ;

quo,adalah juga sudah menjadi perkara sebelumnya, yaitu sesuai dengan perkaraNomor 25/G/TUN/2004/PTUN.PBR yang telah diputus pada tanggal 30 Maret2005 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya gugatanPenggugat harus dinyatakan Nebis in Idem dan berdasarkan hukum gugatanPenggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27

/G/2014/PTUNPbr, Tanggal 18 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI1.

Putusan Nomor 538 K/TUN/2015Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 22 Juli 2015, kemudian terhadapnya olehPembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi secaratertulis pada tanggal 4 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 27/G/2014/PTUNPbr., jo.

Maksudnya bahwa Judex Facti tidak perlu memeriksa Pokok Perkara.Tetapi sangat ironis dan membuat Pembanding bingung karena faktafaktahukum dalam pokok perkara tidak diperiksa oleh Judex Facti, akan tetapiJudex Facti dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya.Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut sudah terbukti bahwa Judex Factidalam membuat pertimbangan hukumnya dan Putusannya sebagaimanadalam Putusan Nomor 27/G/2014/PTUN/Pbr tanggal 18 Pebruarai 2015telah melanggar

AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena terbuktiJudex Facti dalam membuat pertimbangan hukum dan amar putusanya tidakteliti, tidak cermat dan tidak profesional.Oleh karena sudah terbukti bahwa Pertimbangan Hukum dan Amar PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 27/G/2014/PTUN/Pbrtanggal 18 Pebruarai 2015 dibuat dengan melanggar Asas Asas UmumPemerintahan Yang Baik, maka pertimbangan hukum dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 27/G/2014/PTUN/Pbrtanggal 18 Pebruarai

., tanggal 21 April 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 04 Juni 2015 dan diterima pada tanggal 10Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor21/SKK/BMS/VI2014, tanggal 25 Juni 2014, diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 23 Juni 2015, sebagaimana ternyata dalam AktaPermohonan Kasasi Nomor 27/G/2014/P.TUN.Mdo yang dibuat oleh PaniteraPengadilan

putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukumtetap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari secara tunai dibayarkepada Penggugat Rekonvensi;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkrayang ditimbulkan dalam gugatan rekonvensi ini;Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnyaberdasarkan ketuhanan yang maha esa;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura telah memberikan putusan Nomor 27

/G/2014/PHIJap, tanggal 4 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasaPenggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 4 Mei 2015, terhadap putusantersebut Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masingmasingberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2015 dan 13 Mei 2015mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2015, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/G/2014

Putusan Nomor 1 kK/Pdt.SusPHI/20 16MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PTFREEPORT INDONESIA dan Pemohon Kasasi II : OKTAVIANUS KALILAGOtersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 27/G/2014/PHIJap tanggal 4 Mei 2015;MENGADILI SENDIRIDalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

kehatihatian,maka inenurut hukum perkara ini memang merupakankewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanmerupakan kewenangan absolute Peradilan Um urn;Dengan demikian, Judex Facti , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum, sehinggasepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Agung berkenan membatalkanputusan Judex Facti quod non dalam pemeriksaan tingkat Kasasi sehingga,seraya kembali menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak nomor 27

/G/2014/PTUNPTK, tanggal 9 September 2014;TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA Nomor : 28/B/2015/PT.TUNJKT tanggal 13 April 2015,MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TIDAK LENGKAP DAN TIDAKSEMPURNA (ONVOELDOENDE GEMATIVERED) :1.

Dengan demikian terbukti bahwa Judex Facti quadnon tidak memberikan pertimbangan yang cukup (ongevoldoendegemoviveerd), sehingga sepatutnya menurut hukum Majelis HakimAgung berkenan membatalkan putusan Judex Facti quad nondalam pemeriksaan Kasasi;Bahwa berdasarkan keberatankeberatan Pemohon Kasasi diatas,Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannyaNomor : 28/13/2015/PT.TUN.JKT tanggal 13 April 2015 Juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 27/G/2014.PTUN.PTKtanggal

.: 27/G/2014/PTUNBDG(vide bukti, P16), yang sampaisekarang masih dalam proses persidangan.IV.

Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegasmengenai adanya perkara Tata Usaha Negara registerNo.27/G/2014/PTUN.BDG sebagaimana diuraikan olehPenggugat halaman 9, karena gugatan yang diajukanPenggugat di PTUN Bandung adalah register No.97/G/2014/PTUN.BDG yang telah diputus dengan amarputusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietonvantkelijk verklaard).