Ditemukan 24 data
17 — 7
32 — 11
47/G/2017/PTUN.BDG
Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUNBDG3. Ocktaviansyah Dwi Ananda, S.H.,;4. Hannya Septiane, S.H.;5. Vita Puspitasari, S.H.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUNBDG1. Lampiran Surat Keputusan Bupati Bogor No.030/669/Kpts/PerUU/2015,Tanggal31 Desember 2015.Data Tanah dan Bangunan Milik/DikuasaiPemerintah Kabupaten Bogor yang ditetapkan status Penggunaannya KepadaDinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. ;No. 4.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUNBDGB. Tenggang waktu Gugatan Ft ee eter1.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUNBDGb. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas Umum Pemerintahan yang baik;7.a.Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Bogor No. 030. tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan melanggarUndangundang No. 5 tahun 1960 tentang Undangundang Pokok Agraria,Pasal 19 Mengenai Pendaftaran Tanah.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUNBDGtahun 1960 tentang undangundang Pokok Agraria mengenai PendaftaranTA, j
35 — 14
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :47/G/2017/PTUN-JKT;
Putusan Pengadilan Tata Usaha a Jakarta Nomor 47/G/2017/PTUNJKT., tanggal 26 Juli 2017 dimohonkan banding ; 4.
Berkas perkara Putusa ngadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor47/G/2017/PTUN dan suratsurat lain yang berhubungan dengansengketa ini YP on nnn mn RR I A I ITENTANG DUDUKNYA SENGKETAimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negararta telah memperhatikan dan memeriksa keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 47/G/2017/PTUNJKT, tanggal 26 Juli 2017, yangamarnya berbunyi sebagai berikut : 22 2n nono nn nnn nnn
/G/2017/PTUNJKT, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding ; Hal 5 dari 10 hal Put.
Nomor 284/B/2017/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyatakan bandingatas putusan tersebut pada tanggal 26 Juli 2017 sesuai Akta Permohonan BandingNomor : 47/G/2017/PTUNJKT dan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Paal 123 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat
diterima ; Yona nanMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ta saha NegaraJakarta setelah mempelajari berkas perkara dalam bu dan B yangdidalamnya terdiri dari putusan Pengadilan Tata Usa ara Jakarta Nomor :47/G/2017/PTUNJKT, tanggal 26 Juli 2017, Berit ra Pemeriksaan Persiapan,Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaba aplik, Duplik, Buktibukti Surat,Keterangan Saksi, Kesimpulan, Mem nding dan suratsurat lainnya yangterkait dengan perkara ini, mak Rapat Musyawarah Majelis pada hariJumat, tanggal
32 — 13
M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;---------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 47 / G / 2017 / PTUN.SBY , tanggal 26 Oktober 2017, yang dimohonkan banding;------------------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima
Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 47 /G/2017/ PTUN.YK. tanggal 26 Oktober 2017; 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 22/PENHS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Maret2018 tentang Penetapan Hari Sidang;4.
ditandatangani oleh Kuasa Hukum Insedentil Penggugatdan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; Menimbang bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan bandingyang diajukan Pembanding / Penggugat pada tanggal 07 Nopember 2017terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 47 / G /2017 / PTUN.SBY. , tanggal 26 Oktober 2017, maka pengajuan bandingtersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
TataHaL.6 Perkara 22/B/2018/PT.TUN.SBY.Usaha Negara, karena itu) secara formal permohonan banding dariPembanding/Penggugat dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca, menelitidan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor: : 47 / G/ 2017 /PTUN.SBY , tanggal 26 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebutmeliputi salinan putusan beserta berkas yang dimohonkan banding aquo,termasuk bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya
/ G/ 2017 / PTUN.SBY.
/ G/ 2017 / PTUN.SBY , tanggal 26 Oktober 2017, yang dimohonkanDia ING josssssese sneer reese enseeeeetnnneneeene nen eee eee Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000, ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15Maret 2018, oleh H.
Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan dahulu Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
152 — 8
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; -----------------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 47/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 26 Juli 2017, yang dimohonkan banding ; ---
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------------------------------
SUKIRMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
45 — 21
47/G/2017/PTUN.MTR
Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTR.
Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTR22.23.
Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTR20. Bukti P2021. Bukti P2122.
Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTR7.
Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTRHalaman 89 dari 88 hal. Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTR
80 — 35
47/G/2017/PTUN.SBY
PUTUSANNomor : 47/G/2017/PTUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengketa antara: SULIATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat Tinggal Jl.Martam RT.001 RW.001, Desa Keboan Anom, Kecamatan Gedangan,Kabupaten SidOarjo. nen nnn nnn nnn nnn ennYang dalam hal ini memberi
Berkas perkara Nomor : 47/G/2017/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yangterdapat didalaniniya 5 ==sses+sseseese sees eee ener eee eeemann nnn cscs nnn nnn ncnnccnne TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal28 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayapada tanggal 28 April 2017 dengan Register Perkara Nomor : 47/G/2017/PTUN.SBY.yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 31 Mei 2017, yang selengkapnyamengemukakan
H. FADLI HASAN, ST. M.Si
Tergugat:
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo
192 — 89
47/G/2017/PTUN.Mdo
/G/2017/PTUN.Mdo tanggal 21 NOVEMBER 2017 tentangPenunjukkan Panitera Pengganti;Halaman 2 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo4.Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PENPP/2017/PTUN.Mdo, tanggal 21 NOVEMBER 2017, tentang PenetapanPemeriksaan Persiapan;0 02 nn nono nnnn nc nc cnc ncnnnnncncnse5.Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PENHS/2017/PTUN.
Halaman 7 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor 47/G/2017/PTUN.Mdo6. Bahwa sdr. Arfan Akurama dalam melakukan pengaduan kepadaTergugat melalui Surat nomor 049/SPACY/0817 tertanggal 7 Agustus2017, beralasan bahwa seharusnya Perusahaan PT.
/G/2017/PTUN.MdoD.
/G/2017/PTUN.MdoA.
/G/2017/PTUN.Mdomutlak dalam pemberhentian Penggugat selaku Wakil Bupati Kab.Gorontalo.
207 — 102
47/G/2017/PTUN.SRG
183 — 54
47/G/2017/PTUN.PBR
PUTUSANNomor : 47/G/2017/PTUNPBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :CV.
Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor : 47/G/2017/PTUNPBR, tertanggal 10 Oktober 2017, tentangPenunjukan Panitera Pengganti;4.
/G/2017/PTUNPBRIl.
Bahwa Tergugat membuat Pengumuman melaluiwww.lpsebengkaliskab.go.id mengenai adanya Lelang PekerjaanRehap Atap dan Plafon Rumah Jabatan Kepala Daerah tahun 2017dengan HPS Rp. 1.837.685.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus TigaPuluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUNPBR.
Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat kepada AP IP/InspektoratKabupaten Bengkalis dengan nomor surat : 06/TJPT.UN/IX/2017tanggal 02 Oktober 2017 perihal Meninjau ulang keputusan POKJA IIhalaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor : 47/G/2017/PTUNPBRnamun sampai kami mengajukan gugatan ini belum ada jawaban dariAP P/lnspektorat Kab. Bengkallis js=ses2=1
Terbanding/Tergugat II : KEPALA LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA PEREMPUAN TANGERANG
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG
19 — 12
M E N G A D I L I:
- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;-----------------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 47/G/2017/PTUN-SRG. tanggal 9 Mei 2018 yang dimohonkan banding;-------
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);------------------------------
114 — 74
47/G/2017/PTUN-JKT
/G/2017/PTUNJKT.489/S.
/G/2017/PTUNJKT.Dalam PerkaraNo. 47/G/2017/PTUNJKT dengan alasan sebagaiberikut :Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukanpermohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan dalam perkaraNo. 47/G/2017/PTUNJKT adalah sebagai berikut :1.
/G/2017/PTUNJKT.18.Bukti P 1819.Bukti P 1920.
/G/2017/PTUNJKT.6.
KapimaRencanatama Nomor : 489/S.Penolakan/X1I/2015Hal 68 dari 105 hal Putusan Nomor:47/G/2017/PTUNJKT.16. Bukti T 1417.
85 — 36
47/G/2017/PTUN-PLG
Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang Nomor: 47/G/2017/PTUNPLG, tertanggal 19 Juli 2017,tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang Nomor:47/G/2017/PTUNPLG tertanggal 14 September 2017,tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan; ; Telah membaca Putusan Sela Nomor : 47/G/2017/PTUNPIG tertanggal 20September 2017 telah masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 atas namaMimi Asmani
/G/2017/PTUNPLG dan diperbaiki pada tanggal 14 September 2017, yangpada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut;Adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah :Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Perkara No.47/G/2017/PTUNPLG .
/G/2017/PTUNPLG1.
44 — 17
47/G/2017/PTUN-MDN
Bahwa, karena tanah tersebut sekarang telah beralin kepada ERIANTImaka, Penggugat kini tidak dapat lagi mempergunakan tanah tersebutHalaman 4 Putusan No. 47/G/2017/PTUNM DNuntuk kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak lagi mendapatkanhaknya atas tanah tersebut untuk menerbitkan Surat Tanahnya Sendiri; .
WONGSO REJO, pada tanggal 1 Maret 1996 berbunyiHalaman 8 Putusan No. 47/G/2017/PTUNMDNSelanjutnya dijelaskan pula bahwa mengingat Saudari Misni mengalamigangguan jiwa maka, tanah bagiannya dihibahkan kepada pihak yangmerawatnya yaitu saudari Rumiani ; 4) Bahwa, mengingat saudara MISNI telah mengalami gangguan jiwa sejakkecil (SD), Alm.
