Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor 141.1/Kep.09Pem/2015, tanggal 23 Juli2015 Tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas MasaBhakti 20132019, atas nama Asep Sutrisno, S.T. ;b.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor 141.1/Kep.09Pem/2015, tanggal 23 Juli2015 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas MasaBhakti 20132019, atas nama Asep Sutrisno, S.T. ;b.

Tata UsahaNegara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formalGe Pal ONGIMG, =~==2mann nnn cence nner nnnrmnnmnrnnnnnmannaasMenimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 108/G/2015/PTUN.SBY tanggal 8 September2015 tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memoribanding tertanggal 5 Oktober 2015 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Nopember2015 yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding merasa keberatandengan Pemberhentian

Jabatan Perangkat Desa dan mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agarPRIEMISEN PUTUSANE ss2seese eee eeeseree recommen nee eeeeeeeeeeeaeaeeneaee1.

Memerintahkan Bupati Kabupaten Banyuasin (Tergugat) untuk mencabutSurat Keputusannya Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tanggal 6 April 2015.Tentang pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah Dalam LingkunganPemerintah Kabupaten Banyuasin, pegawai Negeri Sipil no Urut 49 atasnama Hj. Milmilah, S.Pd.

Putusan Nomor 187 K/TUN/2016Bahwa bila pemberhentian jabatan seseorang dilakukan melalui prosesperingatan atau teguran, maka kesempatan atau peluang upaya Administratifterhadap penyelesaian objek sengketa dapat diupayakan atau dijalankansebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 48 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986.Berdasarkan alasan yuridis yang kami kemukakan tersebut diatas, makapasal 48 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tidaklahdapat diterapkan dalam perkara ini.

(Alm), teroukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemberian KeteranganPalsu Pada Suatu Akta Otentik ; sebagaimana dalam Dakwaan Pertamamelanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENOR Bin JAKARIA (Alm)dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denganperintah supaya Terdakwa segera ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa :a. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Nanga Tayap Asli No. 04 Tahun2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Pemberhentian

Jabatan KepalaDusun Sembelangan An.

Menetapkan barang bukti berupa :2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Nanga Tayap Asli No. 04 Tahun2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Pemberhentian Jabatan KepalaDusun Sembelangan An. Denur, 3 (tiga) lembar Surat Usulan Asli perihal Pemberhentian Kepala DusunSembelangan An.

Bahwa pertimbangan Baperjakat No.821/07/BAPERJAKAT/XII/2010 tanggal 21 Desember2010, yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan oleh Tergugat untuk memberhentikanPenggugat dari jabatannya, tidak sesuai denganprosedur pemberhentian jabatan struktural ,sebagaimana yang terdapat dalam Bab IJ huruf D. No.4c. dari Lampiran I Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara No. 13.

Bahwa gugatan Penggugat pada huruf calasan gugatan angka 9 huruf a adalahbahwa pemberhentian jabatan Penggugattidaklah merugikan dikarenakan jabatanyang dipegang Penggugat bukanlahjabatan pada perusahaan swasta yangakan menimbulkan kerugian tetapijabatan tersebut adalah kepercayaan,sebagaimana diatur dalam penjelasanPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1979 tentang Pemberhentian Pegawai2711.Negeri Sipil, pada Pasal 9 huruf a,selagi atasan percaya pada yangbersangkutan kepercayaan tersebuttidak akan

memberhentikanjabatan strukturalPenggugat..; eee eeeBahwa, saksi RUSYDAN, SH., M.Hum., juga memberikanketerangan bahwa rapat Baperjakat cukup dilaksanakan1 (satu) kali dalam membahas masalah yang terkaitdenganPenggugat ; Bahwa, saksi RUSYDAN, SH., M.Hum., dalamketerangannya bahwa Penggugat belum pernah dikenaihukuman disiplin atas suatu pelanggaranBahwa, masih berdasarkan keterangan saksi RUSYDAN,SH., M.Hum., dan saksi SUDIRMAN, SH., M.Hum, bahwaseluruh anggota yang hadir dalam rapat Baperjakatmenyetujui usulan pemberhentian

jabatan strukturalPenggugat dan penandatanganan Notulen RapatBaperjakat tersebut oleh anggota dilakukan sekitar 2(dua) hari setelah rapat tersebut dilaksanakan.; Bahwa, sesuai dengan keterangan saksi SUDIRMAN, SH.

diberhentikan sebagaiPembantu Kepala Urusan Kesra dalam Wilayah Kecamatan Kedawung,Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen dan diangkat kembali dalam Jabatansebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) berdasarkanSurat Keputusan Nomor : 141/0342/2002, tertanggal 07012002 tentangPemberhentian Jabatan Perangkat Desa dan Pengangkatan Kembali dalamJabatan Pamong Desa Jenggrik, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen:Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 141/0342/2002, tertanggal07012002 tentang Pemberhentian

Jabatan Perangkat Desa danPengangkatan Kembali dalam Jabatan Pamong Desa Jenggrik, KecamatanKedawung, Kabupaten Sragen Penggugat mendapat tanah bengkok seluas0,8000 Ha; Bahwa kemudin pada tanggal 11 Juli 2005, Penggugat telah menerimaKutipan Keputusan Camat Kedawung Nomor : 141/13/42/2005, tertanggal11 Juli 2005 tentang Penambahan Bengkok Pamong Desa Jenggrik,Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen yang semula tanah bengkok sluas0,8000 Ha. menjadi seluas 1,0000 Ha : Bahwa Penggugat telah melaksanakan

Sukiman dari Jabatan Kepala Urusan Kesejahteraan RakyatDesa Jenggrik, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, yang menjadidasar bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan TataUsahaNegara Semarang ;Bahwa Surat Keputusan Nomor : 141/0342/2002, tertanggal 07012002tentang Pemberhentian Jabatan Perangkat Desa dan Pengangkatan Kembalidalam Jabatan Pamong Desa Jenggrik, Kecamatan Kedawung, KabupatenSragen didasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat II Sragen Nomor: 15Tahun 1981 Tentang Persyaratan

Nomor:141/04/01/111/1985 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Para Kader (TenagaHonorer) Desa, Serta Mengangkat Kembali Para Kader Desa Dalam JabatanPerangkat Desa Sebagai Pembantu Kepala Urusan (Kaur) Desa Dalam WilayahKecamatan Kedawung Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, tertanggal 1 Maret1985 (vide bukti P2=T13);2 Bahwa, kemudian Penggugat diberhentikan sebagai Pembantu Kaur Kesra dandiangkat dalam jabatan baru sebagai Kaur Kesra berdasarkan Keputusan CamatKedawung Nomor: 141/0342/2002 tentang Pemberhentian

Jabatan PerangkatDesa dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pamong Desa JenggrikKecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, tertanggal 7 Januari 2002 (vide buktiP3=T14);Hal. 37 dari 48 hal.

Sebagai orang yang menggantikanjabatan Penggugat/Terbanding ( BuktiMenimbang, bahwa pemberhentian jabatan Penggugat/Terbandingtersebut sesuai fakta hukum adalah sebagai bentuk hukuman disiplinterhadap Penggugat/Terbanding karena dianggap telah melakukanpelanggaran disiplin sebagaimana bukti T10, yaitu berupa rekomendasidari Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) KabupatenWajo untuk pemberhentian dari jabatan Struktural an Drs.

Propinsi/Kabupaten/Kota memberikanpertimbangan kepada Pejabat Pembina KepegawaianPusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahPropinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.Menimbang, bahwa fungsi dan tugas pokok Baperjakatsebagaimana dimaksud asal 14 Ayat (1) dan Ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tersebut adalah memberikanpertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalampengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

jabatan strukturalEselon II ke bawah ; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Surat UsulMutasi Guru, Kepsek & Pegawai yang dikirimkan oleh Kepala DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara (in casuTergugat Il) kepada Bupati Halmahera Utara (in casu Tergugat )dilanjutkan dengan hasil rapat yang dilakukan Badan PertimbanganJabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Halmahera Utarasebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Baperjakat KabupatenKabupaten Halmahera

Bukti T.l20 dan Bukti T.l20.a), dalam ketiga bukti surattersebut tidak ada alasan mapun dasar hukum pemberhentian jabatan struktural dan pemindahan terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 PeraturanPemerintah Nomor 100 Tahun 2000 pada pokoknya menyebutkanjabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipildalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara ;Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof. Dr.

yang berkaitan dengan persidangan Majelis Kode Etik dankeputusan Sanksi yang dikeluarkan Majelis Kode Etik terhadapPenggugat, maka dalil Tergugat tersebut adalah dalil yang tidakberdasar hukum, karena senyatanya tidak pernah dilakukanPersidangan maupun penjatuhan Sanksi oleh Majelis Kode Etik atasdugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode EtikPegawai Negeri Sipil, pemberhentian

jabatan struktural dengan dasarhukum Pasal 10 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000di atas dapat juga terjadi akibat Hukuman Disiplin sebagaimana di aturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil ; Menimbang, bahwa Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 pada pokoknya menyebutkan Pegawai NegeriSipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secaratertulis oleh atasan langsungnya, dan sebelum Pegawai Negeri Sipilyang

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDesa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Nomor : 141/21/V/2006, tanggal 1Mei 2006, tentang Pemberhentian Jabatan Sekretaris Desa KendalrejoKecamatan Petarukan ;4. Mewajibkan Tergugat agar merehabilitasi kKedudukan dan hakhakPenggugat selaku Sekretaris Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan sepertisemula ;5.

