Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/048/BKD/2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu

(Sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (Sesualdengan salinan aslinya);Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 PerihalPemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (1384 CPNS) Kabupaten Domputanggal 30 September 2016. (Sesuai dengan fotokopinya);Berita Online berjudul Kepala BKD Enggan Paraf SKPemberhentian 134 CPNS~ K2 yang diterbitkanSUARANTB.com tanggal 21 Oktober 2016.

lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasiterhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS,padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengahberlangsung; Putusan Nomor 105/G/2017/PTUN.MTR Halaman 66Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki Substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/077/BKD/2016 tentang PencabutanBahwa oleh karena itu

(Sesuai denganfotokopinya);15 P15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (Sesuaidengan salinan aslinya);16 P1617 ~=P17 : Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 PerihalPemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (134 CPNS) Kabupaten Domputanggal 30 September 2016.

lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasiPutusan Nomor 117/G/2017/PTUN.MTR Halaman 67terhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS,padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengahberlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut bellum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/018/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu

(Sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (Sesualdengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji atas nama Nurhaidah, bulan Jnuarisampai dengan Septmeber 2016. (Sesuai dengan fotokopi);Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 PerihalPemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (1384 CPNS) Kabupaten Domputanggal 30 September 2016.

lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasiterhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS,Putusan Nomor 108/G/2017/PTUN.MTR Halaman 66padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengahberlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/066/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu

(Sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (Sesualdengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji atas nama Khaerunnisah bulanJanuari sampai dengan September 2016. (Sesuai denganfotokopi);Kawat Surat Titik Dua Nomor: 800/390/BKD/2016 PerihalPemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (134 CPNS) Kabupaten Domputanggal 30 September 2016.

lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasiterhadap 390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS,Putusan Nomor 107/G/2017/PTUN.MTR Halaman 66padahal saat itu proses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengahberlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut bellum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saatgugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;20.

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari2017 (fotokopi dari salinan resmi putusan);Daftar Pembayaran Gaji atas nama Muhammad Sarifuddinbulan Januari 2016 sampai dengan September 2016 (besertalampiran) (fotokopi dari fotokopi);Kawat Surat Titik Dua Nomor : 800/390/BKD/2016, Perihal:Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (134 CPNS) Kabupaten Dompu tanggal30 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);Berita Online yang berjudul Kepala BKD Enggan Paraf SKPemberhentian

tanggal 21 Oktober 2016 adalah bahwa Bupati tidak akan mencabutSK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang karena masihmenunggu 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukanproses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;Bahwa saksi menyatakan tahu ada 4 orang Calon Pegawai Negeri SipilKategori Il yang menggugat Bupati Dompu terkait Surat Kawat Bupati Domputentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai NegeriSipil Kategori Il (134 orang) yaitu Perkara Nomor : 41

/G/2016/PTUN.MTR; Bahwa saksi menyatakan benar bahwa pada saat 4 orangCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il menggugat Bupati Dompu terkaitSurat Kawat Bupati Dompu tentang Pemberhentian Sementara PembayaranGaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il (134 orang), Surat KeputusanBupati Dompu tentangPembatalan NIP yang menjadi Obyek Sengketa Perkara ini belum terbit; Bahwa saksi menyatakan benar hasil verifikasi tidakdiumumkan olehPemerintah Kabupaten Dompu; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai

/G/2016/PTUN.MTR;Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa Bupati Dompu pernah mengatakantidak akan mencabut SK CPNS dari 134 orang pada tanggal 21 Oktober2016;Bahwa saksi menyatakan tahu apa yang dikatakan Bupati Dompu yaitu tidakakan mencabut SK CPNS karena masih menunggu proses hukum diPengadilan Tata Usaha Negara Mataram;Bahwa saksi menyatakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menggugat kePengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebelum Penggugat adalah IraSusanti, Haryono dan lain lupa namanya;Bahwa saksi

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Halaman 18 dari 88 hal.

validasi CPNS yang telah dinyatakanlulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat ituproses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, bahwa hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbanganhukum Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenHalaman 75 dari 88 hal.

