Ditemukan 2315931 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Agama Perceraian
Register : 02-10-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 589/Pdt.G/2017/PN Sgr
Tanggal 13 Maret 2018 — Penggugat: Ni Putu Taman Erna Sari Tergugat: Komang Agus Sumertayasa
21 — 15
  • Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu, dan sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 5108-KW-15122016-0008 pada tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian;3.
    kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah tidak lagi dapat di rukunkan kembali di karenakan orang tua Tergugatsangatsangat tidak memberikan ijin untuk bertemu lagi baik kepadaTergugat maupun bayi yang masih 9 bulan yang sangat membutuhkan asilbunya dan Penggugat sekarang sudah tinggal bersama orang tua diLombok,maka untuk itulah Penggugat berkeinginan untuk melakukanperceraian ,sehingga Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian
    Perceraian, c.
    Atas keputusanPengadilan, sehingga dalam perkara ini ternyata Penggugat di dalam suratgugatannya mendalilkan alasan putusnya perkawinan adalah sebagaimanaterdapat di dalam huruf (b) yaitu Karena Perceraian, dan untuk melaksanakanketentuan tersebut sudah diatur dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Untukmelakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidakakan dapat rukun kembali sebagai suami istri?
    sedangkan mengenai alasanalasan yang dijadikan dasar untuk Perceraian secara terperinci disebutkan didalam Penjelasannya yaitu terdapat dalam huruf (f) yang berbunyi Antarasuami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini diperkuat lagidengan adanya Peraturan pemerintah R.I.
    Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang dilangsungkan secara agama hindu, dan sesuai dengan kutipan aktakelahiran No. 5108KW151220160008 pada tanggal 15 Desember 2016yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian;Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 589/Pat.G/2017/PN Sgr.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 04-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 457/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 21
  • E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
    3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Desa Ularan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 Oktober 2013 adalah sah dan putus karena perceraian
    dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,00 ( sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;
    • Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugatdengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kePengadilan Negeri Singaraja ;Berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lamauntuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidangHalaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2019/PN Sgryang telah ditentukan, dan setelahn memeriksa dan mengadili perkara
    Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng padatanggal 05 Oktober 2013, dan perkawinan tersebut belum didaftarkan diKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng,dinyatakan sah dan putus karena perceraian;3.
    tersebut haruslah pula dilaporkan pada instansipencatatan sipil;Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 457/Pdt.G/2019/PN SgrMenimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 ayat (1) menyatakanbahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada InstansiPelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentangperceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa dari hal tersebut
    para pihaklah yang diwajibkan untukmelaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum poin 3, berdasarkan hukumpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilanmenurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebuttidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggildengan patut akan
    Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara inikepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperolehkekuatan hukum tetap ;5.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Agama Perceraian
Register : 29-03-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 127/Pdt.G/2016/PN.Sgr
Tanggal 18 Agustus 2016 — -PENGGUGAT -TERGUGAT
13 — 7
  • Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24Maret2004, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor 721/WNI/Swn/2011, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.
    Memerintahkan kepada Penggugat/Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.
    Penggugat telah berupaya untuk memberikan pengertian / nasehat terhadapTergugat namun tetap saja Tergugat tak pernah berubah bahkan semakin menjadijadi sikapnya tak mau mengalah dan bahkan Tergugat mau minta bercerai saja,oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi,maka Penggugat berunding bersama keluarga dan kemudian sepakat untukmengembalikan Tergugat kerumah orangtuanya secara baikbaik sekitarpertengahan tahun 2013 untuk bercerai secara kekeluargaan;Bahwa untuk sahnya perceraian
    Bahwa tuntutan Penggugat tidak diuraikan dalam dalilnya, hal ini dapat dilihatdari tuntutan Penggugat angka 2 yang menyebutkan : Menyatakan hukumbahwa perkawnan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secaraadat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 24 Maret 2004sesuai dengan Surat Keterangan Perkawnan dari Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 721/WNI/Sw7/2011, tertanggal 26Pebruari 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya dan tuntutan
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istr;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antarasuami dan istri terus
    menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu gugatan perceraian karenaHalaman19 dari26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2016/PN.