Bank Swadesi, Tbk) Nomor 0085/KPPERS/SK/ESC/X1/15 tentang Pemberhentian Jabatan Karyawan PT.Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARISEFFENDY tanggal 5 November 2015;10. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucer Debet General Ledger (GL)Kliring kredit ke RAK (rekening antar kantor);11. 35 (tiga puluh lima) lembar Voucer Debet Nasabah Kredit ke GLKliring atas nama nasabah KUNAL GOBIMDRAM NATHANI:12. 37 (tiga puluh tujuh lembar Rekap Voucer Penagihan RAK (RekeningAntar Kantor) terhadap Kkliring

Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah.2. Pemberhentian Jabatan Rangkap.3.

Bank Swadesi, Tbk) Nomor 0085/KPPERS/SK/ESC/XI/15 tentang Pemberhentian Jabatan Karyawan PT.Bank of India Indonesia atas nama Muhammad Yunan Haris Effendy,tanggal 5 Nopember 2015;10. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucer Debet General Ledger (GL) Kliringkredit Ke RAK (rekening antar kantor);11. 35 (tiga puluh lima) lembar Voucer Debet Nasabah kredit Ke GL Kliringatas nama nasabah Kunal Gobimdram Nathani;12. 37 (tiga puluh tujuh) lembar rekap Voucer Penagihan RAK (rekeningantar kantor terhadap kliring

BPD Desa Towale yang melakukan proses awal dan ditindak lanjutidengan pengajuan surat Nomor : 0010/0504/BPDTWL/X/2017tanggal 24 Oktober 2017 ditujukan kepada Tergugat (BupatiDonggala) perihal : Pengajuan Pemberhentian Jabatan KepalaDesa Towale;b. Pada tanggal 4 Desember 2017, Camat Banawa Tengah Sahrun, S.Sos. mengirim surat kepada Tergugat (Bupati Donggala) Nomor :141.374.39/SKRT/XII/2017 perihal : Usul PLT Kades Towale;c.

; Lisna, jabatan anggota BPD;Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 masyarakat Desa Towale jugamengirim surat ditujukan kepada Tergugat (Bupati Donggala) perihalMenurunkan Kepala Desa Towale, disertai dengan nama dan tandatangan masyarakat yang mengusulkan aspirasi untuk menurunkanKepala Desa Towale (Penggugat) ;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 Ketua BPD Desa Towalebernama Kauli Balju, mengirim surat kepada Bupati DonggalaNomor: 0010/0504/BPD/TWL/X/2017, tanggal 24 Oktober 2017,perihal : Pengajuan Pemberhentian

Jabatan Kepala Desa Towale,dilengkapi dengan Berita Acara Pengajuan Pemberhentian JabatanKepala Desa Towale;Bahwa surat pengajuan Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Towaletertanggal 24 Oktober 2017 tersebut ditindak lanjuti dengan disposisiKepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten DonggalaDra.

jabatan kepala desa Towale (vide bukti T2) sertaSurat Camat Banawa Tengah Yang Ditujukan Kepada Bupati Donggala Nomor:141.374.39/Skrt/XII/2017, Tanggal 4 Desember 2017 Perihal Usul Plt Kepala DesaTowale (bukti T6);Menimbang, bahwa Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa,menyebutkan:(1) kepala desa yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenaisanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;(2)

Jabatan Kepala DesaTowale (Bukti T2);Menimbang, bahwa Camat Banawa Tengah Sahrun, S.Sos Telah MengeluarkanSurat Yang Ditujukan Kepada Kepala Desa /Towale Nomor:862.01/256.29/Skrt/2017, Tanggal 15 November 2017, Perihal Teguran Peringatan I(bukti T3);Menimbang, bahwa Camat Banawa Tengah Sahrun, S.Sos Telah MengeluarkanSurat Yang Ditujukan Kepada Kepala Desa Towale Nomor:862.01/264.29/Skrt/2017, Tanggal 20 November 2017, Perihal Teguran Peringatan II(bukti T4);Menimbang, bahwa Camat Banawa Tengah

