Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi masingmasing mengajukan eksepsi sebagai berikut:Kompetensi Absolut Pengadilan, legal standing Penggugat, salah objekgugatan (error in objecto), dan tenggang waktu pengajuan gugatan yangtelah lewat (daluarsa);Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 47/G/2016/PTUN.MTR,Halaman 2 dari 7 halaman

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 147/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 27 September 2017 junctoPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 47/G/2016/PTUN.Mtrtanggal 10 Mei 2017;3.

Putusan Nomor 106 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 147/B/2017/PT.TUN.SBY,tanggal 27 September 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor 47/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 10 Mei2017, tidak dapat dipertahankan

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Putusan Nomor 147/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 27September 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor 47/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 10 Mei 2017;MENGADILI SENDIRI:Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 106 K/TUN/2018Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Nomor 1024K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PAIDI, tersebut;Membatalkan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/G/2016/PHI.Sby tanggal 1Agustus 2016;Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatkarena memasuki usia pensiun;3.

Nomor 238 PK/Pdt.SusPHI/2018Tergugat pada tanggal 8 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2017,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor14/PK/2017/PHI.Sby., juncto 47/G/2016/PHI.

Yayasan Mesjid Agung Luwu Palopo Tidak Memiliki Lega/Standing Mengajukan Gugatan atau Perkara a quo (eksepsi gemisaanhoedanighela),Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 47/G/2016/PTUNMks,tanggal 3 November 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, denganPutusan Nomor 12/B/2017/PTTUN Mks, tanggal 14 Maret 2017 dan ditingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah

September 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebutpada tanggal 14 Mei 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum sebagaimana BeritaAcara Sumpah Nomor 47

/G/2016/PTUNMks, tanggal 28 Mei 2018:Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 14 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon

503/87/Olah tertanggal 11 Pebruari 2016 yang dikirimkan kepadaPenggugat melalui Jasa Pengiriman Pos yang diterima oleh Penggugatpada tanggal 14 Pebruari 2016, kKemudian dengan adanya penghentianproses pengurusan atas permohonan perpanjangan Izin Gangguantersebut, selanjutnya Penggugat melakukan pendaftaran gugatan ataspenerbitan surat Tergugat Nomor 503/87/Olah tertanggal 11 Pebruari 2016pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 April 2016sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 47

/G/2016/PTUN BDG;Dengan demikian gugatan Penggugat diatas, masin diajukan dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diperbaharuidengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TataUsaha Negarayang berbunyi:Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan ataupejabat tata usaha negara;Kepentingan Hukum Penggugat Yang Dirugikan

/G/2016/PTUNBDG, tanggal 9 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM POKOK SENGKETA:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Kabupaten Karawang Nomor 503/87/olah tanggal 11Pebruari 2016, Perihal Penjelasan Izin Gangguan (HO) atas nama PT.Samator gas industri:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang Nomor 503/87/olahtanggal 11 Pebruari

Putusan Nomor 229 K/TUN/2017294/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Januari 2017 yang amarnya sebagaiberikut: Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor:47/G/2016/PTUN.BDG, tanggal 9 Agustus 2016 yang dimohonkanbanding tersebut;MENGADILI SENDIRIMenyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;2.

/G/2016/PTUNBDG jo.

Bahwa gugatan Penggugat dalam daftar perkara Nomor 47/G/2016/PHI.SBYyang didaftarkan pada tanggal 4 Maret 2016 tersebut kabur (obscuur libel)dan tidak jelas dibuat lebih kabur dan tidak jelas lagi yang mana didalamgugatan Penggugat tersebut menyebutkan Penggugat bekerja padaPerusahaan Tergugat sejak1985 karena pada Tahun1985 Perusahaan Miedan Kue UD Kim Hwa Pemiliknya bukanlah Andi Susilo;Bahwa berdasarkanuraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan gugatanPenggugat pada perkara a quo tidak lengkap