Putusan No. 49/G/2017/PTUNMTRtanggal 30 Juni 2014 (vide Bukti T16), akan tetapi Majelis Hakim mengetahuiberdasarkan Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibat tekananpolitik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak

Inkonsistensi yangsama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, dimanadinyatakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 November 2016, KuasaTergugat menyatakan belum ada tindakan/keputusan terbaru terkait permasalahanyang menimpa 134 orang yang dinyatakan TMK tersebut, namun padakenyataannya SK Pencabutan Status CPNS Penggugat (serta 133 orang lainnya)tertanggal 5 Oktober 2016.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yangsaat gugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat denganPutusan Nomor 93/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.sewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/

(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama ElokMayasari, S.Pd bulan Januari 2016 sampai denganSeptember 2016.

melakukan verifikasi dan validasi CPNSyang telah dinyatakan lulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base PegawaiHonorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentuk oleh Tergugattersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap 390 orangyang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat itu prosespengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbangan hukumPutusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan PemantauData Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yangdibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa surat keputusanpembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masihmenggunakan upaya hukum terhadapnya, namun Majelis Hakim sependapatdengan

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti 1.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibattekanan politik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasilseleksi CPNS.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saatgugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;20.

04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan PertamaKeputusan Bupati Dompu Nomor:800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai HonorerDaerah Kategori Dua Kabupaten Dompu tanggal 21 Maret2014 (beserta lampiran) (fotokopi dari fotokopi);Surat Bupati Dompu No. 810/174/BKD/2014, PerihalPenyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K Il,tanggal 12 Mei 2014 (beserta lampiran) (fotokopi darifotokopi);Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram No. 41

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari2017 (fotokopi dari salinan resmi putusan);Daftar Pembayaran Gaji atas nama Hamdan.

/G/2016/PTUN.MTR; Bahwa saksi menyatakan benar bahwa pada saat 4 orangCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori II menggugat Bupati Dompu terkaitSurat Kawat BupatiDompu tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (134 orang), Surat Keputusan Bupati Dompu tentangPembatalan NIP yang menjadi Obyek Sengketa Perkara ini belum terbit; Bahwa saksi menyatakan benar hasil verifikasi tidakdiumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai

/G/2016/PTUN.MTR;Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa Bupati Dompu pernah mengatakantidak akan mencabut SK CPNS dari 134 orang pada tanggal 21 Oktober2016;Putusan Nomor 36/G/2017/ PTUN.MTR 50Bahwa saksi menyatakan tahu apa yang dikatakan Bupati Dompu yaitu tidakakan mencabut SK CPNS karena masih menunggu proses hukum diPengadilan Tata Usaha Negara Mataram;Bahwa saksi menyatakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menggugat kePengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebelum Penggugat adalah IraSusanti, Haryono

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanHalaman 18 dari 87 hal.

validasi CPNS yang telah dinyatakanlulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat ituproses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, bahwa hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbanganhukum Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki Substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masih menggunakanupaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibat tekananpolitik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasil seleksi CPNS.

Inkonsistensi yangsama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, dimanadinyatakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 November 2016, KuasaTergugat menyatakan belum ada tindakan/keputusan terbaru terkait permasalahanyang menimpa 134 orang yang dinyatakan TMK tersebut, namun padakenyataannya SK Pencabutan Status CPNS Penggugat (serta 133 orang lainnya)Halaman 82 dari 87 hal. Putusan No. 50/G/2017/PTUNMTRtertanggal 5 Oktober 2016.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanHalaman 18 dari 88 hal.

Putusan No. 48/G/2017/PTUNMTRMenimbang, bahwa hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbanganhukum Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki Substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016

kendatipun tidak terungkap serta tidak pula diakui didalam persidangan, melainkan dinyatakan secara berulang oleh Tergugat bahwadasar dibentuknya Tim Verifikasi dan Validasi tersebut adalah adanya SuratEdaran Nomor 3 Tahun 2012 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,tanggal 12 Maret 2012 (vide Bukti T1), maupun Surat Nomor:B.2605/M.PAN.RB/6/2014, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,tanggal 30 Juni 2014 (vide Bukti T16), akan tetapi Majelis Hakim mengetahuiberdasarkan Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti 1.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibat tekananpolitik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasil seleksi CPNS.

Inkonsistensi yangsama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, dimanadinyatakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 November 2016, KuasaTergugat menyatakan belum ada tindakan/keputusan terbaru terkait permasalahanyang menimpa 134 orang yang dinyatakan TMK tersebut, namun padakenyataannya SK Pencabutan Status CPNS Penggugat (serta 133 orang lainnya)tertanggal 5 Oktober 2016.

Reg.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukanmasih dalam proses pemeriksaan;20.

