ALI RAMADHAN,Dkk (P) VS BUPATI KONAWE KEPULAUAN (T)

(PENGGUGAT) VS BUPATI KONAWE SELATAN (TERGUGAT)

ALI RAMADHAN,Dkk (P) VS BUPATI KONAWE KEPULAUAN (T)

keterangan saksisaksi, salinan resmi putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kendari, memori banding, kontra memori banding ini, dan dokumendokumen lain yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara a quo adalah berupaKeputusan Fiktif Negatif berupa Penolakan atas surat permintaan pengangkatansebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan SuratKeputusan Bupati

Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015, tanggal 26Februari 2015;Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telahmemutus perkara a quo menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Nomor 31/G/2017/PTUNKdi.

BUPATI KONAWE SELATAN., II. SITI NUDIATIN;

BUPATI KONAWE SELATAN, tempat kedudukandi Jalan Poros KendariAndoloo Nomor 1, KelurahanPotoro, Kecamatan Andoloo, Kabupaten KonaweSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh Lusman Bua, S.H., M.H.,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Advokat dan Pegawai Negeri Sipil Setda KabupatenKonawe, beralamat di Konawe Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/1319/2016, tanggal 19Agustus 2016:Termohon Peninjauan Kembali I;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 164 PK/TUN/2018ll. SIT!

BUPATI KONAWE SELATAN., II. SITI NUDIATIN;

BUPATI KONAWE SELATAN, tempat kedudukan di JalanPoros Kendari Andoolo Nomor 1, Kelurahan Potoro,Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. LUSMAN BUA, S.H., M.H., kKewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat/Lawyer/Pengacara dan KonsultanHukum, beralamat di Jalan Teratai bay pass Nomor 142 B,Kota Kendari;2. H. MATIUS TELING, S.H., kKewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan PNS (Jabatan Kepala bagian Hukum) SetdaKabupaten Konawe Selatan;3.

Objek Sengketa:Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 Tahun 2016Tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaDalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Khusus Terhadap PemilihanKepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila sebagaimana dalam LampiranSurat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 Tahun 2016Tanggal 30 Juni 2016 pada nomor urut 64 atas nama Siti Nudiatin;Il.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 Tahun2016 tanggal 30 Juni 2016, Tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalah suatupenetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, danfinal yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (9) UndangUndang Nomor 51Halaman

Putusan Nomor 375 K/TUN/2017lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 141/935 Tahun2016 tanggal 30062016 pada nomor urut 64 atas nama Siti Nudiatin;3.

sengketa a quo tidakmendasarkan informasi dan dokumen yang valid untuk mendukunglegalitas pengambilan keputusan khususnya tahap pemungutan suarayang telah Penggugat buktikan ada pemilih ganda yaitu pemilih telahmelakukan pemilihan selain di Desa Wuura juga memilin di DesaTeteasa, serta tidak ditanggapinya pengaduan Penggugat olehPengawas Kecamatan maupun Kabupaten berdasarkan Pasal 68Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016, maka Tergugattelah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang

RIDHA FADHILAH KAMARUDDIN, Dkk (P) VS BUPATI KONAWE KEPULAUAN (T)

yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar terjadi pebedaan pendapat antara HakimKetua Majelis dengan Hakim Anggota dan Il ;Menimbang, bahwa Hakim Anggota dan Hakim Anggota Il dalamperkara ini berpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara a quo adalah berupaKeputusan Fiktif Negatif berupa Penolakan atas surat permintaan pengangkatansebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Konawe Kepulauan berdasarkan SuratKeputusan Bupati

Konawe Kepulauan Nomor 810/127/2015, tanggal 26Februari 2015;Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telahmemutus perkara a quo menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Nomor 30/G/2017/PTUNKdi;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam memori bandingnya telahmengajukan keberatan yang pada intinya mengatakan bahwa faktanya hinggahalaman 7 dari 14 halaman.

