JEHOVAH RAFA VS KEPALA PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI;

., dan kawankawan, para Advokatpada Hans & Co Law Firm, beralamat di Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/JRS/IX/2017,tanggal 8 September 2017;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan WJ LalamentikNomor 91, Oebobo Kupang;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Akhmad Anang Hernady,S.H., dan kawankawan, pegawaipegawai pada pelaksanaBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa

BADAN PEMERIKSAKEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALAKANTOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI ACEH, DK VS Drs. H. M. HASYIM DAUD, M.M., DK

KEPALAKANTOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI ACEH,berkedudukan di Jalan T. Panglima Nyak Makam Nomor 38, BandaAceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nizam Burhanuddin,S.H., M.H., dan kawankawan, Para Pegawai Negeri Sipil padaBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, beralamat diJalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016;ll. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq.

Bahwa Pasal 23 E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan:Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangannegara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandir;Selanjutnya ditegaskan:a. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,yang menyatakan:BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;b.

Nomor 1502 K/Pdt/2016Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beserta anggotanya tidakdapat dituntut di muka Pengadilan dalam menjalankan tugas danwewenangnya, sesuai dengan bunyi Pasal 26 ayat (1) Undang UndangNomor 15 Tahun 2006:Selanjutnya atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Judex Jurismemutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon (dahuluPenggugat);Oleh karenanya, Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa objekgugatan dalam perkara ini, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas BelanjaDaerah Tahun

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA, cg.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KANTOR BADAN PEMERIKSAKEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSIACEH dan Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq.KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNURACEH, cq. BUPATI ACEH BESAR tersebut:2.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dkk Melawan Perseroan Terbatas (PT) Puspita Alam Kurnia Dkk

KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

Pasal 8 ayat (3) dan (4)UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo.

;Prosedur Pemeriksaan Perkara a quo Telah Melanggar Ketentuan Peraturan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata CaraPemanggilan Dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jo.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pemeriksa Keuangan.

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak LanjutRekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (AdInformandum), Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan PermintaanKeterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (AdInformandum),.; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2007 tentang standar Pemeriksa Keuangan Negara (AdInformandum), Undangundang Republik

T.BPP3 : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang TataKerja Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 112); 4.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA diwakili oleh Drs. Hadi Poernomo, Ak, selaku KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAMBI, vs. PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, PT BATUR ARTHA MANDIRI,

., dan kawankawan, ParaPegawai pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia beralamat di Kantor BPK R.I, Jalan Gatot SubrotoNomor 31 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 8 Februari 2013;PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT CqKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANJUNGJABUNG BARAT, diwakili oleh Drs. H.

Nomor 39/K/IVIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata KerjaPelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengaturbahwa BPK dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Pelaksana BPK yangantara lain adalah Auditorat Keuangan Negara V yang dipimpin oleh seorangpejabat setingkat Eselon yaitu Auditor Utama Keuangan Negara V.

Bahwa menurut pendapat kami secara yuridis, gugatan Penggugat yangmencantumkan dan/atau ditujukan kepada Pemerintah RepublikIndonesia dengan kalimat Pemerintah RI cq Badan PemeriksaKeuangan R. cq Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan ProvinsiJambi, sebagai pihak Tergugat adalah sangat keliru dan kabur(abscuun);5.

Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia cq Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi.1.

PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Cq BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILANPROVINSI JAMBI, dan Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH KABUPATENTANJUNG JABUNG BARAT Cq KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 61/PDT/2012/PT.JBItanggal 2 Januari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri JambiNomor 113/Pdt.G/2011/PN Jbi tanggal 12 Juli 2012 ;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili; Menghukum Termohon

JEHOVAH RAFA vs KEPALA PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Isak Robynson Olang, S.Sos NIP. 198211282007081001Kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat di KantorBPKRI Jalan Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :109/ PEN / 2017 / PT.TUN.SBY.tanggal 18 Juli 2017 tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa

H.HUSIN bin H.AININ DAN H.MATALI bin AININ >< PEMERINTAH RI CQ BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI CS

Bahwa atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1983 berdasarkanSurat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor 68a/SKIS/1992 tentang Penunjukan Pembeli dan PenetapanHarga Jual Tanah Kosong Seluas 3.330,30 m2 Milik Badan PemeriksaKeuangan di Komplek BEPEKA VI Kebon Jeruk Jakarta Barat danSurat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor 07/SK/S/1996 tentang Perubahan Surat Keputusan SekretarisJenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 68a/SKJS/1992 telahdialinkan seluas

Simungpernah digugat dalam perkara No. 316/1980.G mengenai pelepasanGirik C No 13 dan Girik C No 462 kepada Badan Pemeriksa Keuangan(Tergugat );Bahwa dalam gugatan diakui bahwa peninggalan H.