04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan PertamaKeputusan Bupati Dompu Nomor:800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai HonorerDaerah Kategori Dua Kabupaten Dompu tanggal 21 Maret2014 (beserta lampiran) (fotokopi dari fotokopi);Surat Bupati Dompu No. 810/174/BKD/2014, PerihalPenyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K Il,tanggal 12 Mei 2014 (beserta lampiran) (fotokopi darifotokopi);Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram No. 41

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari2017 (fotokopi dari salinan resmi putusan);Daftar Pembayaran Gaji atas nama Mustakim bulan Januari2016 sampai dengan September 2016 (beserta lampiran)Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.MTR = 38(fotokopi dari fotokopi);P17 : Kawat Surat Titik Dua Nomor : 800/390/BKD/2016, Perihal:17 Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (134 CPNS) Kabupaten Dompu tanggal30 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);P18 : Berita Online yang berjudul

/G/2016/PTUN.MTR; Bahwa saksi menyatakan benar bahwa pada saat 4 orangCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il menggugat Bupati Dompu terkaitSurat Kawat BupatiDompu tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (134 orang), Surat Keputusan Bupati Dompu tentangPembatalan NIP yang menjadi Obyek Sengketa Perkara ini belum terbit;Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.MTR 44 Bahwa saksi menyatakan benar hasil verifikasi tidakdiumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu; Bahwa

/G/2016/PTUN.MTR;Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa Bupati Dompu pernah mengatakantidak akan mencabut SK CPNS dari 134 orang pada tanggal 21 Oktober2016;Bahwa saksi menyatakan tahu apa yang dikatakan Bupati Dompu yaitu tidakakan mencabut SK CPNS karena masih menunggu proses hukum diPengadilan Tata Usaha Negara Mataram;Bahwa saksi menyatakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menggugat kePengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebelum Penggugat adalah IraSusanti, Haryono dan lain lupa namanya;Bahwa saksi

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Halaman 18 dari 88 hal.

validasi CPNS yang telah dinyatakanlulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat ituproses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, bahwa hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbanganhukum Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki Substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masih menggunakanupaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibat tekananpolitik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasil seleksi CPNS.

Inkonsistensi yangsama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, dimanadinyatakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 November 2016, KuasaTergugat menyatakan belum ada tindakan/keputusan terbaru terkait permasalahanyang menimpa 134 orang yang dinyatakan TMK tersebut, namun padakenyataannya SK Pencabutan Status CPNS Penggugat (serta 133 orang lainnya)Halaman 83 dari 88 hal. Putusan No. 46/G/2017/PTUNMTRtertanggal 5 Oktober 2016.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saatgugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;20.

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari2017 (fotokopi dari salinan resmi putusan);Putusan Nomor 37/G/2017/PTUN.MTR 3916 P16 : Daftar Pembayaran Gaji atas nama Muhammad Husni, SEbulan Januari 2016 sampai dengan September 2016 (besertalampiran) (fotokopi dari fotokopi);P17 : Kawat Surat Titik Dua Nomor : 800/390/BKD/2016, Perihal:17 Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (134 CPNS) Kabupaten Dompu tanggal30 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);P18 : Berita Online

tanggal 21 Oktober 2016 adalah bahwa Bupati tidak akan mencabutSK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang karena masihmenunggu 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukanproses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;Bahwa saksi menyatakan tahu ada 4 orang Calon Pegawai Negeri SipilKategori Il yang menggugat Bupati Dompu terkait Surat Kawat Bupati Domputentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai NegeriSipil Kategori Il (134 orang) yaitu Perkara Nomor : 41

/G/2016/PTUN.MTR; Bahwa saksi menyatakan benar bahwa pada saat 4 orangCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il menggugat Bupati Dompu terkaitSurat Kawat BupatiPutusan Nomor 37/G/2017/PTUN.MTR 45Dompu tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (134 orang), Surat Keputusan Bupati Dompu tentangPembatalan NIP yang menjadi Obyek Sengketa Perkara ini belum terbit; Bahwa saksi menyatakan benar hasil verifikasi tidakdiumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu; Bahwa

/G/2016/PTUN.MTR;Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa Bupati Dompu pernah mengatakantidak akan mencabut SK CPNS dari 134 orang pada tanggal 21 Oktober2016;Bahwa saksi menyatakan tahu apa yang dikatakan Bupati Dompu yaitu tidakakan mencabut SK CPNS karena masih menunggu proses hukum diPengadilan Tata Usaha Negara Mataram;Bahwa saksi menyatakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menggugat kePengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebelum Penggugat adalah IraSusanti, Haryono dan lain lupa namanya;Bahwa saksi

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saatgugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;20.