    Memerintahkan kepada Penggugat/Para Pihak untuk melaporkan perceraianantara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yangdiperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilantentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 10-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 484/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 12
  • Buleleng, pada tanggal 19 Februari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108 KW 18092014 - 0078 tertanggal 18 september 2014 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  • Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : I Putu Yoga susila Darma, Laki laki, lahir di Gianyar, tanggal 5 Oktober 2012, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan
    tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
  • Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar
    Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengantergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkankembali,Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untukmengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agarperkawinan penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secaraAgama Hindu di Desa Bengkala Kec. Kubutambahan, Kab.
    Buleleng, pada tanggal 19 Februari 2011, sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108 KW 18092014 0078tertanggal 18 september 2014 Putus Karena Perceraian dengan segalaakibat hukumnya ;C.
    Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untukmelaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan danCatatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 ( enampuluh ) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ;E.
    sejak saatpendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan, pasal 40dan pasal 41 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006, Jo UndangUndang No.24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakimmemerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepadainstansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusanPengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan CatatanSipil
    Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untukmelaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan danCatatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 ( enampuluh ) hari sejak putusan tersebut memiliki kKekuatan hukum tetap;6.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Agama Perceraian
Register : 31-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 250 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr
Tanggal 28 Juli 2016 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
17 — 8
  • Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; 5. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak-anak yang bernama : a. Anak pertama penggugat dan tergugat, laki laki, lahir pada tanggal 26 Maret 2007 ; danb. Anak kedua penggugat dan tergugat, laki laki lahir pada tanggal 22 Februari 2010 ;Adalah sah anak-anak dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;6.
    namunTergugat malah marahmarah kemudian malahan Tergugat pergimeninggalkan Penggugat dari tempat tinggal Penggugat sambilmembawa barang barang milik Tergugat kembali kerumah orang tuaTergugat di desa Kalibukbuk hingga sekarang;. 8.Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kemungkinanuntuk dirukunkan kembali, Maka menurut UU No.1 tahun 1974 danberdasarkan PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F Penggugat berhakuntuk mengajukan gugatan perceraian
    Pada Pengadilan NegeriSingaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telahdilaksanakan secara adat dan agama Hindu di KabupatenBulelengyang dipuput oleh Jro Mangku Gde Loster dan perkawinantersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dancatatan Sipil Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengankutipan Akta Perkawinan Nomer : 441/WNI/BLL/2009 sah putuskarena Perceraian ;9.
    saatini berada pada penguasaan Penggugat (ibunya) sudah tentu sangatmembutuhkan kasih sayang maupun pendidikan dari ibunya(penggugat), dan selama ini anak tersebut selalu meminta ingin dekatdan tidak mau ditinggal oleh Penggugat sebagai ibunya, makaPenggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agarPenggugat diberikan pengasuhannya terhadap anak tersebut dengantetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk tetap bisamenengok anak tersebut ;10.Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukanperceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akandapat hidup rukun sebagai suami istri ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istriterus
    Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat tersebut diatas, Putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya ;. Menyatakan sebagai hukum bahwa anakanak yang bernama :a. Anak pertama penggugat dan tergugat, laki laki, lahir padatanggal 26 Maret 2007 ; danb. Anak kedua penggugat dan tergugat, laki laki lahir padatanggal 22 Februari 2010 ;Adalah sah anakanak dalam perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat ;.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Agama Perceraian
Register : 31-08-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 385/Pdt.G/2015/PN.Sgr
Tanggal 3 Nopember 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
14 — 19
  • Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;3 Menyatakanhukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Agama Hindu tanggal 27 September 2006, Di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Tanggal 17 Oktober 2006, Akta Perkawinan No. 580/WNI/BLL/2006 , adalah sah dan putus karena perceraian
    Bahwa semenjak Penggugat Pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat, Penggugat tinggalsementara di: Kabupaten Buleleng;, bersama orang Tua Penggugat, sejak tanggal 24 Juni2011, sampai gugatan perceraian ini diajukan;7.