BUPATI KONAWE SELATAN VS DRS. H. SARDJUN MOKKE, M.Pd

., Kasubbag Bantuan WHukum SetdaKabupaten Konawe Selatan, beralamat di KompleksPerkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros AndooloNo. 1 Kabupaten Konawe Selatan ;4. Nusmin Pagalu, SH., Kasubbag PerundangundanganBagian Hukum Setda Kabupaten Konawe, beralamat diKompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan PorosAndoolo No. 1 Kabupaten Konawe Selatan ;5.

Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 800/695 Tahun2013, tanggal 31 Desember 2013, tentang Pencabutan SuratKeputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 800/117 Tahun 2013,tanggal 26 Maret 2013, tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiuna.n. Drs. H. Sardjun Mokke, M.Pd. NIP. 19551009 198303 1 015,Pangkat Pembina Utama Madya, Gol. IV/d, Jabatan SekretarisDaerah Kabupaten Konawe Selatan ; dan ;b.

Surat Perintah Bupati Konawe Selatan Nomor 090/166, Tanggal 31Januari 2014, Tentang Pelaksana Tugas Sekretaris DaerahKabupaten Konawe Selatan ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :a. Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 800/695 Tahun2013, tanggal 31 Desember 2013, tentang Pencabutan SuratKeputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 800/117 Tahun 2013,tanggal 26 Maret 2013, tentang Perpanjangan Batas Usia PensiunHalaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 95 K/TUN/2015a.n. Drs. H.

Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 800/695 Tahun2013, tanggal 31 Desember 2013, tentang Pencabutan SuratKeputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 800/117 Tahun 2013,tanggal 26 Maret 2013, tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiuna.n. Drs. H. Sardjun Mokke, M.Pd. NIP. 19551009 198303 1 015,Pangkat Pembina Utama Madya, Gol.IV/d, Jabatan SekretarisDaerah Kabupaten Konawe Selatan;Selanjutnya disebut Objek Sengketa ;b).

Surat Perintah Bupati Konawe Selatan Nomor 090/166, tanggal 31Januari 2014, tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah KabupatenKonawe Selatan ;3. Mewajibkan Tergugat mencabut :a. Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 800/695 Tahun 2013,tanggal 31 Desember 2013, tentang Pencabutan Surat KeputusanHalaman 11 dari 27 halaman. Putusan Nomor 95 K/TUN/2015Bupati Konawe Selatan Nomor 800/117 Tahun 2013, tanggal 26 Maret2013, tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Drs. H.

Konawe Putra Propertindo (P) Vs BUPATI KONAWE (T)

Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun2014 tertanggal 30 Mei 2014 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Kawasan Industri Terpadu PT.

Konawe Putra Propertindo; Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 51/195/Tahun 2014 tertanggal 16September 2014, Perihal Pengumuman Permohonan Izin LingkunganKegiatan Penataan Kawasan Industri Di Kabupaten Konawe Bupati Konawe;Surat Bupati Konawe Nomor: 517/195/Tahun 2014 tertanggal 20 Oktober2014, Perihal: Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Penataan Kawasan Industri Di Kabupaten Konawe;Surat Bupati Konawe Nomor: 540/1098/Tahun 2014 tertanggal 01 Oktober2014 Perihal: Pengumuman Penerbitan

Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 51/195/Tahun 2014 tertanggal 16September 2014, Perihal Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan KegiatanPenataan Kawasan Industri Di Kabupaten Konawe Bupati Konawe;. Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Nomor: 600/337/2014 tertanggal 01 Oktober 2014, Perihal: Rekomendasi Izin Tata Ruang;.

Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30 Mei 2014:3.

Tata Ruang; 22 enen ene nne nono: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Bupati Konawe Nomor:540/1098/Tahun 2014 tertanggal 01 Oktober 2014, Perihal:Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan PenataanKawasan Industri Di Kabupaten Konawe;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Bupati Konawe Nomor:540/0169.04/HO/BPTSP.

Penggugat:
Suhaston Mahaa
Tergugat:
Bupati Konawe Kepulauan

BUPATI KONAWE UTARA, dkk

Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 04Tahun 2010 tentang Pembatalan SK No. 153/2008 danmemerintahkan Antam untuk melanjutkan kegiatan diTapunopaka berdasarkan SK Bupati Konawe No.161/2005 (SK No. 04/2010); (Bukti P11)3.7.2. Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 05Tahun 2010 tentang Pembatalan Perizinan lKuasaPertambangan yang Diterbitkan oleh Penjabat BupatiKonawe Utara dalam Wilayah Kuasa PertambanganAntam di Kabupaten Konawe Utara (SK No. 05/2010);(Bukti P12)3.7.3.