04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan PertamaKeputusan Bupati Dompu Nomor:800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai HonorerDaerah Kategori Dua Kabupaten Dompu tanggal 21 Maret2014 (beserta lampiran) (fotokopi dari fotokopi);Surat Bupati Dompu No. 810/174/BKD/2014, PerihalPenyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K Il,tanggal 12 Mei 2014 (beserta lampiran) (fotokopi darifotokopi);Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram No. 41

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari2017 (fotokopi dari salinan resmi putusan);Putusan Nomor 39/G/2017/PTUN.MTR 381617181920P16P 20Daftar Pembayaran Gaji atas nama Sudirman bulan Januari2016 sampai dengan September 2016 (beserta lampiran)(fotokopi dari fotokopi);Kawat Surat Titik Dua Nomor : 800/390/BKD/2016, Perihal:Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori II (184 CPNS) Kabupaten Dompu tanggal30 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);Berita Online yang berjudul

/G/2016/PTUN.MTR; Bahwa saksi menyatakan benar bahwa pada saat 4 orangCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori II menggugat Bupati Dompu terkaitSurat Kawat Bupati Dompu tentang Pemberhentian Sementara PembayaranGaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il (134 orang), Surat KeputusanBupati Dompu tentangPembatalan NIP yang menjadi Obyek Sengketa Perkara ini belum terbit; Bahwa saksi menyatakan benar hasil verifikasi tidakdiumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai

/G/2016/PTUN.MTR; Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa Bupati Dompu pernah mengatakantidak akan mencabut SK CPNS dari 134 orang pada tanggal 21 Oktober2016; Bahwa saksi menyatakan tahu apa yang dikatakan Bupati Dompu yaitu tidakakan mencabut SK CPNS karena masih menunggu proses hukum diPengadilan Tata Usaha Negara Mataram; Bahwa saksi menyatakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menggugat kePengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebelum Penggugat adalah IraSusanti, Haryono dan lain lupa namanya; Bahwa saksi

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danHalaman 18 dari 88 hal.

Putusan No. 45/G/2017/PTUNMTR390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat ituproses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, bahwa hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbanganhukum Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana

kendatipun tidak terungkap serta tidak pula diakui didalam persidangan, melainkan dinyatakan secara berulang oleh Tergugat bahwadasar dibentuknya Tim Verifikasi dan Validasi tersebut adalah adanya SuratEdaran Nomor 3 Tahun 2012 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,tanggal 12 Maret 2012 (vide Bukti T1), maupun Surat Nomor:B.2605/M.PAN.RB/6/2014, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,tanggal 30 Juni 2014 (vide Bukti T16), akan tetapi Majelis Hakim mengetahuiberdasarkan Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibat tekananpolitik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasil seleksi CPNS.

Inkonsistensi yangsama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, dimanadinyatakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 November 2016, KuasaTergugat menyatakan belum ada tindakan/keputusan terbaru terkait permasalahanyang menimpa 134 orang yang dinyatakan TMK tersebut, namun padakenyataannya SK Pencabutan Status CPNS Penggugat (serta 133 orang lainnya)tertanggal 5 Oktober 2016.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;20.

04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan PertamaKeputusan Bupati Dompu Nomor:800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai HonorerDaerah Kategori Dua Kabupaten Dompu tanggal 21 Maret2014 (beserta lampiran) (fotokopi dari fotokopi);Surat Bupati Dompu No. 810/174/BKD/2014, PerihalPenyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K Il,tanggal 12 Mei 2014 (beserta lampiran) (fotokopi darifotokopi);Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram No. 41

/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari2017 (fotokopi dari salinan resmi putusan);Putusan Nomor 32/G/2017/PTUN.MTR 39151617181920P16P 20Daftar Pembayaran Gaji atas nama Rosmariani bulan Januari2016 sampai dengan September 2016 (beserta lampiran)(fotokopi dari fotokopi);Kawat Surat Titik Dua Nomor : 800/390/BKD/2016, Perihal:Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori Il (134 CPNS) Kabupaten Dompu tanggal30 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);Berita Online yang berjudul

/G/2016/PTUN.MTR;Putusan Nomor 32/G/2017/PTUN.MTR 45 Bahwa saksi menyatakan benar bahwa pada saat 4 orangCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il menggugat Bupati Dompu terkaitSurat Kawat BupatiDompu tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon PegawaiNegeri Sipil Kategori II (134 orang), Surat Keputusan Bupati Dompu tentangPembatalan NIP yang menjadi Obyek Sengketa Perkara ini belum terbit; Bahwa saksi menyatakan benar hasil verifikasi tidakdiumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu; Bahwa

/G/2016/PTUN.MTR;Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa Bupati Dompu pernah mengatakantidak akan mencabut SK CPNS dari 134 orang pada tanggal 21 Oktober2016;Bahwa saksi menyatakan tahu apa yang dikatakan Bupati Dompu yaitu tidakakan mencabut SK CPNS karena masih menunggu proses hukum diPengadilan Tata Usaha Negara Mataram;Putusan Nomor 32/G/2017/PTUN.MTR 51Bahwa saksi menyatakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menggugat kePengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebelum Penggugat adalah IraSusanti, Haryono

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanHalaman 18 dari 88 hal.

validasi CPNS yang telah dinyatakanlulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat ituproses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, bahwa hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbanganhukum Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki Substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masih menggunakanupaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibat tekananpolitik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasil seleksi CPNS.