    Bahwa pada tanggal 1 Mei 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat suratpernyataan / surat kesepakatan untuk melakukan perceraian dalam berumah tangga;Berdasarkan atas halhal yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, maka bersama ini Penggugatmohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar segera memerintahkanmenyidangkan perkara ini untuk diperiksa, dan setelah perkara ini diperiksa supaya diputus yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1.
    Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugatmenurut tata cara Agama Hindu tanggal 27 September 2006, Di Kabupaten Buleleng, yangselanjutnya telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBuleleng Tanggal 17 Oktober 2006, Akta Perkawinan No. 580/WNI/BLL/2006 , adalah sahdankini putus karena perceraian;3.
    dengan alasan diantara mereka terusmenerus terjadi pertengkaran/percekcokan;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yaknituntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinanPengggat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidakada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) UndangUndang No.1 Tahun 1974tentang perkawinan, menentukan
    sebagai berikut :Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasanalasan yang ditentukandi dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itutidak dibenarkan;Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalamperkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcokan terus menerus,bahwa
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Agama Perceraian
Register : 29-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 132/Pdt.G/2016/PN Sgr
Tanggal 24 Mei 2016 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
13 — 8
  • Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu,di Kabupaten Buleleng, 14 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 415/WNI/Kbt/2011, tanggal 8 November 2011, putus karena perceraian;4. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1.
    Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;6.
    dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut AgamaHindu,di Kabupaten Buleleng, 14 Januari 2011, yang telah didaftarkan diKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuaidengan Akta Perkawinan Nomor: 415/WNI/Kbt/2011, tanggal 8 November2011, putus karena perceraian;Menyatakan hukum anakanak yang lahir dari perkawinan Penggugat danTergugat yang bernama: 1.
    putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya.
    Dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugatkarena perceraian, maka beralasan hukum petitum poin 2 untuk dikabulkandengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat danTergugat diputus karena perceraian, dan dari perkawinan Penggugat danTergugat telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak lakilaki, masingmasingbernama 1.
    Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yangtelah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut AgamaHindu,di Kabupaten Buleleng, 14 Januari 2011, yang telah didaftarkan diKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuaidengan Akta Perkawinan Nomor: 415/WNI/Kbt/2011, tanggal 8 November2011, putus karena perceraian;4. Menyatakan hukum anakanak yang lahir dari perkawinan Penggugat danTergugat yang bernama: 1.
    Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng diSingaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebutberkekuatan hukum tetap;6.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 09-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
    3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 84/CS/2013 tanggal 23 Januari 2013, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
    4. Menetapkan anak yang bernama JUNIVAN WILHADT LATULETTE, lahir di Ambon pada tanggal 12 Juni 2013 dalam
    asuhan dan pengawasan Penggugat;
  • Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan resmi kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanpa meterai untuk dicatat perceraiannya dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan akte perceraian kepada Penggugat;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah));
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Sgr
Tanggal 19 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 0
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 01-12-2022 — Putus : 22-02-2023 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 1234/Pdt.G/2022/PN Dps
Tanggal 22 Februari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 11
  • >M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
    3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2017, sebagaimana disebutkan dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 5171-KW-08102021-0007, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian
    Darmawan, Laki-Laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 31 Juli
    2016, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
  • Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian
    dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah ) ;

Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Agama Perceraian
Register : 07-01-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 11/Pdt.G/2015/Pn.Sgr
Tanggal 26 Mei 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
18 — 10
  • Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 02 Oktober 2003 di Denpasar, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1070/K/2005 tanggal 28 Agustus 2005, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3.