Pemeriksa Keuangan di Komplek BEPEKA VI Kebon JerukJakarta Barat dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BadanPemeriksa Keuangan Nomor 07/SK/S/1996 tentang Perubahan SuratKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor68a/SKIS/1992 telah dialihkan seluas 3. 330,30 m2 kepada parapegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan tersebutdan sudah dicatat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 Tahun 1983pada halaman Pencatatan Peralihnan Hak, Hak Lain Lain danPenghapusannya (Perobahan);

Keputusan SekretarisJenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 68a/SKIS/1992 tanahtersebut telah dialinkan seluas 3.330,30m2 kepada para pegawai;Hal 18 dari 63 hal Putusan No. 137/PDT/2017/PT.DKI7.

Surat keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNo.07/SK/S/1996 tentang Perubahan Surat keputusan SekretarisJenderal Badan Pemeriksa Keuangan No. 68a/SKIS/ 1992;Maka Tergugat dialihnkan lahan seluas 3.330,30 m2 menjadi hakmilik dari para karyawan Tergugat pada saat itu.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DKK

JEHOVAH RAFA (Penggugat)KEPALA PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (Tergugat)

Isak Robynson Olang, S.Sos NIP. 198211282007081001Kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat di Kantor BPKRIJalan Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Desember 2016 ; Selanjutnya disebut Sebagai .............

sesuai ketentuan pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara No 5 tahun 1986 jo UU No 9 tahun 2004 jo UU No 51tahun 2009 jo UU No 30 tahun 2014; Bahwa mengingat ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No 5/KTUN/1992 jangka waktu 90 hari sesuai pasal 55 UUPeradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugatmengetahui adanya keputusan yang merugikannya ; KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA1.Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 54/PUUXIV/2014dalam keterangan Ahli Badan

Pemeriksa Keuangan halaman 8990 angka2 yang pada intinya menyatakan bahwa Karena kemiripan istilah, adapersepsi bahwa pemeriksaan investigatif seolaholan sama denganinvestigasi yang dipahami aparat penegak hukum.

-KEPALA KANTOR PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Paratmo Anindito, SH;Kesemuanya adalah pegawai negeri sipil padapelaksana Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia beralamat di Kantor BPKRI Jalan GatotSubroto No. 31 Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Juli 2010 dan tanggal 4Oktober 2010 yang selanjutnya disebutSED ASE Lass ssamom s saammcawawennarws TERGUGAT.Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindatersebut: Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda Nomor: 21/PEN/2010/PTUN.SMD tanggal21 Juli 2010 tentang

Bahwa pada tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia (BPK RI) telah melakukan pemeriksaan regularterhadap Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara yangdiberi judul LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN dan sehasilpemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada Pemkab.Kukar berupa Hasil Audit BPK RI No.

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(Kepala Perwk.

Dalam undang undangpelaksanaan dari BAB VIIIA UUD 1945 tersebut, yakniUndang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan, barulah diatur bahwa Badan Pemeriksa Keuanganberwenang menetapkan peraturan "Badan Pemeriksa Keuangan"bukan peraturan pemerintah.Dengan demikian jelaslah bahwa menurut UUD 1945, BPKbukanlah Pemerintah (eksekutif ) yang menjalankanpemerintahan.19Disamping itu, pola hubungan kerja antara Pemerintah danBPK yang diatur dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003tentang Keuangan

Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara dan Undang Undang No. 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pada tahun 2006 BPK26RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran2005 dan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikanmelalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) NomorII/C/S/X1IV.15/2006 tanggal 26 September 2006..

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI. (BPK-RI) ub. Sekretaris Jenderal ub. Kepala Biro Umum vs. ABEDNEGO PURWANTO

Penggugat:
HANDOKO SINGOPRANOTO
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. PERWAKILAN WILAYAH JAWA TIMUR

Oleh karena Badan PemeriksaKeuangan menjalankan fungsi yang diamanatkan melalui konstitusi danundangundang, maka Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesiatermasuk juga dalam melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif). ;Oleh karena itu pula, Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai badanatau pejabat TUN sebagaimana dimaksud di dalam pasal 87 di atas. ;.

Selain itu, mekanismepengujian mutu pelaksanaan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya ditelaaholeh BPK negara lain sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 15Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UUBPK). Oleh karena hal tersebut, LHP Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018dalam perkara a guo bukan merupakan objek yang dapat dituntut/digugat dilembaga peradilan.

pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggotaorganisasi pemeriksa keuangan sedunia.