Inkonsistensiyang sama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR,dimana dinyatakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 November 2016,Halaman 83 dari 88 hal. Putusan No. 40/G/2017/PTUNMTRKuasa Tergugat menyatakan belum ada tindakan/keputusan terbaru terkaitpermasalahan yang menimpa 134 orang yang dinyatakan TMK tersebut, namunpada kenyataan SK Pencabutan Status CPNS Penggugat (Serta 133 oranglainnya) tertanggal 5 Oktober 2016.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danHalaman 18 dari 89 hal.

validasi CPNS yang telah dinyatakanlulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat ituproses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, bahwa hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbanganhukum Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masih menggunakanupaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibat tekananHalaman 80 dari 89 hal.

Putusan No. 41/G/2017/PTUNMTRsama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, dimanadinyatakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 November 2016, KuasaTergugat menyatakan belum ada tindakan/keputusan terbaru terkait permasalahanyang menimpa 134 orang yang dinyatakan TMK tersebut, namun padakenyataannya SK Pencabutan Status CPNS Penggugat (serta 133 orang lainnya)tertanggal 5 Oktober 2016.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanHalaman 18 dari 87 hal.

validasi CPNS yang telah dinyatakanlulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat ituproses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, bahwa hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbanganhukum Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki Substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masih menggunakanupaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibat tekananpolitik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasil seleksi CPNS.

Inkonsistensi yangsama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, dimanadinyatakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 November 2016, KuasaTergugat menyatakan belum ada tindakan/keputusan terbaru terkait permasalahanyang menimpa 134 orang yang dinyatakan TMK tersebut, namun padakenyataannya SK Pencabutan Status CPNS Penggugat (serta 133 orang lainnya)Halaman 82 dari 87 hal. Putusan No. 51/G/2017/PTUNMTRtertanggal 5 Oktober 2016.

Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanHalaman 18 dari 88 hal.

validasi CPNS yang telah dinyatakanlulus seleksi;Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dan Tim Verifikasi dan Pemantau DataBase Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang dibentukoleh Tergugat tersebut tugas pokoknya adalah untuk melakukan verifikasi terhadap390 orang yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi CPNS, padahal saat ituproses pengusulan pengangkatannya sebagai CPNS tengah berlangsung;Menimbang, bahwa hal tersebut dapat diketahui di dalam pertimbanganhukum Putusan Nomor 41

/G/2016/PTUN.MTR, yang memiliki Substansi pengujianterhadap keabsahan dari keberadaan/eksistensi Tim Verifikasi dan Tim Verifikasidan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua KabupatenDompu yang dibentuk oleh Tergugat, dimana telah diputuskan bahwa suratkeputusan pembentukan tim verifikasi tersebut adalah tidak sah;Menimbang, bahwa kendatipun sengketa Nomor 41/G/2016/PTUN.MTRtersebut belum berkekuatan hukum tetap sebab para pihak masih menggunakanupaya hukum terhadapnya, namun Majelis

/G/2016/PTUN.MTR, bahwa dibentuknya TimVerifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori DuaKabupaten Dompu (vide Bukti T.11 dan Bukti T.12), tidak didasarkan padapendelegasian wewenang atau adanya supervisi maupun koordinasi denganpemegang kewenangan (Badan Kepegawaian Negara), melainkan akibat tekananpolitik dan psikologis dari pihakpihak yang tidak puas dengan hasil seleksi CPNS.

Inkonsistensi yangsama juga dapat terbaca dalam Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR, dimanadinyatakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 November 2016, KuasaTergugat menyatakan belum ada tindakan/keputusan terbaru terkait permasalahanyang menimpa 134 orang yang dinyatakan TMK tersebut, namun padakenyataannya SK Pencabutan Status CPNS Penggugat (serta 133 orang lainnya)Halaman 83 dari 88 hal. Putusan No. 44/G/2017/PTUNMTRtertanggal 5 Oktober 2016.