    . : 1070/K/2005, tertanggal dua puluh delapan Agustus tahun dua ribu lima adalah sah danHalaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.SGRputus karena perceraian dengan segala akibathukumnya; Berdasarkan atas dalildalil tersebut diatas, dengan segala hormat Penggugat mohon agar YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, berkenan memeriksa dan mengadili perkaraaquo, untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :1 Menerima dan mengabulkan gugatan
    Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telahdilangsungkan di Denpasar pada tanggal dua Oktober dua ribu tiga (02102003),sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia,dalam Kutipan Akta Perkawinan No. : 1070/K/2005, tertanggal dua puluh delapanAgustus tahun dua ribu lima adalah sah dan putus karena perceraian dengan segalaakibat hukumnya;3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar
    Selanjutnya Tergugat dalam petitumnya juga menghendaki diputusnya perkawinandengan Penggugat melalui perceraian ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya oleh Tergugat juga telah membenarkanterikatnya Penggugat dengan Tergugat dalam suatu lembaga perkawinan yang sah secaraagama Hindu pada tanggal 2 Oktober 2013 di Denpasar sesuai Akta Perkawinan Nomor 1070/K/2005 tertanggal 28 Agustus 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimanatertuang dalam angka 2 dalil gugatan Penggugat, jawaban tersebut
    , akan tetapi secara yuridis putusnya perkawinankarena perceraian tidak hanya sebatas kesepakatan para pihak saja melainkan haruslahmemenuhi alasanalasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuanPasal 19 huruf (f) PP RI Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahkehendak bercerai para pihak telah memenuhi' alasanalasan yang dapatdipertanggungjawabkan secara hukum yaitu sebagaimana didalilkan Penggugat telah terjadinyapercekcokkan
    Artinya, apabila dalam suatu keluarga(rumah tangga) terjadi percekcokan / pertengkaran secara terusmenerus maka kebahagiaansulit tercipta dalam keluarga (rumah tangga), atas dasar itulah perselisihan dan pertengkaranyang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga dicantumkan sebagai salah satu alasan dapat terjadinya perceraian (Pasal 19 huruf (f) PPRI No. 9 Tahun 1975) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa
Pengadilan PA CURUP Perdata Agama Perceraian
Register : 26-03-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 23-06-2014
Putusan PA CURUP Nomor 0181/Pdt.G/2014/PA Crp.
Tanggal 20 Mei 2014 — Pemohon Vs Termohon
33 — 28
  • Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian sebagai berikut:3.1. Mutah berupa uang = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)4.
    Syafri, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 April 2014, akan tetapitidak berhasil;Bahwa Pemohon telah melengkapi Surat Izin Perceraian dari pejabat yangdikeluarkan oleh Bupati Kepahiang Nomor 474.2198 Tahun 2014 tanggal 26 Februari2014,Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikanjawaban sebagai berikut:Dalam KonvensiBahwa posita angka 1 sampai dengan 3 benar;Bahwa
    sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam,perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PegawaiPencatat Nikah, maka berdasarkan bukti P dan pengakuan Termohon ternyata antaraPemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah, olehkarenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan (persona standiin judicio) dalam perkara ini;14Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melengkapisurat Izin dari Pejabat guna melakukan perceraian
    bahwa faktafakta tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohondan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak salingmempedulikan lagi sehingga tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinanyakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah18sebagaimana terdapat dalam AlQuran Surat ArRum ayat 21 jo Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas majelis hakim berkesimpulan perceraian
    Penggugat Rekonvensi adalahsebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara ini, dan terhadap permohonan tersebutkarena diajukan seiring dengan jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensisebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg., maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensidan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidakterpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-01-2023 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Dps
Tanggal 6 Maret 2023 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 5
  • dipersidangan tidak hadir;
  • Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
  • Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 19 April 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 14 Maret 2011, Nomor 687/2011 adalah sah dan putus karena perceraian
    Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan I Kadek Nanda Chandrakanta Putra, Laki-laki lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Maret 2014, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 19 Desember 2022, nomor 5103-LT-07122022-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, adalah kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat untuk mengasuh anak tersebut sampai dengan dewasa;
  • Memerintahkan kepada para pihak untuk malaporkan putusan perceraian
    ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
Pengadilan PN TABANAN Perdata
Register : 02-10-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 08-01-2024
Putusan PN TABANAN Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Tab
Tanggal 6 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
  • dengan verstek ;
  • Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 13 Oktober 2003 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Griya Wanasari dan terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3426/WNI/2007 tanggal 16 Nopember 2007, adalah sah dan putus karena perceraian
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Agama Perceraian
Register : 30-01-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 04-06-2018
Putusan PN SINGARAJA Nomor 84/Pdt.G/2018/PN.Sgr
Tanggal 13 Maret 2018 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
13 — 8
  • Akta Perkawinan No. 5108-KW-29082014-0040, tertanggal 29 Agustus 2014, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4. Memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat/didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;5.
    SgrNo. 5108KW290820140040, tertanggal 29 Agustus 2014 adalah diputuskarena perceraian;8.
    Akta Perkawinan No. 5108KW290820140040, tertanggal 29 Agustus 2014, sehingga dengan demikianperkawinan tersebut adalah Sah dan Putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya;3. Memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan salinan putusan inikepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untukdicatat/didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;4.
    Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 20Januari 2016;Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertandaP.1 sampai dengan P.4 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup,sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;ll. BUKTISAKSI ;1. SAKSI1 ;Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pat.G/2018/PN.
    Sgrmengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (ParaPihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusanpengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untukselanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil,maka dengan demikian petitum 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya makadengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan
    Sgrtertanggal 29 Agustus 2014, sehingga dengan demikian perkawinan tersebutadalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4. Memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan salinan putusan inikepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untukdicatat/didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;5.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 12-03-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Sgr
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 0
  • verstek;
  • Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat di Banjar Dinas Tegallantang, Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 05 Januari 1997 dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.621/WNI/Grk/2010 tertanggal 15 Desember 2010, adalah sah dan putus karena perceraian
    Kutipan Akta Kelahiran No : 2053/Disp/Grk/2010 tertanggal 15 Desember 2010, tetap berada dalam pengasuhan Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak-anak tersebut;
  • Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 29 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 0
    1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya denganverstek;
    3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat dan agama Hindu tanggal 22 Maret 2011, bertempat di Galungan, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 134/WNI/Swn/2012 tertanggal 6 Maret 2012, adalah sah dan putus karena perceraian
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 262/Pdt.G/2019/PN Smn
Tanggal 13 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 8
  • Bahwa pada tanggal tertanggal 10 Maret 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

    • DALAM REKONVENSI

Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 19-03-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 15
  • patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya;
  • Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya dengan Verstek;
  • Menyatakan Perkawinan antara Penggugat ANTONIUS LEKO dan Tergugat SOLIHATUN yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/K/KM/1995 tanggal 20September 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Putus karena perceraian
    /K/KM/1995 tanggal 20September 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil KabupatenLombok Barat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 71/Padt.G/2020/PN Mtr3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untukmengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetapkepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.4) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini.5) Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan
    pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialahikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalamPasal 38 huruf b UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian
    dapat terjadi apabila memenuhisalah satu alasan dalam pasal tersebut;Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diaturdalam Pemerintah Peraturan No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Perkawinan diantaranya ketentuan Pasal 19 f, yaitu terjadi perselisihanHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 71/Padt.G/2020/PN Mtrdan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas pertengkaranatau percekcokan antara
    dicitacitakan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasmaka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilgugatannya sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan sesuai denganketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka dengan demikian petitumkedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinantersebut putus karena perceraian
    Menyatakan Perkawinan antara Penggugat ANTONIUS LEKO danTergugat SOLIHATUN yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan SipilKabupaten Lombok Barat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor38/K/KM/1995 tanggal 20September 1995 yang diterbitkan oleh KantorCatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya ;4.
Pengadilan PA CURUP Perdata Agama Perceraian
Register : 20-01-2014 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PA CURUP Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA Crp.
Tanggal 6 Februari 2014 — Penggugat Vs Tergugat
13 — 9