2015diatas yang berbunyi Sehubungan dengan butir kesatu di atas,penempatan selanjutnya diatur kemudian melalui Surat KeputusanDirektur Rumah Sakit Islam Samarinda .Bahwa menyangkut perselisihan Pengangkatan dan PemberhentianJabatan dalam suatu Institusi tidak diatur dan tunduk pada UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan, begitu puladalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur tentang Perselisihanmenyangkut Pengangkatan dan Pemberhentian

Jabatan seorang Pekerja,oleh karenanya maka Gugatan yang Penggugat ajukan bukan merupakanPerselisinan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56huruf a, b, c dan d, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial, oleh karenanya Gugatandemikian tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana dimaksuddalam Pasal 81 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan

DireksiRumah Sakit Islam Samarinda tertangga 4 Agustus 2015;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2yang menyatakan Pemberhentian Penggugat Dari Jabatannya SebagaiWakil Direktur Keuangan Dan Umum Rumah Sakit Islam SamarindaDengan Alasan Tidak Jelas , dalil Penggugat demikian adalah dalil yangtidak bernilai, justru Pemberhentian Penggugat dari Jabatannya olehTergugat sangat beralasan, jelas serta diketahui dan dialami sendiri olehPenggugat;Bahwa perlu Tergugat perjelas alasan Pemberhentian

Jabatan yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat maupun terhadap Direktur atasnama dr.

Jabatan seorang Pekerja,oleh karenanya maka Gugatan yang Penggugat ajukan bukan merupakanPerselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56huruf a, b, c dan d, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, oleh karenanya Gugatandemikian tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana dimaksuddalam Pasal 81 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan

Putusan Nomor 89/K/TUN/2015Bupati Halmahera Utara tidak memperhatikan pemberhentian jabatan kepalasekolah tanpa ada hukuman disiplin, hal ini menujukan bahwa BupatiHalmahera Utara tidak cermat dalam melakukan suatu keputusan, makatindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkanObjek Gugatan telah bertentangan dengan asas asas umum pemerintahanyang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2 b) Undang UndangNo. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentangPeradilan

Selain itu, para stafyang awalnya tunduk secara kedinasan kepada Penggugat, sekarangmenjadi tidak bersedia menjalankan tugas dari Penggugat, padahalhingga saat ini belum ada keputusan pemberhentian jabatan KaperBKKBN NTB Penggugat;Halaman 9 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUNJKT.11.12.13.14.Bahwa, setelah Penggugat ditetapbkan dan dilantik sebagai KepalaPerwakilan BKKBN Provinsi NTB, Penggugat masuk kerja sepertibiasanya;Bahwa, sebagaimana Penggugat telah sampaikan sebelumnya, bahwaPenggugat

PertahananNegara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara,Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search andRescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.Ayat (3): Prajurit menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembagapemerintahan nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasiyang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud.Ayat (4): Pengangkatan dan pemberhentian

jabatan bagi prajuritsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhanorganisasi departemen dan lembaga pemerintan non departemen yangbersangkutan.Ayat (5): Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerjasama denganpimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yangbersangkutan.10.

hukum BKKBN lah yangmengajukan kepada BKN ;bahwa, substansi itu berbeda tentu usulan tadi, usulan diangkat kembalimenjadi PNS untuk menjadi kuasa pengguna anggaran secara administratif ituHalaman 32 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 33/G/2021/PTUNJKT.tidak bisa diartikan dalam arti penyesuaian PNS, tetapi konteksnya adalahSupaya bagaimana proses pengangkatan tersebut, karena yang bisamenyeratakan pengangkatan itu bukan BKKBN, jadi pelaksanaan pasal 159adalah BKN ; bahwa, suatu keputusan tentang pemberhentian

jabatan seseorangdihubungkan dengan hak yang sebelumnya tidak diperoleh, itu ada asaspraduga yaitu Ssuatu keputusan harus dianggap benar sampai dibatalkan,dibatalkan dengan dua cara apakah dia menganut asas contrarius actuskemudian terjadi pada Kepala BKKBN kembali menerbitkan surat tanggal3 April mengutip SK ke Pengadilan dan tidak berlaku itu dibatalkan atau bisadimajukan ke Pengadilan, secara formil bila dimajukan ke Pengadilan ada 2katagori, batal demi hukum atau dibatalkan menurut undangundangadministratif