Angka 2 UU No. 28/1999 dan/atau Asasasas UmumPemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan AsasTertio Penyelenggaraan Negara;2: Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Konawe UtaraNomor 153 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang PembatalanKeputusan Bupati Konawe Utara No. 04/2010, No. 05/2010, dan No.06/2010 tanggal 11 Januari 2010;4.

Memerintahkan Tergugat/Bupati Konawe Utara untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Konawe Utara Nomor 153 Tahun 2011 tanggal 11Halaman 32 dari 42 halaman. Putusan Nomor. 05 K/TUN/2013Mei 2011 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara No.04/2010, No. 05/2010, dan No. 06/2010 tanggal 11 Januari 2010;5.

Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 153 tahun 2008 tentang RevisiBatas dan Luas Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW. 99STP057.a/Sultra)2. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 267 tahun 2007 tentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07STP 034) (PT.

Keputusan Penjabat Bupati konawe Utara No. 04 tahun 2010 tanggal 11januari 2010 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bupati Konawe UtaraNomor 153 Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008 Tentang Revisi Batas danLuas Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW 99STP05/7.a/Sultra);2. Keputusan Penjabat Bupati konawe Utara No. 05 tahun 2010 tanggal 11januari 2010 Tentang Pembatalan Perizinan Kuasa Pertambangan YangDiterbitkan Oleh Penjabat Bupati Konawe Utara Dalam Wilayah KuasaPertambangan PT.

(PENGGUGAT) VS BUPATI KONAWE SELATAN (TERGUGAT)

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah surat keputusan yangditetapkan oleh Bupati Konawe Selatan maka surat Keputusan Nomor :888/196/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantertanggal 29 April 2019 terhadap ADI DARMAWAN SILONDAE.

Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdi kepada Negara Indonesiaterhitung selama kurun waktu 12 tahun sejak tanggal 1 Januari 2007berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 1457.2 Tahun2007 saat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil pada InstansiPemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan sampai denganditetapkannya objek sengketa tertanggal 29 April 2019 ; .

Konawe Selatan berwenang untuk memberhentikantidak dengan hormat Penggugat.

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor888/1 96/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai NegenSipil karena melakukan tindak pidana kejah atan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 29 April 2019terhadap ADI DARMAWAN SILONDAE, S.S08 jp2 22 2 eneHal 26 dari 53 Hal. Putusan No. 30/G/2019/PTUN. KDIc.

Bukti T 4 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28Februari 2019, Perihal Petunjuk PelaksanaanPenjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap yangditujukan kepada Bupati Konawe Selatan ;5.

Penggugat:
Sutarmin, S.IP
Tergugat:
Bupati Konawe Selatan

H.IMRAN, M.Si selaku Bupati Konawe Selatan; 2.

H.IMRAN, M.Si selaku Bupati Konawe Selatan; 3. Bahwa pada tanggal 13 April 2010 Badan Kepegawaian Negaramenerbitkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atasnama: SUTARMIN; Tgl. Lahir: 05 Agustus 1984; TMT.Peg: 01012009; No.Kep: KH.IV0310/KERPEG/D59/2010 yangHalaman 7 dari 44 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUN.Kdiditandatangani oleh Dr.

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor888/194/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat PegawaiNegeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatantertanggal 29 April 2019 terhadap SUTARMIN, S.IP; .

Bukti P.3: Fotokopi sesuai dengan Aslinya, ljazah Sekolah MenengahAtas atas nama Sutarmin tertanggal 10 Juli 2004; 4.Bukti P 4 : Fotokopi dari legalisir, Keputusan Bupati Konawe SelatanNomor: 160 Tahun 2009, tentang Pengangkatan sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sutarmin tanggal O1Januari 2009; 2 22222222222 25.

Konawe SelatanNomor: 800/1994 Perihal Permintaan Data yang ditujukankepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHAM RI Prov.

