Ditemukan 63852 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pemutusan hubungan kerja
Putus : 27-02-2008 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302K/PDT.SUS/2007 Tanggal 27 Februari 2008 — DIREKSI PT. MITRA KARTIKA SEJATI (PT. MIKASE), ; vs. DAHLIA ; IDRIS, ; Dkk.
54 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-01-2007 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395K/TUN/2001 Tanggal 31 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; PT. MERCUTAMA NUSA TEXTILE MILL
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 01-08-2008 — Upload : 08-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287K/PDT.SUS/2008 Tanggal 1 Agustus 2008 — KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULER ; vs. DESY NATHALIA ; EDDY FADILAH ; Dkk
46 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-08-2008 — Upload : 03-03-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 069K/PDT.SUS/2008 Tanggal 27 Agustus 2008 — RD. ARIA PANDEGA ; PT SAWAH BESAR FARMA (PT SBF)
56 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-03-2008 — Upload : 31-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530K/PHI/2007 Tanggal 19 Maret 2008 — PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL ; vs. DIDING ABDILAH
171 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 02-10-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG Tanggal 24 Nopember 2015 — TERRY A. FINA, S.PD. Lawan PT. SURYA KERBAU MAS PERKASA KUPANG
205 — 132
205 — 132
M E N G A D I L IDalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Perkara - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;- Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan mengenai PHK sebagaimana diatur dalam Undang-undang ketenagakerjaan ;- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 30 Juli 2015; - Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pesangon Penggugat sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
;Bahwa Dalam pertemuan tersebut, Tergugat menyampaikan bahwa managemenperusahaan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;Bahwa selanjutnya Tergugat menyodorkan surat perjanjian bersama mengenaipemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dan diminta agar Penggugatmenandatangani surat tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Penggugatlangsung diberikan surat pemutusan hubungan kerja, tanpa diberi pesangon sesuaiketentuan pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003;Halaman 2 dari 17 Putusan PHI Nomor 28/Pat. SusPHI/2015/PNKpg11. Bahwa karena merasa dirugikan oleh Tergugat, maka pada Kamis, 23 Jul 2015Penggugat mengadukan perihal Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat ke DisnakerKota Kupang;12.
T.3) ;Bahwa dalam perundingan Bipartit telah terjadi kesepakatan antara Penggugat danTergugat untuk mengakhiri Pemutusan Hubungan Kerja dan sepakat dituangkan dalamPerjanjian Bersama. Namun pada saat Tergugat memberikan Perjanjian Bersama kepadaHalaman 6 dari 17 Putusan PHI Nomor 28/Pat.
Kerja ( SK.
Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sah dan tidakbertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan UndangUndang No 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2015;3. Menyatakan sah SK PHK Nomor : 016/PT.SKMPAO/KPG/VII/2015, tanggal 30 Juli2015 ;4.
Putus : 27-05-2008 — Upload : 17-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85K/PDT.SUS/2008 Tanggal 27 Mei 2008 — KUSWITOMO AL. AYUNG ; vs. SITI NUR AMINAH ; WAHYUDI SYAHPUTRA
37 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-11-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171K/TUN/2002 Tanggal 28 Nopember 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P) ; vs. PT YOTEFA SARANA TIMBER
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-08-2007 — Upload : 29-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379K/TUN/2006 Tanggal 7 Agustus 2007 — PT. WIDYA SAPTA COLAS ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-06-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356K/TUN/2006 Tanggal 12 Juni 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P) ; vs. PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (PT.NNT)
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-06-2009 — Upload : 19-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415K/PHI/2007 Tanggal 4 Juni 2009 — PT. INDO SURYA KENCANA ; RUDIANTO SIHITE
35 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-11-2007 — Upload : 03-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 090K/PDT.SUS/2007 Tanggal 19 Nopember 2007 — PT. MUTIARA MERDEKA HOTEL ; SULAEMAN E. HUTANGADI
80 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 445/Pdt/2018/PT SMG Tanggal 8 Nopember 2018 — INDRATMOKO lawan IR. EDWARD BAHARUDIN dkk
113 — 57
113 — 57
Bahwa pada tanggal 20 April 2017, pihak Management Tergugat secaratibatiba membuat pengumuman yang isinya tentang karyawan diliburkandan Pemutusan Hubungan Kerja; (bukti P1);3. Bahwa merasa tidak puas dengan penyelesaian Pemutusan HubunganKerja yang dilakukan oleh Tergugat , Penggugat bersama Para Pekerjalainnya tanggal 28 Agustus 2017 mengadakan audiensi dengan BapakHalaman 1 dari 7.
Duniatex maka kedua belahpihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung sejaktanggal 12 April 2017;2. Bahwa terhadap pengakhiran hubungan kerja tersebut Pihak (Tergugat ) bersedia memberikan kompensasi sebesar 40 % x 1 kaliketentuan Undangundang No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4);10.Bahwa perlu diketahui, Tergugat menutup usahanya kemudian11mengalinkan semua asetnya kepada PT. Dunia Tex dan PT. Dunia Textidak mau menerima Para Pekerja PT.
Putus : 29-05-2008 — Upload : 08-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 29 Mei 2008 — PT ARTAMAS MULTI FINANCE ; vs. AGUNG FIRMANTO
70 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diberikan kepadaPenggugat adalah karena yang bersangkutan dalam melaksanakankan tugastelah menyimpang dari kebijakan Perusahan ;.
Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Resort Kota Mojokerto Nomor : B /356 / VIIl / 2006 / Reskrim tanggal 2 Agustus 2006, perihal PemberitahuanPenghentian Penyidikan atas laporan yang dibuat oleh Tergugat di KepolisianSektor Pacet dan menyatakan terhitung sejak tanggal 14 Juni 2006 telahdihentikan penyidikannya karena belum cukup bukti ;Bahwa Penggugat sejak diberikan surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) tidak menerima upah sama sekali.
Menurut UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3) ........... tindakan skorsing kepadapekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengantetap wajib membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterimapekerja/buruh. Maka oleh karena itu Tergugat harus membayar penuhseluruh upah pekerja selama dalam proses pemutusan hubungan kerja ini,mulai diterbitkannya Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap ;Hal. 2 dari 2 hal.
Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugatadalah sangat bertentangan dengan Peraturan Ketenagakerjaan RI, dimanaPenggugat tidak melakukan kesalahan akan tetapi diberikan Surat KeputusanPemutusan Hubungan Kerja (PHkK) ;Berdasarkan uraian Penggugat diatas maka dengan ini Penggungatberpendapat sebagai berikut :1.
Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat ;3.
Putus : 02-09-2008 — Upload : 21-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373K/PDT.SUS/2008 Tanggal 2 September 2008 — SUGIANTO ; vs. PT. UNIMOS,
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-04-2008 — Upload : 22-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48PK/PHI/2007 Tanggal 29 April 2008 — PT. BUANA ABADI ELEKTRIK ; vs. Sdr. SUYADI, dkk
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
kerja tidak dihindari,maka Pengusaha wajib memberikan uang pesangon tanpa proses sebesarpasal 165 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 ;Opsi KeduaPengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasanperusahaan mengalami kerugian terus menerus selama 2 (dua) tahun ataukeadaan memaksa (force majeur) dengan ketentuan Pekerja berhak atasuang pesangon sebesar 1 (satu) kali pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13Tahun 2003 dan selanjutnya
Suyadi dkk (25 orang) dengan PengusahaBuana Abadi Elekrik adalah perselisihnan hubungan kerja yang bersifatmassal tentang Pemutusan Hubungan Kerja ;Bahwa permasalahan Sdr. Suyudi dkk ketika Pekerja menuntut hakhakHal. 3 dari 9 hal. Put. No. 48 PK/PHI/2007yang sifatnya normative, akan tetapi kurang atau tidak ditanggapi olehPengusaha dan akhirnya mereka tidak boleh masuk kerja serta ditawariuang tali asih Rp.500.000, per orang ;Bahwa Pekerja Sdr.
Suyadi dkk bekerja diperusahaan Buana Abadi Elektriksetiap harinya bekerja mulai jam 08.00 sampai 16.00 ;Bahwa tempat Pekerja bekerja setiap harinya di perusahaan Buana AbadiEletrik di Jalan Kebraon II/230 Surabaya ;Bahwa para Pekerja bekerja atas perintah dari perusahaan Buana AbadiEletrik dan mendapat upah, maka terdapat hubungan kerja antara paraPekerja dengan Pengusaha karena telah memenuhi unsur adanyapekerjaan, adanya perintah, adanya upah ;Bahwa dengan adanya hubungan kerja antara Pekerja
kerja sepihak tanpa melalui proses sebagimanaketentuan pasal 151 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakandalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi tidak dapat dihindari, makamaksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha danSertikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabilaPekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Buruh,Serikat Buruh ;Bahwa pihak Pengusaha setelah melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap Pekerja tidak sesuai prosedur
ketentuan UU No. 13 Tahun 2003khsusunya pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;Bahwa sampai saat ini Pengusaha belum mengajukan izin/penetapanpemutusan hubungan kerja di Panitia Daerah/Panita Pusat ;Bahwa berdasarkan keterangan Pekerja dan Pengusaha serta pendapatPegawai Perantara tersebut diatas, maka Pegawai Perantara menganjurkan :1.
Putus : 10-05-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425K/TUN/2006 Tanggal 10 Mei 2007 — PT. ASTRA HONDA MOTOR ; vs. MOCH. HUSEIN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
18 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-03-2008 — Upload : 19-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 015K/PDT.SUS/2007 Tanggal 19 Maret 2008 — M. MAKSUM ; PO. AKAS ASRI PROBOLINGGO
42 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-05-2007 — Upload : 12-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16K/TUN/2006 Tanggal 22 Mei 2007 — HANS WIBOWO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. INAX INTERNATIONAL
18 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerja antara PT.
No. 16 K/TUN/2006Bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perouruhan DaerahPropinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta pada pokoknya memutus sebagaiberikut:Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT.
Menyatakan batal / atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat Nomor 145/2401/4898/IX/PHK/32005 tanggal 8 Maret 2005tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. INAX INTERNATIONAL danSaudara HANS WIBOWO;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat Nomor 145/2401/4898/IX/PHK/32005 tanggal 8Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 16 K/TUN/2006Maret 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT.
INAXINTERNATIONAL dengan Saudara HANS WIBOWO dan menerbitkan SuratKeputusan baru yang isinya : Menyatakan hubungan kerja antara PT.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang dikeluarkanoleh Tergugat Nomor 145/2401/4898/IX/PHK/32005 tanggal 8 Maret 2005tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. INAX INTERNATIONALdengan Pekerja Saudara HANS WIBOWO dan menerbitkan Surat Keputusanbaru. yang isinya menyatakan hubungan kerja antara PT.
Putus : 04-06-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 494K/TUN/2006 Tanggal 4 Juni 2008 — PT. NINDYA KARYA (Persero) ; Ir. SUFLI BAHAR ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PUSAT (P4P),
17 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap