Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa SUNARYA alias RIAN tersebut; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT.DKI, tanggal 5 April 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Jkt.Pst, tanggal 9 Desember

Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh dengan jenis penahanan kotasejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan 18 Oktober 2012 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh karena didakwa :Primair :Bahwa Terdakwa ADMAN, S.H., M.Si., dalam kapasitasnya sebagaiPengguna Anggaran Dinas Kependudukan Keluarga Sejahtera dan TenagaKerja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2008 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Pidie Nomor 08 Tahun 2008

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

., bersalah turut serta melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (8) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;2.

Menghukum supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh Nomor : 24/PID.SUS/2012/P.TIPIKORBNA.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor24/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yangHal. 21 dari 34 hal. Put.

Putusan Nomor 559 K/PID.SUS/2018Membaca Memori Kasasi tanggal 04 Juli 2017 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Donggala di Sabang sebagai Pemohon Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu pada tanggal 05 Juli 2017;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Donggala di Sabang pada

tanggal 19 Juni2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi padatanggal 22 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 05 Juli 2017.

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanyakesalahan penerapan hukum = atau penerapan hukum tidaksebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian yang dilakukanoleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Paludapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Palu telah salahmenerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara aquo;b.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu tersebut jelas keliru karena Pengadilan TindakPidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu tidak cermatmemverifikasi fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan /tidak mempertimbangkan seluruh faktafakta hukum yang benar yangHal. 7 dari 13 hal.

Putusan Nomor 559 K/PID.SUS/2018diperbaharui dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam DakwaanSubsidair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dandijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

No. 1416 K/Pid.Sus/2010mengakibatkan para calon guru kontrak dan calon CPNS merasadirugikan oleh perbuatan terdakwa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf (a) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa ISMIANA, S.

No. 1416 K/Pid.Sus/2010Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP .Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSelong tanggal 12 Januari 2010 sebagai berikut :1.

Menyatakan terdakwa ISMIANA, S.Sos terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalamDakwaan Alternatif Kedua.2.

Tetapi dalam Putusan ini Mahkamah Agung telahmembatalkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 1979 NO.78/1979 yang mana Pengadilan Tinggi tersebut telah memperbaikihukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Juli1978 No. 15/1977 dari 7,5 tahun penjara menjadi 2 tahun 6 bulan dalamperkara Tindak Pidana Korupsi.

Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebutJaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dimana menganggap bahwaPengadilan Tinggi Banjarmasin telah tidak memadai baik dilihat dari segiedukatif, preventif, korektif, maupun represif karena ancaman dalamtindak pidana korupsi adalah seumur hidup.

Kupang sejak tanggal22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014.4 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19Agustus 20145 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal18 September 2014.6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Tinggi sejak tanggal 11September 2014 sampai dengan 10

CDT.Jemada tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;2 Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang tersebut selebihnya;Hal. 51 dari 67 hal. Put.

adalah Kejahatan luarbiasa, dimana tindak pidana korupsi juga tidak mengalami penurunan dan kerugiannegara relatif besar maka pemidanaan haruslah juga mampu memberi efek jera bagipelakunya dan sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindakpidana korupsi;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang demikian tidak cukup dansepatutnya dibatalkan.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPldana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPldana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan NegeriIndramayu tanggal 29 November 2006 sebagai berikut :1.Membebaskan Terdakwa Ir.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanajo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;Menyatakan Terdakwa Ir.

No. 186 K/Pid.Sus/200731 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanajo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; dalam surat Dakwaan Subsidair ;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanajo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;2. Menyatakan Terdakwa Ir.

TRI BUDI PURWANTO, MT Bin HADI SUNARYO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primiar ; 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ; 3. Menyatakan Terdakwa Ir. TRI BUDI PURWANTO, MT Bin HADI SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair ; 4.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 10 November2015;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang sejak 11 November 2015 Sampai dengan 09 Januari2016.;Halaman 1 dari 373 Putusan Nomor 130/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg6. Perpanjangan Penahanan Pertama dari Ketua Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan 08 Februari2016;7.