(prolio litis consortium) dankabur (obscuur libel);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 47/G/2016/PNSby., tanggal 1 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

berikut: Uang pesangon : 2x9 xRp2.710.000,00 =Rp48.780.000,00; UPMK : 8x Rp2.710.000,00 = Rp21.680.000,00; UPH : 15 % x Rp70.460.000,00 = Rp10.569.000,00:Total = Rp81.029.000,00;(delapan puluh satu juta dua puluh sembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PAIDI, tersebut dan membatalkanPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabayaNomor 47

/G/2016/PHI.Sby., tanggal 1 Agustus 2016 selanjutnyaMahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkaradalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2

Nomor 1024 kK/Pdt.SusPHI/2016 Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri SurabayaNomor 47/G/2016/PHI.Sby., tanggal 1 Agustus 2016;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena memasuki usia pensiun;3. Menghukum Tergugat membayar hakhak kepada Penggugat sebesarRp81.029.000,00 (delapan puluh satu juta dua puluh sembilan riburupiah);4.

Karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakimmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelikjheidverklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 47/G/2016/PTUNMks, Tanggal 03 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan olehPenggugat;Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.

Putusan Nomor 363 K/TUN/2017Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 27 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 47/G/2016/PTUN.MKS yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar.

Putusan Nomor 363 K/TUN/2017Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/G/2016/PTUN Mks.tersebut.

,M.Hum = serta Wakil Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Medan, selanjutnya Wakil Panitera) memberitahukan kepada pihakTergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi1/Terbanding, Tergugat IIIntervensi2/Terbanding dan Tergugat Intervensi3/Terbanding dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 47/G/2016/PTUNMDN tanggal24 Oktober 2016; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan MemoriBanding tertanggal O01 Desember 2016 yang diterima oleh Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara

., tanggal 25 Agustus 2017 Reg.Nomor 857 K/Pdt.SUSPHI/2017 juncto Putusan Judex Facti PengadilanPutusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri PadangNomor 47/G/2016/PHI.PDG tanggal 02 Maret 2016, mengadili sendin;3. Mengadili kembali perkara ini dengan putusan: Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (PK) seluruhnya;4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;5.

,M.Hum serta Wakil Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Medan, selanjutnya Wakil Panitera) memberitahukan kepada pihakTergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi1/Terbanding, Tergugat IIntervensi2/Terbanding dan Tergugat Intervensi3/Terbanding dengan SuratPemberitahuan Permyataan Banding Nomor 47/G/2016/PTUNMDN tanggal DA ONctober QO 1G) seseeeeceseseeseeereeeeee nese reece eee eeeeeeeeeeeeeeneeneeeeree Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan MemoriBanding tertanggal 01 Desember

Bahwa mendapat jawaban tersebut selanjutnya Penggugatmerasa tidak puas selanjutnya Penggugat menggugat kantorPertanahan Kota Pontianak di Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak berdasarkan Putusan No. 47/G/2016/PTUN.

Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi di atas merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;2.Bahwa benar para Tergugat memiliki tanah yang didasarkan atas buktibukti pemilikan tanah dengan penerbitan sertifikatsertifikat yang sah, hal ini dikuatkan atas dasar Putusan TataUsaha Negara Pontianak Nomor : 47/G/2016/PTUNPTKtanggal 15 Desember 2016 dan Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Nomor : 106/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal13 Juni 2017, di mana sebagai pihak Penggugat dalamgugatan

Foto copy Salinan Putusan, Nomor 47/G/2016/PTUN.PTK, tanggal 15Desember 2016, diberi tanda bukti T.II7;8. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 11654, atas nama Setiadi,tanggal 6 Mei 1996, terletak di Kelurahan Bangka Belitung, KecamatanPontianak Selatan, Luas 720 M2, diberi tanda bukti T.II7.1a;9. Foto copy Akta Jual Beli, Nomor 121/Ptk.Sel/1996, tanggal 8 Mei 1996,diberi tanda bukti T.II7.1b;10.