LGHR/LDP/VIII/19 tanggal 12 Agustus 2019 tentangPemberitahuan, yang diberi tanda bukti P2.TR2;Foto copy, Surat Keputusan Direktur Utama PT Lintech Duta Pratama Nomor :1.00102070/PU/DIR/SKEP/LDP/VI/11 Tentang Pemindahan, Pengangkatan danPemberhentian Jabatan dalam Lingkungan PT Lintech Duta Pratama, tanggal07 Juni 2011, yang diberi tanda bukti P3.TR3;Foto copy, Surat Keputusan Direktur Utama PT Lintech Duta PratamaNomor : 1.0016008/PU/DIR/SKEP/LDP/V/16 Tentang TentangPemindahan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Jabatan dalamLingkungan PT Lintech Duta Pratama, tanggal 16 Mei 2016, yang diberitanda bukti P4.TR4;Foto copy, Perjanjian Kerja Bersama PT Lintech Duta Pratama, yang diberitanda bukti P5.TR5;Foto copy, Rekening Koran Bank BNI Nomor : 0068145755 atas namaAhmad Fudholi Bulan April 2019, yang diberi tanda bukti P6.TR6;Foto copy, Slip Gaji Karyawan Atas Nama Ahmad Fudholi bulan April2019, yang diberi tanda bukti P6.TR6A;Foto copy, Rekening Koran Bank BNI Nomor : 0068145755 atas namaAhmad Fudholi Bulan

Lintech Duta Pratama No.1.00102070/PU/DIR/SKEP/LDP/VI/11 tentang pemindakan pengangkatandan pemberhentian jabatan dalam lingkungan PT. Lintech Duta Pratamatanggal 7 Juni 2011, diberi tanda bukti T12/PR12;Foto copy, surat keputusan Direktur PT. Lintech Duta Pratama No.1.0016008/PU/DIR/SKEP/LDP/V/16 tentang pemindakan pengangkatandan pemberhentian jabatan dalam lingkungan PT.

Pemberhentian angka 2tersebut, menurut Majelis Hakim pemberhentian jabatan Penggugatdikeluarkan tidak memenuhi tata cara/mekanisme yang telah diatur dalamsuatu peraturan......Bahwa rapat Baperjakat yang dilakukan oleh Kementerian Agama padatanggal 22 Mei 2012 telah sesuai dengan prosedur dan tatacara/mekanisme sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 bagian Il.Bahwa rapat Baperjakat yang dilakukan oleh Kementerian Agama telahdihadiri oleh unsur pimpinan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta ketika mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa tidak didasarkan pada landasan hukum yangjelas dan kuat, bahkan telah melanggar hukum, kepatutan, maupunkeadilan seperti yang diuraikan sebelumnya di atas;Bahwa tindakan yang mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa tanpadidahului pemberhentian jabatan lama Penggugat.

Agus Bambang Setiowidodo, M.Pd (fotokopidari fotokopi);Surat Undangan Nomor 1650/082.72, tanggal 30Desember 2016, hal Undangan Pengukuhan danPelantikan (fotokopi dari fotokopi);Surat Penggugat tertanggal 17 Januari 2017, perihalLaporan atas Pemberhentian Jabatan Pimpinan TinggiPratama yang ditujukan kepada Ketua Komisi AparaturSipil Negara (fotokopi dari fotokopi);Surat Keputusan Gubernur Provinsi DK!

jabatan tersebut ada di Presiden sesuaiPeraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Pasal 5;Bahwa boleh saja pejabat diberhentikan dengan alasan organisasi, tetapitetap harus dijelaskan, karena alasan kebutuhan organisasi yang selaluHalaman 62 dari 85 halaman.

melakukan laporan kepada Presiden; Bahwa bila suatu hukuman terlebih dahulu itu ada proses pemanggilan, laluterbit Surat Keputusan hukuman disiplin, kemudian muncul Surat Keputusanpemberhentian, jadi belum dipastikan ada/tidaknya hukuman sudah ada SuratKeputusan pemberhentian ini namanya sudah loncat duluan, jadi tataurutannya seperti itu untuk memberhentikan seorang ASN, namun apabila tidaada tata urutan seperti itu, baru dinamakan hukuman disiplin; Bahwa kewenangan Plh tetap ada untuk melakukan pemberhentian

jabatan,namun harus persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai PP 49 tahun 2008pasal 132;Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Tergugat telahmengajukan 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :Dr.

Bank Perkreditan Rakyat Cipta DanaPrima, terhadap alasan Termohon Kasasi yang menyatakan telah adaPemutusan Hubungan Kerja sepihak dari jabatannya selaku Direkturdengan menunjuk pada proses dan tata cara dan proses yang diatur dalamUndangUndang No.13 Tahun 2003, sedangkan tentang tata cara danproses pengakhiran dan/atau pemberhentian jabatan Direktur dari sebuahPerseroan Terbatas tidak dikenal di dalam UndangUndang No.13 Tahun2003;Bahwa terhadap eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat yang mendalilkanPenggugat