;Fotocopy sesuai fotocopy, dari website Badan Pemeriksa Keuangan RI, mengenai Tanggapan Pemberitahuan majalahForum Keadilan No. 40,08 Februari 2009 mengenai kasus VLCC.

Pemeriksa Keuangan dalam menjalankan fungsi lembaganyadalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuanganNegara sebagaimana diatur dalam konstitusi UndangUndang Dasar 1945bukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, sehinggakeputusannya bukan sebagai objek di Peradilan Tata Usaha Negara.: Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara (setaradengan Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat), sehinggakeputusannya tidak termasuk dalam rumusan Pasal

Penggugat:
Perkumpulan Maha Bidik Indonesia
Tergugat:
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten

Banten.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PERWAKILAN PROVINSIBANTEN, tempat kedudukan di Jalan Palka Nomor 1 Palima,Serang, Provinsi Banten.Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:1. Dr. Blucer W. Rajagukguk, S.E., S.H., M.Sc., Ak., CFrA., CA.,CFE.;Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si.;Dherys Virgantara, S.H.;Deddy Ardianto, S.H., M.H.;Erwin Wahyutrianto, S.H., CLA.;Eva Romdhonah, S.H.;Bobby Ariawan, S.H.;Lukman Hakim, S.H., CLA.

;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negerio oD NO a F WNPRP RP RP RP RP BoOo oo BR WN F OSipil pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yangberalamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusatberdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2021. Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor:39/PENDIS/TF/2021/PTUN.Srg tanggal 29 Juni 2021 tentang Lolos Dismissal;2.

ABEDNEGO PURWANTO VS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA(BPK-RI) ub. Sekretaris Jendral ub. Kepala Biro Umum DK

(tiga ratus meterpersegi);Bahwa selanjutnya atas permohonan sertifikat tersebut Tergugat II telahmembuat surat penangguhan/pemblokiran pembuatan sertifikat tersebut yangditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor (sekarangBPPN Kotamadya Depok) dengan suratnya tertanggal 30 Juni 1997 yangditanda tangani oleh kepada Biro Umum Badan Pemeriksa Keuangan bernamaBambang Parkesit, S.H. dan sekarang dijabat olen Tergugat (Drs.

Penggugat:
Loura Cyntia Engelia
Tergugat:
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Yang untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula PENGGUGAT ;MELAWAN :KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH. Berkedudukan di Jalan RayaSemarangKendal Km 12 Semarang 50186 ; Berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 10 Februari 2015 memberikan kuasa kepada :1. Triyono Haryanto.SH.MH, 2. M.Muslihudin , SH.MH, 3. Sugiharto,SE.CfrA. CA, 4. Drs. Sutarduga Hutabarat, Ak.Msi, 5. Rahmat SyabanN.Y. SH.MH, 6.Mufti Marga Santoso, SH , 7.

Tidak berdasarkan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan UndangUndang Nomor 15 Tahun2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga yangmempunyai wewenang untuk melakukan perhitungan kerugiankeuangan negara adalah BPK, bukan BPKP,12.

MSi vs-KEPALA PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA

Kaltim Prima Coal Nomor21. a/HP/XIX/08/2010 tanggal 20 Agustus 2010;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum in litis Majelis Hakim akanmempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :Menimbang, bahwa Bab VIIIA : Badan Pemeriksa Keuangan UndangUndangDasar Negara RI Tahun 1945 berbunyi :e Bahwa Pasal 23 E :Ayat (1) :Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangannegara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebad danmandiri e Bahwa Pasal23G:Ayat (1) :Badan Pemeriksa Keuangan

Pemeriksa Keuangan;Menimbang, bahwa Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 1 Tahun2010 Tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPKRI berbunyi :e Bahwa Pasal 1:Ayat (1) Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas seorang Ketua merangkapAnggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 7 (tujuh) orangAnggotaAyat (2) Susunan Jabatan Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas:a.

Anggota VIIAyat (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan olehAnggota Badan Pemeriksa KeuanganHal 51 dari 70 hal.

Pemeriksa Keuangan RI)Hal 61 dari 70 hal.

Pemeriksa Keuangan;3.

.;KEPALA KANTOR PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;

Pembanding/Tergugat : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat I : SYAMSUL KAMAR
Terbanding/Penggugat II : DESY SESMITA WATI

Gani & Son- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ( BPKP )- Kepala Pemerintahan Kabupaten Kudus - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus (DPRD)

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Perwakilan Provinsi JawaTengahCq.Badan Pmeriksa Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) Pusatberkecdudukan di Jalan Raya Semarang Kendal KM 12Semarang50186.Selanjutnya disebut sebagai Jone n nena nnn n nnn n on 22a 22 == TERGUGAT ;2.