Jakarta berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 06 Oktober 2015 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang Nomor 130/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Smg tanggal 12Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.SusTPK/2015.

pada Pengadilan Negeri SemarangProvinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang undang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XIV/2010 tanggal 1 Desember2010, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatukorporasi yang dapat

Pamularsih No. 20 Semarang Provinsi Jawa Tengah danKolam Retensi di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan KotaSemarang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang undangNomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/X1/2010tanggal 1 Desember 2010, menjadi kKewenangan Pengadilan Tindak

Nomor 31 Tahun 1999 akan Majelis Hakim pertimbangkansetelah unsur pokok dari Tindak Pidana Korupsi tersebut terpenuhi ;Ad. 1.

SOEKARNO PRANOTO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primiar ; 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ;3. Menyatakan Terdakwa MOCHTAR HIDAYAT Bin H. SOEKARNO PRANOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair ; 4.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 61/5/Pen.Pid,SusTPK/K/2016/PN.SmgHal 1 dari 223 Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/PN.Smgsejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Juni 2016 Nomor :60/06/Pen.Pid.SusTPK/K/2016/PN.Smg sejak tanggal 09 Juni2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;6.

Soekarno Pranoto tidakterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korusi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primairtersebut di atas,2.

Soekarno Pranototersebut terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 3UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 64 ayat (1) dalam surat dakwaan Subsidair tersebut diatas.3.

;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa membayar UangPengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindakpidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yangdilakukannya tersebut;Menimbang, bahwa dakwaan mencantumkan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SOEKARNOPRANOTO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primiar ;2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaanPrimair ;3. Menyatakan Terdakwa MOCHTAR HIDAYAT Bin H. SOEKARNOPRANOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi secara bersamasama dan berlanjutsebagaimana dakwaan subsidarr ;4.

UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) MKUHP ;ATAUKedua :Bahwa Terdakwa Ir.

No. 2488K/Pid.Sus/2010tanah perolehan tahun 2006 tidak berada dalam penguasaanPoliteknik Negeri Ambon ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP joPasal 65 ayat (1) KUHP ;DANKEDUA :KesatuBahwa Terdakwa Ir.

jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) MKUHP ;ATAUKedua :Bahwa Terdakwa Ir.

jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP joPasal 65 ayat (1) KUHP ;DANKETIGA :KesatuHal. 25 dari 53 hal.

jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) MKUHP ;ATAUKedua:Bahwa Terdakwa Ir.

RIVAIN SOLA DA LOPEZ, ST, telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A.

28 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penutut Umum ;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 11 Pebruari2009, Nomor : 91/Pid.B/2008/PN.MMR yang dimintakan banding tersebut,sekedar mengenai pidana uang pengganti dan status penahanan Terdakwa,sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ALOYSIUS RIVAIN SOLA DA LOPEZ, ST telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Korupsi

. > RW.007, DesaModosinal, Kecamatan Rote Ndao;Agama : Kristen;Pekerjaan : Kepala Desa Modosinal, KecamatanRote Barat Laut, Kabupaten RoteNdao;Terdakwa berada dalam tahanan :1Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan 3Nopember 2013;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2013sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri I sejak tanggal 14 Desember 2013 sampaidengan tanggal 12 Januari 2014;Perpanjangan

Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri II sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengantanggal 11 Februari 2014;Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengantanggal 24 Februari 2014;Hal. 1 dari 76 hal.

No. 1886 K/Pid.Sus/20141011121314Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negerisejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret2014;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengantanggal 14 Mei 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi I sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengantanggal 13 Juni 2014;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggisejak

tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan tanggal3 September 2014;Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b KetuaMuda Pidana No. 2569/2014/S.987.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 3Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50(ima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2014;Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b KetuaMuda Pidana No.

berdasarkan ketentuan UndangUndang RINomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telahmelakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa mulamula Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Modosinalberdasarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 12/KEP/HK/2009, tanggal

Menyatakan Terdakwa ACHMAD ZAENAL ABIDIN bersalah melakukantindak pidana "Korupsi" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalamPasal 3 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD ZAENAL ABIDIN dengan :a. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;b. Membayar denda sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;3.

Menyatakan Terdakwa ACHMAD ZAENAL ABIDIN tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi ;2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;3. Memulinkan hakhak dan kedudukan serta martabatnya di muka hukum ;4.

sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor.20 Tahun 2001 tentang perubahan UndangUndangNomor.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akantetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya justru menerapkanHal. 6 dari 9 hal.

No.2590 K/Pid.Sus/2010ketentuan undang undang diluar yang didakwakan Jaksa/Penuntut UmumYakni : Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor.30 Tahun 1999 joUndangUndang Nomor. 20 Tahun 2001, padahal UndangUndang Nomor :30 Tahun 1999 bukanlah ketentuan perundang undangan yang berkaitandengan masalah Tidak Pidana Korupsi melainkan terkait dengan UndangUndang tentang ARBRITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIANSENGKETA yang sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah TindakPidana Korupsi" ;Sehingga dengan demikian

pembahasan dan pertimbangan hukum MajelisHakim dalam mempertimbangkan unsur unsur dakwaan Subsider JaksaPenuntut Umum haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh karena yangmenjadi dasar pertimbangan Hukum dalam putusan tersebut bukanlahundang undang Tindak Pidana Korupsi melainkan Undang Undang Arbitrasedan Alternatif Penyeselasaian sengketa yang tidak ada kaitannya denganmasalah Tindak pidana Korupsi ;Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriProbolinggo yang memeriksa

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WALDI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.4.

TpgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratindakpidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan TingkatPertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama Lengkap : MUHAMMAD WALDI.Tempat lahir : Pangkalan Brandan Sumatera Utara.Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 16 April 1979.Jenis Kelamin : Laki Laki ;Kebangsaan : Indonesia :Tempat tinggal

Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang,sejak tanggal 15 April 2016 s/d 14 Mei 2016;6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 15 Mei 2016 s/d 13Juli 2016;Halaman I dari 207 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2016./PN Tpg7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding, sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d 12 Agustus 2016;8.

Penetapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjungpinang, No. 8/Pid.SusTPK/2016/ PN.Tpg, tanggal 15April 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;4.

Wiyono yang dimaksud dengan merugikankeuangan negara, adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangannegara atau berkurangnya keuangan negara ( UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal. 32 ) ;Bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) kata dapat, sebelumfrasa merugikan merugikan perekonomian atau keuangan negara,menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, yaituadanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsurperbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan

Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Halaman 192 dari 207 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2016.

HASAN DJALILsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana2d*Korupsi sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam Pasal3 jo Pasal 18 UU No:. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo : 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SALMAN,S.P. bin H.

pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 13/PID.SUS/2013/PT.JBItanggal 8 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menerima permohonan banding: Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;2 Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 April 2013 Nomor 41/Pid.B/TPK/2012/PN.

yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa30masingmasing pada tanggal 16 Juli 2013 dan kemudian Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa mengajukan permohonan kasasi masingmasing pada tanggal 24 Juli 2013dan 18 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJambi masingmasing

, denganmengunakan fakta hukum persidangan dan tanpamempertimbangkan seluruhkeberatankeberatan dalammemori Banding.Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jambi Nomor 13/PID.SUS/2013/PT.JBI tanggal 08 Juli 2013 pada pertimbanganhukum halaman 3742 oleh majelis hakim seolaholah telah mempertimbangkankeberatankeberatan dan saya selaku Terdakwa dalam memori banding.Padahal kalau diteliti

secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Iambi tersebut sama sekali tidak memberisesuatu pertimbangan hukum apapun terhadap keberatankeberatan saya selakuTerdakwa dalam memori banding, Kalaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutipulang dad keberatankeberatan saya selaku Terdakwa tanpa memberi pertimbanganapapun.Bahwa dalam kesempatan ini saya Terdakwa akan mengajukan