/G/2017/PTUNM DNRegistrasi ini dibubuhkan di sudut kiri bagian bawah Surat KeteranganTanah.
Surat Tercatattanggal 17 Mei 2017, untuk hadir di Persidangan tanggal 24 Mei 2017, 3.Surat Tercatat tanggal 24 Mei 2017 untuk hadir di Persidangan tanggal 31 Mei2017 serta memanggil Tergugat melalui Atasan Langsung berdasarkanPenetapan Nomor : 47/G/2017/PTUNMDN, tanggal 31 Mei 2017. Sedangkan,Halaman 15 Putusan No. 47/G/2017/PTUNMDNPihak Ketiga yang berkepentingan (ERIANTI) telah dipanggil dengan : 1. SuratTercatat tanggal 17 Mei 2017, untuk hadir di Persidangan tanggal 24 Mei 2017,2.
WONGSOREJO, seluas 4863 m2, dari BUPAT KEPALA DAERAHHalaman 19 Putusan No. 47/G/2017/PTUNMDNKABUPATEN DELI SERDANG, tertanggal 2 Mei 1974 (Bukti P20Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksidalam perkara ini adalah sebagai berikut; 2221.
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
Terbanding/Tergugat II : Rektor Universitas Tanjungpura
24 — 5
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;--------------- -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 47/G/2017/PTUN-PTK, tanggal 9 Mei 2018 yang dimohonkan banding, dan dengan; -----------------
MENGADILI SENDIRI :
Dalam Eksepsi:-------------------------------------------------------------------------------------
- Menerima
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : MIMI ASMANI
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : Drs. MOHAMMAD SYAMSUL
25 — 5
M E N G A D I L I
- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding; ---------------------------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 47/G/2017/ PTUN-PLG tanggal 18 Desember 2017; -------------------------------------
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkat
68 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
MajelisHakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohonputusanseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi gugatan kurang pihak;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 47/G/2017/PTUN.JKT,tanggal 26 Juli 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta denganPutusan Nomor 284/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 17
PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/G/2017/PTUN.JKTtanggal 26 Juli 2017;Mengadili sendiri Mengabulkan Gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) untukseluruhnya; Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonTermohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung
PT. MAKASSAR PUTRA PRIMA diwakili Direktur Utama SUTRISNO KURNIAWAN
Tergugat:
MANAJER PT. PLN PERSERO AREA MAKASSAR WILAYAH SULSELBAR
128 — 54
PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, SulawesiTenggara, dan Sulawesi Barat; beralamat di Jalan LetjenHertasning Blok B Kota Makassar;Selanjutnya disebut TERLAWAN;Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; Telah Membaca: 222222 none n nnn nnn nn nnn nnn n nn cence nen neneTs Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor:47/PENDIS/2017/PTUN.Mks, tanggal 03 Juli 2017, tentang Dismissalatas Gugatan Perkara Nomor: 47/G/2017/PTUN.Mks. ;2.
Berkas Perkara Nomor: 47/PLW/2017/PTUN.Mks. beserta seluruhlampiran yang terdapat di dalamnya; 200222 2TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan, tanggal 7Juli 2017, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada tanggal 10 Juli 2017, di bawah Register Perkara Nomor: 47/PLW/2017/PTUN.Mks., dengan menguraikan alasan hukum sebagai berikut:Bahwa Pelawan semula adalah Penggugat dalam perkara Nomor:47/G/2017/PTUN.Mks melawan Manajer PT.
Mengadili sendiri:02 Menyatakan Gugatan perkara Tata Usaha Negara Nomor 47/G./2017/PTUN.Mks tetap dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawanmengajukan Jawabannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017,yang isi selengkapnya menerangkan sebagai berikut:1. Bahwa Terlawan, dengan tegas menolak seluruh dalildalil dari Pelawan,kecuali apa yang secara tegas Terlawan akui kebenarannya;2.
158 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Penggugat atas objek sengketa dari Tergugat sudahkadaluarsaGugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel):Gugatan Penggugat kurang pihak;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 47/G/2017/PTUNSRG, tanggal 9 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 204/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Agustus 2018;Menimbang, bahwa
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:47/G/2017/PTUNSRG tertanggal 9 Mei 2018, Jo. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/B/2018/PT.TUN.JKT,tertanggal 28 Agustus 2018;MENGADILI SENDIRIDalam eksepsi; Menolak eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Terbanding 1)dan Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II/Terbanding Il) atausetidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara;1.
91 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
MajelisHakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusanseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi gugatan kurang pihak;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 47/G/2017/PTUN.JKT.
2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebutpada tanggal 28 November 2018:Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan Novumsebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 47
/G/2017/PTUN.JKT. junctoNomor 284/B/2017/PT.TUN.JKT. juncto Nomor 258 K/TUN/2018, tanggal 24April 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 28 November 2018 yang merupakan bagian