MSi (Penggugat)- BUPATI KONAWE SELATAN (Tergugat)

PENJABAT BUPATI KONAWE UTARA, vs PT. DUTA INTI PERKASA MINERAL,

Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 04/2010tanggal 11 Januari 2010 tentang Pembatalan SuratKeputusan Bupati Konawe Utara No. 153 Tahun 2008tanggal 17 Maret 2008 tentang Revisi Batas dan Luas KuasaPertambangan Eksploitasi (KW 99 STP057.A/Sultra) ;2.

Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 04/2010tanggal 11 Januari 2010 tentang Pembatalan SuratKeputusan Bupati Konawe Utara No. 153 Tahun 2008tanggal 17 Maret 2008 tentang Revisi Batas dan LuasKuasa Pertambangan Eksploitasi (KW 99 STP057.A/Sultra) ;2.

Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No.04/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang PembatalanSurat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 153 Tahun2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Revisi Batas danLuas Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW 99STP057.A/Sultra) (untuk selanjutnya disebut SK No. 04/2010) ;b.

Konawe Utara Nomor153 Tahun 2008 Dan Surat Kuasa Bupati Konawe Utara Nomor267 Yang Dibatalkan Oleh Tergugat Dengan Keputusan ObjekSengketa Dalam Perkara ini Telah Digugat oleh PT.

RIDHA FADHILAH KAMARUDDIN, Dkk (P) VS BUPATI KONAWE KEPULAUAN (T)

Penggugat:
Suparman Sake
Tergugat:
BUPATI KONAWE UTARA

;keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/KonsultanHukum pada Kantor Hukum Nurleli Sihotang Law Office & Partners (NSL),yang beralamat kantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 26, KelurahanPunggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi SulawesiTenggara, domisili elektronik: edisulkipli@gmail.com: Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATMelawan:Nama Jabatan : BUPATI KONAWE UTARA;Tempat Kedudukan ~ : Jalan Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran BupatiKelurahan Wanggudu, Kecamatan

ENDI SAMRIN, S.H., L.L.M;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kesekretariatan Daerah Kabupaten Konawe Utara, beralamatkantor di Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara Kelurahan WangguduHalaman 1 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.

Objek Sengketa:Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, dan PejabatHalaman 2 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 63Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat KepalaDesa, Penjabat Kepala Desa, dan Pejabat Kepala Desa Antar Waktu DalamWilayah Kabupaten Konawe Utara. (Khusus Desa Ulusawa, KecamatanSawa atas nama Hayuddin) Tertanggal 21 Januari 2020; 3.

Pejabat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, danPejabat Kepala Desa Antar Waktu Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara, tanggal 30 Maret 2020 ;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ombudsman RI PerwakilanSulawesi Tenggara Nomor: 0019/SRT/ORIPW.28/IV/2019, PerihalPemberitahuan Untuk Menindaklanjuti Pengaduan/Keberatan yangditujukan kepada Bupati Konawe Utara, tanggal 9 April 2020 ; Halaman 24 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.

Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 800/695 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013, tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 800/117 Tahun 2013, tanggal 26 Maret 2013, Tentang........tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Drs. H. Sardjun Mokke, M.Pd NIP. 19551009 198303 1 015, Pangkat Pembina Utama Madya, Gol.

Surat Perintah Bupati Konawe Selatan Nomor : 090/166, Tanggal 31 Januari 2014, tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan ;---------------------------------------------------------------------------------- 3. Mewajibkan Tergugat mencabut :a.

Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 800/695 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013, tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 800/117 Tahun 2013, tanggal 26 Maret 2013, tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun a.n. Drs. H. Sardjun Mokke, M.Pd NIP. 19551009 198303 1 015, Pangkat Pembina Utama Madya, Gol. IV/d, Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan ;-------------------------b.

Surat Perintah Bupati Konawe Selatan Nomor : 090/166, Tanggal 31 Januari 2014, tentang Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan ;-----------------------------------------------------------------------------------4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi hak-hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabad sesuai jabatan semula selaku Sekretaris Daerah kabupaten Konawe Selatan ;------------------------------------------------------ 5.

(P) Vs BUPATI KONAWE SELATAN (T)

,MH ;2).M Amin Manguluang, SH;Keduanya Warga negara Indonesia, PekerjaanAdvokat, Berkantor pada Kantor Advokat Gazali &Rekan, Beralamat di Kompleks BTN Beringin Blok ANo.11 Kecamatan Baruga, Kota Kendari, bedasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; Melawan :BUPATI KONAWE SELATAN, Berkedudukan di Kompleks Perkantoran AndooloKabupaten Konawe Selatan ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. LUSMAN BUA, SH.

PUJIONO, SH.MH, Warga negara Indonesia,Pekerjaan PNS, Jabatan Kabag Hukum SetdaKabupaten Konawe Selatan, beralamat di KompleksPerkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan PorosAndoolo No. 1 Kabupaten Konawe Selatan ;3. DARMANTO, SH. Warga negara Indonesia,Pekerjaan PNS, Jabatan Kasubbag Bantuan HukumSetda Kabupaten Konawe Selatan, beralamat diKompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan JalanPoros Andoolo No. 1 Kabupaten Konawe Selatan ;4. NUSMIN PAGALU, SH.

Cipta Pilar Sejahtera berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 257 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Pilar Sejahtera (KW 08 OKP 033) tanggal 16 Juli 2014, kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;

Cipta Pilar Sejahtera berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 257 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Cipta Pilar Sejahtera (KW 08 OKP 033) tanggal 16 Juli 2014, kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2010, Nomor 13 tahun 2010 masing masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 ;--------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2010, Nomor 13 tahun 2010 masing masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 ;---------------------------------4.

Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang pemberian izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Aneka Tambang Tbk (KW. 10 APR 005) seluas 16.920 HA (IUP Operasi Produksi wilayah Mandiodo, Lasolo/B-Lalindu) ;-----------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 20.219.000,- (Dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ; ---------------------

ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk (P) Vs BUPATI KONAWE UTARA (T)

DALAM POKOK PERKARA :1Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 86Tahun 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Pembatalan dan PencabutanSurat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara Nomor 12 tahun 2010 ,Nomor 13 tahun 2010, masing masing tanggal 11 Januari 2010, Nomor63 tahun 2010 tanggal 8 Pebruari 2010, Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29maret 2010 dan Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 ;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Bupati KonaweUtara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Pebruari tahun 2012 tentangPembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati KonaweUtara Nomor 12 tahun 2010, Nomor 13 tahun 2010, masing masingtanggal 11 Januari 2010, Nomor 63 tahun 2010 tanggl 8 Pebruari 2010,Nomor 105 tahun 2010 tanggal 29 maret 2010 dan Nomor 158 tahun2010 tanggal 29 April 2010; 4 Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati Konawe UtaraNomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian IzinUsaha Pertambangan

serta menyatakan sah dan berlaku SuratKeputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 tahun 2010 tanggal 29 April 2010tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan ( IUP) Operasi Produksi PT.

Konawe Utara untukmencabut Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 04/2010;No.05/2010; dan No.06/2010, masing masing tertanggal 11 Januari 2011, makaseluruh perijinan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Penjabat BupatiKonawe Utara dalam wilayah Kuasa Pertambangan PT.

Aneka Tambang( Persero ) Tbk di Kabupaten Konawe Utara dinyatakan sah dan berlaku, yangsecara lengkap termuat dalam Memori Bandingnya pada halaman 11 sampaidengan halaman 15, dan pada gilirannya mohon agar Gugatan Penggugat ditolakseluruhnya dan menyatakan Sah dan berlaku Surat Keputusan Bupati KonaweUtara Nomor 86 tahun 2012 tanggal 16 Pebruari 2012 tentang Pembatalan danPencabutan Surat Keputusan Penjabat Bupati Konawe Utara No. 12 tahun 2010;Nomor 13 tahun 2010 masing masing tanggal 11 Januari

Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara ;

Indonusa Arta Mulya berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 611 Tahun 2014 tentang Revisi Batas dan Luas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Indonusa Arta Mulya (KW 08 JNP 007), Tanggal 08 Desember 2014, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara ;