perundangundanganyang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturanperundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertaikeadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa".Bahwa selain Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannyaserta bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum, harus puladipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara tidak langsungtelah membantu jaringan pencurian kendaraan bermotor serta dampak yangditimbulkannya sangat merugikan

kepentingan umum dan mempunyaipengaruh langsung atas rusaknya kepercayaan masyarakat terhadapinstitusi Kepolisian selaku penegak hukum yang seharusnya melindungikepentingan masyarakat.Sehubungan dengan halhal yang Pemohon Kasasi kemukakan di atassesuai putusan Mahkamah Agung Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 3September 1984 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/PengadilanTinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurangcukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan

Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain ;f. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannnya ;g. Menyalahgunakan wewenang ;Hal. 3 dari 18 hal. Put.

Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakatdan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;f. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannnya;g.

Bahwa atas dasar Keputusan Tergugat a quo kemudian ditindak lanjutidengan pembentukan panitia Amaliah ramadhan Masjid Agung LuwuPalopo Tahun 1437 H/2016 M, tanggal 23 Mei 2016 oleh pengurusterpilin sementara di sisi lain Penggugat juga telah membentukkepanitiaan ramadan sehingga terjadi dualisme kepengurusan masjiddan kepanitiaan amaliah ramadan, hal mana dapat menimbulkanketidakharmonisan, tidak saling menghormati dan tidak saling percayaantar jamaah masjid yang dapat merugikan kepentingan umum

Selain itu bertentangan pula dengan UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 76 ayat (1) huruf b,yang menyatakan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarangmembuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkankelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/ataugolongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan;.

ayat 1 dan 2 bahwa apabilabuku kapal perikanan hilang dapat mengajukan permohonan kepada direkturjendral dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian, dimanapemohon telah mengajukan surat keterangan kehilangan dari kepolisianberdasarkan bukti P.3 ;Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan segala bukti maupunketerangan saksisaksi yang diajukan oleh pemohon dan menurut HakimPengadilan Probolinggo menganggap bahwa apa yang diajukan oleh Pemohontidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan

kepentingan umum olehkarena itu Hakim Probolinggo mengabulkan permohonan dari Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaHakim memerintahkan kepada kantor Kementerian Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia untuk menerbitkan salinan atau pengganti terhadap buku kapalyang hilang sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalahuntuk kepentingan Pemohon dan juga permohonannya

dokumen dokumen kependudukan yang dimiliki anak Pemohon dan didalam dokumenkependudukan lainnya yang kelak akan dimiliki anak Pemohon;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksisaksidihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan terungkapfakta fakta hukum bahwa Pemohon' sudah dapat membuktikanpermohonannya sesuai dengan bukti surat dan keterangan saksi yang telahdiajukannya, begitupula menurut hemat Hakim bahwa permohonan Pemohontersebut tidak melawan hukum dan tidak merugikan

kepentingan umum denganmengubah nama anak Pemohon yang semula bernama FHAREL LHUGGERBARRA BINTARA menjadi DANISH MUAMMAR , sehingga menurut hematHakim bahwa alasan Pemohon didalam permohonannya yang memintaPenetapan Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut telahsesuai pula dengan tujuan dari UU No, 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan diatas;Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/PN SngMenimbang, bahwa telah nyata maksud Pemohon didalampermohononannya tersebut maka

asli sebagaimana pengangkatan anak yang dilakukan olehPara Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama FITRIYANI tersebutmenurut Pengadilan pada hakekatnya adalah sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telahmembaca surat permohonan, telah membuktikan dalildalil permohonannya dan mendengarketerangan para saksi tercermin adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon yangkepentingan mana menurut hemat Pengadilan tidak bertentangan dengan UndangUndangdan merugikan

kepentingan umum ;Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan hukumsehingga patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat permohonan maka sudah sepantasnyaPara Pemohon dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon menurutsifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi maka akan dilampirkan dalam berkasperkara ini ;Mengingat, akan ketentuan hukum yang berlaku dan UndangUndang yangbersangkutan

asli sebagaimana pengangkatan anak yang dilakukan olehPara Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama FITRIYANI tersebutmenurut Pengadilan pada hakekatnya adalah sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, telahmembaca surat permohonan, telah membuktikan dalildalil permohonannya dan mendengarketerangan para saksi tercermin adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon yangkepentingan mana menurut hemat Pengadilan tidak bertentangan dengan UndangUndangdan merugikan

kepentingan umum ;Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan hukumsehingga patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat permohonan maka sudah sepantasnyaPara Pemohon dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon menurutsifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi maka akan dilampirkan dalam berkasperkara ini ;Mengingat, akan ketentuan hukum yang berlaku dan UndangUndang yangbersangkutan

Pasal 7 : Untuk tidak merugikan kepentingan umum makapemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidakdiperkenankan ; c.

Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain;f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. Menyalahgunakan wewenang; danh.

kepentingan umum, meresahkansekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikanvarga atau golongan masyarakat lain;Halaman 16 dari 148 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2014/PN.

kepentingan umum, meresahkansekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikanvarga atau golongan masyarakat lain;Halaman 23 dari 148 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2014/PN.

Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden,dan pemilihan kepala daerah;Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompokmasyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain;Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g.

kepentingan umum, meresahkansekelompok masyarakat, danmendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain;Halaman 39 dari 148 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2014/PN.

Padahalbangunan direksi keet tersebut tidak mengganggu, tidakmenghalangi dan tidak merugikan kepentingan umum dan tidakberada di jalur umum.; Maka Penggugat mohon dengan sangat agar Bapak Ketua atauMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayaberkenan untuk menerbitkan Penetapan tentang penundaanpelaksanaan (schorsing) terhadap kedua Keputusan yangmenjadi objek sengketa dalam perkara ini sampai denganputusan ini memperoleh kekuatan hukumtetap; 19.

Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat danmendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan /atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannnya;.

Keterangan Kepemilikan Tanahtersebut kepada kami (Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi) secararesmi atas nama Pemerintah yaitu Kepala Kampung Guntung Payung yangdibuatkan surat kepemilikan tersebut diatas (No. 158/AGR/KGP/XI/81tertanggal 15 Nopember 1981 bukti diberi tanda T.IV.1).Bahwa pemberian Hak dari Kepala Kampung Guntung Payung tersebutdisetujui olen Camat Landasan Ulin tanggal 19 Nopember 1981 surat nomor186/V29/11/1981 surat pemberian hak membuka tanah tersebut tidakbertentangan dan tidak merugikan

kepentingan umum dan Negara sesuaidengan Pasal 4 , 16 (1.)

saat pemeriksaan lapanganHalaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 81/PDT/2016/PT.BJM11.12.13.Tergugat.IV tidak hadir didalam (PS) tersebut begitu juga dari PihakKelurahan tidak menggunakan haknya dalam perkara Aquo jadi faktanyabahwa Pembanding telah memutar balikan fakta hukum;Bahwa pemberian hak dari Kepala Kampung Guntung Payung tersebutdisetujui oleh Camat Landasan Ulin tanggal 19 Nopember 1981 surat nomor186/V29/11/1981 surat pemberian hak membuka tanah tersebut tidakbertentangan dan tidak merugikan

kepentingan umum dan Negara sesuaidengan Pasal 4,16 (1) F, Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria adalah betul kalau Prosespembuatannya sesuai dengan Prosedur Hukum faktanya bahwa Pejabat diTingkat RT.

DesaPasal 26 ayat (4)Huruf (b) : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;Huruf (c) : Memelinhara ketentraman dan ketertiban masyarakat;Huruf (qd) : Menaati dan menegakkan~ seluruh peraturanperundangundangan;Huruf (f) : Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yangakuntabel, transparan, professional, efektif, bersih,serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;Huruf (h) : Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desayang baik;Huruf (i) : Mengelola keuangan dan Aset Desa.Pasal 29Huruf (a) : Merugikan

kepentingan umum ;Huruf (c) : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya;b.

Desa Pasal 26 ayat (4)Huruf (b) : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;Huruf (c) : Memelinhara ketentraman dan ketertiban masyarakat;Huruf (qd) : Menaati dan menegakkan~ seluruh peraturanperundangundangan;Huruf (f) : Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yangakuntabel, transparan, professional, efektif, bersih,serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;Huruf (h) : Menyelenggarakan administrasi pemerintahandesayang baik;Huruf (i) : Mengelola keuangan dan Aset Desa.Pasal 29Huruf (a) : Merugikan

DesaPasal 26 ayat (4)Huruf (b) : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;Huruf (c) : Memelinhara ketentraman dan ketertiban masyarakat;Huruf (qd) : Menaati dan menegakkan~ seluruh peraturanperundangundangan;Huruf (f) : Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yangakuntabel, transparan, professional, efektif, bersih,serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;Huruf (h) : Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desayang baik;Huruf (i) : Mengelola keuangan dan Aset Desa.Pasal 29Huruf (a) : Merugikan

kepentingan umum ;Huruf (c) : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya;b.

Desa Pasal 26 ayat (4)Huruf (b) : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;Huruf (c) : Memelinhara ketentraman dan ketertiban masyarakat;Huruf (qd) : Menaati dan menegakkan~ seluruh peraturanperundangundangan;Huruf (f) : Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yangakuntabel, transparan, professional, efektif, bersih,serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;Huruf (h) : Menyelenggarakan administrasi pemerintahandesayang baik;Huruf (i) : Mengelola keuangan dan Aset Desa.Pasal 29Huruf (a) : Merugikan

HADZIQATHAILLAH FADHLAN H menjadi MUHAMMAD HADZIQ ATHAILLAH HAKIMdan bila dihubungkan demi keseragaman identitas didalam dokumendokumenkependudukan yang dimiliki Pemohon dan didalam dokumen kependudukanyang kelak akan dimiliki anak Pemohon)Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN SngMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dihubungkandengan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan terungkap fakta hukumyang tidak melawan hukum dan tidak merugikan kepentingan umum denganmengubah

., yang telahmenyalah gunakan kekuasaannya/kewenangannya dengan cara memungutuang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per sertifikat dengan jumlahkeselurunan sebesar Rop125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah),bertentangan dengan Pasal 16 huruf e Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyebutkan bahwaKepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkansekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golonganmasyarakat lain selain

satu juta rupiah) per sertifikat dengan jumlah keseluruhan sebesarRp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari 125 pesertaProna, yang seharusnya dipergunakan untuk membayar pengurusansertifikat namun oleh Terdakwa diterima sebagai hadiah atau janji padahalTerdakwa mengetahui bahwa uang yang diterima ada hubungan denganjabatannya dan bertentangan dengan Pasal 16 huruf e PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa yangmenyebutkan bahwa Kepala Desa dilarang merugikan

kepentingan umum,meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga ataugolongan masyarakat lain, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 16huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005tentang Desa yang menyebutkan bahwa Kepala Desa dilarangHal. 7 dari 19 hal.

terungkap di persidangan Terdakwamelakukan perbuatan membeli BBM SPBU Nomor 6470 L 06 dengan hargamurah secara berulang kali, kKemudian mengangkut BBM jenis solar bersubsiditersebut ke suatu tempat penampungan untuk tujuan Terdakwa jual kembalikepada konsumen dengan harga pasaran;Perbuatan Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan hargamurah, kemudian diangkut dan ditampung selanjutnya untuk dijual ataudiniagakan dengan harga pasaran, dilakukan tanpa ijin tersebut, merupakanperbuatan yang merugikan

kepentingan umum/masyarakat guna untukkepentingan pribadi.

dasarnyamenyatakan keinginannya untuk mendapatkan penetapan Pengadilanmengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula RIFAT ALMALIKFAHLEVI menjadi RIFAT ALFARIZI HADIWIJAYA, demi keseragaman identitasdidalam dokumendokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon dan didalamdokumen kependudukan yang kelak akan dimiliki anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dihubungkandengan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan terungkap fakta hukumyang tidak melawan hukum dan tidak merugikan

kepentingan umum denganmengubah nama anak Pemohon tersebut, sehingga menurut hemat Hakimbahwa alasan Pemohon didalam permohonannya yang meminta PenetapanPengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut telah sesuai puladengan tujuan dari UU No, 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan diatas;Menimbang, bahwa telah nyata maksud Pemohon didalampermohononannya mengubah nama anak nya tersebut adalah demi adanyakesamaan identitas yang dimiliki Pemohon dan anak Pemohon sebagaiPenduduk Indonesia

ditindaklanjuti Surat GubernurJawa Barat Nomor 501/103/Adm.merk tanggal 10 Januari 2011 perihal PaguRaskin Kabupaten/Kota Sejabar tahun 2011 ditindak lanjuti dengan suratBupati Garut Nomor 511.1/128/ad.perk. tanggal 18 Januari 2011 perihalpenetapan pagu dan pelaksanaan program raskin tahun 2011.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara PencalonanPemilinan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa BAB VImengenai Larangan Bagi Kepala Desa Pasal 38 antara lain menyatakanbahwa Kepala Desa :Merugikan

kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat danmendiskriminasikan warga / golongan masyarakat lain.Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasadari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukan.Menyalahgunakan wewenang.Bahwa perbuatan Terdakwa H.

ditindaklanjuti Surat GubernurJawa Barat Nomor 501/103/Adm.merk tanggal 10 Januari 2011 perihal paguraskin Kabupaten/Kota Sejabar tahun 2011 ditindak lanjuti dengan suratBupati Garut Nomor 511.1/128/ad.perk. tanggal 18 Januari 2011 perihalpenetapan pagu dan pelaksanaan program raskin tahun 2011.Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Tata Cara PencalonanPemilinan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa BAB VImengenai larangan bagi Kepala Desa Pasal 38 antara lain menyatakanbahwa Kepala Desa :Merugikan

kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat danmendiskriminasikan warga/golongan masyarakat lain.Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasadari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukan.Menyalahgunakan wewenang.Bahwa perbuatan Terdakwa H.

Keputusan penolakan permohonanperpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat ;30.Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal28 huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah dilarang : membuat Keputusan yang secara khususmemberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu,atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan, merugikan

kepentingan umum, meresahkan masyarakat, ataumendiskriminasikan warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain.31.Bahwa atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : 545/K.00 1.0/2008tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT.

mengeluarkan Keputusan menerima atau menolak permohonanperpanjangan dari Penggugat.40.Bahwa disamping itu perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 2810huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yang menyebutkan Kepala Daerah dan Wakil Kepaladaerah dilarang : membuat Keputusan yang secara khusus memberikankeuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, ataukelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan, merugikan

kepentingan umum, meresahkan masyarakat, ataumendiskriminasikan warga Negara dan/atau golongan masyarakat lain.1141.Bahwa oleh karena itu cukup alasan Penggugat mengajukan gugatanterhadap Penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sebagaimanadiatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU R.I.